Sebuah narasi krisis menggerogoti fondasi Indonesia secara perlahan namun pasti. Bukan berasal dari gejolak politik atau ancaman ekonomi semata, melainkan dari deru mesin pembabat hutan yang semakin terdengar kencang.
Krisis tata kelola hutan Indonesia telah berubah menjadi ancaman eksistensial, sebuah siklus destruktif di mana deforestasi memicu bencana, yang memperparah penderitaan. Di pusat pusaran ini, bukan hanya aktivitas ilegal di lapangan, melainkan keputusan-keputusan strategis di ruang kekuasaan yang justru membuka gerbang bagi kerusakan masif.
Jejak kebijakan Zulkifli Hasan, dari masa jabatannya sebagai Menteri Kehutanan hingga kini sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan, menjadi lensa yang mengungkap bagaimana kepentingan ekonomi jangka pendek seringkali diutamakan, meninggalkan luka ekologis dan kemanusiaan yang mendalam.
Paru-paru dunia yang terluka
Indonesia, dengan hutan tropisnya yang luas, diakui sebagai salah satu paru-paru hijau terbesar di dunia. Namun, peran krusial ini terancam oleh tekanan yang luar biasa. Lebih dari sekadar masalah lingkungan, kerusakan hutan kini dianggap sebagai ancaman serius bagi visi Indonesia Emas 2045.
Akar masalahnya tidak lagi sederhana; ia menyelinap ke dalam celah-celah kebijakan, tumpang-tindihnya kepentingan, dan paradigma tata kelola sumber daya alam yang belum sepenuhnya berkelanjutan. Analisis terbaru menunjukkan bahwa meskipun ada klaim penurunan laju deforestasi, kenyataan di lapangan jauh lebih kompleks. Pada tahun 2024, deforestasi netto di Indonesia melonjak signifikan menjadi 175,4 ribu hektare, sebuah angka yang menjadi peringatan keras bahwa krisis ini jauh dari selesai. Sementara itu, World Resources Institute (WRI) mencatat bahwa dari 2002 hingga 2024, Indonesia telah kehilangan 11 juta hektare hutan primer basahnya, sebuah kehilangan yang tak tergantikan.
Di balik angka-angka ini, terdapat aktor-aktor utama dengan motif beragam. Korporasi besar, terutama di sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan, disebut sebagai pendorong utama deforestasi. Ekspansi perkebunan kelapa sawit dalam 20 tahun terakhir berkontribusi sepertiga pada total deforestasi nasional, dengan sekitar 3,3 juta hektare kebun kini berada di dalam kawasan hutan. Di Papua, misalnya, kelapa sawit menjadi pendorong deforestasi terbesar kedua pada 2024. Aktivitas ini seringkali dilindungi oleh izin resmi dari pemerintah, menciptakan benturan langsung antara ambisi ekonomi dan imperatif pelestarian lingkungan.
Hutan gundul, bencana pun datang
Konsekuensi dari deforestasi tidak lagi berhenti pada kehilangan keanekaragaman hayati. Dampaknya telah merasuk lebih dalam, memicu dan memperparah bencana alam yang terjadi secara siklikal. Salah satu dampak paling merusak adalah peningkatan intensitas kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di lahan gambut. Laporan Greenpeace (2020) menyebutkan kebakaran antara 2015 dan 2019 setara dengan delapan kali luas Pulau Bali. Peristiwa karhutla terburuk pada 2015 diperkirakan menyebabkan kematian dini setidaknya 90.000 orang akibat kabut asap. Ironisnya, temuan di lapangan menunjukkan bahwa titik api seringkali muncul di dalam kawasan konsesi perusahaan, yang kemudian berujung pada penyegelan operasional sejumlah perusahaan oleh pemerintah.
