Jika standar nasionalisme diletakkan pada kemurnian darah atau asal-usul etnik, maka tokoh sekaliber Ernest François Eugène Douwes Dekker—yang kemudian berganti nama menjadi Danudirja Setiabudhi—tidak akan pernah dikenal dalam sejarah.
Namun, justifikasi historis justru menempatkannya sebagai salah satu peramu gagasan nasionalisme modern Indonesia, sebuah nasionalisme yang melampaui batas-batas ras, etnik, dan kasta. Nasionalisme yang diusungnya bukanlah nasionalisme etnis yang eksklusif, melainkan sebuah nasionalisme kemanusiaan (seperti yang kelak digaungkan Sukarno) dan disuarakan secara radikal.
Mari kita menoleh ke masa lalu untuk melihat kembali jejak langkah hidup dan perjuangan Ernest Douwes Dekker untuk menghadirkan nasionalisme kemanusiaan yang inklusif.
Kesadaran kemanusiaan
Ernest Douwes Dekker dilahirkan di Pasuruan, Jawa Timur, pada 8 Oktober 1879, dari ayah Belanda dan ibu campuran Jerman-Jawa. Darah Indo-Eropa ini memberikannya privilese dalam sistem kolonial, namun juga menempatkannya dalam posisi yang dilematis (liyan) di mata Belanda totok maupun pribumi, seperti diulas dalam kajian historiografi modern.
Titik balik kesadaran radikal Ernest berawal dari pengalaman langsung. Setelah lulus dari HBS pada tahun 1897, ia bekerja sebagai pengawas perkebunan di kaki Gunung Semeru dan kemudian di Pasuruan. Di sana, ia menyaksikan penderitaan buruh perkebunan akibat perlakuan sewenang-wenang pengusaha kopi dan pencurian air oleh tuan besar, yang semuanya merugikan rakyat kecil. Pengalaman ini membentuk sensibilitas sosial yang mendalam terhadap ketidakadilan, sebuah kesadaran yang melampaui kepentingan golongan Indo.
Kekalahan dalam Perang Boer di Afrika Selatan (tempat ia sempat menjadi sukarelawan melawan Inggris) memperkuat sikap anti-imperialisme dan menentang segala bentuk kolonialisme Barat. Pada tahun 1903, Douwes Dekker kembali ke Jawa sebagai seorang radikal yang memilih jalur jurnalisme kritis.
Jurnalisme perlawanan
Douwes Dekker memanfaatkan media sebagai ujung tombak pergerakan. Sebagai wartawan di berbagai surat kabar seperti De Locomotief dan Surabajaas Handelsblad, ia secara tajam mengkritik kebijakan pemerintah kolonial dan segala bentuk diskriminasi. Jurnalisme ini mencapai puncaknya ketika ia menjadi pejabat redaksi di Bataviaas Nieusblad.
Namun, alat perjuangan yang sesungguhnya lahir ketika ia mendirikan majalah bulanan Het Tijdshrift dan kemudian koran De Express. Di bawah kepemimpinannya, De Express benar-benar bergaris radikal-progresif. Orang-orang bahkan menjulukinya sebagai “Neo-Multatulian”—sebuah rujukan langsung kepada pamannya, Eduard Douwes Dekker (Multatuli), yang membuka mata kaum terpelajar melalui novel Max Havelaar.
Radikalisme Ernest dalam media bukan hanya soal kritik, tetapi juga soal persatuan. Rumahnya menjadi pusat diskusi bagi pemuda-pelajar radikal, termasuk Soerjopranoto, Tjipto Mangunkusumo, dan Soewardi Soerjaningrat. Ia secara aktif merekrut dan menjalin hubungan dengan kaum terpelajar di STOVIA, meletakkan dasar bagi aliansi antara kaum Indo dan Bumiputera terdidik.
Indische Partij: Manifesto nasionalisme radikal
Puncak dari radikalisme politik Ernest Douwes Dekker adalah pendirian Indische Partij (IP) pada 25 Desember 1912 di Bandung, bersama Tjipto Mangunkusumo dan Soewardi. Mereka dikenal sebagai tiga serangkai. IP adalah partai politik pertama di Hindia Belanda yang secara tegas menuntut kemerdekaan.
Radikalisme IP terletak pada empat poin kunci. Pertama, slogan “Hindia untuk Orang Hindia”. Slogan ini, di tahun 1912, adalah sebuah seruan politik yang jauh melampaui zaman. Di saat organisasi seperti Sarekat Islam (SI) masih menghindari politik terbuka dan Budi Utomo masih bersifat kultural-etnis Jawa, IP telah secara eksplisit menuntut kedaulatan politik bagi seluruh penduduk koloni. Dalam konteks historis yang diuraikan oleh sejarawan seperti Takashi Shiraishi (Zaman Bergerak), tuntutan IP ini adalah pernyataan perang terhadap politik etis, yang dianggap hanya kosmetik.
