Agustus seharusnya menjadi bulan yang gegap gempita. Di setiap sudut jalan, di gang-gang sempit hingga gedung-gedung pencakar langit, bendera Merah Putih biasa berkibar gagah.
Namun, menjelang peringatan hari kemerdekaan RI yang ke-80 tahun, ada pemandangan yang janggal sekaligus menarik. Di tiang-tiang bendera, balkon rumah, hingga avatar media sosial anak-anak muda, bukan dwiwarna kebanggaan yang berkibar, melainkan sebuah berdera tengkorak bertopi jerami.
Sebagian mungkin akan buru-buru menghakimi. Menyebut gerakan itu sebagai bukti degradasi moral atau kenakalan generasi yang tak paham sejarah. Ada juga yang menudingnya sebagai gerakan separatis dan tak sedikit yang menganggapnya subversif.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco, menyebut pengibaran bendera One Piece itu sebagai upaya memecah belah bangsa. Ngeri banget. Katanya sih, itu berdasarkan laporan intelijen.
“Kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan intelijen, memang ada upaya-upaya namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Dasco, seperti dikutip dari Kompas.com, Kamis (31/7).
Tuduhan itu jelas berlebihan. Namun, jika kita berhenti sejenak, lalu mencoba memahami suara-suara anak muda di balik aksi itu, maka kita menemukan ada banyak nada kecewa yang berusaha untuk mencari jalan agar tersuarakan.
Gerakan ini adalah simptom dari luka yang lebih dalam: rasa frustrasi pada sebuah sistem yang mereka anggap tak lagi berpihak pada rakyat biasa. Ketika jalur formal aspirasi seperti parlemen terasa jauh dan demonstrasi kerap diabaikan, mereka mencari bahasa simbolik baru. Dan, mereka menemukannya dalam kisah Monkey D. Luffy.
Mengapa One Piece begitu relevan?
One Piece lahir dari imajinasi jenius Eiichiro Oda dan pertama kali menyapa dunia lewat manga di majalah Shonen Jump pada Juli 1997. Tak butuh waktu lama, petualangan Luffy si manusia karet ini langsung digemari. Di Indonesia, One Piece mulai menjadi bagian hidup generasi 90-an pada awal 2000-an. Komiknya diterbitkan oleh Elex Media Komputindo sekitar tahun 2002, sementara animenya menjadi tontonan wajib Minggu pagi yang legendaris di stasiun RCTI dan kemudian Global TV. Sejak saat itulah, bendera tengkorak bertopi jerami mulai berkibar di kamar-kamar, buku gambar, hingga melekat di hati anak-anak muda Indonesia.
Kisah sederhana yang disuguhkan One Piece sangat relate dengan anak-anak muda Indonesia. Pemerintahan Dunia (World Government) dalam cerita ini bukan sekadar pemerintah jahat, melainkan sebuah sistem opresi yang kompleks. Di puncaknya ada Gorosei (Lima Tetua Bintang), sosok-sosok misterius yang memerintah dari balik bayang-bayang, sebuah representasi sempurna dari elite tak tersentuh yang kepentingannya tak pernah bisa dipertanyakan. Ini relate dengan perbincangan soal oligarki, yang mengontrol kehidupan ekonomi dan politik Indonesia hari ini.
Di bawah mereka, ada Angkatan Laut yang memonopoli “keadilan absolut”, sebuah keadilan yang bisa bengkok demi melindungi status quo. Lebih dari itu, ada konsep “Abad Kekosongan” (Void Century), 100 tahun sejarah yang sengaja dihapus oleh Pemerintah Dunia. Ini beresonansi kuat dengan upaya pemerintah hari ini, di bawah arahan Menteri Kebudayaan Fadli Zon, yang mau menulis ulang sejarah nasional Indonesia. Proyek ini dikritik banyak pihak karena cenderung menghapus beberapa catatan kelam dalam sejarah nasional, terutama kasus pelanggaran HAM dan peristiwa Mei 1998, yang sangat terkait dengan Orde Baru.
Hingga akhirnya pada satu titik, penduduk yang jenuh merindukan sosok penyelamat. Maka datanglah para bajak laut (pirates) dengan bendera Jolly Roger-nya. Jolly Roger adalah simbol tengkorak yang tak hanya identik dengan bajak laut, tetapi juga perlawanan. Tengkorak itu memakai topi jerami. Topi ini sendiri bukan sekadar aksesori, tetapi simbol dari sebuah mimpi dan tekad yang diwariskan (inherited will). Topi itu adalah janji Luffy kepada Shanks, dan sebelumnya milik sang Raja Bajak Laut, Gol D. Roger. Dengan demikian, logo ini tidak hanya berbicara tentang perlawanan saat ini, tetapi juga tentang perjuangan meneruskan sebuah cita-cita yang lebih besar.
Cermin paling nyata dari kekecewaan mereka adalah kaum “Naga Langit” (Celestial Dragons). Mereka adalah keturunan dari para pendiri Pemerintahan Dunia yang hidup dalam kemewahan absolut dan memiliki impunitas total. Mereka bisa membunuh, memperbudak, dan merampas tanpa takut hukum. Inilah metafora paling kuat untuk menggambarkan politik dinasti di Republik ini dan gaya hidup mewah para pejabat.
