Di balik narasi besar integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia, terdapat sosok yang kerap luput dari perhatian sejarah nasional: Soegoro Atmoprasodjo.
Ia bukan tentara yang memimpin pasukan, bukan pula diplomat yang bernegosiasi di meja perundingan. Ia adalah seorang guru dan aktivis dengan latar belakang pergerakan kiri yang dibuang ke ujung timur Nusantara oleh kolonial.
Di sana, penguasa berusaha memanfaatkan Soegoro untuk mengisi kekosongan tenaga pengajar. Dari titik itu, Soegoro memilih jalan yang sepenuhnya berbeda dari yang diharapkan Belanda: menyemai api nasionalisme pro Indonesia di Tanah Papua.
Priayi yang memilih perlawanan
Soegoro Atmoprasodjo yang lahir di Yogyakarta pada 23 Oktober 1923, merupakan bagian dari kaum priayi. Kelahiran di lingkungan priayi membuka pintu lebar menuju kehidupan nyaman di bawah naungan pemerintahan kolonial: karier birokrasi, prestise sosial, dan stabilitas yang tidak dimiliki kebanyakan orang pribumi saat itu. Namun Soegoro memilih jalan sebaliknya.
Dia aktif dalam Taman Siswa bentukan Ki Hadjar Dewantara dan menjadi aktivis Partai Indonesia (Partindo). Pada 1935, dia dibuang ke Digul, Tanah Merah, Papua, dengan tuduhan terlibat pemberontakan Partai Komunis Indonesia terhadap Belanda pada 1926/1927 di Jawa Tengah. Tuduhan keterlibatan dalam pemberontakan komunis itu perlu dilihat secara kritis. Dalam era kolonialisme, tuduhan “komunis” kerap digunakan sebagai alat untuk membungkam setiap bentuk nasionalisme dan perlawanan terhadap Belanda, tanpa selalu mencerminkan afiliasi ideologis yang sesungguhnya.
Pembuangan ke Boven Digoel, kamp interniran yang dikenal dengan kondisi alam yang keras dan iklim yang mematikan, adalah hukuman keras yang dirancang untuk mematahkan semangat para aktivis. Bagi sebagian orang, pembuangan itu berhasil. Bagi Soegoro, tampaknya tidak.
Musuh yang dijadikan guru
Babak paling paradoksal dalam hidup Soegoro dimulai ketika Jepang menduduki Asia Tenggara. Pada awal pendudukan Jepang, pemerintah Belanda membawanya ke Australia. Selama di Australia dia menjadi orang kepercayaan CHO van der Plas dan JPK van Eechoud.
Kepercayaan yang diberikan Belanda kepada bekas tahanan Digoel ini mencerminkan kebutuhan pragmatis kolonial di tengah krisis perang. Kekurangan tenaga terdidik mendorong mereka merekrut siapa pun yang dianggap berguna dan bisa dikendalikan.
Menurut Bernarda Meteray, sejarawan Universitas Cendrawasih, Soegoro merupakan bekas tawanan Digoel yang ditunjuk Residen Papua Jan Pieter Karel van Eechoud untuk menjadi pengajar sekaligus direktur asrama Sekolah Pamong Praja di Hollandia. Pemerintah kolonial bersedia merekrut Soegoro karena kekurangan tenaga pengajar. Sekolah yang dibuka pada 1 Januari 1945 itu mengadakan kursus singkat pamong dan mantri bagi putra-putra asli Papua.
Van Eechoud, yang dikenal lebih condong membangun identitas Papua yang terpisah dari Indonesia, telah melakukan kesalahan kalkulasi fatal. Dia blunder dengan merekrut Soegoro Atmoprasodjo sebagai pengajar dan direktur asrama Sekolah Pamong Praja yang menghimpun para pemuda lokal untuk menjadi pegawai pemerintah Belanda. Beberapa di antaranya kemudian menjadi tokoh lokal terdidik dan elite pertama Papua, seperti Frans Kaisiepo, Nicolaas Jouwe, Marthen Indey, Corinus Krey, dan Silas Papare.
