Pada 9-14 Mei 1960, Presiden Sukarno menginjakkan kaki di Havana. Ia menjadi kepala negara pertama yang berkunjung ke Kuba pascakemenangan revolusi. Ia disambut hangat oleh Fidel Castro.
Pertemuan dua pemimpin revolusioner itu lebih menyerupai reuni sesama pejuang daripada seremoni kenegaraan. Sukarno menghadiahkan sebilah keris kepada Castro sebagai simbol persaudaraan.
Sebulan sebelumnya, pada 22 Januari 1960, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Kuba resmi ditandatangani. Peristiwa bersejarah itu sekaligus menjadikan Indonesia salah satu negara pertama di Asia yang mengakui pemerintahan revolusioner Havana.
Kedekatan tersebut bukan spontan. Ia dibangun di atas fondasi yang sama: perlawanan terhadap kolonialisme, obsesi kedaulatan, dan tekad berdiri di luar orbit kekuatan-kekuatan besar. Castro mengagumi ”Indonesia Menggugat”, pledoi Sukarno di hadapan pengadilan kolonial Belanda di Bandung tahun 1930, dan melihatnya sebagai saudara seperjuangan di belahan dunia lain. Sebaliknya, Sukarno menyambut revolusi Kuba Januari 1959 dengan antusias. Cerita rakyat kecil yang menggulingkan diktator boneka imperialisme Amerika itu persis seperti Indonesia 12 tahun sebelumnya.
Setengah tahun sebelum kunjungan Sukarno ke Havana, pada akhir Juli 1959, Castro telah lebih dulu mengutus kawan revolusionernya, Ernesto ‘Che’ Guevara, sebagai kepala delegasi Kuba ke Jakarta. Che bertemu Sukarno di Istana Merdeka dan meneruskan perjalanan ke Yogyakarta, di mana ia bertemu Sultan Hamengkubuwono IX dan mengunjungi Candi Borobudur.
Dalam laporannya untuk majalah Verde Olivo, Che menggambarkan Indonesia sebagai bangsa yang luar biasa. Indonesia, disebut Che mampu mempertahankan kedalaman budaya meski ratusan tahun di bawah penjajahan. Kunjungan Che menandai dimulainya satu dari hubungan bilateral paling ideologis dan emosional yang pernah dimiliki Indonesia.
Indonesia dan Kuba kemudian berdiri berdampingan dalam forum yang paling penting bagi keduanya: Gerakan Non-Blok (GNB). Sukarno adalah salah satu dari lima arsitek utama GNB yang lahir di Belgrade pada 1961—bersama Tito, Nasser, Nehru, dan Nkrumah. Kuba, yang bergabung segera setelah berdirinya GNB, menjadikan gerakan itu sebagai panggung utama diplomasi internasionalisnya.
Kuba dan Indonesia juga menjadi inisiator Konferensi Trikontinental (Asia, Afrika, dan Amerika Latin) sebagai upaya memperluas semangat Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955
Kedua negara berbagi pandangan. Imperialisme bukan sekadar penjajahan fisik, melainkan juga dominasi ekonomi, militer, dan kultural yang harus dilawan secara kolektif oleh negara-negara berkembang.
Setelah era Sukarno runtuh di tangan Orde Baru pada 1966, hubungan kedua negara sempat mendingin. Soeharto tidak memiliki simpati ideologis kepada Castro, dan Kuba dianggap terlalu dekat dengan Blok Komunis. Namun secara kelembagaan, hubungan diplomatik tidak pernah putus.
Kedua negara tetap bertemu dalam forum GNB dan Kelompok 77 (G77) di PBB, di mana Indonesia secara konsisten mendukung resolusi-resolusi yang mendesak pencabutan embargo Amerika Serikat terhadap Kuba, sebuah pendirian yang bertahan hingga era pasca-Soeharto.
Memasuki era reformasi dan seterusnya, hubungan kedua negara kembali menemukan ritmenya. Pada 2019, Kedutaan Besar Kuba di Jakarta secara khusus memperingati 60 tahun kunjungan Che Guevara ke Indonesia, sebuah pengingat bahwa memori sejarah itu masih dirawat oleh kedua belah pihak.
