Di Desa Jampang Tengah, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, seorang guru honorer bernama Empan Supandi harus menempuh perjalanan 12 kilometer saban hari menuju MTs Thoriqul Hidayah. Di depan kelas, guru berusia 51 tahun itu berdiri menyulut cahaya pengetahuan bagi anak-anak yang haus belajar. Namun, pengabdian itu hanya dihargai Rp 200 ribu per bulan, nilai yang bahkan tidak sampai separuh dari garis kemiskinan yang ditetapkan BPS.
Kisah Empan Supandi bukanlah pengecualian. Ia adalah satu fragmen dari mozaik getir 700 ribu guru honorer di Indonesia. Data Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) pada Mei 2024 menunjukkan 74,3 persen guru honorer digaji di bawah Rp 2 juta per bulan, dan 20,5 persen di antaranya bahkan di bawah Rp 500 ribu. Jika guru adalah lilin, maka lilin itu kini dibiarkan meredup oleh angin kemiskinan.
Jejak kemerdekaan yang terlupa
Sejarah bangsa ini sesungguhnya ditopang oleh para pendidik. Kartini, Sukarno, Tan Malaka, Sjahrir, Ki Hadjar Dewantara, hingga Jenderal Soedirman—semuanya pernah menjadi guru. Mereka meyakini, sebagaimana kelak diucapkan Nelson Mandela, bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia.
Tak lama setelah proklamasi, guru-guru berkongres di Surakarta, 24-25 November 1945. Mereka bukan hanya bertekad mempertahankan republik yang baru lahir, tetapi juga mengikrarkan cita-cita luhur: meninggikan mutu pendidikan bagi seluruh rakyat. Dari rahim kongres itu lahir Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Namun, janji kemerdekaan untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa” masih jauh dari terpenuhi. Di masa Orde Baru, guru dikerdilkan menjadi corong propaganda. Suara mereka dibungkam, kesejahteraan diabaikan. Iwan Fals pernah mengabadikan nasib itu lewat sosok “Oemar Bakrie”—simbol guru yang bekerja keras namun tetap miskin.
Guru dan Indonesia Emas
Hari ini, delapan dekade setelah merdeka, nasib guru masih belum beranjak. Padahal, dua dekade lagi Indonesia menargetkan lahirnya “Generasi Emas” di usia seabad kemerdekaan. Mustahil mimpi itu terwujud bila guru tetap terbelenggu.
Kemerdekaan guru harus dimaknai dalam tiga lapis. Pertama, gaji guru harus setara profesi profesional lain, seperti dokter dan insinyur. Selain memuliakan profesi guru, gaji standar profesional akan menarik talenta terbaik mau mengabdi sebagai guru. Kedua, guru harus diberi otonomi dalam berkreasi, menerjemahkan kurikulum dalam pembelajaran kelas, dan membentuk karakter anak didik. Ketiga, sudah saatnya guru diberikan kebebasan bersuara, berserikat, dan ikut merumuskan kebijakan pendidikan.
Lee Kuan Yew pernah berkata, “Orang terdidik adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar.” Maka guru harus terus diperkaya dengan pelatihan, teknologi, dan riset. Infrastruktur pendidikan pun mesti layak: ruang kelas yang aman, sarana belajar memadai, transportasi yang tidak mempertaruhkan nyawa.
Jika api guru padam, gelaplah jalan menuju Indonesia Emas. Tetapi bila nyala itu dijaga dengan kesejahteraan dan kebebasan, ia akan menerangi jalan bangsa.
Cermin dari Timor Leste
Ironi semakin terasa bila kita menoleh ke negeri tetangga, Timor Leste. Di sana, gaji dosen PNS mencapai sekitar USD 850 atau Rp 13 juta per bulan. Bahkan, sejumlah laporan menyebut ada dosen yang digaji hingga Rp 48 juta per bulan. Angka itu membuat banyak netizen Indonesia terperangah, sebab di Tanah Air, dosen ASN masih berkutat dengan tunjangan kinerja yang tersendat.
Bagaimana dengan guru? Meski data rinci lebih terbatas, laporan media menyebut gaji guru di Timor Leste relatif lebih tinggi dibanding Indonesia, dengan standar minimum mendekati upah layak nasional. Perbandingan ini menohok: di Indonesia, masih ada guru honorer yang digaji Rp 300 ribu, sementara di Timor Leste, dosen bisa hidup dengan penghasilan belasan hingga puluhan juta rupiah.
Nyalakan lilin
Perbandingan itu bukan sekadar angka. Ia adalah cermin yang memantulkan wajah buram pendidikan kita. Bila negara tetangga yang jauh lebih muda bisa menempatkan pendidik pada posisi terhormat, mengapa Indonesia yang telah 80 tahun merdeka masih membiarkan guru berjalan di tepi jurang kemiskinan?
Empan Supandi dan ratusan ribu guru honorer lain adalah lilin yang terus menyala, meski nyala itu kian meredup. Tugas negara adalah menyalakan lilin itu dengan kesejahteraan, memerdekakan mereka dari belenggu ekonomi, memberi ruang untuk berkreasi, dan mengakui suara mereka dalam politik pendidikan.
Karena tanpa guru yang merdeka, mimpi Indonesia Emas 2045 hanyalah bayangan di semu atas kertas.
