Vietnam, negeri yang baru bangkit dari reruntuhan perang pada 1975, telah menjelma menjadi kekuatan ekonomi baru yang tumbuh pesat di Asia. Kini, Negeri Naga Biru itu mematok ambisi besar menjadi negara berpendapatan tinggi (high-income countries) pada 2045.
Pada 2045 itu, negeri tersebut akan genap berusia satu abad sejak Ho Chi Minh membacakan deklarasi kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam. Karena itu, di balik ambisi menjadi negara berpendapatan tinggi, ada ambisi ideologis: mewujudkan transisi menuju sosialisme. Dalam konteks Vietnam, sosialisme adalah rakyat yang makmur, negara yang kuat, demokratis, adil, dan beradab.
Demi menggapai ambisi itu, Vietnam mematok pertumbuhan ekonomi sebesar 10 persen atau lebih dalam lima tahun berturut-turut (2026-2030). Hitungannya, dengan pertumbuhan dua digit itu, PDB per kapita Vietnam akan mencapai USD 5.400 pada akhir 2026 dan melompat menjadi USD 8.500 pada 2030.
Ambisi besar itu bukan omon-omon. Sidang Majelis Nasional Vietnam, lembaga pemegang kekuasan politik tertinggi di negeri itu, yang berlangsung April-Mei 2026, sudah membuat cetak biru untuk mewujudkan ambisi tersebut lewat rencana pembangunan sosial-ekonomi lima tahun 2026-2030.
Di tengah cuaca ekonomi global yang masih dibayang-bayangi oleh awan hitam akibat eskalasi konflik AS-Iran yang mengerek harga minyak dunia, perang tarif berkepanjang, volatilitas harga komoditas, dan ketegangan geopolitik yang terus mengganggu rantai pasok, target ambisius Vietnam terdengar tak memijak bumi.
Bank Dunia dan IMF sendiri sudah menyusun proyeksi jauh di bawah ambisi itu: 6,8 persen (Bank Dunia) dan 7,1 persen (IMF). Namun, Vietnam punya pijakan awal. Pada 2025, ekonomi Vietnam tumbuh 8,02 persen.
Sejumlah tantangan
Tentu saja, ambisi ini menjadi sebuah pertaruhan besar. Tidak banyak negara yang berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi dua digit dalam satu dekade agar bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).
Menurut Bank Dunia (2012), hanya 13 negara dari 101 negara berpendapatan menengah pada 1960 yang berhasil keluar dari middle income trap (MIT) dan berhasil menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2008. Di Asia, yang sukses hanya Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan.
Rintangan yang menghampar di hadapan Vietnam tidaklah sederhana. Sejak kebijakan Doi Moi tahun 1986, ekonomi Vietnam bertumpu pada tiga pilar: perusahaan milik negara (BUMN) yang mendominasi sektor strategis, investasi asing langsung (FDI) yang menyumbang hampir 70 persen ekspor, serta sektor swasta domestik yang memproduksi barang murah untuk pasar domestik.
Dari tiga pemain itu, swasta domestik menjadi kontributor terbesar bagi PDB, yakni 45 persen. Meskipun sektor swasta mulai melahirkan pemain besar, seperti Vingroup (produsen mobil Vinfast), FPT Group (telekomunikasi), Vietjet Air (maskapai), Thaco (otomotif dan manufaktur), Masan Group & Vinamilk (retail, makanan, susu), tetapi 96 persen sektor swasta Vietnam adalah UMKM.
Sementara sektor penanaman modal asing (FDI), kendati kontribusinya hanya 20 persen pada PDB, tetapi justru jadi jangkar dari pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, sektor FDI berkontribusi pada 70 persen ekspor Vietnam. Pada sektor manufaktur, yang menjadi tulang punggung ekonomi Vietnam, lebih dari 60 persen didanai oleh FDI.
FDI juga menjadi jangkar bagi rantai pasok global. FDI yang menghubungkan ekonomi Vietnam dengan raksasa teknologi dunia, seperti Samsung, Foxconn, dan Intel.
Demi mengejar target pertumbuhan ekonomi dua digit selama lima tahun berturut-turut, Vietnam membutuhkan total investasi sebesar VND 38,5 kuadriliun atau sekitar USD 1,5 triliun. Masalahnya, negara hanya sanggup menyediakan VND 8,5 kuadriliun atau USD 311,8 miliar. Sisanya diharapkan dari swasta dan investasi asing.
