Badan Pusat Statistik (BPS) membawa kabar yang sepintas terdengar menggembirakan. Menurut lembaga ini, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), angka kemiskinan pada Maret 2045 hanya 8,47 persen atau 23,85 juta orang. Angka itu turun dibanding September 2024.
Pemerintah pun menepuk dada atas capaian itu. Berpidato pada penutupan kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/7) lalu, Presiden Prabowo Subianto merujuk data BPS untuk mengklaim bahwa pemerintahannya berhasil menurunkan angka kemiskinan.
Tidak manusiawi
Namun, bagi banyak warga negara, angka itu dipertanyakan. Mereka menggugat garis kemiskinan versi BPS yang terlalu rendah dan tidak manusiawi: Rp 609.160 per kapita per bulan atau Rp 20 ribu per kapita per hari.
Bagi mereka yang tinggal di kota, angka itu bukan cuma tidak realistis, tetapi juga absurd. Jika disimulasikan keluarga dengan empat anggota keluarga, berarti hanya Rp 2,4 juta per bulan. Itu hanya cukup untuk membayar kontrakan Rp 800 ribu per bulan dan sisanya (Rp 1,6 juta) hanya cukup membeli makan dengan jatah Rp 53 ribu. Terus anggaran untuk transportasi, kesehatan, pendidikan, dll bagaimana? Untuk membeli minyak goreng, gas, token listrik, deterjen, pakai apa?
Itu bukan garis kemiskinan, tapi garis orang untuk bertahan hidup (survival line). Garis kemiskinan ala BPS itu batas orang tidak mati kelaparan, bukan batas antara hidup miskin dengan hidup sejahtera dan bermartabat.
BPS mengklaim menggunakan pendekatan kebutuhan dasar atau cost of basic needs (CBN). Di sini, garis kemiskinan dihitung dari jumlah rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, dalam hal ini makanan dan non-makanan. Pertanyaan untuk orang-orang BPS yang terhormat: bagaimana angka Rp 20 ribu diklaim bisa memenuhi kebutuhan makanan dan non-makanan?
Menurut data BPS sendiri, ada 15,21 persen rumah tangga di Indoensia yang belum punya rumah. Logiknya, mereka harus menyewa atau mengontrak rumah. Dengan garis kemiskinan Rp 20 ribu (atau Rp 2,4 juta per bulan untuk simulasi 4 anggota keluarga), berarti sekitar 33 persen hingga 66 persen dari pengeluaran itu hanya untuk sewa tempat tinggal. Bagaimana memperhitungkan variabel ini?
Faktanya lagi, ada 7 hingga 16 persen masyarakat Indonesia masih rentan terhadap kelaparan. Jumlahnya 19,71 juta hingga 45,05 juta jiwa. Logikanya sederhana. Jika kebutuhan pangan saja, kebutuhan survive paling mendasar, susah diakses, bagaimana dengan kebutuhan yang lain?
Menurut data BPJS, ada 96,7 juta jiwa warga Indonesia yang menjadi penerima bantuan iuran (PBI). Artinya, karena mereka miskin, maka kewajiban iurannya ditanggung pemerintah. Ketika Anda memasukkan faktor kesehatan sebagai kebutuhan dasar non-pangan, bagaimana BPS tak menyebut mereka miskin?
Mereka yang rentan miskin
Sementara Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan Indonesia memakai kategori upper middle income countries (UMIC). Untuk kategori ini, awalnya Bank Dunia memakai garis kemiskinan USD 6,85 per hari (PPP), tetapi sekarang menjadi USD 8,40 per hari (PPP).
Untuk diketahui, Indonesia saat ini dikategorikan sebagai negara berpendapatan menengatas atas (upper-middle income country). Makanya, PBB menghitung garis kemiskinan Indonesia berdasarkan kategori UMIC.
Dengan ukuran lama, yaitu USD 6,85 PPP (Rp 41 ribu per kapita per hari), maka jumlah orang miskin Indonesia sebesar 60,3 persen atau 171,8 juta orang. Sementara jika memakai ukuran baru, USD 8,40 per hari PPP (sekitar Rp 50 ribu), maka jumlah orang miskin berkisar 68,2 persen atau 194,4 juta.
