Pada pertengahan Mei 2026, Ketua Mahkamah Agung India, Surya Kant, melontarkan kalimat yang menyulut amarah kaum muda di seantero India.
Sang Hakim Agung yang mulai menjabat sejak 2025 itu menyebut anak muda yang menganggur serta aktivis seperti “kecoa” dan “parasit”. Pernyataan itu seperti api yang menyambar ranting kering, anak muda seantero India langsung terbakar.
Berselang sehari, Abhijeet Dipke, seorang mahasiswa pascasarjana Hubungan Masyarakat di Boston University, langsung merespons pernyataan asbun pejabat itu di media sosialnya. “Bagaimana jika semua kecoa bersatu,” tulis Abhijeet di akun X-nya.
Niat awalnya satire. Hari itu, Abhijeet mengumumkan lahirnya gerakan Partai Rakyat Kecoa atau Cockroach Janta Party (CJP). Dengan bantuan AI, logo JCP dibuat dengan gambar kecoa yang dibalut warna bendera India.
Dalam nuansa satir, formulir pendaftaran CJP dibagikan lewat Google form. Syaratnya pun satir: pengangguran, pemalas (secara fisik), kecanduan internet, dan pengeluh profesional.
Dalam sekejap, cuitan-cuitan Abhijeet viral. JCP pun membuat akun media sosial di Instagram. Seperti api yang cepat merambat di ilalang kering, puluhan ribu orang menjadi pengikut di media sosial. Dalam empat hari, akun JCP di Instagram diikuti oleh 8,8 juta orang.
Dalam sepekan, pengikut JCP meledak menjadi 22,5 juta. Tidak ada partai politik di India dengan pengikut sebanyak itu. Akun partai berkuasa, Partai Bharatiya Janata (BJP), yang sudah tiga kali memenangi pemilu sejak 2014 dan bergabung ke Instagram sejak 2015, hanya punya 9,5 juta pengikut.
Dari internet ke jalanan
Dalam hitungan minggu, kecoa bergaung di internet. Tagar #MainBhiCockroach (saya juga kecoa) membanjiri internet disertai dengan meme, foto selfie, atau video. Bahkan sensor dan pengerahan buzzer tak berdaya membendung arus besar itu.
Seperti yang dinubuatkan oleh penggagas teori “connective action”, Bennett dan Segerberg, jaringan menggerakkan massa. Tidak ada partai atau organisasi yang mengomando. Tidak ada rapat-rapat tatap muka. Tidak ada sekretariat fisik. Jutaan anak muda yang marah, yang didominasi gen Z, murni terhubung oleh internet. Gerakannya nyaris murni self-organizing networks.
Pada awal Juni 2026, mulai ada seruan untuk memindahkan teater perlawanan dari internet ke dunia nyata. Pada 6 Juni 2026, aksi pertama dimulai di Jantar Mantar, tempat bersejarah di New Delhi. Hari itu juga, Abhijeet pulang ke India dan langsung bergabung dengan aksi protes.
Pada aksi pertama, isu utama yang diangkat adalah skandal kebocoran soal ujian kedokteran nasional (NEET) 2026. Selain merilis manifesto pendidikan, CJP juga menuntut Menteri Pendidikan, Dharmendra Pradha, segera meletakkan jabatannya.
Pada 20 Juni 2026, CJP mulai melakukan aksi duduk (sit-in protest) tanpa batas waktu di Jantar Mantar. Sejumlah figur publik, seperti komedian Kunal Kamra dan pemimpin Bhim Army Chandrashekhar Azad, datang memberikan dukungan langsung.
Pada akhir Juni 2026, aktivis lingkungan dan reformis pendidikan ternama, Sonam Wangchuk, melakukan aksi mogok makan tanpa batas waktu di Jantar Mantar sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan CJP. Penulis dan aktivis Arundhati Roy juga mengunjungi Jantar Mantar pada awal Juli 2026.
All India Students’ Association (AISA), organisasi mahasiswa yang berafiliasi dengan Partai Komunis India (PCI-ML Liberation), mendukung gerakan kecoa dan mengirim beberapa kadernya untuk mengikuti aksi mogok makan.
