“Semua negara akan mendapatkan keuntungan dari peningkatan perdagangan dan perniagaan yang dipacu oleh pertumbuhan GVC.”
Kutipan dari Laporan Pembangunan Dunia 2020 ini sering kali menjadi mantra bagi para pembuat kebijakan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Namun, benarkah partisipasi dalam rantai pasok global atau global value chains (GVC) adalah tiket otomatis menuju kemakmuran?
Bagi masyarakat umum, istilah “upgrade” mungkin identik dengan mengganti ponsel atau perangkat lunak ke model terbaru. Namun dalam ekonomi internasional, upgrading (peningkatan status) dalam GVC adalah strategi pembangunan yang krusial. GVC adalah “arteri” kapitalisme global, tempat sekitar 70 persen perdagangan internasional terjadi. Di dalamnya, perusahaan pemasok di berbagai negara menyediakan produk dan layanan bagi perusahaan utama (biasanya perusahaan transnasional/TNC). Pikirkan laptop atau ponsel pintar Anda: barang-barang tersebut adalah produk murni dari GVC.
Ambisi di tengah persaingan
Bagi Indonesia, masuk lebih dalam ke GVC adalah target utama. Pemerintah terus berupaya agar perusahaan-perusahaan lokal melakukan inovasi untuk meningkatkan produksi, menciptakan produk baru, dan memasuki pasar ekspor yang lebih menguntungkan. Harapannya, Indonesia tidak lagi hanya menjadi penyedia bahan mentah, tetapi menjadi pemain manufaktur yang diperhitungkan.
Namun, di balik narasi kesuksesan tersebut, terdapat realitas yang lebih kompleks. Buku Capitalist Value Chains: Labour Exploitation, Nature Destruction, Geopolitics karya Christin Bernhold mendetailkan dampak negatif GVC yang sering diabaikan.
Pertama, pertumbuhan GVC didasarkan pada pembentukan kelas pekerja terbesar yang pernah ada di dunia, namun sering kali berada dalam kondisi eksploitatif. Di Indonesia, kita melihat fenomena ini dalam sektor manufaktur tekstil atau elektronik. Pekerja di GVC secara efektif dieksploitasi oleh dua pihak: majikan langsung mereka dan perusahaan utama (lead firms) yang mengambil sebagian besar nilai tambah.
Sesuai teori Marx, nilai surplus tercipta ketika pekerja menerima upah yang lebih rendah dari nilai barang yang mereka hasilkan. Di Indonesia, perdebatan mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sering kali dianggap belum mencapai taraf “upah layak” adalah cerminan dari tekanan GVC ini. Lead firms mengendalikan apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, hingga harga yang diterima pemasok, yang pada akhirnya menekan kesejahteraan buruh di tingkat bawah.
Kedua, upgrading bukanlah strategi yang bisa digeneralisasi. Jika satu negara berhasil, negara lain mungkin akan merugi. Kasus kopi di Vietnam pada era 1990-an adalah contoh nyata. Ekspor kopi Vietnam yang masif menekan harga global, yang mengakibatkan penurunan pendapatan petani di Amerika Tengah dan Afrika.
Bagi Indonesia, tantangan serupa muncul dari dominasi Tiongkok. Industrialisasi Tiongkok yang luar biasa telah menyebabkan “de-industrialisasi dini” di beberapa negara Amerika Latin. Indonesia sendiri menghadapi tantangan serupa di mana sektor manufaktur kita terkadang kalah bersaing dengan produk Tiongkok, yang memaksa ekonomi kita kembali bergantung pada ekspor komoditas primer seperti batu bara dan sawit (re-primarisasi). Ketergantungan ini berisiko membuat ekonomi kita rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.
Ketiga, dispersi geografis produksi melalui GVC membutuhkan infrastruktur masif—pelabuhan, bandara, dan pusat data—yang mempercepat kerusakan lingkungan. Jejak material global meningkat 113 persen antara tahun 1990 dan 2017. Di Indonesia, ambisi menjadi pusat rantai pasok baterai kendaraan listrik global (EV) membawa dilema lingkungan yang nyata terkait penambangan nikel di Sulawesi dan Maluku Utara.
Keempat, GVC tidak lepas dari geopolitik. Teknologi yang memungkinkan GVC saat ini—seperti semikonduktor dan internet—awalnya didanai oleh negara (AS) sebelum digunakan perusahaan untuk memindahkan produksi ke negara dengan tenaga kerja murah. Saat ini, persaingan teknologi antara AS dan Tiongkok (seperti pembatasan ekspor chip) secara langsung mempengaruhi posisi Indonesia. Indonesia dipaksa menavigasi di antara dua raksasa ini untuk mendapatkan investasi tanpa mengorbankan kedaulatan ekonomi.
Menatap masa depan: Melampaui GVC
Meskipun upgrading terjadi di banyak tempat, hal itu bukan strategi pembangunan universal yang tanpa cacat. GVC adalah mekanisme di mana kelas kapitalis memperluas kapasitas mereka untuk mengeksploitasi tenaga kerja dan alam melampaui batas negara.
Bagi Indonesia, tantangannya adalah tidak sekadar “mengekor” pada rantai pasok yang ada. Kita perlu memikirkan struktur di luar GVC kapitalis yang murni mengejar profit. Mendukung demokrasi ekonomi, hilirisasi yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan, dan produksi yang berorientasi pada kebutuhan manusia, bukan sekadar akumulasi surplus bagi perusahaan TNC, adalah cara untuk menantang ideologi GVC yang sering kali miopik dan destruktif.
Alih-alih hanya bersorak atas ekspansi GVC, Indonesia harus memastikan bahwa partisipasi dalam perdagangan global benar-benar memberikan nilai tambah bagi rakyatnya, bukan hanya menjadi tempat pemerasan nilai bagi pemilik modal di Silicon Valley atau Beijing.
