Pernyataan asal bunyi (asbun) pejabat bisa berbuah revolusi. Itulah yang terjadi di India. Sejak pertengahan Mei lalu, India diguncang aksi protes kaum muda, yang didominasi gen Z, yang dipicu pernyataan asbun pejabat.
Pada pertengahan Mei 2026, Ketua Mahkamah Agung India, Surya Kant, menyamakan kaum muda yang kritis dan pemuda pengangguran sebagai “kecoa” dan “parasit” yang menyerang sistem.
Pernyataan itu menuai reaksi. Abhijeet Dipke, seorang mahasiswa pascasarjana Hubungan Masyarakat di Boston University, langsung merespons pernyataan itu di media sosialnya. “Bagaimana jika semua kecoa bersatu,” tulis Abhijeet di akun X-nya.
Niat awalnya cuma satire. Tapi satire itu berlanjut, ia mengumumkan berdirinya Partai Rakyat Kecoa atau Cockroach Janta Party (CJP), gerakan satiris berskala besar dengan misi memperkuat “suara orang malas dan pengangguran.”
Gerakan politik ini didorong oleh tumpukan rasa kecewa yang sudah lama menumpuk. Pemicu langsungnya adalah bocornya soal ujian masuk jurusan kedokteran dan ketidakteraturan dalam sistem penilaian di layar milik pemerintah, yang memaksa jutaan mahasiswa terpaksa mengulang ujian.
Akan tetapi, ketidakpuasan itu sudah mengendap sejak lama karena lonjakan angka pengangguran dan rasa kecewa yang semakin dalam terhadap pemerintah. Kasus bunuh diri mahasiswa yang terkait dengan tekanan akademik yang terus meningkat bahkan sudah mencapai 13.000 per tahun.
Situasi makin memanas ketika aktivis lingkungan yang sedang mogok makan, Sonam Wangchuk, dipaksa digiring keluar dari lokasi protes mahasiswa di Delhi dan dibawa ke rumah sakit oleh aparat. Gas air mata dan pukulan pentungan terhadap para demonstran mahasiswa lalu memicu pemberontakan pemuda di seluruh negeri, yang akhirnya berujung pada pengunduran diri Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan minggu lalu.
Selain keluhan terhadap pengangguran dan bocornya ujian masuk kedokteran, gerakan mahasiswa ini juga dipicu oleh apa yang disebut filsuf Axel Honneth sebagai bentuk kemarahan moral (moral rage), semacam reaksi emosional negatif, seperti rasa terhina, marah, atau benci, yang muncul ketika seseorang atau kelompok mengalami ketidakhormatan (disrespect) atau penolakan pengakuan.
Pernyataan pejabat yang menyamakan mahasiswa kritis dan pengangguran sebagai ”kecoa” dan “parasit” menunjukkan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Padahal, kaum muda sedang menghadapi hambatan sistemik dan institusional, yang membuat mereka kesulitan menaiki tangga sosial.
Ketidakpuasan di Asia Selatan
Di seluruh Asia Selatan, pemberontakan yang dipimpin pemuda dan diorganisasi secara digital terjadi hampir bersamaan dalam waktu singkat. Protes Aragalaya di Sri Lanka pada 2022, yang dipicu oleh korupsi, biaya hidup yang semakin meroket, kelangkaan bahan bakar, obat-obatan, serta pemadaman listrik berkepanjangan, telah memaksa pengunduran diri Presiden sekaligus Perdana Menteri Gotabaya Rajapaksa.
Gerakan mahasiswa di Bangladesh tahun 2024, yang menentang sistem kuota di pekerjaan pemerintah dan diperparah oleh semakin kuatnya otoritarianisme, berhasil memaksa pengunduran diri Perdana Menteri Sheikh Hasina setelah 15 tahun berkuasa. Dan di Nepal, negara di mana hampir 56 persen penduduknya berusia di bawah 30 tahun, generasi yang paling terdampak oleh ketidakpastian ekonomi dan krisis perumahan, protes gen Z pada 2025 menjatuhkan Perdana Menteri K.P. Sharma Oli hanya dalam hitungan hari setelah pemerintah melarang media sosial.