Sekolah sebagai ladang gerakan
Soegoro mengubah Sekolah Pamong Praja menjadi ruang perlawanan yang tersembunyi. Cara Soegoro menanamkan nasionalisme Indonesia kepada para siswanya di antaranya memperkenalkan lagu Indonesia Raya dan membentuk kelompok diskusi politik. Dalam berbagai diskusi, dia berusaha meyakinkan murid-muridnya bahwa mereka bagian dari Indonesia yang memiliki keanekaragaman, seperti halnya Papua yang berasal dari banyak suku. Kepada muridnya, dia menekankan persatuan menjadi kunci utama untuk melepaskan diri dari kuasa kolonial Belanda.
Menurut Corinus Krey, Soegoro Atmoprasodjo merupakan orang pertama yang memperkenalkan nilai-nilai nasionalisme Indonesia kepada siswa Pamong Praja. Marthen Indey berkisah, setiap tengah malam lewat pukul 24.00, Soegoro dan Corinus Krey diam-diam memantau siaran RRI Yogyakarta serta pemancar Komite Kemerdekaan Indonesia di Australia. Soegoro juga menyebarkan surat kabar perjuangan secara diam-diam di lingkungan sekolah dan kepada pendukung kemerdekaan Indonesia di Kota Nica.
Pendekatan pedagogis Soegoro melampaui sekadar pengajaran. Ia membangun kesadaran kolektif bahwa identitas Papua dan identitas Indonesia bukanlah hal yang saling bertentangan, melainkan bisa berjalan beriringan dalam bingkai anti-kolonialisme. Ini adalah argumen yang kompleks di hadapan murid-murid yang dibesarkan dalam sistem pendidikan Belanda yang secara aktif mempromosikan identitas Papua yang terpisah.
Gerakan IRIAN dan rencana pemberontakan 1945
Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 menggema, Soegoro bergerak cepat. Menurut Suyatno Hadinoto dalam Api Perjuangan Pembebasan Irian Barat, Soegoro kemudian membentuk gerakan bawah tanah untuk menentang pemerintah Belanda. Gerakan tersebut bernama Ikut Republik Indonesia Anti Nederland (IRIAN).
Soegoro merencanakan pemberontakan dengan melibatkan siswa di Kota Nica dan anggota batalion Papua, antara lain Corinus Krey, Marcus Kaisiepo, Lukas Rumkoren, Lisias Rumbiak, Frans Kaisiepo, dan dua orang asal Sumatera, yaitu Sutan Hamid Siregar dan Aran Panjaitan. Jaringan ini menunjukkan bahwa gerakan yang dibangun Soegoro melampaui batas etnis. Ia menyatukan orang Papua asli, perantau Jawa, dan perantau Sumatera dalam satu platform perlawanan.
Menurut sumber-sumber sejarawan, terdapat perbedaan catatan soal waktu pemberontakan. Bernarda Meteray, sejarawan Universitas Cendrawasih, mencatat Soegoro melancarkan aksi pada 15 dan 16 Desember 1945. Sementara dalam Biografi Pahlawan Nasional Marthen Indey dan Silas Papare yang disusun tim Kemdikbud menyebut rencana pemberontakan Soegoro akan dilaksanakan pada Natal 25 Desember. Perbedaan ini bukan semata kesalahan pencatatan, melainkan cerminan betapa banyak peristiwa lokal yang berlangsung dalam kegelapan, tanpa dokumentasi resmi, dan baru direkonstruksi puluhan tahun kemudian dari kesaksian para pelaku yang semakin berkurang.
Nahas bagi Soegoro, rencana pemberontakannya keburu bocor. Pemerintah Belanda segera bereaksi dengan mendatangkan pasukan dari Rabaul. Di Hollandia terjadi penangkapan besar-besaran. Soegoro sendiri ikut kena ringkus bersama beberapa muridnya.
Pemberontakan dari balik penjara
Yang membedakan Soegoro dari banyak pejuang lain adalah kemampuannya untuk terus berjuang bahkan dari dalam penjara. Dari balik jeruji besi, Soegoro kembali merencanakan dua kali pemberontakan. Yang pertama, pada Juli 1946 saat Konferensi Malino—dipimpin oleh Panggoncang Alam asal Minangkabau untuk membebaskan Soegoro, yang melibatkan Marthen Indey, Corinus Krey, Bastian Tauran, dan orang-orang Papua dari sekolah Soegoro, 11 orang Ambon yang bekerja sebagai tukang reparasi, lima tentara KNIL, seorang anggota batalion Papua milik van Eechoud, dan 30 pemuda Papua yang berasal dari sekitar Danau Sentani. Usaha pemberontakan ini dilaksanakan pada 31 Desember 1946-4 Januari 1947.