Di tengah sistem yang busuk inilah, muncul sosok Monkey D. Luffy. Penting untuk dicatat, Luffy bukanlah seorang revolusioner politis. Ia tidak punya manifesto atau keinginan untuk membangun tatanan dunia baru. Motivasinya sederhana dan personal: menjadi Raja Bajak Laut, orang paling bebas di lautan. Perlawanannya lahir bukan dari ideologi, melainkan dari nurani. Ketika melihat penindasan, ia bergerak. Ketika temannya (nakama) dalam bahaya, ia mengorbankan segalanya. Ia adalah antitesis dari politisi yang penuh retorika. Puncak kekuatannya, “Gear 5”, bahkan memberinya julukan “Prajurit Kebebasan” (Warrior of Liberation), sosok yang membawa tawa dan membebaskan orang dari penderitaan.
Karakter Luffy dan krunya juga menawarkan model solidaritas alternatif. Kru topi jerami adalah kumpulan orang-orang terbuang dengan latar belakang berbeda, disatukan bukan oleh darah atau ideologi, melainkan oleh mimpi dan kesetiaan mutlak. Solidaritas nakama ini menjadi cerminan dari gerakan kaum muda, yang seringkali terorganisir secara cair di media sosial, disatukan oleh rasa senasib dan tujuan yang sama, melampaui sekat-sekat tradisional.
Kekecewaan bertumpuk-tumpuk
Apakah mereka yang mengibarkan bendera One Piece tidak nasionalis? Justru, mereka yang mengerek bendera One Piece adalah anak-anak muda yang sangat peduli dengan Indonesia hari ini. Indonesia yang mereka temui, yang mereka lihat sehari-hari, yang mereka rasakan, sangat jauh dari Indonesia yang diimpikan saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Setelah 80 tahun merdeka, masyarakat adil dan makmur itu sangat jauh dari harapan. Laporan Credit Suisse pada 2023 menyebutkan, 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 66,8 persen kekayaan nasional, sementara 1 persen terkaya menguasai 37,4 persen. Sebaliknya, 20 persen termiskin di Indonesia atau sekitar 55 juta orang hanya menguasai 0,2 kekayaan nasional.
Riset Center of Economic and Law Studies (Celios) punya hasil potret yang hampir sama: kekayaan 50 orang terkaya di indonesia setara dengan kekayaan 50 juta orang Indonesia. Untuk menyamai kekayaan 50 orang terkaya itu, 50 juta orang termiskin butuh bekerja keras secara kolektif selama 11,5 tahun.
Di sektor agraria, ketimpangan melebar lebih jauh lagi. Rasio gini kepemilikan tanah sudah 0,58 hingga 0,68. Itu berarti hanya 1 persen populasi menguasai 68 persen tanah.
Ketimpangan itu terkonfirmasi oleh pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Menurutnya, dari 170 juta tanah di Indonesia, sebanyak 70 juta hektare adalah tanah non-hutan.
Ironisnya, sebanyak 46 persen dari tanah non-hutan itu atau sekitar 30 juta hektare hanya dikuasai oleh 60 keluarga pemilik korporasi. Bahkan, ada satu keluarga menguasai 1,8 juta hektare tanah.
Di negeri ini, meskipun keadilan sosial selalu diucapkan dalam buku, keputusan-keputusan politik, bahkan pidato para pejabat, tapi semua itu tak lebih dari frasa kosong. Meskipun Anda pintar, punya skill yang mumpuni, punya integritas dan dedikasi, peluangmu tetap kalah dengan anak-anak pejabat atau orang-orang yang punya koneksi orang dalam atau “ordal”.
Nepotisme dianggap lazim. Bahkan seorang presiden bisa mempertontonkan praktik nepotisme terang-terangan. Anaknya yang belum cukup umur, belum punya kecakapan politik yang mumpuni, bahkan pengetahuan politiknya sangat cetek, dipaksakan menjadi pemimpin nomor dua di negeri ini.
Sementara jutaan anak muda kesulitan mencari pekerjaan, bahkan mereka harus berbaris panjang untuk memperebutkan lowongan yang hanya untuk beberapa ratus orang. Sementara pejabat negara bisa rangkap jabatan dan rangkap penghasilan.
Dan pahitnya, ketika memprotes berbagai hal tersebut, Prabowo Subianto, presiden yang kini berkuasa, dengan enteng menuduh aksi kaum muda digerakkan asing dan didanai koruptor. Sebuah tuduhan picik dari seorang politisi yang lebih suka puja-puji, laporan ABS, ketimbang mencoba melihat fakta dan membuka telinga untuk mendengar suara yang berbeda.
Akhirnya, anak muda harus bagaimana? Ya, mereka harus mengikuti seruan Wiji Thukul, penyair yang hilang diculik, lewat puisinya yang berjudul “Peringatan”:
Jika rakyat pergi
ketika penguasa pidato
kita harus hati-hati
barangkali mereka putus asa.
Kalau rakyat sembunyi
dan berbisik-bisik
ketika membicarakan masalahnya sendiri
penguasa harus waspada dan belajar mendengar.
Bila rakyat tidak berani mengeluh
itu artinya sudah gawat
dan bila omongan penguasa
tidak boleh dibantah
kebenaran pasti terancam.
Apabila usul ditolak tanpa ditimbang
suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan
dituduh subversif dan mengganggu keamanan
maka hanya ada satu kata: lawan!
