Kasus pidana yang menyeret mantan Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy, ini mengingatkan kembali ketegangan lama antara Libya di bawah Muammar Khadafi dengan kekuatan Barat, khususnya Prancis. Dalam perkembangan terbaru, pengadilan di Paris menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada Sarkozy atas tuduhan konspirasi kriminal, sebuah vonis bersejarah bagi seorang mantan presiden Prancis.
Apa tuduhannya? Isunya adalah dugaan bahwa pemerintah Libya mengalirkan jutaan euro (perkiraan antara €5 juta hingga €50 juta) ke dalam kampanye kepresidenan Sarkozy pada 2007. Tujuannya diduga untuk memuluskan upaya Libya berdamai dengan Barat. Namun, yang terjadi kemudian, Prancis terlibat dalam proyek menghancurkan Libya di bawah Khadafi dengan dua motif: ketakutan geopolitik akan Afrika yang semakin kuat dan mandiri serta kebutuhan Sarkozy untuk menutupi korupsi pribadinya.
Pada sidang yang digelar 25 September 2025, Sarkozy bersikeras bahwa ia tidak bersalah. “Saya tidak akan meminta maaf atas sesuatu yang tidak saya lakukan,” katanya. Hukuman ini berlaku segera, dan hakim memberi tahu Sarkozy bahwa ia hanya punya waktu singkat untuk membereskan urusannya sebelum jaksa memanggilnya untuk mulai menjalani hukuman penjara.
Media Prancis melaporkan bahwa Sarkozy dipanggil pada 13 Oktober untuk mengetahui kapan tepatnya ia akan dipenjara. Ironisnya, tanggal ini hanya tujuh hari sebelum peringatan kematian Gaddafi pada 20 Oktober 2011—saat jet tempur Prancis dan agen di lapangan terbukti terlibat langsung dalam pembunuhan seorang kepala negara asing.
Libya di bawah Khadafi
Libya, negeri kaya minyak di Afrika Utara, dulunya adalah pemimpin benua. Ia mendorong terbentuknya Uni Afrika pada September 1999 melalui yang dikenal sebagai Deklarasi Sirte. Di utara, Prancis hanya bisa menonton kejadian itu dengan perasaan tidak senang dan gelisah. Sejak tahun 1969, Libya sudah menjadi duri dalam daging bagi kekuatan kolonial Eropa.

Libya mendukung gerakan pembebasan di benua Afrika maupun di luar negeri. Penggulingan pemerintahan revolusioner Muammar Khadafi adalah fantasi yang sudah lama diimpikan kekuatan Barat. Khadafi berulang kali “menaburkan garam di luka” kolonialisme Barat, baik melalui dukungan kepada kelompok seperti Tentara Republikan Irlandia hingga menentang apartheid di Gaza dan Afrika Selatan.
Nelson Mandela memuji Libya sebagai pemimpin Pan-Afrika. Ia menjelaskan bahwa dukungan Libya sangat penting bagi keberhasilan gerakan anti-apartheid Afrika Selatan. Banyak negara Afrika lain memandang Libya bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai kekuatan penyeimbang, termasuk negara-negara di Afrika berbahasa Prancis (Francophone Africa).
Ketika Libya mengalami Revolusi al-Fateh pada 1969, yang dikenal sebagai Kudeta Tanpa Darah Khadafi, Libya saat itu termasuk negara termiskin di dunia. Namun, dalam waktu singkat, pemerintahan revolusioner Gaddafi mengubah negara itu menjadi sebuah oase, sebagian berkat cadangan minyak domestik yang besar, serta kebijakan revolusioner dari Muammar Gaddafi. Libya bahkan menjadi negara pertama di dunia yang memiliki saham mayoritas dalam produksi minyak domestiknya sendiri, sebuah langkah yang membuat kekuatan kolonial menjadi waspada.
Bersamaan dengan itu, Khadafi menggencarkan program sosial di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, perlindungan sosial, dan pemenuhan hak dasar. Kebijakan-kebijakan itu berhasil mengangkat derajat hidup rakyat Libya dari bangsa termiskin di Afrika pada 1969 menjadi negeri dengan peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Afrika pada 2011.