Kasus-kasus ini menunjukkan titik-titik berbeda pencapaian akhirnya. Demonstran di Sri Lanka dan Nepal berhasil mengubah kekacauan politik menjadi pergantian institusi, yang menghasilkan pemerintahan terpilih yang baru setelah pemberontakan. Pemuda di Bangladesh berhasil menjatuhkan pemerintah, tetapi kesulitan menerjemahkan kekacauan itu menjadi tatanan institusional yang stabil. Di India, CJP menghentikan protesnya setelah pemerintah memenuhi tiga tuntutan langsung mereka: pengunduran diri menteri pendidikan, pencabutan penyelidikan pidana terhadap demonstran, dan kompensasi bagi keluarga mahasiswa yang bunuh diri setelah bocornya soal ujian.
Namun kesepakatan itu masih kontroversial, karena CJP khawatir pemerintah tidak menepati janjinya. Seorang juru bicara CJP bahkan memperingatkan bahwa protes akan dilanjutkan jika tindakan hukuman terhadap demonstran mahasiswa terus berlanjut.
Tuntutan yang lebih luas dari gerakan ini, yaitu Undang-undang Ujian Publik yang baru, reformasi lembaga ujian nasional, piagam hak mahasiswa, dana kesejahteraan nasional bagi para calon peserta ujian, serta pengawasan parlemen secara permanen terhadap otoritas ujian, direncanakan dibahas dalam putaran perundingan berikutnya dengan pemerintah.
Protes ini belum menghasilkan perubahan institusional yang bertahan lama, tetapi sudah menunjukkan kapasitas anak muda untuk berorganisasi dan menentukan sendiri masa depan politik mereka.
Kesenjangan generasi
PBB memperkirakan saat ini ada sekitar 1,3 miliar anak muda di dunia, dan lebih dari separuhnya tinggal di negara-negara berpenghasilan rendah hingga menengah ke bawah. Dari 1,8 miliar penduduk Asia Selatan, hampir setengahnya berusia di bawah 24 tahun. Hal ini menjadikan kawasan tersebut sebagai pemilik angkatan kerja muda terbesar di dunia hingga tahun 2040 mendatang.
Sayangnya, kekuasaan politik di seluruh Asia Selatan masih sangat timpang secara generasi. Di India, umur rata-rata anggota parlemennya adalah 56 tahun. Di Sri Lanka, dari 212 anggota parlemen, hanya ada empat orang yang berusia di bawah 30 tahun. Sementara itu di Pakistan, jumlahnya cuma tujuh orang dari total 311 anggota parlemen.
Angka-angka ini memperlihatkan semakin lebarnya jurang pemisah antara para elite politik senior yang sudah lama memonopoli kekuasaan hukum dengan generasi muda yang tumbuh di era digital. Generasi muda ini mendambakan transparansi yang lebih besar, namun pada kenyataannya mereka justru dipinggirkan dari panggung politik.
Ketegangan lain yang juga saling berkaitan adalah tidak tersambungnya keterbukaan ekonomi dengan ketersediaan lapangan kerja yang layak serta kemudahan untuk naik kelas sosial bagi anak-anak muda yang mengenyam pendidikan tinggi.
Di India, sebuah negara demokrasi dengan 1,4 miliar penduduk, keterwakilan anak muda di ranah politik legislatif masih sangat terbatas jika dilihat dari faktor usia, gender, maupun kasta. Selama beberapa dekade terakhir, proporsi anggota parlemen muda (berusia 25 hingga 40 tahun) di majelis rendah India justru merosot tajam, dari yang tadinya 30 persen menjadi hanya 10 persen.
Oleh karena itu, pergerakan dan perlawanan anak muda menjadi hal yang sangat penting. Pergerakan ini bukan sekadar aksi spontan yang heboh sebentar saja, melainkan cara untuk memperlantang suara kelompok mayoritas ini, sekaligus merombak aturan main soal keabsahan dan tanggung jawab antara rakyat dengan negara. Gerakan-gerakan ini berhasil menggalang solidaritas global untuk mendukung perjuangan di tingkat lokal. Semua ini menjadi semakin mungkin terwujud berkat bantuan teknologi digital serta pola organisasi yang terdesentralisasi tanpa bergantung pada satu sosok pemimpin.
