Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Gedung DPR RI, 15 Agustus 2025, tak hanya menjadi panggung untuk menyampaikan arah kebijakan negara, tetapi juga arena di mana simbol-simbol nonverbal memainkan perannya.
Pada momen ini, sorotan kamera tak hanya tertuju pada mimbar, tapi juga kursi yang diduduki Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Awalnya ia datang mengenakan jas resmi dengan dasi merah menggelantung di leher. Namun, tak lama setelah Prabowo hadir dengan dasi biru, Gibran segera mengganti dasinya menjadi biru. Sebuah detail yang tampak sepele, tapi sarat makna.
Dalam politik, warna bukan sekadar estetika. Ia adalah bahasa simbol yang bisa menyampaikan pesan lebih cepat daripada pidato. Merah adalah warna energi, keberanian, dan nasionalisme, tetapi di Indonesia juga sangat lekat dengan identitas PDI-Perjuangan, partai yang pernah dinaungi Gibran. Sebaliknya, biru adalah warna ketenangan, harmoni, dan profesionalisme, serta kerap diasosiasikan dengan stabilitas kekuasaan. Pergeseran dari merah ke biru, di tengah momen sakral kenegaraan, bukan sekadar pergantian aksesori.
Langkah Gibran bisa dibaca sebagai alignment visual dengan presiden. Dalam foto-foto resmi, kesamaan warna dasi memberi pesan kekompakan, menghapus potensi tafsir “warna berbeda” yang bisa dimanfaatkan lawan politik atau oposisi. Ia mengirim sinyal: di podium eksekutif, tak ada jarak politik. Ini adalah seni komunikasi tanpa kata yang kerap lebih efektif dari seribu kali pernyataan “kami solid”.
Di titik ini pembacaan kritis perlu dilakukan. Apakah ini murni inisiatif pribadi Gibran untuk menyesuaikan diri demi harmoni visual, atau sinyal dari tim Protokol Istana? Jika yang kedua, berarti simbol visual menjadi instrumen terstruktur dalam mengelola persepsi publik. Sebuah pendekatan yang lazim di era politik citra, di mana keseragaman warna bisa diatur sedetail susunan kursi tamu.
Di sisi lain, keputusan Gibran melepas merah (setidaknya di momen itu) bisa dibaca sebagai pelepasan simbol masa lalu. Ia tak lagi tampil sebagai sosok yang membawa bendera bekas partainya, melainkan sebagai pejabat negara yang menempatkan keselarasan eksekutif di atas identitas partisan. Bagi sebagian pengamat, ini adalah langkah natural dalam transisi dari politisi partai menjadi negarawan. Bagi yang lain, ini tanda mulai terbangunnya jarak simbolik antara Gibran dan PDI-Perjuangan.
Media sosial tentu tak melewatkan momen ini. Ada yang menilai ini sebagai cara Gibran membaca situasi, tapi ada pula yang mencibir sebagai sikap “plin-plan” dalam politik simbol. Di sinilah kekuatan sekaligus kelemahan bahasa visual: ia mudah dibaca, tetapi juga mudah dimanipulasi interpretasinya. Warna dasi pun bisa menjadi medan debat yang sama panasnya dengan perdebatan atas isi pidato presiden.
Jika melihat tradisi politik global, penyesuaian warna pakaian antara kepala negara dan wakilnya bukan hal baru. Di Amerika Serikat, misalnya, presiden dan wakilnya kerap tampil dengan skema warna yang serasi untuk menunjukkan persatuan. Bedanya, di Indonesia, warna juga punya beban historis dan partisan kuat, sehingga setiap perubahan bisa menimbulkan tafsir politis berlapis.
Dari merah ke biru bukan hanya cerita tentang dasi. Ini adalah kisah tentang bagaimana detail kecil bisa menjadi statemen besar di mata publik. Dalam politik modern, di mana kamera selalu siap merekam, maka setiap warna, pin, bahkan lipatan jas, bisa menjadi bagian dari narasi kekuasaan. Dan di hari itu, di ruang sidang DPR RI, Gibran memilih biru, sebuah pilihan yang―entah disadari atau tidak―berbicara jauh lebih banyak dari sekadar mode.
