Aksi protes rakyat Pati menjelma menjadi gelombang resonansi perlawanan yang menjalar di sejumlah kota. Demonstrasi besar-besaran menuntut pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, itu memantulkan resesi kepercayaan kepada pemimpin yang dianggap arogan.
Kini masyarakat di Banyuwangi, Cirebon, Bone, Jombang, serta sejumlah daerah lain turut melakukan perlawanan atas lonjakan kenaikan PBB yang juga terjadi di daerahnya.
Dari kasus ini, narasi fiskal dan hubungan pusat-daerah pun ikut mencuat ke permukaan. Ketika transfer daerah tertekan akibat efisiensi yang dicanangkan pemerintah pusat, sebagian pemerintah daerah terpaksa harus menambal ruang fiskalnya sendiri. Bukannya mencari terobosan baru untuk mendanai pembangunan, banyak pemimpin daerah lebih memilih menaikkan tarif PBB karena dinilai memiliki basis yang jelas serta aparat penagih sudah ada. Namun, tanpa transisi dan literasi yang memadai, di tengah kondisi ekonomi yang sedang susah, kebijakan menaikkan pajak secara ugal-ugalan bisa dibaca sebagai praktik menekan rakyat. Geger di Pati setidaknya mampu memperlihatkan betapa cepatnya kebijakan fiskal itu berubah menjadi krisis legitimasi.
Bagi peneliti kebijakan, ini juga menjadi momentum yang layak dipelajari: bagaimana tekanan massa diterjemahkan menjadi prosedur pengawasan, dan apakah hasilnya menyentuh hal substantif (formula NJOP, simulasi tarif, peta dampak terhadap kelompok rentan). Buah dari gerakan ini tak berhenti pada hukuman politik simbolik.
Di panggung kebijakan, peristiwa di Pati setidaknya membuka dua bab. Pertama, tentang komunikasi publik fiskal daerah; kedua, soal kanal akuntabilitas. Di Pati, akibat tekanan aksi massa, DPRD setempat lantas menggulirkan hak angket terkait pemakzulan bupati—sinyal bahwa energi aksi di jalanan dialirkan ke institusi formal untuk memeriksa alasan dan proses kebijakan.
Belajar dari gerakan rakyat Pati
Di banyak kota, demonstrasi menolak kebijakan publik yang merugikan rakyat biasanya berhenti di ruang-ruang dengar pendapat. Pati memilih jalan lain. Sepekan sebelum aksi akbar Rabu, 13 Agustus 2025, trotoar di depan kantor bupati, alun-alun, hingga sisi timur gedung DPRD berubah menjadi benteng tumpukan kardus air mineral yang menjalar luas. Semula hanya puluhan kardus, bertambah menjadi ratusan, ribuan, hingga disebut menembus 15 ribu kardus. Sumbangan datang dari warga Pati dan para perantauan, juga warga tetangga kabupaten. Spanduk berderet-deret, panitia aksi muncul secara spontan, dengan media sosial yang mengalirkan koordinat donasi. Di titik ini, gerakan di Pati bukan lagi sekadar protes pajak; ia menjelma gerakan sosial dengan infrastruktur logistik berbasis gotong royong.
Dari ladang pisang di Gunungsari, para petani ikut bergerak patungan. Mereka membawa ratusan tandan pisang ke kawasan alun-alun, tempat posko perlawanan didirikan. Simbolnya sederhana, buah sehari-hari yang akrab di meja makan warga, tetapi membawa makna politis: dari rakyat untuk rakyat. Tanda bahwa dukungan bukan dari sponsor, melainkan hasil swadaya masyarakat. Di berbagai video pendek, tandan pisang, aneka hasil bumi, makanan dan minuman terlihat diusung bersama-sama untuk menutup celah logistik. Di Pati, datangnya logistik tampak mendahului kehadiran gelombang massa demonstran.