Plus dan minus gerakan digital
Inti dari perubahan sejarah yang begitu besar dalam gerakan sosial ini adalah hadirnya internet sebagai wadah untuk menyuarakan protes atau ketidakpuasan. Sosiolog Manuel Castells menggambarkan internet sebagai “ruang otonom hibrida”, sebuah tempat di mana dunia maya dan ruang fisik perkotaan menyatu menjadi lokasi sosial baru untuk beraksi secara politik. Castells berpendapat bahwa gerakan berbasis jaringan ini memiliki ciri khas berupa aksi yang spontan, cepat tular (viral), terdesentralisasi, serta adanya diskusi kerja sama yang terbentuk secara mendadak tanpa ada satu pemimpin tunggal.
Saat gerakan CJP terus mengunggah cuitan, merekam video, dan membagikan momen di Instagram secara real-time, kepopuleran mereka di dunia maya berhasil mengajak lebih banyak orang untuk ikut terlibat. Hal ini sekaligus meruntuhkan monopoli pemerintah dan media konvensional atas narasi kekerasan serta kebrutalan polisi. Meski demikian, Zeynep Tufekci mengingatkan adanya kerentanan dari gerakan berbasis jaringan ini. Walaupun bisa berkumpul dan bergerak dengan sangat cepat, mereka sering kali minim kapasitas internal, tidak memiliki struktur kepemimpinan yang jelas, kurang pengalaman dalam bernegosiasi, dan kalah tangguh dibandingkan gerakan-gerakan lama yang dibangun bertahun-tahun lewat organisasi politik yang merayap dari bawah.
Meskipun gerakan digital memungkinkan koordinasi yang setara dan partisipasi yang merata dalam perjuangan meraih kebebasan, hasil akhir setelah pergerakan tersebut sering kali tidak pasti. Para ahli gerakan sosial melihat adanya pola yang terus berulang. Gerakan yang mengandalkan koordinasi terdesentralisasi memang sangat hebat dalam menekan pemerintah untuk memberi kelonggaran atau bahkan merubuhkan rezim. Namun, mereka kesulitan mengubah struktur organisasi yang serba setara itu menjadi sistem tata kelola pemerintahan yang berjenjang dan resmi.
Akibatnya, para pemain politik lama berada dalam posisi yang lebih menguntungkan untuk mengambil alih kendali kembali selama masa transisi. Hal ini membuat gerakan anak muda sulit untuk melangkah lebih jauh dari sekadar mengganti rezim, dan gagal mengubah gejolak awal menjadi perubahan demokrasi jangka panjang yang sebenarnya dituntut oleh para peserta aksi. Meski begitu, gerakan-gerakan ini telah memperluas kemungkinan-kemungkinan demokrasi baru dengan membuka ruang baru untuk rasa saling memiliki, mengekspresikan diri secara politik, serta memupuk rasa kepedulian antar sesama.
Pada akhirnya, manfaat bersama yang dihasilkan dari suatu gerakan sosial bisa jadi jauh lebih besar daripada sekadar urusan berhasil atau gagalnya agenda yang mereka usung. Sebab, gerakan sosial membawa banyak dampak, baik yang terlihat nyata maupun yang tidak, yang melampaui tujuan awal mereka.
Dalam kasus CJP, manfaat tersebut mencakup terwakilinya suara anak muda dan terjaminnya hak-hak demokratis dari kelompok demografis terbesar di negara tersebut. Aksi mereka mencerminkan pergeseran yang lebih luas menuju gerakan bersama yang kini semakin berani, mendunia, dan proaktif. Dalam arti yang lebih luas, hal ini berkontribusi pada terciptanya sistem politik yang lebih partisipatif, di mana warga negara India dapat menggunakan hak politik mereka dan menentukan arah masa depan politik secara langsung.
Nilakshi Das, sejarawan yang meneliti tentang migrasi dan mobilitas pascakolonial dan peneliti di Institute of Historical Research (IHR)