Namun sekali lagi, pengkhianatan dari dalam barisan sendiri menggagalkan rencana itu. Rencana itu gagal karena seorang anggota batalion Papua membocorkannya kepada pemerintah Belanda. Kegagalan berulang ini mengungkapkan salah satu tantangan terbesar gerakan nasionalisme di Papua: belum terbentuknya konsolidasi loyalitas yang solid di antara seluruh elemen yang terlibat.
Pelarian dan warisan
Pada 5 April 1947, Soegoro yang dihukum 14 tahun dan Willem Nottan asal Tual, Kepulauan Kei yang dihukum 10 tahun, serta lima tahanan lainnya, berhasil melarikan diri dari penjara Tanah Merah, Merauke, menuju Papua Nugini, lalu ke Australia.
Bermodalkan seekor kuda yang diberikan penduduk, Soegoro meloloskan diri dari kejaran tentara Nica, termasuk dengan cara menyeberangi rawa-rawa Sungai Digoel yang terkenal dengan keganasan buayanya. Di Melbourne, ia diterima oleh rekan seperjuangannya Mohamad Bondan, Sekretaris Jenderal Central Komite Indonesia Merdeka (CENKIM).
Pada 1950, Soegoro kembali ke Indonesia dan bekerja di Departemen Luar Negeri. Menjelang kembalinya Papua ke pangkuan Republik Indonesia, Soegoro menjadi delegasi Indonesia dengan kedudukan sebagai penasihat dalam pemerintahan transisi United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Putra-putra Papua didikannya kemudian menyebut Soegoro sebagai Bapak IRIAN.
Soegoro gagal total dalam melancarkan pemberontakan kepada Belanda. Kendati demikian, sebagai seorang pengkader, dia merupakan pejuang yang cukup berhasil. Dari empat pahlawan nasional asal Papua, dua di antaranya ialah murid Soegoro: Frans Kaisiepo dan Marthen Indey.
Refleksi kritis
Kisah Soegoro menyimpan beberapa lapisan yang harus dibaca secara kritis. Pertama, narasi tentang integrasi Papua ke dalam Indonesia selama ini cenderung menekankan peran pemerintah pusat dan operasi militer, sementara gerakan akar rumput seperti yang dirintis Soegoro tenggelam dalam sejarah resmi. Ironis, mengingat bahwa justru murid-murid Soegoro lah yang menjadi pahlawan nasional Papua.
Kedua, Bernarda menulis, proses mengindonesiakan orang Papua masih dalam tahap penyemaian sejak periode 1945 hingga 1949. Pasca-integrasi 1963, pemerintah telah menjadikan hampir seluruh wilayah Papua yang belum nasionalis, termasuk daerah pedalaman, sebagai daerah sasaran operasi militer. Sejak itu, nasionalisme Indonesia dijejalkan bersama peluru dan rangkaian kekerasan. Ini adalah kontras tajam dengan metode persuasif dan pedagogis yang dipilih Soegoro. Ia membangun nasionalisme melalui diskusi, musik, dan kesadaran, bukan melalui paksaan.
Ketiga, sebagai pegawai pemerintah Belanda, Soegoro adalah bagian kelas priayi yang memiliki kesempatan untuk hidup enak dan tenang di bawah kolonial. Tapi dia melewatkannya dan malah melakukan bunuh diri kelas dengan melakukan pemberontakan. Pilihan itu menjadikannya figur yang tidak sepenuhnya nyaman bagi narasi mana pun: terlalu kiri bagi Orde Lama, terlalu nasionalis bagi Belanda, dan terlalu terlupakan bagi sejarah resmi Indonesia.
Soegoro Atmoprasodjo adalah pengingat bahwa sejarah nasional sering kali dibangun di atas penghapusan. Menempatkannya kembali dalam narasi sejarah Papua bukan hanya soal membuka cakrawala yang luas, tetapi juga membuka kembali diskusi yang kritis.