Masalahnya, itu tidak mudah di tengah situasi cuaca ekonomi global yang tampak murung. Vietnam adalah salah satu negara yang paling terpukul atas perang AS terhadap Iran. Biaya energi melonjak tinggi, yang memicu inflasi hingga 5,6 persen. Tidak hanya itu, kenaikan biaya energi berdampak pada industri manufaktur, yang menjadi salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi.
Politik tarif Trump juga mengusik Vietnam. Pasalnya, ekonomi Vietnam sangat bergantung pada ekspor manufaktur seperti elektronik dan garmen. Kebijakan tarif impor dari mitra dagang utamanya, seperti Amerika Serikat, menimbulkan risiko tinggi terhadap stabilitas produksi.
Memang, dari segi FDI, Vietnam mendapat “rezeki nomplok” atas perang tarif AS versus Tiongkok. Banyak raksasa manufaktur global gencar memindahkan basis produksi dari Tiongkok ke wilayah Vietnam demi menghindari tarif sanksi dari AS.
Namun, ketergantungan pada FDI ini punya tantangan: perusahaan asing lebih banyak menggunakan bahan baku impor, jarang melakukan transfer teknologi, dan gampang pergi jika biaya produksi lokal naik.
Persoalan lainnya adalah Vietnam masih terjebak sebagai negara penyedia tenaga kerja murah (low-cost labour trap). Tidak terkecuali dalam menarik FDI. Akibatnya, meskipun PDB nasional terlihat melonjak tinggi, namun nilai tambah riil yang tertinggal di dalam negeri sangat kecil karena keuntungan terbesar ditarik kembali oleh korporasi asing pemilik teknologi. Ke depan, agar pertumbuhan ekonomi bisa berkelanjutan, faktor kuncinya haruslah pada produktivitas tenaga kerja dan inovasi.
Strategi Vietnam
Menariknya, Vietnam tak hanya menyiapkan cetak biru untuk mewujudkan ambisi besar itu, tetapi juga memastikan desain institusi politik dan ekonominya.
Pertama, gerakan pemberantasan korupsi berskala besar dan berkelanjutan. Sejak 2013, ketika Nguyen Phu Trong menduduki kursi Sekjen Partai Komunis Vietnam (PKV), Vietnam melancarkan pemberantasan korupsi besar-besaran.
Disebut “Dot Lo” atau “Tungku Membara”, kampanye ini diharapkan menjadi kampanye anti-korupsi tanpa pandang bulu. Filosofinya sederhana. “Ketika tungku sudah membara, kayu basah sekalipun akan ikut terbakar,” kata Nguyen Phu Trong.
Pada akhir tahun 2020, lebih dari 11.700 kasus kejahatan ekonomi telah diselidiki, dituntut, dan dilimpahkan ke pengadilan tingkat pertama. Angka ini mencakup 1.900 kasus korupsi yang melibatkan 1.400 tersangka. Lebih dari 800 orang, termasuk satu anggota Politbiro aktif, tujuh mantan dan anggota Komite Pusat aktif, empat mantan dan menteri aktif, serta tujuh jenderal militer dan kepolisian yang terhubung dengan hampir 90 kasus korupsi dan pelanggaran ekonomi, telah dijatuhi hukuman.
Lebih dari 200 ribu anggota partai diperiksa. Dua mantan presiden berturut-turut, yakni Nguyễn Xuân Phúc (2023) dan Võ Văn Thưởng (2024), dipaksa mengundurkan diri karena orang-orang di lingkarannya terseret kasus korupsi.
Trương Mỹ Lan, ratu real estate dan pemilik Van Thinh Phat Group yang terbukti melakukan penipuan dan penggelapan dana senilai $12,5 miliar (setara 3 persen PDB Vietnam), dijatuhi hukuman mati pada 2024 lalu. Memang, pada 2025, setelah ada reformasi hukum yang menghapus hukuman mati, hukuman Trương Mỹ Lan diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup.
Kedua, revolusi birokrasi paling spektakuler dalam sejarah. Memerangi korupsi tanpa membenahi institusi politik, itu seperti menguras air tanpa memperbaiki pipa yang bocor. Sejak akhir 2024, di bawah kepemimpinan Sekjen Partai Komunis Vietnam yang baru, Tô Lâm, Vietnam melancarkan revolusi birokrasi yang disebut “tinh gọn bộ máy”, agar mesin-mesin negara lebih ringkas, ramping, cekatan, dan efisien.
