Menanti Aksi Potong Gaji Pejabat Negara untuk Bencana di Sumatra

Siklon Senyar, yang menumpahkan hujan ekstrem antara 300–411 mm per hari, menerjang sedikitnya 52 Kabupaten/kota yang tersebar di tiga provinsi di Sumatera: Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 8 Desember 2025, jumlah korban meninggal sudah mencapai 961 orang, sebanyak 293 orang dinyatakan hilang, lebih dari 1 juta orang mengungsi, dan 3,3 juta orang terdampak.

Selain itu, banjir juga menelan 156 ribu rumah, 435 jembatan, 1.200 fasilitas umum, serta 534 sekolah. Untuk pemulihan, BNPB memperkirakan biayanya sekitar Rp 51,82 triliun. Sedangkan taksiran Celios, total kerugian mencapai Rp 68,67 triliun.

Hampir dua pekan pasca bencana banjir dan longsor, meskipun bantuan sudah mengalir, masih ada enam kabupaten yang belum bisa diakses di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain itu juga terdapat puluhan kecamatan dan desa/kelurahan yang memerlukan bantuan penanganan secepatnya. Warga yang selamat kini berjuang untuk bertahan hidup di tengah keterbatasan. Ancaman kelaparan dan penyakit pun mengintai mereka.

Ironisnya, di tengah kebutuhan tanggap darurat yang perlu dipercepat, ada banyak politisi yang justru ”nyinyir” dengan gerakan warga yang menggalang donasi secara mandiri dan hadir langsung di tengah warga yang terdampak bencana. Seperti seorang anggota DPR dari Partai Gerindra, Endipat Wijaya, yang tampaknya lebih rajin mengeluarkan kata-kata daripada solusi. Ucapannya begitu jauh dari empati, sehingga lebih mirip suara jamban yang baru saja disiram air daripada gagasan seorang wakil rakyat.

Namun, di tengah krisis finansial dan kemanusiaan yang akut ini, ada satu pertanyaan yang mengambang, setajam puing reruntuhan: di mana letak solidaritas politik dari mereka yang bersumpah melayani rakyat?

Etika di atas anggaran: Gaji dan privilese

Kita hidup di sebuah negara dengan jurang ketimpangan yang menganga, tidak hanya antara si kaya dan si miskin, tetapi juga antara rakyat yang melarat dan aparatur yang dimanjakan privilese. Saat rakyat Sumatera menggali lumpur mencari sanak keluarganya yang tertimbun, para pejabat negara—mulai dari eselon tertinggi, anggota legislatif, hingga direksi BUMN—masih menikmati fasilitas dan gaji yang dijamin oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Mari kita letakkan data di meja. Total kompensasi yang diterima pejabat publik, termasuk gaji pokok, tunjangan kinerja, tunjangan komunikasi, hingga dana operasional (DOP), seringkali menghasilkan jumlah yang jauh melampaui rata-rata pendapatan warga negara. Anggota DPR, misalnya, memiliki gaji dan tunjangan bulanan yang mencapai puluhan juta rupiah, belum termasuk biaya perjalanan dinas yang fantastis. Direksi BUMN, apalagi, dapat menerima remunerasi yang dihitung dalam skala miliaran per tahun.

Ketika bencana menerpa, rakyat dituntut untuk bergotong-royong. Donasi pun mengalir dari masyarakat sipil, dari anak sekolah hingga pedagang kaki lima. Tetapi, kita jarang—nyaris tidak pernah—melihat sebuah kebijakan terpusat yang menuntut pengorbanan finansial dari elite politik dan birokrasi. Mengapa?

Argumen klasik akan muncul: gaji pejabat adalah hak, sudah ditetapkan oleh undang-undang, dan pemotongan gaji tidak akan signifikan menutup defisit triliunan rupiah.

Argumentasi ini, secara matematis mungkin benar. Pemotongan 25 persen gaji pejabat, dari presiden, menteri-menteri kabinet, gubernur, bupati/walikota, seluruh anggota parlemen dari DPR RI hingga DPRD tingkat II, seluruh pejabat eselon I dan II, mungkin tidak akan langsung menutupi keseluruhan anggaran yang dibutuhkan untuk pemulihan kehidupan korban banjir dan infrastruktur yang rusak. Namun, ini bukan soal kuantitas, melainkan kualitas etika.

Simbolisme dan kredibilitas politik

Aksi pemotongan gaji pejabat negara, meskipun dampaknya secara agregat kecil terhadap kebutuhan dana pemulihan Rp 51,82 triliun, memiliki nilai simbolis dan moral yang tak ternilai.

Pertama, ia membangun kredibilitas politik. Ketika elite bersedia merasakan sedikit tekanan finansial yang tengah dialami warga yang kehilangan segalanya, pesan yang disampaikan adalah: “Kami bersama Anda, kami ikut menanggung beban ini.” Ini juga bentuk pertanggungjawaban politik atas kelalaian mitigasi yang masif. Bencana di Sumatra, sebagaimana diulas sebelumnya, adalah hasil dari kebijakan ekstraktivisme dan kelalaian sistemik.

Kedua, ia menegakkan keadilan etik. Dalam teori kepemimpinan publik, seorang pemimpin harus menjadi teladan pengorbanan tertinggi. Meminta rakyat untuk bersabar, berhemat, atau menyumbang, sementara gaji dan privilese pejabat tetap utuh, adalah wujud nyata dari diskoneksi politik—pemimpin yang terpisah dari realitas penderitaan rakyatnya.

Sebagai perbandingan, pada masa krisis atau perang di negara-negara demokrasi maju, pemotongan gaji atau penahanan tunjangan pejabat seringkali menjadi protokol solidaritas wajib, bukan sekadar pilihan filantropis.

Menunggu keputusan berani

Saat ini, kita hanya melihat aksi-aksi donasi yang bersifat sukarela dan parsial dari beberapa instansi. Yang ditunggu bukanlah amal dari pejabat, melainkan sebuah kebijakan berani dari pemerintah pusat, baik eksekutif maupun legislatif. Sebuah aksi politik konkret yang merelakan hilangnya kenyamanan demi merasakan penderitaan saudara sebangsa di Sumatra.

Sebuah keputusan yang mengamanatkan pemotongan persentase tertentu dari seluruh komponen gaji, tunjangan, dan dana operasional pejabat publik dan legislatif untuk jangka waktu tertentu—katakanlah, enam bulan—dan dialokasikan secara transparan ke dalam dana pemulihan Sumatra.

Ini adalah momentum politik yang langka dan genting. Apakah para pemimpin kita akan memilih jalan yang nyaman, bersembunyi di balik argumentasi matematis yang kering, ataukah mereka akan mengambil jalan etis yang sulit, menanggalkan sedikit privilese demi menegaskan ulang sumpah mereka: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya.

Suara isak tangis di Sumatra menanti jawaban, bukan dalam pidato yang hampa, tetapi dalam aksi nyata yang mengikis tumpukan gaji dan tunjangan yang selama ini dinikmati dengan tenang di atas penderitaan rakyat dan kinerja yang buruk.