Lima hari menjelang pemungutan suara, tepatnya Selasa, 7 April 2026, Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance tampil di atas panggung di MTK Sportpark, Budapest.
Di hadapan ribuan pendukung Viktor Orbán, petahana yang telah berkuasa selama 16 tahun, ia mengangkat telepon, lalu menyambungkan panggilan langsung dari Donald Trump.
“Saya penggemar besar Viktor. Saya bersamanya sepenuhnya. Amerika Serikat bersamanya sepenuhnya,” kata Trump dari ujung telepon. Vance kemudian menutup pidatonya dengan seruan, “Pergi ke tempat pemungutan suara dan berdiri bersama Viktor Orbán.”
Ternyata rakyat Hungaria punya harga diri. Ia tak menuruti seruan Trump. Pada Minggu malam, 12 April 2026, Orbán berdiri di depan kamera dengan wajah tertunduk.
“Hasilnya menyakitkan bagi kami, tetapi jelas,” kata perdana menteri berusia 62 tahun itu, mengakui kekalahan. Tak ada telepon dari Washington malam itu. Tak ada pernyataan dari Gedung Putih.
Péter Magyar membawa partai oposisi Tisza, yang baru berusia lima tahun, meraih kemenangan telak 138 dari 199 kursi parlemen dengan 53,6 persen suara. Partai Tisza menjadi supermayoritas duapertiga yang memberinya kuasa mengamendemen konstitusi. Sementara Orbán dan Fidesz-nya hanya meraih 55 kursi.
Dengan partisipasi pemilih mencapai 79 persen, rekor tertinggi dalam sejarah demokrasi Hungaria pasca-komunisme, rakyat Hungaria berbicara dengan lantang: 16 tahun sudah terlalu lama untuk diktator.
Orbán: Arsitek “demokrasi illiberal”
Viktor Orbán pertama kali menjabat perdana menteri pada 1998, saat ia masih dikenal sebagai politisi liberal muda anti-komunis. Péter Magyar, ironisnya, bahkan pernah menempelkan poster Orbán muda di dinding kamar tidurnya. Tapi Orbán yang berkuasa kembali pada 2010 adalah sosok yang berbeda sepenuhnya.
Dengan supermayoritas yang ia menangkan pada 2010, Orbán merombak konstitusi Hungaria, melemahkan independensi pengadilan, merestrukturisasi sistem pemilu agar menguntungkan Fidesz, dan menyetir media negara menjadi mesin propaganda. Freedom House, lembaga pemantau demokrasi berbasis AS, mengategorikan Hungaria sebagai negara yang hanya “partly free”. Orbán menamai sistemnya sendiri dengan bangga: illiberal democracy, demokrasi tanpa liberalisme, tanpa pengawasan yang sebenarnya, tanpa ruang oposisi yang sungguh-sungguh bebas.
Budapest pun menjelma menjadi markas besar gerakan kanan populis global. CPAC, konferensi konservatif paling bergengsi Amerika, menggelar pertemuan internasionalnya di sana selama empat tahun berturut-turut. Tucker Carlson menyiarkan program primetime Fox News dari Budapest dan mewawancarai Orbán. Kevin Roberts, presiden Heritage Foundation, lembaga yang merancang “Project 2025” untuk Trump, menyebut Hungaria bukan sekadar “model bagi kenegaraan modern, tetapi the model.” Orbán, dengan bangga telah menjadikan Budapest sebagai ibu kota Eropa dari gerakan MAGA.
Ekonomi yang membusuk
Di balik retorika “kedaulatan Kristen” dan tembok anti-imigran, kondisi riil Hungaria di bawah Orbán adalah cerita lain. Ekonomi Hungaria hanya tumbuh 0,4 persen pada 2025, jauh di bawah Polandia, tetangga regionalnya yang tumbuh 3,6 persen di tahun yang sama.
Inflasi melampaui kenaikan gaji, menggerus daya beli jutaan warga. Layanan publik, terutama kesehatan dan pendidikan, terus memburuk. Sementara itu, Orbán dan lingkaran terdekatnya justru tampak semakin makmur. Di sana, sebagian besar kontrak pemerintah dengan penawaran tunggal mengalir ke kelompok kecil yang sama.