Selain kebakaran, deforestasi juga menjadi pemicu utama bencana hidrometeorologis seperti banjir bandang dan tanah longsor. Hilangnya tutupan hutan di daerah hulu mengurangi kemampuan tanah menyerap air, meningkatkan aliran permukaan, dan mempercepat erosi. Rangkaian bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 adalah contoh nyata dari dampak buruk ini. Bencana yang menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp 68 triliun dan ratusan korban jiwa ini digambarkan sebagai sebuah “krisis ekologis” yang dipicu oleh kerusakan hutan masif. WALHI Sumatera Utara menunjuk bahwa banjir bandang dan longsor di kawasan Batang Toru disebabkan oleh kerusakan hutan, dengan indikasi kuat adanya penebangan liar dan aktivitas korporasi seperti PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang diduga merusak ekosistem daerah aliran sungai (DAS) setempat.
Obral izin eksploitasi hutan
Salah satu figur yang jejak kebijakannya menjadi sorotan dalam konteks tata kelola hutan adalah Zulkifli Hasan. Selama menjabat sebagai Menteri Kehutanan (2009-2014), ia dihadapkan pada dua narasi yang bertolak belakang. Di satu sisi, ia dianggap berhasil menekan laju deforestasi melalui kebijakan moratorium. Namun, di sisi lain, efektivitas moratorium ini dipertanyakan karena tidak mencabut izin-izin yang sudah ada. Ironisnya, periode ini justru menjadi masa ekspansi dan perpanjangan izin yang sangat luas di hutan produksi dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Zulkifli Hasan bahkan menerima julukan “Raja Pemberi Izin Menebang Hutan Indonesia” karena dianggap memberikan izin pembalakan seluas 1,64 juta hektare.
Kebijakan paling kontroversial adalah penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) Nomor 673/Menhut-II/2014 yang mengubah status kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan di Riau. Aktivis lingkungan menilai kebijakan ini sangat merugikan upaya pelestarian dan menjadi pemicu utama penyusutan tutupan hutan yang berdampak langsung pada peningkatan intensitas bencana.
Kini, di posisinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan kembali mendorong rencana yang berpotensi merusak hutan. Ia mengungkapkan rencana untuk memanfaatkan 481 ribu hektare hutan di Papua untuk program swasembada pangan. Rencana ini langsung mendapat penolakan keras dari WALHI Papua, yang menilainya sebagai ancaman serius bagi hak-hak masyarakat adat dan kelestarian ekologis Papua.
Jerat hukum yang tak pernah mengikat
Kontroversi lain yang mengiringi karier Zulkifli Hasan adalah kasus dugaan suap terkait alih fungsi hutan di Riau. Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang menjerat mantan Gubernur Riau, Annas Maamun. Dalam persidangannya, Annas secara repetitif menyebut nama Zulkifli Hasan, bahkan menyatakan bahwa Zulkifli adalah pejabat yang menyetujui revisi izin alih fungsi hutan Riau pada 2014. Meskipun telah diperiksa berulang kali sebagai saksi dan mengakui menandatangani SK 673/2014, status hukum Zulkifli Hasan hingga kini tidak pernah naik menjadi tersangka.
Fenomena ini memunculkan spekulasi tentang adanya intervensi politik atau kompleksitas pembuktian hukum dalam kasus yang melibatkan kebijakan berbentuk Surat Keputusan Menteri. Kasus ini menjadi cerminan dari tantangan berat dalam penegakan hukum di sektor kehutanan, terutama ketika menyangkut pejabat publik atau elite politik.
Penutup
Krisis hutan Indonesia adalah cerminan dari pertarungan abadi antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Namun, kenyataan yang harus dihadapi adalah bahwa pembangunan yang menggerogoti fondasi ekologis justru akan menghancurkan masa depan bangsa itu sendiri.
Jejak kebijakan yang kontroversial dan dilema penegakan hukum menunjukkan bahwa solusi untuk krisis ini tidak hanya terletak pada aturan di atas kertas, melainun pada kemauan politik yang kuat untuk menerapkannya secara tegas dan adil. Tanpa akuntabilitas yang nyata, siklus deforestasi dan bencana akan terus berlanjut, mengancam visi Indonesia Emas 2045. Sorotan publik dan pengawasan masyarakat sipil menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil di ruang kekuasaan memprioritaskan keberlanjutan dan keadilan bagi generasi mendatang.