Pada pertengahan Juli, protes mengalami eskalasi. Pada 16 Juni, setelah 18 hari mogok makan, kondisi Wangchuk memburuk. Polisi berusaha menggunakan momen ini untuk mengevakuasi Wangchuk secara paksa dari Jantar Mantar ke Rumah Sakit Safdarjung. Namun, bagi pendukung CJP, tindakan itu sebetulnya untuk membubarkan paksa aksi mogok makan di Jantar Mantar.
Pada 20 Juli 2026, bersamaan dengan pembukaan Sidang Musim Hujan Parlemen India, CJP menggelar ‘Sansad Chalo’ (Aksi Gerak Menuju Parlemen). Puluhan ribu anak muda, mayoritas gen Z, mencoba menerobos barikade.
Polisi merespons brutal dengan menggunakan tongkat (lathicharge) dan gas air mata. Sebanyak 60 demonstran dan 118 polisi terluka, serta 70 orang ditahan. Protes langsung meluas ke kota besar lainnya, seperti Mumbai dan Kolkata.
Pada 22-22 Juli 2026, Polisi berusaha membongkar paksa kamp utama CJP di Jantar Mantar. Namun, massa menolak mundur dan kembali berkumpul di tengah guyuran hujan.
Pada 24 Juli 2026, setelah gerakan protes ini semakin meluas dan menyeret semakin banyak anak muda, pemerintah India mulai melunak. Dalam kondisi terjepit, pemerintah mengajak perwakilan JCP untuk berdialog.
Pada 25 Juli 2026, Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan resmi mengumumkan pengunduran dirinya melalui akun X. Di hari yang sama, Sonam Wangchuk mengakhiri mogok makannya setelah 26 hari karena tuntutan utama telah terpenuhi.
Kaum muda menatap kecemasan
Ledakan dukungan terhadap CJP tidak hadir di ruang kosong, ada problem ekonomi dan politik yang melatarinya.
India merupakan salah satu negara dengan populasi kaum muda terbesar di dunia. Lebih dari separuh penduduknya berusia di bawah 30 tahun. Artinya, ada sekitar 753 juta orang India yang membutuhkan dukungan pendidikan dan lapangan kerja.
Di bawah Narendra Modi yang sudah berkuasa hampir 13 tahun, ekonomi India memang tumbuh mengesankan. Dengan pengecualian era pandemi Covid-19, ekonomi India di bawah Modinomics, istilah untuk kebijakan ekonominya, selalu di atas 6 persen.
Namun, seperti kasus Indonesia, pertumbuhan tidak selalu bergandengan tangan dengan penciptaan lapangan kerja. Di atas kertas, angka pengangguran cukup rendah: hanya 5,5 persen. Namun, mayoritas orang yang disebut bekerja itu bertumpuk-tumpuk di sektor informal. Bayangkan, sektor informal hampir menyerap 90 persen angkatan kerja.
Pahitnya, kaum muda yang paling nelangsa. Berdasarkan data Periodic Labour Force Survey (PLFS) terbaru (Juli 2026), tingkat pengangguran kaum muda (usia 15–29 tahun) melonjak drastis ke angka 16,2 persen. Sementara laporan dari Azim Premji University memperkirakan tingkat pengangguran lulusan sarjana muda di perkotaan mendekati 40 persen.
Di puncak kecemasan itu, kesempatan untuk memasuki dunia kerja tidaklah setara. Birokrasi korup memotong kesempatan orang-orang yang kompeten dan berdedikasi. Ujian masuk kompetitif, seperti NEET-UG (kedokteran), JEE (teknik), dan berbagai ujian rekrutmen pemerintah, telah menjadi industri raksasa yang menelan tabungan keluarga dan masa muda.
Jutaan anak muda harus menghabiskan uang tak sedikit demi mengikut les privat yang mahal. Tak sedikit orang tua yang menjual tanah dan harta benda. Banyak juga yang terjerat utang. Semuanya demi satu mimpi: bisa lulus jurusan kedokteran.
Namun, kebocoran naskah ujian (paper leak) selalu jadi ritual tahunan di India. Seperti National Eligibility cum Entrance Test (NEET-UG) untuk kedokteran pada 2026 ini. Ada 2,27 juta pendaftar untuk 130 ribu kursi. Namun, karena naskah ujian bocor, ujian dibatalkan. Jutaan anak muda frustrasi. Setidaknya ada 20 siswa melakukan aksi bunuh diri karena tak kuat dengan tekanan psikologis.
