Protes besar yang kembali meledak di Prancis pada Oktober 2026 bukanlah letupan spontan tanpa akar. Gelombang amuk massa di jalanan Paris dan berbagai kota besar lainnya adalah gejala klinis dari akumulasi kontradiksi ekonomi-politik yang telah membatu selama bertahun-tahun.
Negeri yang menjadi tempat lahirnya konsep demokrasi modern ini tengah mempertontonkan kegagalan sebuah model pembangunan: ketidakmampuan menyeimbangkan disiplin anggaran dengan keadilan sosial, di bawah bayang-bayang sistem politik yang kian tuli terhadap suara rakyatnya sendiri.
Melihat akar persoalannya, Prancis sesungguhnya telah lama hidup di atas kemampuan finansialnya. Catatan sejarah menunjukkan bahwa anggaran negara Prancis tidak pernah lagi mengalami surplus sejak 1974. Pada 2026 ini, Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) mencatat defisit fiskal Prancis membengkak hingga 5,4 persen dari PDB—salah satu yang paling parah di kawasan Zona Euro. Pada saat yang sama, total utang publik (Maastricht debt) melambung ke angka 119 persen dr PDB atau mencapai €3,60 triliun.
Beban utang raksasa ini menjadi bom waktu yang sangat menakutkan. Ministère de l’Économie et des Finances (Kementerian Keuangan Prancis) memproyeksikan tagihan pembyaran bunga utang (debt service bill) akan melonjak tajam dari €79,2 miliar pada 2026 ini menjadi €91,2 miliar pada 2027—mendekati batas psikologis €100 miliar per tahun. Di sisi lain, belanja publik Prancis tergolong amat besar, yakni mencapai 57,2 persen dari PDB. Angka ini jauh melampaui rata-rata negara anggota Zona Euro yang berada di level 49,8 persen, sebagaimana dilaporkan oleh Eurostat.
Jaring pengaman sosial yang luas memang menjadi kebanggaan nasional Prancis. Namun, ketika mesin pertumbuhan ekonomi mogok, model perlindungan sosial tersebut berubah menjadi beban yang menyesakkan. Banque de France baru-baru ini memangkas proyeksi pertumbuhan PDB 2026 dari estimasi awal 1 persen menjadi hanya 0,4 hingga 0,5 persen.
Kombinasi antara pertumbuhan yang stagnan, utang yang menumpuk, dan belanja publik yang terlampau besar menciptakan jebakan fiskal. Pemerintah tidak lagi memiliki ruang untuk merespons krisis sosial, tetapi juga tidak dapat memangkas belanja tanpa memantik kemarahan publik.
Masalahnya, resep konsolidasi fiskal atau penghematan (austerity) yang dipilih pemerintah tidak pernah netral secara politik. Sejak era kepemimpinan Presiden Emmanuel Macron, kebijakan publik secara konsisten diarahkan pada liberalisasi pasar, fleksibilisasi tenaga kerja, dan pemotongan jaminan sosial. Ketika krisis anggaran memuncak, logika pengetatan anggaran yang diambil bukanlah memajaki kelompok teratas secara signifikan, melainkan membekukan upah pegawai negeri, memangkas belanja sosial, serta memaksakan kenaikan usia pensiun.
Ketidakadilan dalam pembagian beban inilah yang menjadi pemantik utama amarah warga. Ketika sekolah umum, rumah sakit, dan moda transportasi publik mengalami kemunduran kualitas akibat penghematan anggaran, belanja militer dan pertahanan justru mendapatkan keistimewaan serta perlindungan ketat dari pemotongan.
Ketimpangan struktural ini makin mencolok jika melihat data distribusi kekayaan dari INSEE dan Banque de France, di mana 10 persen rumah tangga teratas menguasai sekitar 48 hingga 54 persen total kekayaan nasional, sementara 50 persen lapisan terbawah hanya mengapit kurang dari 7 persen.
Kelompok paling tidak berdaya dalam pusaran ini adalah generasi muda. Berdasarkan laporan ketenagakerjaan INSEE, tingkat pengangguran pemuda usia 15–24 tahun di Prancis bertahan di angka yang sangat tinggi, yakni 21,1 hingga 21,5 persen. Mereka yang masuk ke pasar kerja dihadapkan pada jaminan sosial yang serba minim dan kontrak kerja yang rapuh.
Tak heran jika slogan “De l’argent pour l’école, pas pour la guerre” (Uang untuk sekolah, bukan untuk perang) bergema nyaring di jalanan. Rakyat melihat negara lebih terampil menyelamatkan ambisi geopolitik dan pemilik modal ketimbang menjamin masa depan generasi penerusnya.
Krisis ekonomi ini kian parah karena tersumbatnya saluran politik formal. Sistem semi-presidensial Republik Kelima dirancang untuk memberi kekuasaan mahabesar kepada eksekutif sembari melumpuhkan parlemen. Pemerintah kehilangan mayoritas absolut di Assemblée Nationale, senjata konstitusional yang paling kontroversial pun ditarik: Pasal 49.3 (Article 49.3). Pasal ini memberi kewenangan kepada pemerintah untuk meloloskan rancangan undang-undang anggaran atau reformasi tanpa harus melalui pemungutan suara di parlemen. Secara hukum, tindakan ini sah, tetapi secara politik menghancurkan legitimasi pembuat kebijakan.
Ketika reformasi yang ditentang luas dipaksakan lewat jalur pintas tersebut, publik menolak tidak hanya substansi kebijakannya, tetapi juga legalitas dari kekuasaan yang mengabaikan suara wakil rakyat. Keretakan ini mempercepat runtuhnya partai-partai politik tradisional dan mendorong polarisasi ke arah kekuatan anti-sistem, baik di sayap kiri (La France Insoumise) maupun kanan ekstrem (Rassemblement National). Saat lembaga perwakilan kehilangan fungsinya sebagai penyalur aspirasi, jalanan pun menjadi satu-satunya panggung tersisa bagi warga untuk bersuara.
Protes Oktober 2026 bukanlah sekadar amukan emosional warga yang enggan berhemat. Protes ini adalah respons rasional terhadap sebuah kontrak sosial yang telah rusak. Rakyat Prancis diminta menanggung beban penyesuaian anggaran yang berat, namun mereka tidak melihat adanya keadilan dalam pendistribusian beban tersebut maupun kepastian akan masa depan yang lebih baik.
Pemerintah Prancis tidak bisa terus-menerus mengandalkan represi aparat atau jalan pintas konstitusional untuk memadamkan gejolak ini. Selama krisis fiskal, ketimpangan distribusi, dan krisis representasi politik tidak diselesaikan secara simultan, Prancis akan terus terperangkap dalam siklus permacrisis—sebuah kondisi berbahaya ketika jalanan mengambil alih peran parlemen sebagai bahasa utama politik nasional.