Pemicu geger di Pati kita tahu: kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen yang diteken Bupati Sudewo. Pembatalan beleid itu terbit beberapa hari menjelang aksi, disertai permintaan maaf. Namun kereta sudah terlanjur melaju. Kekecewaan warga kadung menumpuk, sehingga tuntutan jadi melebar. Alih-alih membatalkan aksi, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mengganti agenda: dari menolak kenaikan PBB 250 persen menjadi pelengseran bupati dan audit kebijakan lain yang dianggap membebani warga. Ini sekaligus menjawab pertanyaan klasik dalam politik: mengapa pencabutan kebijakan tak serta-merta memadamkan protes? Hal ini bisa dimaknai, karena bagi sebagian warga Pati, demonstrasi bukan lagi tentang kenaikan tarif pajak, melainkan soal harga atas sebuah kepercayaan.
Di lapangan, kultur populer juga menyelinap menjadi bahasa perlawanan. Dua koordinator aksi dijuluki “Luffy” dan “Zoro” (merujuk karakter anime One Piece) dan warganet memviralkannya. Meme yang sengaja dimunculkan itu bukan asal-asalan. Ia memudahkan identifikasi pemimpin lapangan, memperkuat narasi melawan kekuasaan yang dianggap sewenang-wenang, dan membuat pesan aksi mudah diteruskan lintas kelompok umur. Dalam studi gerakan digital, simbol populer sering berfungsi sebagai “gateway”: pintu masuk rendah hambatan menuju partisipasi. Pati juga memberi contoh, secara visual bendera Merah Putih bisa dikibarkan beriringan dengan bendera bajak laut One Piece.
Di seputar alun-alun, 2.684 personel Polisi gabungan disiagakan dari berbagai Polres. Di sejumlah media, jumlah massa yang hadir dalam aksi disebut menyentuh 100 ribu. Bahaya besar sebuah aksi sebesar ini adalah disinformasi: kabar adanya jurnalis dan polisi meninggal, tuduhan “penunggangan,” hingga angka kerusakan di lapangan. Di sini, klarifikasi secara cepat berperan. Panitia aksi, Polresta hingga pihak Istana menegaskan tak ada korban jiwa, seraya mengakui ada puluhan korban luka-luka. Respons tangkas semacam ini menutup ruang rumor yang bisa menyulut eskalasi.
Kekuatan paling unik dari Pati adalah kekuatan gotong royong masyarakatnya. Lihat saja gunungan air mineral seperti tembok yang melindungi daya tahan massa. Ini menandai kematangan taktis bahwa logistik dipandang bukan sekadar pelengkap, melainkan sebagai inti strategi mobilisasi. Ketika bala bantuan datang dari desa-desa, maka biaya bisa ditekan. Peserta aksi tak perlu memikirkan konsumsi, panitia juga tak pusing mencari donatur. Secara sosiologis, Pati mengajarkan gerakan yang bisa meminjam jaringan sosial setempat (tetangga, kumpulan ibu-ibu, kelompok tani dan lain sebagainya) akan lebih resilien ketimbang gerakan yang bertumpu pada donatur tunggal.
Apakah gerakan ini bisa menjalar? Jawabannya sudah terlihat. Ketika satu daerah memperlihatkan bahwa akumulasi kebijakan tak populer dapat direspons dengan aksi yang rapi—dan aman secara logistik—ia memberi “template” ke tempat lain. Bagaimana kepanitiaan aksi, posko donasi, kanal informasi, medis, hingga tim dokumentasi bisa dipersiapkan. Di era digital, semua langkah terekam dan bisa dipelajari. Tinggal satu perkara: apakah pemerintah daerah mau belajar cepat memperbaiki desain kebijakan, memperkuat dialog prapelaksanaan, dan, yang paling penting, melakukan uji dampak distributif sebelum mengetok palu pelaksanaan. Di Pati, pelajaran mahalnya sudah dibayar bersama.
Bagi sebagian orang, pisang dan air mineral mungkin terlihat sepele. Namun di kota berjuluk Bumi Mina Tani itu, keduanya mampu berubah menjadi bahasa politik. Ia menyatukan warga lintas latar; mengubah trotoar menjadi tanda seru perlawanan; serta mengingatkan bahwa keadilan tidak hanya soal angka, melainkan juga ritme perubahan yang bisa berjalan cepat.
Dan, kalau kita jujur, kadang yang membuat sebuah pemerintahan bertahan bukan seberapa cepat ia menarik kebijakan, melainkan seberapa sungguh-sungguh ia mendengar sebelum mengeluarkan kebijakan.
