Artikel Tempo pada Senin, 7 Juli 2025, berjudul “Mengapa Idealisme Aktivis Tergerus Saat Masuk Partai Politik”, sangat relevan dan menggelitik. Pertanyaan itu seolah menjadi hantu yang membayangi para aktivis muda di Indonesia.
Setelah hampir tiga dekade umur reformasi, kaum muda Indonesia belum berhasil menciptakan alat politik permanen, baik partai politik maupun blok politik, yang bisa membawa agenda demokratisasi, penegakan HAM, ekonomi kerakyatan, maupun keadilan ekologi dalam proses politik dan pengambilan kebijakan.
Beberapa upaya politik, seperti pendirian Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang berjuang melawan rezim Orde Baru hingga Partai Solidaritas Indonesia (PSI), berujung kegagalan menembus tembok tebal politik status quo. Meskipun keduanya akhirnya mewarnai pemerintahan, tetapi agenda politiknya sudah ditinggalkan dan dibiarkan tercecer di luar kekuasaan.
Di tengah kebuntuan itu, kita butuh cermin. Dan, salah satu cermin yang relevan adalah kisah Zohran Mamdani dari Amerika Serikat (AS). Meski baru berusia 33 tahun, berasal dari minoritas ganda (muslim dan imigran), Zohran berhasil unggul atas politisi mapan dan pemain lama dalam trah politik Demokrat, Andrew Cuomo, pada pemilihan pendahuluan Demokrat pada 24 Juni lalu.
Kisah Zohran menggetarkan karena pesannya yang universal bahwa rakyat biasa, jika terorganisir, mampu menaklukkan elite yang didukung oleh dinasti politik dan kaum super kaya.
Pelajaran dari New York
Zohran lahir dari perjuangan yang otentik. Meskipun latar orangtuanya terbilang kuat (bapaknya seorang profesor ternama dan ibunya seorang sutradara film), tetapi Zohran meniti tangga politik dari bawah.
Sebelum terjun ke politik, ia bekerja sebagai konselor perumahan dan pencegahan penyitaan rumah. Ia membantu para penyewa rumah atau pembeli rumah lewat skema KPR, terutama dari keluarga kurang mampu, agar tak terusir dari rumahnya.
Inilah pelajaran pertama: Zohran lahir dari kerja-kerja politik akar-rumput, berpeluh bersama rakyat biasa, menyusuri lorong-lorong bau pesing, dan turut merasakan jerit pedih dan suka cita perjuangan sehari-hati warga biasa.
Pelajaran kedua, perjuangan Zohran terorganisir secara politik. Sejak 2017, dengan tekad bulat, ia bergabung dalam Demokratik Sosialis Amerika (DSA), sebuah organisasi kiri yang lahir dari aktivis anti-perang dan kiri-demokratik. Meski tak ikut serta dalam pemilu, tapi DSA selalu menyokong kandidat progresif dari Demokrat maupun independen.
Strategi politik DSA mirip dengan yang dikerjakan oleh Perhimpunan Sosial Demokrat Hindia (ISDV) di dalam tubuh Sarekat Islam pada 1920-an: membangun blok dari dalam (block within), dengan menyebar gagasan, memenangkan kader dalam pencalonan, dan melakukan perekrutan.
Pelajaran ketiga, membawa pesan yang konkret dan membumi. Di saat politisi lain sibuk dengan jargon-jargon besar, ia fokus pada satu hal: krisis biaya hidup. Isu yang relevan bagi semua orang, dari sopir taksi hingga perawat. Dari kelas pekerja, pemilik usaha kecil, hingga imigran.
Solusinya pun konkret dan membumi, menyediakan bus cepat dan gratis, membekukan kenaikan sewa hunian, toko sembako milik pemerintah, tempat penitipan anak gratis, dan perumahan terjangkau yang dibangun besar-besaran oleh pemerintah. Bagi kelas pekerja New York yang setiap hari pusing dengan tagihan, tawaran ini jelas masuk akal.
Pelajaran keempat, kampanye media sosial (medsos) yang ringan, renyah, dan kekinian. Ketika kaum kiri dan liberal gagap memanfaatkan medsos, Zohran justru berhasil berselancar dengan baik.
