Beberapa fasilitas Sekolah Dasar Negeri Wolomoni di Desa Niawula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, dirusak demi proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dalam video yang beredar luas di media sosial, terlihat seorang anggota TNI memotong tiang penyangga ruang kelas. Selain itu, eskavator juga masuk wilayah sekolah, lalu menerobos akses yang berimpitan dengan gedung sekolah.
”Ini kerja orang gila. Bayangkan, sekolah tempat belajar anak-anak pun dihancurkan demi KDMP. Mereka tidak mau dengar lagi suara kami masyarakat dan suara mosalaki (tokoh adat),” kata seorang warga setempat, seperti dikutip Kompas.id, Senin, 8 Juni 2026.
Untuk diketahui, lokasi pembangunan KDMP tepat berada di belakang sekolah. Namun, lahan tersebut merupakan milik sekolah.
Tidak disetujui masyarakat dan sekolah
Pada 19 Mei 2026 sempat digelar pertemuan antara masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten. Dengan suara bulat, masyarakat menolak pembangunan KDMP di tempat itu.
Alasannya, lahan yang sedianya diperuntukkan untuk lokasi pembangunan KDMP dianggap tidak layak. Rapat merekomendasikan kepala desa mencari lahan lain untuk pembangunan KDMP.
”Kami tidak tolak program, tetapi kami tidak mau (bangunan KDMP) dibangun di lingkungan sekolah. Ke depan, sekolah pasti berkembang. Bangun tambah ruangan belajar, ruang guru, dan lain-lain, dan kalau lahan sudah penuh?” kata warga tersebut.
Tokoh adat (mosalaki) juga menolak pembangunan KDMP dilakukan di lahan milik sekolah.
”Tanah yang di belakang sampai depan dalam pagar itu kami serahkan untuk sekolah bukan untuk yang lain. Kami serahkan tahun 1968,” kata Mosalaki Wolomoni, Gregorius Masa.
Menurutnya, mosalaki mengaku kaget lahan yang sudah diperuntukkan untuk lahan sekolah tiba-tiba akan dipergunakan untuk proyek KDMP.
”Sebagai mosalaki saya tidak tahu karena pemerintah desa dan mereka yang akan bangun koperasi tidak pernah datang beritahu saya,” ungkapnya.
Namun, meskipun ada penolakan luas, alat berat tetap didatangkan pada Jumat, 5 Juni 2026. Alat berat itu digunakan menggali tanah untuk pembangunan KDMP di lokasi yang ditolak warga. Namun, karena berimpitan dengan bangunan sekolah, aktivitas itu merusak tiang bangunan, lantai, dan fondasi sekolah.
Pihak sekolah dan Komite sudah melayangkan penolakan lewat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende. Pihak sekolah menyatakan pemaksaan pembangunan KDMP di lahan milik sekolah sebagai tindakan penyerobotan karena tidak ada penyampaian, baik lisan maupun tertulis ke sekolah.
Wakil Kepala SDN Wolomoni, Magdalena Masi mengaku terkejut saat menerima informasi mengenai aktivitas yang merusak sekolah itu. Ia mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan maupun surat resmi terkait tindakan yang akan berdampak terhadap lingkungan sekolah.
“Kemarin (Jumat) siang kami sudah pulang, alat berat masih berada di bawah lapangan. Setelah itu, saya mendapat informasi mengenai kejadian pada malam hari dan saya sangat kaget,” jelas Magdalena, Sabtu, 6 Juni 2026, seperti dilansir TribunFlores.
Menurut dia, aktivitas tersebut terkesan menorobos, karena pihak sekolah merasa tidak mendapat surat pemberitahuan sebelumnya.
“Katanya atas perintah bupati, tetapi suratnya tidak ada,” ucapnya.
Akhirnya, pada Sabtu, 6 Juni 2026, Magdalena mendapati salah satu tiang besi penyangga yang berada di sudut bangunan dekat jalur masuk menuju lokasi pembangunan sudah dalam kondisi terpotong. Selain itu, lantai teras sekolah juga terlihat rusak.
“Saya datang dan melihat ternyata benar. Besinya sudah dipotong dan alat berat sudah berada sedikit lebih ke atas. Kami juga mendapat informasi bahwa malam sebelumnya sempat terjadi keributan dengan masyarakat di sini,” terangnya.
Magdalena mengaku telah melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende. Saat ini pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut.
Menuai kecaman
Perusakan sekolah dasar di Ende menuai kecaman. Anggota DPRD Ende dari fraksi PDI Perjuangan, Ferdinandus Watu, menyesalkan adanya penghancuran prasarana sekolah demi berdirinya KDMP.
“Sebagai wakil rakyat, saya meminta pembangunan KDMP di lahan sekolah SDN Wolomoni Desa Niowula diberhentikan,” katanya, seperti dikutip FloresPost.net.
Menurutnya, meskipun lahan tersebut masuk lahan Pemda yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, namun prosesnya harus tetap melalui mekanisme.
“Jika alasan bahwa itu tanah adalah aset Pemda maka harus ada mekanismenya sebelum masuk melakukan penggusuran. Bukan main serobot saja,” paparnya.
Menurutnya, rencana pembangunan gedung KDMP di lahan tersebut dihentikan karena lahan tersebut masih dibutuhkan oleh sekolah untuk pengembangan, seperti ruang belajar dan mes guru.
Di media sosial, kecaman juga mengalir deras. Publik menilai tindakan tersebut menunjukkan minimnya keberpihakan pemerintah terhadap persoalan pendidikan.
Benturan antara proyek KDMP dengan sekolah bukan kali ini saja. Di Blitar, Jawa Timur, beberapa ruang SDN Tlogo 2, termasuk perpustakaan, terpaksa dibongkar demi proyek KDMP.
Masih di Blitar, SDN Tegalrejo 1 di kecamatan Selopuro juga terdampak oleh proyek KDMP. Pembangunan gedung KDMP berpotensi memangkas ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang ujian memakai komputer, dan mushola serta beberapa meter untuk parkir.