Sebetulnya, data ini tak mengejutkan. Baik Bank Dunia maupun BPS sebetulnya sudah mengidentifikasi apa yang disebut “populasi besar yang rentan”, yaitu kelompok rentan miskin (vurnerable) dan kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class). Jumlah keduanya sebesar 73,45 persen atau 205 juta orang. Rentang pengeluaran mereka hanya Rp 600 ribu hingga Rp 2 juta per bulan per kapita. Kelompok ini sangat rentan terhadap gejolak ekonomi, seperti kenaikan biaya hidup maupun pengangguran. Mereka seperti bergantung di dahan yang rapuh, yang jika ada guncangan sedikit, bisa patah dan jatuh.
Mengabaikan yang rentan
Inilah masalah kita selama ini. Dengan garis kemiskinan yang sangat rendah, yang sebetulnya lebih ke survival line, BPS dan pemerintah tidak bisa menangkap realitas kemiskinan.
Itu juga yang membuat strategi kemiskinan seperti menadah air hujan dengan gelas. Strategi anti-kemiskinan terlalu banyak fokus pada kelompok survival line, sementara yang rentan miskin nyaris tak tersentuh.
Padahal, dengan kelompok rentan miskin dan calon kelas menengah yang rapuh yang jumlahnya signifikan (74 persen), strategi anti-kemiskinan tidak bisa hanya berkutat pada menaikkan pengeluaran orang-orang di survival line, apalagi jika hanya mengandalkan jaring pengaman sosial.
Pendekatan survival line ini, yang hanya menghitung kebutuhan fisiologis manusia agar tak mati, tidak sejalan dengan cita-cita kemerdekaan: mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
Sebaliknya, pendekatan garis kemiskinan ala BPS ini sangat berorientasi jangka pendek, yakni kepentingan elektoral petahana. Pertama, klaim penurunan angka kemiskinan akan menaikkan tingkat persetujuan publik (approval rating) terhadap kinerja dan sekaligus menaikkan dukungan elektoralnya. Kedua, kemiskinan yang terpelihara adalah basis elektoral bagi para elite dengan bansosnya.
Politik kemakmuran
Janji kemerdekaan adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam hal ini, pengentasan kemiskinan seharusnya mengarah pada dua aspek itu: keadilan dan kemakmuran.
Pada 1933, Bung Hatta melalui artikel berjudul “Krisis Politik Ataukah Anti Kemakmuran Rakyat?” menawarkan politik kemakmuran. Dalam politik kemakmuran, ukurannya bukan sekadar bisa makan dan minum, bukan sekadar soal bisa bertahan hidup, tetapi soal bagaimana orang bisa hidup sejahtera dan bermartabat.
Politik kemakmuran ini sebetulnya sudah adanya relnya, yakni pasal 33 UUD 1945. Hanya, kita perlu memastikan agar kereta api kebijakan ekonomi nasional benar-benar on the track. Itu berarti memastikan koperasi sebagai basis ekonomi rakyat, memperkuat BUMN, peran negara yang efektif, kebijakan industrialisasi nasional, dan politik redistribusi yang berkeadilan.
Untuk standar kemiskinan, kita perlu mengadopsi pendekatan kemiskinan multidimensi. Pendekatan ini melihat kondisi-kondisi kekurangan (deprivasi) yang menghambat manusia untuk mencapai kehidupan yang layak dan bermartabat. Kemiskinan tidak lagi hanya diukur dari sisi moneter, tetapi juga dari akses terhadap tiga dimensi fundamental: kesehatan (nutrisi dan angka kematian anak), pendidikan (lama sekolah dan kehadiran di sekolah), serta standar hidup layak (akses air bersih, sanitasi, listrik, kualitas perumahan, dan kepemilikan aset).
Dengan mengadopsi kerangka kerja ini, pemerintah dipaksa untuk melihat potret kemiskinan secara utuh. Kebijakan yang lahir tidak akan lagi bersifat superfisial seperti bantuan tunai semata, tetapi akan menyentuh akar masalah: membangun sekolah yang berkualitas, menyediakan akses kesehatan yang merata, memastikan setiap rumah memiliki sanitasi dan air bersih, serta membuka lapangan kerja yang produktif.
Sudah saatnya kita berhenti membohongi diri sendiri dengan angka-angka yang tidak memartabatkan manusia. Mengukur kemiskinan dengan jujur adalah langkah pertama untuk merumuskan kebijakan yang benar. Dengan begitu, kita tidak lagi terjebak dalam ilusi statistik, melainkan melangkah maju menuju realisasi janji kemerdekaan: Indonesia yang adil, makmur, dan memanusiakan setiap warganya.
