Siapa sangka, perjalanan ke Wina, Austria, kota yang selalu saya bayangkan penuh dengan musik klasik, istana megah, dan kue sacher torte yang legendaris, justru membuka mata saya pada sebuah pelajaran yang jauh lebih fundamental: perumahan sosial.
Tentu, saya menikmati keindahan Istana Schönbrunn, berjalan di sekitar Stephansdom, dan menyesap kopi di kafe-kafe bersejarah. Tapi di balik kemegahan itu, ada sebuah narasi yang tak kalah memukau, sebuah kisah tentang bagaimana sebuah kota mampu mengatasi krisis yang masih menghantui banyak negara, termasuk Indonesia, yakni krisis perumahan.
Awalnya, saya datang ke sini dengan agenda standar seorang traveler: memotret arsitektur barok, mendengarkan konser Mozart, dan mencari sudut-sudut Instagramable. Namun, seorang teman lokal bernama Lukas, seorang sosiolog muda yang ramah, mengajak saya melihat sisi lain Wina yang jarang diulas di buku panduan.
“Wina bukan hanya tentang kemewahan masa lalu,” katanya suatu sore, saat kami berjalan di sepanjang Danube. “Wina adalah kota yang hidup, yang terus berinovasi untuk warganya. Dan inovasi terbesar kami ada di perumahan.”
Mendengar itu, saya hanya bisa mengernyitkan dahi. Di Jakarta, perumahan adalah isu yang tak pernah usai. Harga properti yang melambung, pembangunan apartemen mewah yang tak terjangkau, dan kampung-kampung kumuh di pinggir sungai adalah pemandangan sehari-hari. Gagasan tentang perumahan yang dikelola negara sering kali diasosiasikan dengan citra suram, bangunan kusam, dan stigma sosial.
“Jadi, bagaimana bisa perumahan menjadi ‘inovasi’?” tanya saya, penuh rasa penasaran.
Lukas tersenyum, lalu berkata, “Kau akan lihat.”
Ia mengajak saya ke sebuah kawasan perumahan bernama Karl-Marx-Hof. Saya sudah pernah membaca tentangnya, sebuah kompleks raksasa peninggalan era Wina Merah di awal abad ke-20. Dari foto, bangunan itu terlihat kokoh, panjang, dan monumental. Tapi melihatnya langsung jauh lebih mengesankan. Fasadnya yang berwarna cokelat tua dan oranye, halaman tengah yang luas, dan detail arsitektur yang kuat benar-benar berbeda dari “proyek” perumahan publik yang saya bayangkan. Ini lebih mirip sebuah benteng atau istana rakyat.
Lukas menjelaskan bahwa kompleks ini dibangun pada masa pemerintahan kiri yang visioner, yang melihat perumahan bukan sebagai komoditas, melainkan sebagai hak. Dana pembangunannya datang dari pajak progresif pada orang kaya dan barang mewah. Konsep ini, di mana kaum berpunya menyokong kesejahteraan bersama, terasa begitu asing namun masuk akal.
“Karl-Marx-Hof adalah simbol,” kata Lukas, matanya berbinar. “Simbol bahwa perumahan yang dikelola negara bisa megah, berkualitas, dan membanggakan. Ini adalah warisan yang mengubah kota.”
Cerita tentang Wina Merah atau Red Vienna ini menarik. Usai Perang Dunia I, kekaisaran besar Austria-Hungaria hancur berkeping-keping. Wina, yang tadinya ibu kota megah, menjadi kota kacau. Ekonomi hancur, ribuan tentara pulang dengan tangan kosong, dan banyak pengungsi berdatangan. Akhirnya, kota ini penuh dengan orang miskin dan gelandangan. Ribuan orang tinggal di gubuk-gubuk kumuh yang disebut “barak tunawisma” di pinggir kota. Situasinya benar-benar mengenaskan.
Nah, di tengah kekacauan itu, ada partai politik bernama Partai Sosial Demokrat (SPÖ) yang berhasil menang pemilu di Wina pada 1919. Mereka punya visi yang sangat jelas: mengubah Wina jadi kota yang adil. Mereka langsung menempatkan perumahan sebagai prioritas utama. Periode ini kemudian dikenal dengan nama Wina Merah, karena dominasi partai sosialis ini.