Secara politik, di bawah Modi, India bertukar haluan dari “demokrasi sekuler” menuju “autokrasi elektoral”. Ruang demokrasi dipersempit, sementara oposisi dipersekusi. Kebebasan pers terjun bebas. Media arus utama berubah haluan menjadi corong pemerintah. Demi menjaga basis elektoralnya, Modi terus memainkan isu nasionalisme Hindu, sembari telunjuknya menunjuk muslim dan minoritas lainnya sebagai biang kerok.
Respons pemerintah
Awalnya, ketika JCP mulai menuai dukungan besar di media sosial, pemerintah bertindak represif. Akun-akun resmi CJP berkali-kali diblokir. Buzzer bayaran dikerahkan untuk mengimbangi banjir kritik di media sosial.
Belum cukup, media-media arus utama, yang pemiliknya berkerumun di pangkuan Modi sembari menunggu proyek dan giliran jabatan, tak lebih dari corong pemerintah. Mereka disebut “Godi Media”.
Ketika CJP semakin populer, media-media ini rajin menggonggong. Seperti anjing jinak yang sudah dilatih jenis gonggongannya, semuanya menuding CJP sebagai antek-antek asing.
Teori konspirasi kemudian dimunculkan. Disebutkan CJP menerima pendanaan dari asing, bahwa gerakan ini ditunggangi oleh CIA. Bahkan ada juga yang menyebutnya ditunggangi oleh Tiongkok.
Padahal, di bawah rezim Modi, India seperti menghapus jejak masa lalunya sebagai bangsa yang besar yang turut melahirkan KAA 1955 di Bandung dan Gerakan Non-Blok. Di X, dia dengan bangga bilang, “Thank you, President Trump”, tak lama setelah Trump menurunkan tarif barang India dari 50 persen menjadi 18 persen.
Namun, penurunan tarif itu tidaklah gratis. India harus menghapus tarif menjadi nol persen untuk semua impor produk pertanian dari AS. Para petani India, yang hampir mencapai separuh dari populasi, paling terdampak kebijakan ini.
Tantangan ke depan
India punya cermin buram tentang gerakan perlawanan. Gerakan Naxalite, yang dikobarkan kaum Maois sejak 1967 untuk memperjuangan redistribusi lahan bagi petani miskin dan kelompok marjinal lainnnya, runtuh total pada 2026 ini.
Kemudian ada gerakan anti-korupsi pada 2011 yang dipelopori oleh tokoh kharismatik, Anna Hazare. Menggerakkan jutaan orang turun ke jalan, gerakan ini juga memudar karena kompromi dan kooptasi. Nasib gerakan yang menolak amandemen UU Kewarganegaraan pada 2019/2020 juga bernasib tak lebih baik.
Gerakan Partai Kecoa dihadapkan dengan kenangan-kenangan masa lalu yang tak berakhir indah layaknya film-film Bollywood. Selain itu, seperti juga protes gen Z di Nepal dan Bangladesh, gerakan yang bermuasal dari media sosial dibangun di atas ikatan politik yang lemah (weak ties), kurang memiliki agenda politik jangka panjang, dan gampang menguap ketika momentumnya sudah selesai.
Di sisi lain, revolusi Kecoa juga membuka peluang penting: aliansi baru antara gen Z digital dengan tradisi kiri yang menekankan keadilan kelas dan hak sosial. Jika berhasil dikelola, gerakan ini bisa menjadi salah satu benih perlawanan jangka panjang terhadap kombinasi neoliberalisasi pendidikan dan politik majoritarian.
Menteri Pendidikan memang sudah mundur, dan gerakan kecoa bersukacita merayakan kemenangan. Tapi pengangguran struktural dan ketimpangan kelas tidak akan hilang hanya karena satu menteri mundur. Pertanyaan besarnya adalah apakah energi ini bisa berkembang menjadi kekuatan politik jangka panjang yang menghubungkan tuntutan pendidikan dengan agenda ekonomi yang lebih radikal. Kita menunggu anak-anak muda India menuliskan sejarahnya.
