Pemerintah berencana membangun 100 gudang baru Perum Bulog dengan investasi fantastis senilai Rp 5 triliun. Pembangunan gudang anyar yang disebut untuk mendukung produksi beras yang terus meningkat itu, memunculkan optimisme sekaligus tanda tanya besar.
Di satu sisi, penguatan infrastruktur pangan adalah keniscayaan menuju swasembada. Namun di sisi lain, rekam jejak pengelolaan stok nasional menuntut kita untuk bersikap kritis agar pembangunan ini tidak sekadar menjadi monumen fisik yang berakhir mangkrak atau tidak efisien.
Pertama, soal urgensi fasilitas versus efisiensi pengelolaan. Bulog mengklaim sedang mengalami kekurangan kapasitas penyimpanan, namun laporan lapangan sering kali menunjukkan adanya stok beras yang menumpuk hingga membusuk di gudang-gudang lama akibat lambatnya penyaluran (turnover).
Pertanyaan yang muncul, apakah masalah utamanya adalah kurangnya ruang (kapasitas) atau macetnya sistem distribusi dan tarik-ulur regulasi antarlembaga (Bapanas, Kementan, dan Bulog)? Tanpa perbaikan sistem penyaluran yang lincah, menambah gudang baru hanya akan menambah “bak sampah” bagi komoditas yang tidak terjual.
Kedua, persoalan tantangan teknologi dan mekanisasi. Rencana penggunaan teknologi hasil riset yang memungkinkan penyimpanan beras hingga dua tahun tanpa fumigasi patut diapresiasi.
Namun, teknologi canggih membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan biaya perawatan yang tidak sedikit.
Yang dikhawatirkan, jangan sampai teknologi ini menjadi beban operasional baru. Gudang modern dengan biaya tinggi hanya akan bermanfaat jika diimbangi dengan digitalisasi rantai pasok yang transparan agar pergerakan stok dapat dipantau secara real-time
Ketiga, persoalan penempatan lokasi dan akurasi data. Sebanyak 48 dari 100 lokasi gudang baru berasal dari hibah lahan pemerintah daerah.
Di sini ada potensi risiko, yakni pemilihan lokasi berdasarkan “ketersediaan lahan hibah” sering kali tidak sinkron dengan “pusat produksi atau konsumsi”. Jika lokasi gudang jauh dari sentra panen atau akses logistiknya buruk, biaya transportasi akan membengkak, yang pada akhirnya membebani harga pangan di tingkat konsumen.
Keempat, soal transparansi anggaran Rp 5 triliun. Dengan anggaran rata-rata Rp 50 miliar per unit gudang, publik berhak menuntut transparansi penuh. Mengingat proyek ini melibatkan perusahaan BUMN sektor karya dan penggunaan dana pinjaman (Himbara). Tentu saja, pengawasan ketat harus dilakukan untuk mencegah praktik mark-up atau pemilihan vendor yang tidak kompeten.
Sejumlah solusi
Ada beberapa solusi yang bisa digunakan tanpa perlu membangun gudang gudang baru.
Pertama, dengan adanya pembangunan gudang-gudang Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, Bulog seharusnya bisa bekerja sama dengan kopdes-kopdes yang selama ini menjadi wilayah untuk sektor tanaman pangan (padi dan jagung), hortikultura, dan lainnya, sehingga lebih efisien dalam penggunaan biaya.
Kedua, Bulog harus melatih Sistem Resi Gudang di kopdes-kopdes sehingga sesuai standar yang sudah ada dalam mekanisme bulog.
Ketiga, anggaran untuk pembangunan gedung baru dialihkan untuk membeli harga gabah petani, sehingga akses pemerataan dan harga panen jauh lebih merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.
Keempat, ada kebutuhan untuk memastikan kecepatan beras keluar dari gudang sama dengan volume beras yang masuk. Dengan demikian tidak ada stok yang terlalu lama di gudang dan membusuk.
Kelima, perlunya sikronisasi data petani dan stok pangan nasional yang akurat.
Keenam, modernisasi secara holistik bukan hanya gudang yang baru, tapi juga pola pikir manajemen yang lebih korporatif dan efisien dalam menjalankan tugas negara.
Pembangunan 100 gudang baru tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek pembanguan fisik. Bulog harus membuktikan bahwa infrastruktur ini akan diikuti oleh perbaikan tata kelola stok pangan nasional.
Menurut saya, membangun gedung jauh lebih mudah daripada membangun sistem yang jujur dan efisien. Jangan sampai Rp 5 triliun ini menguap di antara tumpukan beras yang menguning.