Hanya dalam waktu singkat, jumlah kementerian dipangkas dari 30 kementerian menjadi hanya 14 kementerian dan tiga lembaga setingkat menteri. Tak hanya merampingkan jumlah kementerian, unit-unit organisasi di dalam kementerian atau lembaga juga dirampingkan. Setidaknya, ada 13 direktorat jenderal, 738 departemen dan biro, serta 3.303 unit cabang yang akan dihapus.
Jumlah provinsi dan kota/kabupaten juga dirampingkan. Jumlah provinsi dipangkas hampir separuhnya dari 63 menjadi 34 provinsi. Pemerintahan terendah, yaitu komune, juga dipangkas dari 10.000 komune menjadi hanya sekitar 3.321 komune. Artinya, hampir 70 persen dari total unit desa/kelurahan dihilangkan melalui peleburan.
Tidak hanya itu, Vietnam juga berani merumahkan 120.000–150.000 pegawai sektor publik, yang pekerjaannya tumpang-tindih, minim kinerja, atau sering absen.
Tidak hanya birokrasi sipil, militer juga tak luput dari revolusi birokrasi. Semua struktur di dalam militer yang fungsinya tumpang-tindih dihapus atau dilebur. Struktur komando militer di tingkat komune (selevel Koramil dan Babinsa di Indonesia) juga dihapuskan. Lebih penting lagi, ada pengurangan besar-besaran untuk personel non-tempur, seperti administrasi, staf, maupun unit pendukung yang tak efektif. Vietnam lebih fokus memperkuat alutsista ketimbang menggemukkan jumlah tentara.
Kebijakan itu membuat Vietnam bisa menghemat berlipat-lipat ganda anggaran, yang kemudian dialihkan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis. Tidak hanya itu, revolusi birokrasi membuat birokrasi Vietnam lebih ramping, lebih lincah, kompetitif, dan efisien.
Revolusi birokrasi memangkas rantai birokrasi (red tape), sehingga pelayanan menjadi lebih ringkas. Pengurusan izin ekspor-impor, sertifikasi lahan, dan izin pendirian usaha baru kini diselesaikan secara digital melalui portal satu pintu dalam hitungan jam, bukan lagi berbulan-bulan.
Lebih penting lagi, revolusi birokrasi membuat rantai dan celah bagi korupsi, pungli, dan biaya informal lain semakin menyempit. Aparatnya lebih gampang dikontrol. Semua sumber daya juga bisa efektif. Negara tak perlu menghabiskan anggaran untuk menggaji ASN yang hanya datang ke kantor untuk absensi, ngerumpi, ngopi, dan pulang.
Sementara itu, di sebuah negara yang juga bermimpi menjadi negara hebat pada 2045, pemerintahnya doyan menciptakan berlapis-lapis lembaga dengan fungsi yang tumpang-tindih. Bahkan, untuk menampung para loyalisnya yang menganggur, diciptakan banyak lembaga baru tanpa fungsi yang jelas.
Ketiga, revolusi di sektor pendidikan. Agar tak bertungkus-lumus dalam jebakan negara penyedia tenaga kerja murah, kini Vietnam mengejar produktivitas dan inovasi. Dan kunci untuk mewujudkan itu adalah pendidikan.
Vietnam baru saja mengesahkan peta pendidikan 20 tahun, yang menargetkan Vietnam masuk dalam daftar 20 negara dengan sistem dan kualitas pendidikan terbaik di dunia pada 2045.
Vietnam juga menetapkan batas minimum 20 persen anggaran pendidikan di APBN-nya. Rasio anggaran pendidikan untuk PDB berkisar 2,9 persen. Dari total anggaran tersebut, minimal 3 persen dikunci khusus untuk mendanai riset dan perguruan tinggi. Kemudian 5 persen lagi untuk belanja modal (investasi fisik), seperti pembangunan laboratorium modern, jaringan internet sekolah, dan fasilitas berbasis AI.
Vietnam juga sadar bahwa kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas guru. Namun, saat bicara perbaikan kualitas guru, Vietnam juga memperbaiki kesejahteraan mereka. Pada awal Januari 2026, melalui undang-undang tentang guru, profesi guru mengalami reposisi cukup radikal. Gaji pokok guru secara hukum diprioritaskan untuk menempati peringkat tertinggi dalam sistem skala gaji pegawai publik/aparatur sipil negara. Selain itu, ada tunjangan mengajar minimal 70 persen bagi guru PAUD/TK hingga pendidikan umum. Untuk guru yang mengajar di daerah terpencil, mereka mendapat tunjangan khusus hingga 100 persen.
