Dahulu kala, di jantung kota Tel Aviv, berdiri sebuah rumah berwarna merah jambu yang disebut Casa Rossa atau Rumah Merah. Dibangun pada awal abad ke-20 oleh pemukim Yahudi pertama, bangunan itu menyimpan sejarah penting.
Hingga 1947, bangunan itu menjadi sekretariat Dewan Buruh. Setelahnya, bangunan bersejarah itu berubah menjadi markas Haganah, milisi bersenjata zionis bawah tanah yang kelak menjadi cikal bakal Pasukan Pertahanan Israel (IDF).
Kini, bangunan itu sudah tak ada. Bekas lahannya menjadi tempat parkir di dekat Hotel Sheraton. Meski begitu, bangunan ini banyak menyimpan sejarah mimpi awal Yahudi zionis tentang tanah air baru.
Pada 10 Maret 1948, 11 orang berkumpul di dalam gedung itu. Mereka para pemimpin zionis senior bersama perwira militer muda Yahudi. Pertemuan itu menghasilkan dokumen yang kemudian dikenal sebagai Plan Dalet atau Rencana D (dalet dalam alfabet Ibrani).
Ilan Pappé, sejarawan kiri Israel, melalui bukunya The Ethnic Cleansing of Palestine (2006), menyebut pertemuan di rumah merah itu menghasilkan cetak biru bagi zionis Yahudi untuk mengosongkan penduduk aslinya dan menyiapkan berdirinya negara impian Israel Raya.
Apa itu Israel Raya?
Untuk memahami perang yang dikobarkan Israel terhadap Palestina, Suriah, Lebanon, hingga Iran hari ini, dengan segala kompleksitas dan brutalitasnya, mari berkenalan dengan konsep Eretz Yisrael Haslemah: “seluruh tanah Israel.”
Ini bukan sekadar ungkapan retorika, namun proyek geopolitik yang berakar pada tafsir teologis atas Kitab Kejadian, yang menyatakan bahwa tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham membentang dari Sungai Nil di Mesir hingga Sungai Efrat di Mesopotamia, yang meliputi wilayah yang kini menjadi Israel, Palestina, Lebanon selatan, sebagian Suriah, Yordania, dan bahkan sebagian Irak.
Konsep inilah yang dikenal luas sebagai “Israel Raya” (Greater Israel). Bagi sebagian besar warga Israel yang moderat dan sekuler, ini hanyalah referensi historis-religius yang tidak relevan secara politik. Namun bagi sayap kanan mesianik yang kini memegang kendali pemerintahan di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, ini adalah program aksi yang nyata dan harus diwujudkan.
Koalisi Netanyahu menggabungkan berbagai faksi ultra-nasionalis dan religius ekstrem. Di antaranya adalah Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan sekaligus pemimpin Partai Zionisme Religius, dan Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Nasional yang pernah dihukum atas tuduhan dukungan terhadap terorisme Yahudi. Keduanya secara terbuka mendukung aneksasi Tepi Barat dan pemindahan paksa penduduk Palestina.
Penghancuran total Gaza
Ketika kelompok Hamas dan Jihad Islam melancarkan serangan ke permukiman (kibbutz) Israel selatan pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 warga Israel dan menyandera sekitar 250 orang, Israel membalas dengan operasi militer berskala penuh terhadap Gaza yang hingga kini belum selesai.
Skala kehancurannya sulit dipahami akal sehat. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal The Lancet Global Health mengungkapkan bahwa jumlah warga Palestina yang tewas dalam 15 bulan pertama konflik mencapai lebih dari 75 ribu jiwa, jauh di atas angka resmi 49 ribu yang dilaporkan otoritas kesehatan setempat pada periode yang sama. Dari total korban, 59,1 persen di antaranya adalah perempuan, anak-anak, dan warga berusia di atas 65 tahun.
Di luar angka kematian, kehancuran ekonomi Gaza tak kalah menggiriskan. Laporan terbaru Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) menyebut Gaza kini berada di titik “kehancuran ekonomi total”. PDB wilayah ini anjlok 83 persen dibanding sebelum perang, PDB per kapita terperosok menjadi hanya USD 161 per tahun, kurang dari 50 sen per hari. Inflasi melonjak 238 persen, tingkat pengangguran mendekati 80 persen, dan seluruh 2,3 juta penduduk Gaza jatuh di bawah garis kemiskinan.
Pada September 2025, Dewan HAM PBB secara resmi menyatakan bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza. Pemerintah Israel membantah klaim ini dan bersikeras bahwa operasi militernya semata-mata menyasar infrastruktur Hamas, bukan warga sipil.
Bagi pemerintah Netanyahu, operasi militer ini bukan sekadar pembalasan. Ini adalah kesempatan untuk menyelesaikan apa yang disebutnya “ancaman eksistensial” dan, secara bersamaan, memajukan agenda aneksasi yang telah lama diimpikan.
Sejumlah menteri kabinet secara terbuka menyerukan pemindahan seluruh penduduk Gaza ke Mesir atau negara muslim, sebuah pernyataan yang oleh para ahli hukum internasional dikualifikasikan sebagai seruan untuk melakukan pembersihan etnis.
Penaklukan Lebanon selatan
Sementara Gaza masih membara, mata dunia mulai berpaling ke utara. Operasi militer Israel di Lebanon selatan yang dimulai pada akhir 2024, dengan dalih menumpas kelompok Hezbollah, menunjukkan pola yang menunjukkan ambisi Israel Raya.
