Ada sebuah frasa yang sering menggema, menjadi momok yang menghantui ruang publik dan media sosial: “Piye, penak zamanku, toh?” Slogan yang seolah merangkum Orde Baru (Orba) sebagai era yang damai, murah, dan menyenangkan. Sebuah propaganda nostalgia yang berusaha mengubur ingatan kolektif bangsa akan sisi gelap dari rezim yang berkuasa selama 32 tahun.
Memang, Jenderal Soeharto dianugerahi gelar Bapak Pembangunan. Namun, kisah pembangunan itu tidaklah seindah narasi yang diulang-ulang. Di balik tumpukan proyek raksasa dan angka-angka statistik, terdapat warisan kelam yang hingga kini masih harus kita pikul, salah satunya adalah warisan utang luar negeri. Warisan ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari penyimpangan sistematis yang menodai keberhasilan semu Orba.
Ironi pembangunanisme Orba
Nostalgia “enak” Orba seringkali melupakan tumbal yang dibayarkan rakyat. Pada masa itu, proyek pembangunan seringkali merampas tanah rakyat secara sewenang-wenang, seperti kasus Kedungombo (Jawa Tengah), Cimacan (Jawa Barat), Tapos (Jawa Barat), Jenggawah (Jawa Timur), dan lain-lain.
Industrialisasi yang dijalankan Orba juga harus dibayar dengan politik upah murah dan pembungkaman hak-hak berserikat buruh. Marsinah, aktivis buruh yang akan dianugerahi gelar pahlawan nasional bersama Soeharto, adalah bukti nyata politik upah murah dan represivitas dalam sistem perburuhan Orba.
Selain itu, narasi pembangunan Soeharto juga menyembunyikan busuk dalam ekonomi: kapitalisme kroni. Kapitalisme kroni merujuk pada model akumulasi keuntungan yang bersandar pada fasilitas atau dukungan dari penguasa atau pemimpin politik.
Di masa itu, bisnis banyak dikuasai oleh triumvirat: keluarga Soeharto, teman dekat (kroni), dan militer. Bob Hasan, yang membangun imperium bisnisnya di masa Orba, adalah contoh kapitalisme kroni itu. Kasus Sritex, yang terakhir bangkrut dan bosnya terjerat kasus pidana, juga sekeping contoh kapitalisme kroni di masa itu.
Dan bagi kita, yang lahir dan besar di luar Jawa, nyaris tak tersentuh pembangunan. Pada masa itu, pembangunan berpusat di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, SD Inpres dan Puskesmas bisa dibangun di setiap desa. Sementara, di luar Jawa, fasilitas itu sangat langka dan harus dijangkau dengan berjalan kaki cukup jauh.
Warisan utang najis
Namun, di antara semua warisan tersebut, beban utang yang diwariskan Soeharto menjadi rantai yang paling panjang.
Pada akhir masa kekuasaannya tahun 1998, utang pemerintah Indonesia berada di angka yang signifikan, yaitu sekitar Rp 551,4 triliun atau setara 57,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) saat itu. Utang ini membengkak drastis dari angka awal saat Orba berdiri.
Ironisnya, tidak sedikit utang itu yang masuk kantong pribadi. Menurut pengakuan Bank Dunia, sebanyak 30 persen utang di masa Orba masuk ke kantong pribadi Soeharto. Selain itu, tak sedikit utang itu masuk dalam proyek yang menguntungkan kroninya.
Pada masa Soehartolah kita mengenal istilah dana non-bujeter (off-budget), yaitu dana atau penerimaan dan pengeluaran kas negara yang pengelolaannya berada di luar APBN. Pasca Orba, sebuah temuan menyebut setidaknya ada sekitar 5.000 rekening liar yang digunakan untuk menyimpan anggaran non-APBN atau non-bujeter.
Nah, dalam konsep warisan utang yang tak sah, ada istilah “Odious Debt” atau utang najis. Konsep Odious Debt dikembangkan oleh ahli hukum Alexander Nahum Sack pada 1927. Secara sederhana, utang disebut najis jika memenuhi tiga syarat: utang diambil oleh rezim despotik atau tirani, tidak digunakan untuk kepentingan dan manfaat rakyat, dan pihak pemberi utang (kreditor) mengetahui bahwa utang tersebut tidak bermanfaat bagi rakyat.
Banyak utang warisan Soeharto, yang jika dipilah-pilah, masuk dalam kategori utang najis. Menurut doktrin Odious Debt, bangsa yang berdaulat seharusnya memiliki hak untuk menolak membayar utang yang diambil oleh rezim otoriter untuk tujuan yang merugikan rakyat.
Ingatan sejarah harus utuh. Kita tidak boleh hanya mengingat pembangunan fisik, tetapi juga utang najis dan praktik KKN yang melatarinya. Godaan “Piye, penak zamanku, toh?” harus kita lawan dengan fakta bahwa “zaman enak” itu adalah ilusi yang dibayar mahal dengan kebebasan, keadilan, dan warisan utang triliunan rupiah.
Ini adalah pengingat bahwa pembangunan yang sukses harus bersih, berkeadilan sosial, dan menghargai lingkungan. Dan, rezim yang dikendalikan oleh kroni tidak pernah menghasilkan kemakmuran sejati, melainkan hanya mewariskan beban yang memberatkan masa depan bangsa.