Kedua, nasionalisme inklusif atau nasionalisme Indische. Meskipun sasaran propaganda awal IP adalah kalangan Indo (yang saat itu mendominasi keanggotaan IP), gagasannya adalah mempersatukan semua golongan—Indo, Bumiputera, bahkan Tionghoa—yang mengakui Hindia sebagai Tanah Air mereka. IP menentang keras diskriminasi rasial yang memecah belah masyarakat kolonial. Bagi Douwes Dekker, “Kita bangsa Hindia tidak juga bersebelahan satu sama lain, melainkan bersatu, serentak semuanya menjadi begitu tajam dan jelas bagi kita: kita bersaudara, kita adalah satu.” (Elson, 2008: 18). Konsepsi ini merupakan peletak dasar bagi nasionalisme teritorial yang inklusif, yang kelak menjadi ciri khas nasionalisme Indonesia modern.
Ketiga, adanya tuntutan kedaulatan politik. Sebagaimana diuraikan oleh Bung Hatta, IP berbeda dengan SI karena secara tegas menghendaki kemerdekaan Hindia melalui jalur parlementer, menuntut didirikannya parlemen. Ini menunjukkan orientasi politik modern dan terstruktur.
Keempat, tindakan politik yang radikal dan militan. Radikalisme IP berujung pada konfrontasi langsung dengan pemerintah kolonial. Ketika Belanda berencana merayakan 100 tahun kemerdekaan dari Prancis pada 1913, IP menentang keras. Soewardi Soerjaningrat menulis pamflet terkenal “Als ik een Nederlander was…” (“Kalau saya seorang Belanda…”) yang mengkritik perayaan kemerdekaan di tanah jajahan. Douwes Dekker merespons penangkapan Soewardi dan Tjipto dengan tulisan “Onze Helden” (“Pahlawan Kita”), yang berujung pada penangkapan dan pembuangan ketiganya ke Eropa. Penangkapan dan pembubaran IP oleh Gubernur Jenderal Idenburg menunjukkan betapa berbahayanya gagasan radikal ini di mata penguasa kolonial. Mereka ditakuti bukan karena tuntutan kemerdekaan, tetapi karena menyatukan dua kelompok—Indo dan Bumiputera—yang berpotensi melawan kolonialisme.
Dari politik ke pendidikan
Setelah pembuangan dan pembubaran IP, perjuangan Douwes Dekker beralih ke ranah pendidikan kerakyatan pada tahun 1930-an. Di Bandung, ia mendirikan Ksatrian Institut, sebuah sekolah kejuruan yang bertujuan memberikan akses pendidikan luas bagi rakyat sekaligus menanamkan ide-ide nasionalisme progresif. Semboyannya, “…Door de will van onse Volk” (“…karena kemauan rakyat”) dan “Des Volks Toekomst gewijd” (“mengabdi masa depan rakyat”), menegaskan orientasi kerakyatan dan nasionalistik dari lembaganya.
Peralihan ini—dari aktivisme politik radikal yang dibungkam menuju pendidikan—adalah strategi jangka panjang untuk membentuk karakter dan kesadaran nasional pada generasi muda. Gagasan inilah yang kemudian menjadi fondasi bagi pengembangan pendidikan nasional di Indonesia (seperti Taman Siswa yang didirikan Soewardi Soerjaningrat).
Pro-republik sampai akhir
Perjuangannya terus berlanjut hingga akhirnya diasingkan ke Suriname saat Jepang datang. Sekembalinya ke Indonesia pada 1947, Douwes Dekker dielu-elukan sebagai tokoh revolusioner. Bung Karno, yang mengaku pernah “berguru” padanya, memberinya nama baru: Danudirja Setiabudhi. Danu berarti banteng, Dirja berarti kuat, dan Setiabudhi berarti jiwa kuat yang setia. Nama ini adalah pengakuan tertinggi negara terhadap semangat revolusioner dan komitmen nasionalisme yang tidak pernah padam.
Douwes Dekker mengabdikan sisa hidupnya untuk Republik Indonesia, menjabat sebagai menteri pendidikan di Kabinet Sjahrir, penasihat presiden, dan pengajar di Akademi Ilmu Politik. Ia wafat pada 28 Agustus 1950, tidak lama setelah kedaulatan Indonesia diakui sepenuhnya.
Douwes Dekker adalah seorang perintis yang visinya melampaui batas-batas rasial dan zamannya. Dialah yang menabur benih-benih kecintaan terhadap Tanah Air yang terbebas dari imperialisme dan diskriminasi. Warisan nasionalisme Indis radikal yang diusungnya menjadi fondasi penting bagi kesadaran kebangsaan yang inklusif dan progresif di Indonesia.