Simbol paling gamblang dari “ekonomi Orbánisme” ini adalah sebuah bundaran senilai USD 1,5 juta yang dibangun menggunakan dana Uni Eropa di tengah padang, tidak menghubungkan ke mana pun, tidak berangkat dari mana pun. Orbán selama bertahun-tahun memanfaatkan subsidi UE sambil secara bersamaan memblokir kebijakan-kebijakan UE yang tidak menguntungkan kawan-kawannya di Moskow. Ketergantungan Hungaria pada energi fosil Rusia bahkan meningkat. Pada 2025, 93 persen impor minyak Hungaria berasal dari Rusia, naik dari 61 persen pada 2021 sebelum invasi ke Ukraina. Orbán memblokir paket pinjaman UE senilai 90 miliar euro untuk Ukraina. Di tengah perang yang berkecamuk di perbatasan timur, ia memilih berpihak pada Kremlin.
Orbán-Trump: Lebih dari sekadar pertemanan
Hubungan Orbán dan Trump bukan sekadar simpati ideologis, melainkan kawan seideologi dalam aliansi strategis yang dirawat bertahun-tahun.
Orbán adalah satu-satunya pemimpin Uni Eropa yang secara terbuka mendukung Trump dalam pemilu presiden AS. Ia hadir dalam peluncuran Board of Peace (BoP) di Davos pada Januari 2026 dan menghadiri pertemuan perdananya di Washington D.C. pada Februari. Pada bulan yang sama, AS dan Hungaria menandatangani perjanjian kerja sama nuklir sipil. Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS, mengunjungi Budapest pada Februari dan berkata kepada Orbán: “Trump sangat berkomitmen pada kesuksesan Anda.”
Namun intervensi paling telanjang terjadi dalam pekan terakhir kampanye. Selain kunjungan Vance ke Budapest, Trump Jr. memposting dukungan kepada Orbán di media sosial. Trump sendiri menjanjikan akan menggunakan “seluruh kekuatan ekonomi AS” untuk memperkuat Hungaria jika Orbán menang. Tidak ada preseden dalam sejarah modern di mana pemerintah AS terlibat sedalam ini dalam pemilihan umum negara lain yang tidak konflik atau krisis. Vance bahkan berani menyerang Uni Eropa secara langsung, “Birokrat di Brussel mencoba menghancurkan ekonomi Hungaria,” katanya.
Hasilnya, Orbán kalah telak. Dan di media sosial, fenomena yang disebut “JD Vance Effect” segera menjadi meme global. Isinya tentang daftar panjang kandidat dan penyebab yang runtuh setelah mendapat dukungan sang wakil presiden AS.
Gempa geopolitik: Ujung Trumpisme Eropa?
Kekalahan Orbán bukan sekadar pergantian perdana menteri sebuah negara kecil berpenduduk 10 juta jiwa. Ia adalah gempa yang getarannya terasa hingga Washington, Moskow, dan seluruh Eropa.
Di dalam Uni Eropa, kekalahan Orbán membuka jalan bagi pencairan dana UE senilai miliaran euro yang selama ini dibekukan karena pelanggaran standar demokrasi. Lebih penting, blokade Orbán atas bantuan Ukraina, yang menyandera persetujuan pinjaman 90 miliar euro, kemungkinan besar akan segera berakhir.
Pawel Zerka, analis senior dari European Council on Foreign Relations, menyebutnya sebagai “titik balik nyata dalam perang budaya Trump di Eropa”, sebuah strategi dua tahun untuk membangun pengaruh di benua itu melalui dukungan kepada sekutu ideologis, melemahkan kepercayaan pada UE, dan mengesankan bahwa populisme kanan adalah arus utama yang tak terbendung.
Orbán, seperti ditulis Newsweek, adalah “Trump sebelum Trump”: pemimpin yang membuktikan bahwa demokrasi liberal bisa dikikis perlahan dari dalam, menggunakan kotak suara sebagai alat awal sebelum akhirnya membengkokkan aturan main. Model itu kini tumbang.
“Kami mengambil kembali negara kami,” kata Magyar kepada lautan pendukung di tepi Sungai Donau. Satu kalimat dari Magyar pada malam kemenangan itu terasa seperti pesan yang dikirim melampaui batas Hungaria: “Pay attention, Donald Trump. Wannabe dictators wear out their welcome.”
Tapi satu hal sudah terjawab di Budapest bahwa populisme kanan yang dikira tak terkalahkan, ternyata bisa dikalahkan. Dengan cara paling sederhana: suara rakyat. Boleh jadi, ini merupakan penanda bahwa bensin politik populisme kanan sudah habis, dan saatnya mereka bertumbangan.
