Kementerian Pertahanan meminang tokoh muda Papua untuk merancang strategi komunikasi damai. Wajahnya segar, bahasanya modern. Yang dipertanyakan publik hanya satu: apakah ini untuk perdamaian atau sekadar manajemen persepsi?
Jakarta, awal Oktober 2026. Di ruang rapat Kementerian Pertahanan, instansi yang biasanya sibuk membahas alutsista dan kedaulatan wilayah, pejabatnya mendadak ramai membicarakan hal yang jauh berbeda: konten media sosial. Pada 7 Oktober, kementerian itu menggelar Rapat Koordinasi Nasional bertema “Optimalisasi Peran Media sebagai Strategi Perdamaian di Papua”. Dewan Pers diundang. Lembaga penyiaran ikut hadir. Naskah perang tidak dibagikan; yang beredar adalah jargon perdamaian dan kata-kata tentang kesejahteraan.
Wajah yang dipilih pun sengaja berbeda. Gracia Josaphat Jobel “Billy” Mambrasar, anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, ditampilkan sebagai narasumber utama. Ekonom lulusan ITB ini adalah anak Papua pertama yang melanjutkan studi ke Universitas Harvard, mantan Staf Khusus Presiden Joko Widodo, dan kini menjadi bagian dari arsitektur kebijakan era Presiden Prabowo yang melantiknya ke komite tersebut pada Oktober 2025. Perjalanan panjangnya juga dikenal publik, yakni penerima beasiswa LPDP, Duta SDGs Indonesia 2019-2021, sebelum akhirnya duduk di posisi strategis hari ini. Pemilihannya pun mudah dibaca: pemerintah butuh figur muda dari daerah yang bisa meyakinkan bahwa strategi ini lahir dari Papua, bukan sekadar dijatuhkan dari meja Jakarta.
Paket yang diperkenalkan terdiri atas tiga instrumen. Ada pendekatan Listen-Fix-Explain: dengarkan keluhan warga, perbaiki, lalu jelaskan apa yang sudah dilakukan. Ada Papua Digital Listening and Response Center, semacam pusat pemantauan percakapan warganet soal Papua agar pemerintah bisa merespons cepat. Ada pula Papua Creative Peace Network, jaringan kreator konten dan tokoh masyarakat yang diarahkan menyebarkan narasi damai. “Kepercayaan publik dibangun bukan hanya melalui apa yang kita sampaikan, tetapi melalui apa yang kita kerjakan,” kata Billy dalam paparannya, sebagaimana dikutip Republika.
Di atas kertas, semuanya bagus. Masalahnya, orang Papua sudah terlalu sering melihat hal-hal yang bagus di atas kertas.
Coba pertimbangkan satu analogi sederhana. Hampir semua instansi kini punya kanal pengaduan, mirip aplikasi Lapor! Kanal semacam ini sebenarnya punya dua wajah. Bila keluhan warga ditindaklanjuti, diperbaiki, lalu hasilnya diumumkan, kanal itu berarti pelayanan. Tetapi bila keluhan hanya dipakai untuk mencatat siapa saja yang berani mengkritik, “loket pengaduan” diam-diam berubah menjadi “loket pelaporan”. Papua Digital Listening and Response Center berdiri persis di simpul cabang ini, dan sejauh ini belum ada jaminan kelembagaan, seperti dasbor publik, audit terbuka, dan keterlibatan masyarakat sipil, yang memastikan pusat itu berjalan sebagai pelayanan, bukan pemantauan.
Analogi kedua bahkan lebih sederhana: dokter yang rajin memeriksa denyut nadi pasien setiap hari, mencatat seluruh keluhannya, tetapi tidak pernah menulis resep. Rekam medisnya makin tebal, penyakitnya tidak berpindah. Menangkap keluhan, sesederhana itu bedanya, tidak sama dengan menjawab keluhan. Bayangkan saja bila setiap keluhan yang masuk otomatis tercatat di dasbor publik: siapa mengeluh apa, solusi apa yang diberikan, dan berapa lama warga menunggu. Selama dasbor semacam itu tidak ada, kecurigaan publik terhadap pusat pendengaran digital tidak bisa disebut irasional.
Rekam jejak ruang informasi Papua juga tidak menolong. Situs berita diblokir pada 2014. Akses internet di Papua dan Papua Barat diputus pada 2019, tindakan yang oleh Reporters Without Borders disebut pelanggaran atas kebebasan menginformasikan. Dalam Indeks Kebebasan Pers yang memeringkat 180 negara, Indonesia tersangkut di posisi 124, dan wilayah paling sulit diliput di negeri ini tidak lain adalah Papua. Kampanye yang melabeli aktivis dan jurnalis Papua sebagai “agen asing” bahkan masih berjalan di era pemerintahan ini, sebagaimana didokumentasikan Amnesty International pada Mei 2026. Global Voices juga mencatat permintaan penghapusan konten kritis di platform digital, termasuk laporan soal pertambangan nikel di Raja Ampat. Strategi komunikasi baru, dengan demikian, dibangun di atas tanah yang belum pernah dibereskan.
Padahal medan nyatanya sedang tidak sejuk. Human Rights Monitor mencatat 124.931 warga sipil di Tanah Papua terusir dari rumahnya hingga akhir Juni 2026, lebih dari dua kali lipat dibandingkan akhir 2022, dan bertambah sekitar 2.000 jiwa hanya dalam sebulan terakhir. Bentrokan bersenjata di Yahukimo, Puncak Jaya, dan Pegunungan Bintang belum mereda. Dalam suasana begini, mengoptimalkan media sosial terasa seperti merapikan etalase toko ketika gudangnya sedang terbakar.
Agar adil, tidak semua instrumen ini layak dijuluki propaganda sejak hari pertama. Listen-Fix-Explain, kalau benar-benar dijalankan, pada dasarnya mengakui bahwa ada yang gagal dan harus dibenahi; itu sikap yang lebih jujur ketimbang menyangkal semuanya. Jaringan kreator lokal pun bisa membuka ruang ekspresi bagi pemuda Papua yang selama ini lebih sering direkayasa citranya daripada dilibatkan. Ujian pemisahnya ada empat: apakah data yang dipakai terbuka untuk diperiksa; apakah pihak yang berbeda pendapat bebas menjawab; apakah klaim pemerintah bisa dipertanggungjawabkan; dan apakah kebijakan mau dikoreksi ketika kritik yang masuk valid. Empat ujian inilah yang menentukan apakah langkah Kementerian Pertahanan dan Billy Mambrasar mencatatkan perdamaian atau hanya mengelola citra konflik.
Selama jawabannya masih menunggu, satu pertanyaan tetap menggantung di udara: kesejahteraan ini untuk siapa dan kapan? Media sosial bisa mempercepat jawabannya tiba di meja pembuat kebijakan. Bisa juga sekadar mempercepat narasi mengalahkan kenyataan.