Kerja sama yang melampaui retorika
Hubungan Indonesia-Kuba bukan sekadar nostalgia revolusioner. Ia memiliki substansi konkret, terutama di tiga bidang: olahraga, kesehatan, dan perdagangan. Di bidang olahraga, Indonesia telah mengirimkan atlet-atletnya—petinju, pemain voli, dan pesenam—untuk berlatih di Kuba, yang dikenal sebagai salah satu kekuatan olahraga terbesar dunia relatif terhadap ukurannya. Sebaliknya, sejumlah atlet Kuba pernah berkarier di klub-klub olahraga Indonesia, terutama voli.
Di bidang perdagangan, volume bilateral kedua negara memang tidak besar, namun tumbuh konsisten. Data tahun 2008 mencatat nilai perdagangan bilateral sebesar USD 12,79 juta, mencapai puncaknya pada 2011 dengan USD 15,68 juta, dengan neraca yang condong menguntungkan Indonesia: ekspor Indonesia ke Kuba mencapai USD 11,15 juta, sementara impor dari Kuba hanya USD 1,24 juta. Indonesia mengekspor kopi, teh, rempah, dan produk manufaktur; Kuba menawarkan produk farmasi dan bioteknologi medis.
Bidang farmasi dan bioteknologi adalah dimensi kerja sama yang paling menjanjikan. Pada Desember 2006, tepat di tengah masa pemulihan pascabencana gempa Yogyakarta, otoritas kesehatan kedua negara menandatangani kesepakatan kerja sama pengembangan vaksin untuk demam berdarah dan malaria―dua penyakit endemik yang menjadi beban kesehatan besar bagi Indonesia.
Kuba, yang mengembangkan industri bioteknologinya secara mandiri meski diimpit embargo Amerika selama puluhan tahun, memiliki keahlian yang mumpuni dan maju di urusan ini. Di antara produk farmasi Kuba yang mendapat pengakuan internasional: vaksin meningitis B (salah satu pertama di dunia), interferon alfa-2B untuk penyakit infeksi, dan sejumlah obat antikanker inovatif.
Dalam kerangka kerja sama Selatan-Selatan yang lebih luas, Kuba juga menawarkan beasiswa pendidikan kedokteran melalui Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) di Havana, sekolah yang meluluskan dokter-dokter dari negara berkembang secara gratis dengan satu syarat: kembali mengabdi di komunitas yang paling membutuhkan.
Doktrin inilah yang juga menjelaskan mengapa dokter-dokter Kuba bisa tiba di zona bencana jauh lebih cepat dari banyak negara kaya. Mereka sudah terbiasa bekerja di kondisi terbatas, di daerah yang kekurangan fasilitas, dengan sumber daya seadanya.
Pasukan berjas putih
Kuba memulai tradisi pengiriman tim medis darurat internasional jauh sebelum dunia mengenal Brigade Henry Reeve. Misi pertama berlangsung pada Mei 1960, setahun setelah revolusi, ketika Kuba mengirimkan dokter-dokternya ke Chile yang baru dihantam gempa Valdivia, gempa terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah manusia.
Selama 45 tahun berikutnya, sebelum Brigade Henry Reeve secara resmi dibentuk pada 2005, Kuba telah menyelesaikan 30 misi medis darurat di 19 negara, yang melibatkan lebih dari 2.000 tenaga kesehatan. Indonesia ada dalam daftar itu.
Desember 2004. Sebuah gempa berkekuatan magnitudo 9,1 mengguncang dasar Samudra Hindia di lepas pantai Aceh dan melepaskan tsunami yang menyapu bersih pesisir Aceh, Sumatera Utara, hingga Thailand, Sri Lanka, dan India. Lebih dari 220 ribu orang tewas. Lebih dari 500 ribu orang kehilangan tempat tinggal di Aceh saja. Dalam hari-hari pertama setelah bencana, ketika dunia masih terpana dan baru mulai mengorganisir respons, Kuba mengirimkan tim 25 dokter ke Aceh. Dokter Kuba langsung bergerak di lapangan, di daerah yang infrastrukturnya hancur total, menangani korban selamat yang datang dengan luka terbuka, patah tulang, infeksi, dan trauma.
Belum genap dua tahun berselang, tanah Jawa berguncang. 27 Mei 2006, pukul 05.53, gempa bermagnitudo 6,3 menghantam Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dalam 57 detik, lebih dari 5.700 orang meninggal. Lebih dari 36 ribu orang luka-luka. Lebih dari 800 ribu orang kehilangan tempat tinggal. Kerugian ekonomi ditaksir mencapai Rp 29,1 triliun. Gempa itu terjadi saat sebagian besar warga masih tidur; rumah-rumah berdinding bata yang padat di Bantul runtuh menimpa penghuninya.
