Kasus Dewi Astutik membuka kembali luka lama Indonesia terhadap jaringan narkoba yang bekerja jauh lebih canggih daripada sekadar transaksi gelap di pinggiran kota.
Publik melihat seorang perempuan yang mampu bergerak lintas negara selama bertahun-tahun, memanfaatkan celah hukum dan lemahnya koordinasi antarinstansi, hingga mencetak nilai transaksi yang disebut mencapai Rp 5 triliun. Di tengah prevalensi penyalahgunaan narkoba yang kini mencapai 1,73 persen atau 3,33 juta pengguna menurut BNN (2023), kasus sebesar ini bukanlah anomali, namun potret dari pasar yang terus tumbuh dan menelan generasi produktif Indonesia.
Dewi tidak beroperasi seperti pengedar konvensional. Ia memanfaatkan perubahan global dan pola peredaran sabu Asia Tenggara yang kini menjadi episentrum produksi. Sebagaimana dicatat UNODC bahwa kawasan Golden Triangle memproduksi jutaan pil dan ratusan ton sabu setiap tahun untuk pasar regional. Perpindahannya dari Singapura, Vietnam, Thailand hingga Australia menunjukkan kemampuan jaringan untuk memanfaatkan “jurang koordinasi” antarnegara. Ketika Dewi bergerak cepat dengan teknologi, logistik, dan jaringan, aparat terseok-seok mengikuti. Sebuah gambaran telanjang tentang bagaimana sindikat narkotika modern bekerja seperti korporasi transnasional.
Yang mengkhawatirkan, Dewi memiliki ruang gerak selama bertahun-tahun bukan karena ia terlalu licin, melainkan karena sistem pengawasan antarnegara kita masih bekerja dengan paradigma lama. Data BNN menunjukkan Indonesia masih memiliki lebih dari 200 jalur tikus di perbatasan dan puluhan pelabuhan kecil tanpa pemindai yang memadai, sementara Interpol mencatat masih ada banyak buronan Indonesia yang belum ditangkap di luar negeri.
Dalam dunia di mana transaksi sindikat terjadi dalam hitungan jam, birokrasi kita masih berjalan dalam hitungan minggu. Pola ini semakin menjauhkan negara dari kemampuan untuk melakukan pencegahan dengan cepat dan tepat.
Persoalan ini semakin terlihat ketika kita melihat angka penindakan domestik. Sepanjang 2024, BNN mengungkap 618 kasus dan menangkap 978 tersangka, dengan barang bukti mencapai 710 kilogram sabu dan 2,178 kilogram ganja. Di atas kertas ini tampak sebagai prestasi, tetapi dalam logika pasar gelap, penyitaan berskala besar seperti ini justru menunjukkan besarnya volume barang yang berhasil masuk ke Indonesia. Jika ratusan kilogram bisa disita tiap tahun, maka yang lolos bisa jauh lebih besar. Kasus Dewi menjadi puncak gunung es dari industri narkotika yang telah menjadikan Indonesia bukan hanya pasar, tetapi juga hub transit yang menarik bagi jaringan internasional.
Lemahnya kontrol domestik memperburuk keadaan. Pelabuhan kecil, jalur logistik darat, dan pintu masuk ekspedisi menjadi titik rawan yang belum sepenuhnya diamankan. Ketika seorang buronan dengan nilai transaksi miliaran dapat bebas bergerak, ini adalah bukti bahwa struktur keamanan kita masih kalah dari inovasi kriminal yang semakin terorganisir. Bahkan Polri dan BNN beberapa kali mengakui bahwa sebagian jaringan memanfaatkan perusahaan ekspedisi dan kontainer legal sebagai kamuflase distribusi. Ini bukan sekadar kelalaian teknis, tapi kegagalan desain sistemik yang sudah terjadi bertahun-tahun.
Dampak sosialnya menghantam masyarakat secara brutal. BNN menyebut 50 orang meninggal setiap hari akibat narkoba, sementara 141.016 narapidana narkotika kini memenuhi lapas yang sudah kelebihan kapasitas hingga 200–300 persen.
Angka-angka ini bukan statistik dingin, ini adalah potret keluarga yang kehilangan anak muda, potret sekolah yang kehilangan generasi produktif, dan potret negara yang masih kesulitan memberantas industri narkotika yang merampas masa depan bangsanya.
Di tengah pasar nasional yang diperkirakan memiliki perputaran uang hingga Rp 500 triliun per tahun, kasus Dewi hanya menunjukkan betapa masifnya industri ini bekerja.
Kasus Dewi harus dibaca sebagai alarm keras bahwa kita bukan lagi berhadapan dengan pengedar lokal, tetapi dengan sindikat yang beroperasi seperti perusahaan global yang punya mitra, rantai pasok, perantara keuangan, dan kemampuan logistik lintas negara. UNODC juga mencatat peningkatan signifikan peredaran prekursor kimia di Asia Tenggara, yang menunjukkan ekspansi serius sindikat dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan jika seorang tokoh berhasil ditangkap, jaringan mereka tetap hidup karena struktur operasionalnya tidak bergantung pada satu figur. Ini memaksa negara untuk berubah dengan membangun intelijen pre-emptive, memperkuat kerja sama regional real-time, dan mempersempit peluang suap atau infiltrasi.
Menutup kasus ini dengan sekadar ucapan “akhirnya tertangkap” adalah kesalahan besar. Pertanyaan utama harus diarahkan pada bagaimana Dewi bisa bergerak sejauh itu, siapa yang melindunginya, siapa yang menyediakan akses logistik dan pendanaan, dan siapa saja yang tetap beroperasi setelah penangkapannya. Dengan pembiaran dan tanpa membongkar rantai pasok dan aktor yang menopang jaringan, kasus ini hanya akan menjadi episode dalam serial panjang sindikat narkoba yang berganti nama tetapi tetap berjalan.
Kalau negara ingin menang, maka harus memutus bisnisnya, bukan hanya menangkap orangnya.