Bahkan, pada 2010, UNDP menyebut Libya sebagai negara dengan kualitas pembangunan manusia dalam kategori “tinggi” di Afrika. Bayangkan, tingkat melek huruf mencapai 88 persen, angka harapan hidup 74,5 tahun, ada kesetaraan gender, dan lain sebagainya.
Sepanjang abad ke-20, proyek revolusioner Libya sebagian besar terlindungi berkat persahabatan internasional yang beragam, seperti dengan Uni Soviet, Tiongkok era Mao, dan berbagai negara di dunia berkembang. Namun, setelah runtuhnya Uni Soviet, banyak negara harus beradaptasi dengan era baru unipolaritas (dominasi satu kutub).
Jamahiriya Khadafi atau Negara Massa Rakyat Libya pun tidak terkecuali. Setelah puluhan tahun sanksi, Libya sangat ingin bergabung dengan “komunitas internasional” yang baru. Libya menyerahkan program senjata pemusnah massalnya pada 2003, serta tunduk pada tekanan internasional untuk menyelesaikan perkara Lockerbie yang terkenal. Selain itu, Gaddafi setuju untuk mulai mengalihkan ekonomi yang direncanakan negara Libya menjadi ekonomi berorientasi pasar.
Namun, dengan cepat terlihat bahwa perubahan ini hanyalah kosmetik, dan Kolonel Khadafi sama sekali tidak meninggalkan sikap anti-kolonialnya. Taktiknya saja yang berubah. Alih-alih mendanai gerakan pembebasan, Gaddafi memberikan investasi strategis paling dibutuhkan benua Afrika, seperti mendanai satelit Afrika pertama pada 2008, yang menghemat total $500 juta (AS) per tahun bagi benua tersebut—jumlah yang di masa lalu masuk ke kantong perusahaan telekomunikasi Eropa.

Khadafi ingin membangun kekuatan Afrika, menggunakan Uni Afrika yang baru didirikan sebagai wadah untuk proyek integrasi. Proyek pembebasan ini dipandang positif oleh Eropa, lalu berubah was-was ketika Uni Afrika mulai semakin mandiri. Yang paling terkenal tentu saja adalah rencana mata uang tunggal Afrika, dinar Afrika berbasis emas, sebuah proyek yang diawasi ketat oleh Prancis karena takut wilayah neo-kolonialnya di Afrika Barat akan meninggalkannya.
Hal ini terungkap oleh WikiLeaks yang membocorkan percakapan e-mail Hillary Clinton yang terkenal. Presiden Prancis saat itu, Sarkozy, menyatakan antusiasmenya terhadap penghancuran Libya, dengan alasan bahwa rencana Gaddafi untuk Uni Afrika adalah ancaman langsung terhadap kepentingan Prancis dan Amerika.
Secara spesifik, Prancis takut Libya akan menggantikan Prancis sebagai kekuatan dominan di Afrika Utara. Libya sudah memberikan pendanaan untuk infrastruktur, mitigasi konflik bersenjata, dan menjalin hubungan bilateral yang membuahkan hasil. Pertanyaannya tetap: mengapa pemerintah Libya mendanai pencalonan presiden Nicolas Sarkozy tahun 2007?
Benang kusut yang terurai
Isu campur tangan pemilu tetap menjadi topik yang hangat. Namun, dalam kasus Sarkozy, tuduhan tersebut tampaknya memang memiliki bobot. Selama hampir dua dekade, ia bergulat melawan tuduhan dan kasus pengadilan terkait masalah ini.
Kasus September 2025 adalah yang terbaru, di mana ia secara resmi dipenjara selama lima tahun. Sarkozy dituduh menerima jutaan euro dari pemerintah Libya, jumlahnya tidak spesifik, berkisar terendah 5 juta hingga tertinggi 50 juta euro. Tuduhan tersebut menyiratkan bahwa pendanaan itu dimaksudkan untuk mendorong Prancis membantu Libya dalam hubungannya dengan Barat. Namun, menurut salah satu putra Muammar Khadafi, Saif al-Islam Khadafi, alasannya memang jauh lebih mendalam.

