Setiap kalender Hijriah menunjukkan tanggal 10 Dzulhijjah, umat Islam seantero dunia merayakan Hari Raya Iduladha. Iduladha, sering juga disebut Hari Raya Kurban, memang identik dengan ritual suci penyembelihan hewan.
Akan tetapi, hari raya suci penuh makna ini seringkali berulang hanya sebagai tradisi jagal hewan. Makna berkurbannya tak menjelma menjadi nilai yang akhirnya dianut. Padahal, esensi Hari Raya Kurban adalah menyembelih egoisme, keserakahan, dan kesombongan.
Seharusnya, setelah menunaikan Iduladha, nafsu untuk menumpuk harta dan bermewah-mewahan seharusnya sirna. Seharusnya, setelah menyerap nilai rohanian Hari Raya Kurban, mereka yang hartanya berlebih mau berbagi.
Seperti firman Allah SWT: ” Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.” (QS. Al-Hajj: 28).
Penumpukan kekayaan pejabat
Dalam suasana merayakan Hari raya Kurban, ada realitas yang menampar wajah kemanusiaan kita, yakni ketimpangan ekonomi. Berdasarkan temuan CELIOS pada laporan ketimpangan ekonomi 2026, kekayaan 50 orang terkaya Indonesia setara dengan kekayaan 55 juta orang termiskin.
Laporan ketimpangan ekonomi 2026 oleh World Inequality Lab menyebutkan, 10 persen orang terkaya Indonesia setara 59,4 persen kekayaan nasional. Sementara 50 persen termiskin hanya menguasai 2,5 persen kekayaan nasional.
Ironisnya, di tengah ketimpangan ekonomi yang lebar itu, kekayaan para pejabat Indonesia juga meningkat drastis. Setidaknya ada 11 pejabat yang kekayaannya bernilai triliunan, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan lima orang menteri. Hampir semua pejabat menteri punya kekayaan milyaran. Dari tahun 2000 hingga 2025, total kekayaan pejabat Indonesia meningkat dua kali lipat.
Ironisnya, pada saat bersamaan, berdasarkan laporan ”The State of Food Security and Nutrition in The World (SOFI)” 2025, sebanyak 43,5 persen atau sekitar 123,4 juta orang penduduk Indonesia tidak mampu membeli pangan sehat.
Ironi di Hari Kurban
Memperingati Hari Raya Kurban 1447 Hijriah, Presiden Prabowo membeli 1.098 sapi untuk berkurban. Sapi-sapi ini disebut sapi kurban Prabowo. Artinya, berdasarkan pemberitaan media, sapi-sapi tersebut merupakan kurban atas nama Presiden Prabowo.
Anggaran untuk sapi kurban presiden itu cukup fantastis, Rp 100 miliar. Jika dirata-rata, setiap ekor sapi dibeli dengan harga Rp 91 juta. Dengan simulasi kasar, anggaran Rp 100 miliar itu bisa untuk beasiswa Rp 10 per tahun untuk 2.000 siswa, 30 unit ambulans untuk Puskesmas desa, atau 600 unit hunian sementara untuk pengungsi banjir dan longsor di Sumatera.
Pahitnya, seperti diungkapkan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, anggaran untuk membeli 1.098 sapi kurban atas nama Prabowo Subianto itu menggunakan APBN. Lebih tepatnya, anggarannya dari pos bantuan kemasyarakatan presiden di APBN.
Di sini ada dua masalah besar. Pertama, jika anggarannya menggunakan APBN, yang notabene sebagian besar (di atas 80 persen) bersumber dari pajak warga negara, tidak seharusnya menggunakan nama pribadi. Seharusnya disebutkan sebagai bantuan APBN. Menggunakan nama pribadi untuk bantuan yang bersumber dari APBN sebetulnya tergolong korupsi politik.
Kedua, kekayaan pribadi pribadi Presiden Prabowo berdasarkan LHKPN mencapai Rp 2,06 triliun. Dia masuk dalam kelompok 1 persen terkaya di Indonesia. Seharusnya, jika presiden punya empati sosial terhadap ketimpangan dan menyerap nilai rohaniah ibadah kurban, maka sapi kurban itu seharusnya memakai anggaran pribadi.
Agak ironis, Presiden Prabowo seringkali mengutuki ketamakan, yang selalu berseru berkorban untuk rakyat, justru tetap bertahan di zona nyaman dengan kekayaan Rp 2 triliun dan sebagian bisnisnya masih berjalan sampai sekarang. Jelas tidak nyambung, seorang pejabat menyerukan altruisme, sementara ia hidup nyaman dengan kekayaannya. Bayangkan, seorang buruh butuh menabung Rp 2 juta per bulan selama 83.333 tahun untuk menyamai kekayaan presiden saat ini.
Fungsi kurban disebutkan dalam Al-Quran (22:37): ”Allah tidak akan meminta (menerima) daging dan darah (kurban), tetapi yang diminta/diharapkan adalah ketakwaannya.” Menurut Ali bin Abi Thalib, taqwa itu punya empat esensi: takut kepada Allah SWT, mengamalkan wahyu, merasa cukup dengan yang sedikit, dan mempersiapkan diri untuk hari kepulangan.
Masalahnya, keikutsertaan pejabat dalam ritual keagamaan, seperti berkurban, seringkali didorong oleh motif politik: pencitraan politik, merawat basis tradisional, konsolidasi politik, legitimasi religius, dan investasi elektoral.
Berkurban untuk pejabat
Makna berkurban adalah menyembelih egoisme, keserakahan, dan kesombongan. Merayakan hari kurban berarti tak cukup dengan simbolik: menyembelih hewan kurban. Tetapi perlu menangkap makna hakiki dari Hari Raya Kurban, yaitu kerelaan dan ketulisan menyembelih egoisme, keserakahan, dan keangkuhan. Hal tersebut tercermin dari perangai pejabat pasca hari raya.
Jika pejabat mengilhami nilai Hari Raya Kurban, maka tak ada lagi pejabat yang angkuh, elitis, anti-kritik, suka pamer, merasa selalu benar, dan tamak. Tidak ada lagi pejabat yang alergi dengan perbedaan pendapat dan kritik. Tidak ada lagi warga negara yang dianiaya, dipenjara, atau dihilangkan nyawanya hanya karena mengutarakan pendapat yang kritis.
Kemudian, seperti firman Allah, bahwa makanlah sebagian darinya (hewan kurban) dan sebagian lagi berikanlah kepada mereka yang sengsara dan fakir. Esensi pesan ini adalah berbagi kepada kaum miskin.
Jika diterjemahkan dalam politik, instrumennya adalah pajak kekayaan. Dalam Islam ada pajak harta (zakat mal). Keduanya memiliki akar konsep yang sama, yaitu instrumen finansial yang memungut sebagian kekayaan dari pihak yang kaya-raya untuk diredistribusi kepada mereka yang miskin.
Persoalan ketimpangan di Indonesia bukan saja problem ekonomi dan politik, tapi problem nilai (kultural dan religius). Agama manapun tidak membolehkan ketimpangan yang berlebihan. Penumpukan kekayaan secara berlebihan adalah dosa. Dalam Islam, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Hasyr ayat 7: ”Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”
Semoga Hari Raya Iduladha bisa dirayakan nilai-nilainya, dihayati, dan diamalkan. Bukan sekadar ritual penyembelihan hewan kurban. Selamat hari Raya Iduladha 1447 H. Mohon maaf lahir dan batin.