Mereka percaya bahwa perumahan bukan sekadar urusan bisnis, tapi hak dasar setiap orang. Jadi, mereka memutuskan untuk mengambil alih proyek ini sepenuhnya. Mereka tidak cuma ingin membangun gedung, tapi juga ingin menciptakan masyarakat yang lebih baik.
Caranya unik. Mereka tidak mengandalkan pinjaman, karena pemerintah pusat (yang dikuasai kaum konservatif) tidak mau membantu. Sebagai gantinya, mereka menerapkan pajak progresif yang sangat cerdas. Mereka memajaki orang-orang kaya dan barang mewah seperti sampanye. Semakin kaya, semakin besar membayar pajak. Uang dari pajak inilah yang dipakai untuk membangun perumahan rakyat.
Dan hasilnya, sangat luar biasa! Selama periode Wina Merah (sampai tahun 1934), mereka berhasil membangun lebih dari 64 ribu unit apartemen.
Perumahan yang dibangun berarsitektur keren dan megah. Gedungnya besar, kuat, dan banyak yang punya halaman luas di tengahnya. Bahkan ada patung-patung dan hiasan-hiasan yang membuat bangunannya terlihat seperti istana untuk rakyat. Ini sengaja dibuat agar orang-orang miskin merasa bangga dengan tempat tinggal mereka, bukan merasa seperti “warga kelas dua”.
Bangunan-bangunan ini bukan cuma deretan apartemen. Di dalamnya, ada berbagai fasilitas seperti klinik kesehatan, taman kanak-kanak, perpustakaan, tempat laundry umum, bahkan kolam renang. Ini semua dibangun dengan tujuan agar warga bisa hidup nyaman dan punya akses ke layanan dasar tanpa harus keluar kompleks.
Perumahan ini dirancang agar tidak terlihat berbeda dari apartemen pribadi kaum borjuis. Bangunan-bangunan itu dinamai dengan nama pahlawan sosialis, seperti Karl-Marx-Hof yang sangat terkenal itu. Tujuannya jelas, mencegah perumahan ini menjadi “ghetto” atau daerah kumuh. Semua orang bisa bangga tinggal di sana.
Hari-hari berikutnya, Lukas membawa saya ke berbagai tempat. Saya tidak lagi memegang peta turis, melainkan mengikuti petunjuk cerita seorang warga lokal. Saya menyadari bahwa perumahan yang saya lihat di mana-mana, dari blok-blok apartemen modern dengan balkon hijau hingga bangunan bersejarah yang terawat, bukanlah perumahan biasa. Sebagian besar adalah bagian dari sistem perumahan sosial Wina.
Menurut Lukas, sekitar 60 persen warga Wina tinggal di perumahan yang disubsidi. Ini bukan hanya untuk kaum miskin atau kelompok rentan. Jaringan perumahan sosial Wina begitu luas sehingga para profesional muda, seniman, dan keluarga kelas menengah ikut tinggal di dalamnya. Saya terkejut. “Jadi, tidak ada stigma?” tanya saya.
Lukas menggeleng. “Tentu saja ada upaya dari media sayap kanan untuk menciptakan stigma, menuduh perumahan sosial hanya untuk imigran dan orang miskin. Tapi kenyataannya, sistem ini begitu inklusif sehingga stigma itu tidak menempel kuat. Semua orang menggunakannya, jadi bagaimana bisa kau memandang rendah tetanggamu?”
Kunci dari keberhasilan ini, ia menjelaskan, terletak pada dua pilar utama. Pertama, perumahan kota (Gemeindebau). Pemerintah kota memiliki dan mengelola lebih dari 220 ribu unit perumahan, yang dikenal sebagai Gemeindebauten (bangunan dewan). Ini memastikan ketersediaan rumah yang stabil dan terjangkau, di luar fluktuasi pasar swasta. Kedua, perumahan nirlaba (Limited-Profit). Koperasi, yang merupakan organisasi nirlaba, membangun dan mengelola sekitar 200 ribu unit apartemen yang disubsidi. Unit-unit ini disebut Genossenschaftswohnungen. Berbeda dengan pengembang swasta yang berorientasi laba, koperasi hanya mencari keuntungan terbatas. Setiap pendapatan yang melebihi biaya operasional harus diinvestasikan kembali untuk perawatan atau pembangunan properti baru.