Saif al-Islam Khadafi selalu konsisten dalam kekecewaannya terhadap Nicolas Sarkozy. Pada awal pemboman NATO pada 2011 di Libya, Saif diwawancarai oleh Euronews. Dalam wawancara itu Saif dengan terang-terangan mengatakan, “Badut (Sarkozy) ini harus mengembalikan uang rakyat Libya.” Ia mengklaim bahwa ia menyaksikan beberapa koper uang yang diserahkan kepada pejabat Prancis.
Selain itu, di pengadilan, Saif siap memberikan bukti rekaman dan menghadirkan saksi. Kemudian, pada 2018, Saif memberikan pernyataan bersumpah kepada penyidik Prancis. Dalam wawancara eksklusif tahun 2025 dengan RFI, Saif menguatkan fakta itu lagi. Ia mengatakan bahwa Sarkozy telah berusaha memberikan tekanan padanya terkait bukti ini.
Upaya pertama diduga datang pada 2021 melalui konsultan berbasis di Paris, Souha al-Bedri, yang memintanya untuk menyangkal semua klaim dukungan Libya untuk kampanye Sarkozy dengan imbalan bantuan penyelesaian kasusnya dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), tempat ia masih dicari. Kesepakatan di balik layar yang melibatkan pemerintah Libya dan Prancis masih misterius.
Namun, berdasarkan tindakan kedua belah pihak, kita bisa melihat bahwa pengaturan ini adalah tanda lain dari upaya mendekati Barat. Apakah itu naif atau pragmatisme yang putus asa?
Moussa Ibrahim, mantan juru bicara pemerintah Libya, telah berbicara kepada Russia Today (RT) berkali-kali mengenai isu Libya. Dalam wawancara dengan “Going Underground” RT pada 2019, Moussa mengklaim bahwa pemerintah Gaddafi ingin menjaga kontradiksinya dengan Barat tetap tenang, agar mereka bisa fokus pada konteks Afrika.
Apakah pendanaan Libya untuk Sarkozy adalah salah satu manuver catur yang penuh teka-teki ini? Sebuah upaya untuk menenangkan? Memang, setelah terpilihnya Sarkozy, ia melonggarkan beberapa kasus pengadilan yang menyelidiki pejabat Libya karena diduga sebagai sponsor negara teroris.
Selain itu, sanksi dicabut dan hubungan bilateral baru dibuka. Dengan penenangan ini, Gaddafi mendapat ruang bernapas untuk membangun proyek pembebasannya. Dalam wawancaranya dengan “Going Underground,” Ibrahim dengan muram berkomentar:
“Kami tidak punya cukup waktu untuk membangun kekuatan kami. Jika konspirasi tahun 2011 ditunda… mungkin selama lima tahun… kami akan jauh lebih kuat. Kami akan memiliki aliansi yang kuat, ekonomi yang kokoh, dan saudara-saudara Afrika kami di belakang kami. Tetapi Barat mengerti kami memiliki kelemahan. Inilah sebabnya mereka bergegas masuk saat itu [2011].”
Khadafi berhasil menjinakkan Ayam Jantan Prancis untuk sementara waktu, tetapi tali kekangnya terlalu tipis. Reputasi Prancis di Afrika masih sangat buruk hingga hari ini.
Sarkozy akhirnya terbukti bersalah tahun ini, tetapi bukan atas kejahatan sejatinya. Kejahatan sejati yang tidak didakwakan kepada Sarkozy adalah penghancuran Libya. Prancis adalah negara pertama yang mengirim jet tempur ke negara Afrika Utara itu. Apakah itu untuk menutupi korupsi pribadi Sarkozy?
Memang, Sarkozy secara pribadi berinvestasi dalam perang di Libya ini. Namun, kepentingan geopolitik Prancis adalah yang utama. Semua orang tahu bahwa kekuatan Libya yang tumbuh di Afrika adalah api yang bisa menyebar dengan cepat.
Sarkozy mungkin tidak akan membayar kejahatannya di penjara, tetapi ia akan dikenang sebagai catatan kaki yang berlumuran darah dalam sejarah.
Libya tidak akan lupa.
Nicholas Reed, penulis novel mendatang berjudul Mystery of the Black Moon, yang merupakan buku pertama dalam seri Stars of the Allmaker. Saat ini bekerja sebagai guru bahasa Inggris di Moskow.
Artikel diterjemahkan dari sumber aslinya di: https://covertactionmagazine.com/