Militer Israel tidak sekadar menghancurkan peluncur roket dan terowongan Hezbollah. Jembatan-jembatan di sepanjang Sungai Litani, yang melintang sekitar 20 kilometer dari perbatasan Israel-Lebanon, turut diledakkan. Ladang pertanian dan rumah-rumah warga dihancurkan. Pos pengamatan pasukan perdamaian PBB (UNIFIL) diserang hingga menewaskan tiga tentara penjaga perdamaian. Lebih dari 600 ribu warga diperintahkan mengungsi dengan peringatan bahwa mereka mungkin tidak bisa kembali.
Menteri Pertahanan Israel Israel Katz secara eksplisit menyatakan Israel akan mempertahankan kendali atas wilayah selatan Sungai Litani “demi alasan keamanan.” Lebih terang lagi, Smotrich mengumumkan: “Sungai Litani harus menjadi perbatasan baru kita dengan Lebanon.”
Pernyataan itu bukan tanpa preseden historis. Israel pernah menduduki Lebanon selatan selama 20 tahun penuh sejak 1978 hingga 2000, dan kembali melancarkan invasi besar pada 2006. Bagi Beirut, pernyataan Smotrich bukan sekadar retorika, melainkan ancaman dari ambisi lama: Israel Raya.
Pengusiran dan aneksasi di Tepi Barat
Di luar sorotan media internasional yang terfokus di Gaza dan Lebanon, sebuah pengusiran lain berlangsung lebih agak senyap di Tepi Barat. Senyap karena nyaris tak terliput media non-Palestina. Tepi Barat adalah wilayah Palestina yang juga diklaim Israel sebagai “Yudea dan Samaria” berdasarkan narasi Alkitab.
Datanya berbicara keras. Menurut pemantau permukiman Israel, Peace Now, otoritas Israel menyetujui rencana pembangunan 28.163 unit rumah pemukim sepanjang 2025, angka tertinggi yang pernah tercatat sejak Kesepakatan Oslo 1993. Jumlah permukiman resmi meningkat dari sekitar 140 pada awal 2023 menjadi 208, sementara total pemukim Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur kini mencapai sekitar 750 ribu orang.
Ekspansi ini tidak berlangsung damai. Data resmi mencatat sekitar 7.700 serangan pemukim terhadap warga Palestina sepanjang 2024–2025, termasuk ratusan kasus pembakaran. Yang paling mengkhawatirkan, serangan-serangan ini kerap dilakukan dengan perlindungan tentara Israel, menjadikan kekerasan para pemukim bukan sekadar tindakan kriminal individual, melainkan bagian dari tekanan sistematis yang memaksa warga Palestina hengkang dari tanahnya.
Laporan Human Rights Watch (HRW) menyoroti pengusiran 32 ribu warga Palestina dari tiga kamp pengungsi saja di Tepi Barat pada 2025—perpindahan paksa terbesar sejak tahun 1967. Smotrich sendiri pernah berkata di hadapan anggota partainya, “Misi hidup saya adalah menggagalkan pembentukan negara Palestina.”
Ini adalah versi modern dari Nakba 1948 ketika sekitar 750 ribu hingga 800 ribu warga Palestina diusir dari kampung halaman mereka untuk memberi jalan bagi berdirinya Israel. Bedanya, Nakba masa kini tidak berlangsung dalam satu ledakan perang terbuka. Ia berlangsung perlahan, dalam sunyi, satu ladang dibakar dan satu rumah dibuldoser pada satu waktu.
Suriah dan Iran
Pencaplokan Dataran Tinggi Golan dari Suriah pada 1967 dan serangan Israel dan AS ke Iran baru-baru ini menambah satu keping puzzle lagi ke dalam peta Israel Raya. Ketidakstabilan Suriah pasca-perang saudara membuka peluang bagi Israel untuk mengamankan wilayah penyangga tambahan di perbatasan timur laut.
Ada pun konfrontasi dengan Iran memiliki logika yang berbeda, meski saling terkait. Netanyahu memandang Iran, dengan program nuklirnya dan jaringan proksi yang membentang dari Hezbollah di Lebanon hingga kelompok-kelompok bersenjata di Irak dan Yaman, sebagai ancaman eksistensial terbesar bagi Israel.
Dengan menghancurkan kapasitas militer dan ekonomi Iran, kelompok garis keras zionis menyakini bisa mengakhiri suplai senjata dan logistik bagi kelompok-kelompok bersenjata yang memusuhi Israel dan merintangai mimpi Israel Raya.
Dalam konteks ini, keterlibatan Amerika Serikat di bawah Donald Trump menjadi faktor krusial. Trump, yang kembali ke Gedung Putih pada Januari 2025, memperlihatkan kesediaan untuk mendukung operasi militer terhadap Iran, sebuah langkah yang menguntungkan Netanyahu secara strategis, meski menempatkan Washington dalam pusaran konflik regional yang sulit diprediksi ujungnya.
Warisan yang tak terselesaikan
Lebih dari satu abad setelah Deklarasi Balfour 1917, yang menjanjikan tanah air bagi bangsa Yahudi di Palestina tanpa menjelaskan nasib penduduk Arab yang sudah ada di sana, konflik ini masih berputar di sekitar pertanyaan mendasar yang sama: bisakah dua bangsa berbagi satu tanah? Dan jika tidak, siapa yang harus pergi?
Jawaban yang kini diberikan oleh pemerintah Netanyahu tampaknya sudah jelas. Orang-orang yang mendiami wilayah Palestina, Lebanon selatan, sebagian Suriah, Yordania, dan bahkan sebagian Irak, harusnya enyah atau dienyahkan demi terwujudnya Israel Raya.
Namun, proyek “Israel Raya”, yang digagas di rumah merah, hanyalah mimpi manusia, meskipun mengambil dalih kitab suci. Itu bukan rencana Tuhan. Sebab, Tuhan tak pernah mentolerir kejahatan, pembunuhan, perendahan martabat sesama manusia, apalagi genosida. Itu proyek zionisme.