Kuba kembali hadir. Kali ini dengan Brigade Henry Reeve, satuan tugas medis internasional yang baru dibentuk Fidel Castro pada 19 September 2005. Nama brigade itu diambil dari Henry Reeve, seorang prajurit muda Amerika kelahiran Brooklyn, 1850, yang meninggalkan kehidupannya di Amerika untuk bergabung dalam perang kemerdekaan Kuba melawan Spanyol pada 1868. Reeve bertempur di lebih dari 400 pertempuran sebelum gugur di usia 26 tahun. Bagi Castro, nama itu adalah pernyataan moral: solidaritas internasional tidak mengenal kebangsaan.
Brigade Henry Reeve tiba di Yogyakarta pada Mei 2006 dengan sekitar 76 dokter dan staf pendukung. Kuba mendirikan dua rumah sakit lapangan yang sepenuhnya diperlengkapi oleh negara itu sendiri, termasuk peralatan bedah, obat-obatan, dan perlengkapan diagnostik. Dua rumah sakit lapangan inilah yang juga dikirim ke Indonesia, dari total 36 rumah sakit lapangan yang didistribusikan Kuba ke berbagai negara terdampak (32 ke Pakistan, dua ke Indonesia, dua ke Peru). Total 135 tenaga kesehatan Kuba terlibat dalam misi Indonesia 2006 ini, bekerja tanpa biaya sepeser pun bagi para korban.
Di Bantul, di antara bangunan-bangunan yang rata dengan tanah, di bawah terik matahari yang menyengat, dokter-dokter Kuba itu bekerja dalam kondisi yang jauh dari standar sebuah rumah sakit. Mereka menangani patah tulang majemuk, luka-luka infeksi, komplikasi persalinan, dan berbagai kondisi darurat lainnya. Mereka tidak bicara bahasa Indonesia. Namun bahasa tangan, bahasa kepedulian, dan kerja kemanusiaan yang merupakan bahasa tertinggi peradaban.
Pengakuan dunia atas Brigade Henry Reeve datang secara resmi pada 26 Mei 2017. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menganugerahkan Dr. Lee Jong-wook Memorial Prize for Public Health kepada brigade itu di Sidang Majelis Kesehatan Dunia ke-70 di Jenewa. Pada saat penghargaan diberikan, Brigade Henry Reeve telah melayani lebih dari 3,5 juta orang dan menyelamatkan sekitar 80 ribu jiwa di 45 negara dan lima wilayah non-otonom. Sebuah catatan yang tidak dimiliki oleh negara mana pun yang jauh lebih kaya dan lebih besar dari Kuba. Sejak didirikan, lebih dari 13.500 profesional kesehatan telah berpartisipasi dalam 71 brigade di 53 misi di seluruh dunia.
Solidaritas sebagai kebijakan
Apa yang membuat Kuba mengirim dokter ke Aceh dan Yogyakarta, sementara banyak negara lebih besar dan lebih kaya masih sibuk mengorganisir rapat koordinasi, adalah sebuah doktrin yang sudah mengakar sejak 1960. Bahwa kesehatan adalah hak kemanusiaan, dan negara yang mampu harus memberikannya kepada yang membutuhkan, tanpa syarat. Doktrin itu bukan teori. Ia adalah kebijakan yang dieksekusi bahkan saat Kuba sendiri sedang berada di bawah embargo ekonomi paling panjang dalam sejarah modern. Embargo Amerika yang telah berjalan lebih dari enam dekade dan ditaksir merugikan Kuba lebih dari USD 147 miliar.
Bagi Indonesia, jejak Kuba bukan hanya catatan sejarah diplomatik. Ia adalah cermin, bahwa sebuah bangsa kecil, miskin sumber daya alam, diimpit sanksi internasional, tetap mampu menjadi salah satu kontributor kesehatan global terbesar dalam sejarah modern. Bahwa solidaritas adalah pilihan, bukan kemewahan. Dan bahwa persahabatan antarbangsa yang paling bermakna bukan diukur dari volume perdagangan atau kekuatan militer, melainkan dari kehadiran nyata dan tanpa syarat di saat yang paling dibutuhkan.