Lukas mengatakan bahwa sewa di perumahan nirlaba rata-rata 27 persen lebih murah daripada sewa swasta. Saya mencoba membandingkan dengan Jakarta. Di sana, perbandingan harga sewa apartemen dan gaji rata-rata bisa membuat pusing. Biaya sewa yang idealnya tidak lebih dari 30 persen pendapatan, seringkali jauh melampaui itu. Di Wina, sistem ini memastikan hal itu tidak terjadi. Bahkan, kota ini memiliki sewa rata-rata terendah di Eropa Barat.
Saya bertanya bagaimana mereka bisa menjaga kualitas bangunan tetap tinggi, karena di Indonesia, proyek perumahan pemerintah seringkali diselesaikan dengan buruk. Lukas menjelaskan bahwa di Wina, pemerintah mengadakan kompetisi bagi para pengembang. “Mereka tidak bersaing untuk mendapatkan keuntungan tertinggi,” katanya.
“Mereka bersaing untuk kualitas terbaik. Pemerintah memberikan insentif dan kerangka kerja yang jelas, dan pengembang dipaksa berinovasi untuk menciptakan bangunan yang efisien, ramah lingkungan, dan indah,” tambahnya.
Saya melihatnya sendiri. Beberapa kompleks perumahan baru yang kami kunjungi memiliki panel surya, sistem pemanas yang inovatif, dan taman-taman di atap. Ini adalah bukti nyata bahwa inovasi tidak harus lahir dari pasar yang sepenuhnya bebas dan tanpa aturan. Sebaliknya, inovasi yang dipimpin oleh negara, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, bisa menghasilkan mahakarya fungsional.
Perjalanan ini membuat saya merenung. Krisis perumahan di AS dan Indonesia seringkali dilandasi oleh asumsi yang sama: bahwa perumahan adalah produk pasar, bukan hak. Ideologi ini, yang dibungkus dengan narasi “efisiensi” dan “inovasi pasar,” pada akhirnya hanya menguntungkan segelintir orang. Di AS, misalnya, ada undang-undang aneh seperti Faircloth Amendment yang secara sengaja membatasi pembangunan perumahan publik, sebuah “hadiah” untuk industri real estate. Akibatnya, jutaan orang terpaksa menghadapi sewa yang terus naik, sementara para slumlord meraup untung dari penderitaan.
Wina mengajarkan saya bahwa ada jalan lain. Sebuah kota bisa memilih untuk memandang warganya sebagai bagian dari sebuah komunitas, di mana tempat tinggal yang layak adalah dasar dari semua hal lain. Perumahan sosial di Wina bukanlah sekadar atap di atas kepala; itu adalah fondasi yang memungkinkan orang untuk fokus pada pendidikan, kesehatan, dan keluarga. Ini adalah platform di mana solidaritas dibangun, bukan hanya diucapkan.
Tentu, Wina tidak sempurna. Lukas mengakui bahwa sistem mereka masih berjuang dengan masalah diskriminasi terhadap imigran. Proses untuk mendapatkan perumahan terkadang masih rumit, dan meskipun mereka telah membuat kemajuan, masih ada celah yang harus diperbaiki. Ia juga mengeluh tentang kampanye hitam media sayap kanan yang terus menyerang model ini. “Tapi itu tidak menghentikan kami,” katanya penuh tekad. “Kami hanya akan terus membangun.”
Saya mengakhiri perjalanan di Wina dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Kota ini bukan hanya tentang masa lalu yang agung, melainkan tentang masa depan yang dibangun dengan keyakinan. Wina adalah bukti hidup bahwa perumahan yang layak, terjangkau, dan berkualitas tinggi bukanlah fantasi. Ini adalah sebuah pilihan, sebuah komitmen, sebuah investasi pada kemanusiaan.
Saat saya kembali ke Indonesia, ingatan saya tentang Wina tidak lagi hanya berisi gambar-gambar Istana Schönbrunn. Yang tertinggal adalah bayangan dari sebuah kota yang dibangun di atas fondasi solidaritas. Sebuah kota yang berani mengklaim, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam batu bata dan semen, bahwa perumahan adalah hak asasi manusia. Dan visi itu, bagi saya, adalah hal paling indah yang saya temukan di Wina. Sebuah visi yang seharusnya menjadi inspirasi bagi kita semua.