Pada tahun 2030, Vietnam menargetkan delapan universitas masuk dalam top 200 Asia dan minimal satu universitas masuk top 100 dunia untuk bidang studi tertentu.
Keempat, memperkuat sektor swasta domestik. Kini, Vietnam menyadari peran penting sektor swasta. Dalam resolusi terbaru PKV, sektor swasta dipandang sebagai “kekuatan pendorong paling penting” perekonomian.
Seperti mau meniru jalan Korea Selatan melahirkan chaebol, Vietnam kini bermimpi melahirkan apa yang disebut “perusahaan unggulan nasional “(National Champions), yang bakal memimpin digitalisasi, inovasi, dan rantai pasok teknologi tinggi. Setidaknya 20 perusahaan besar, seperti Vingroup, FPT, dan Hoa Phat, sudah diseleksi untuk menjadi perusahaan unggulan nasional.
Salah satu masalah sektor swasta domestik Vietnam adalah fenomena “The Missing Middle”, yaitu hampir tidak ada perusahaan swasta lokal yang berhasil tumbuh kokoh di kategori skala menengah. Dari 1 juta jenis usaha yang terdaftar di Vietnam, hanya 20.276 yang memenuhi syarat sebagai perusahaan “besar”, yaitu yang memiliki pendapatan tahunan melebihi VND 100 miliar (USD 3,8 juta) dan mempekerjakan lebih dari 200 orang.
Untuk melecut sektor swasta nasional, Vietnam telah menyiapkan sejumlah kebijakan, seperti pembebasan pajak korporasi untuk riset dan pengembangan, akses lahan industri dengan harga preferensial, perluasan dukungan kredit, pembatasan inspeksi dan audit, penyederhanaan perizinan, serta perlindungan hukum yang lebih kuat dari penegakan regulasi yang sewenang-wenang.
Vietnam juga mengarahkan kebijakan industrinya ke sektor bernilai tinggi, seperti semikonduktor, infrastruktur digital, energi terbarukan, dan manufaktur canggih. Pemerintah telah mengalokasikan setidaknya 3 persen anggaran negara untuk sains, teknologi, inovasi, dan modernisasi administrasi, termasuk target melatih 50.000 insinyur semikonduktor pada 2030. Tidak hanya itu, demi ketersediaan energi, Vietnam akan menghidupkan kembali rencana pembangunan energi nuklir yang sempat dihentikan pasca bencana nuklir Fukushima di Jepang tahun 2011.
Terakhir, Vietnam menargetkan pembangunan infrastruktur modern. Pemerintah mengunci target ambisius untuk memperluas jangkauan jaringan jalan tol nasional hingga melewati 5.000 kilometer pada tahun 2030. Fokus utamanya adalah merampungkan seluruh sisa koridor utama Jalan Tol Utara-Selatan guna memotong waktu distribusi barang antar-kawasan industri.
Parlemen menyetujui proyek jalur kereta api baru (seperti rute Lao Cai–Hanoi–Hai Phong dan Haiphong–Hekou) senilai miliaran dolar untuk mengintegrasikan sistem logistik manufaktur Vietnam langsung dengan jaringan kereta cepat Tiongkok.
Selain itu, pemerintah Vietnam sedang meningkatan kapasitas bandara dan pelabuhan hub global. Proyek bandara super-hub baru di dekat Ho Chi Minh City terus dikebut. Pemerintah menaikkan target perluasan jaringan bandara nasional dari semula 30 menjadi 36 bandara aktif pada tahun 2030 untuk mengantisipasi ledakan mobilitas bisnis dan pariwisata. Proyek pelabuhan laut dalam raksasa Can Gio, dirancang untuk bersaing menjadi gerbang ekspor-impor utama di jalur perdagangan Asia Tenggara.
Semua langkah kebijakan itu berada dalam koridor yang disebut “ekonomi pasar berorientasi sosialis”. Dalam prinsip ini, ekonomi negara memainkan peran kunci; ekonomi kolektif terus dikonsolidasikan dan dikembangkan; sektor swasta menjadi mesin penggerak penting perekonomian; sedangkan sektor FDI didorong untuk berkembang selaras dengan strategi dan rencana pembangunan sosial-ekonomi nasional.
Vietnam sedang menjalankan cetakbirunya untuk menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045. Kita akan menunggu, apakah Vietnam akan mengikuti jalan Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan yang berhasil keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Mari kita lihat dengan saksama.