Ia membuat video pendek, dengan kualitas gambar yang bagus. Pesannya sangat kuat dan membumi. Gaya bicaranya ringan dan renyah. Ia tahu, medsos adalah medium menyebarkan pesan yang sederhana, tetapi menancap. Bukan ruang untuk berkhotbah tentang bobot teori yang berat, bahasa yang ndakik-ndakik, dan berlusin istilah yang njelimet.
Dan terakhir, gerakan yang menjangkau akar rumput lewat canvassing yang mengetuk pintu rumah setiap warga. Ribuan relawannya turun ke bawah, mengetuk pintu-pintu warga, mengajak mereka berbicara dan memperkenalkan Zohran, lalu meminta nomor telpon.
Pelajaran untuk Indonesia
Di Indonesia, setelah kegagalan kaum muda membangun alat politik yang mandiri, banyak di antara aktivisnya yang mencoba jalan melingkar: perubahan dari dalam. Mereka bergabung dengan partai-partai besar agar bisa duduk di DPR, kementerian, BUMN, hingga menjadi kepala daerah.
Masalahnya, hampir semua parpol di Indonesia tidak punya basis ideologis yang jelas, menyerupai partai personal, tidak memiliki demokrasi internal, tidak menghargai meritokrasi, memelihara patronase, dan cenderung dikendalikan oleh oligarki. Akibatnya, ketika masuk ke dalam alam politik buas tersebut, idealisme para aktivis dengan mudah dilumat. Tanpa sumber daya dan basis massa yang solid di belakang mereka, aktivis di dalam partai besar hanya dihadapkan pada dua pilihan: menjadi jinak dan ikut arus, atau tersingkir dan tenggelam.
Kegagalan pendekatan individual ini adalah cerminan dari masalah yang lebih besar, yang ironisnya juga tecermin pada gerakan massa di luar parlemen. Meskipun ada gelombang pasang gerakan massa sejak #ReformasiDikorupsi (2019) hingga Indonesia Gelap (2025), namun belum berhasil memenangkan agenda politik perubahan secara signifikan. Sebaliknya, yang kita saksikan adalah kemunduran demokrasi, pelemahan pemberantasan korupsi, dan menguatnya sentralisasi kekuasaan.
Tragisnya, kegagalan gerakan-gerakan massa ini seringkali justru diromantisasi sebagai keberhasilan dari “gerakan rizomatik (rimpang)”, yang menyebar, non-hierarkis, dan tanpa pemimpin. Faktanya, gerakan ini tak berhasil menghalau berbagai regulasi yang memukul demokrasi, pemberantasan korupsi, ekologi, maupun hak-hak rakyat.
Di sinilah pesan abadi dari filsuf politik Hannah Arendt menjadi relevan: “Hanya kekuasaan yang bisa menahan kekuasaan.” Maksudnya, kekuasaan politik korup yang terorganisir tidak akan pernah terganggu oleh protes moral atau gerakan sporadis. Ia hanya bisa ditantang oleh sebuah kekuatan tandingan yang juga terorganisir, solid, dan memiliki tujuan politik yang konkret.
Maka, baik aktivis yang berjuang sendirian di dalam partai maupun gerakan massa yang tersebar di jalanan, keduanya menghadapi musuh yang sama: ketiadaan sebuah blok politik independen yang mampu menyatukan energi perubahan menjadi kekuatan politik riil.
Belajar dari Zohran Mamdani dan DSA, intervensi ke dalam sistem, termasuk meminjam bendera partai besar, hanya bisa efektif jika para aktivis tidak maju sebagai ronin yang berjuang sendirian, melainkan sebagai utusan dari sebuah kerja politik kolektif. Blok politik inilah yang menjadi basis, memberikan agenda, dan menuntut akuntabilitas. Blok ini pula yang seharusnya menjadi muara bagi berbagai gerakan sosial yang tersebar, menyatukan mereka dalam sebuah agenda bersama tanpa harus melebur kemandirian masing-masing.
Oleh karena itu, diskusi yang paling mendesak bagi kaum progresif di Indonesia bukanlah lagi tentang merayakan keindahan gerakan yang tersebar, melainkan tentang bagaimana membangun kekuatan politik tandingan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita merancang sebuah blok politik bersama yang memiliki mekanisme demokratis, kepemimpinan kolektif yang akuntabel, dan agenda konkret yang mampu menyatukan berbagai perjuangan yang selama ini tercecer? Kisah Zohran telah menunjukkan bahwa hal itu mungkin dilakukan.
