Bayangkan, sebuah negara berhasil menarik 770 juta warganya keluar dari jurang kemiskinan hanya dalam waktu 40 tahun. Jika menggunakan standar Bank Dunia, yakni 1.90 USD PPP, maka angka kemiskinan berkurang dari 88,1 persen pada 1981 menjadi 0,33 percent pada 2018.
Angka ini bukan fiksi ilmiah, melainkan pencapaian nyata Tiongkok. Di awal reformasi pada 1978, hampir semua penduduk pedesaan, sekitar 97,5 persen, hidup di bawah kemiskinan. Hari ini, angka itu resmi dinyatakan nol. Menurut standar Bank Dunia, Tiongkok menyumbang tiga perempat dari total penurunan kemiskinan ekstrem global dalam periode yang sama.
Ini adalah sebuah transformasi berskala epik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah peradaban manusia. Kecepatan, skala, dan kesinambungannya nyaris terasa seperti sebuah keajaiban. Namun, di balik keajaiban itu, ada sebuah resep yang diracik dengan cermat, dieksekusi dengan disiplin dan presisi, dan selalu diupdate terus-menerus selama empat dekade. Ini bukan sihir, melainkan buah dari strategi, kerja keras, dan kemauan politik yang membaja.
Lalu, apa sebenarnya resep rahasia di balik kesuksesan Tiongkok ini? Jawabannya terletak pada kombinasi maut antara fondasi ekonomi yang kokoh dan strategi intervensi yang presisi.
Fondasi yang kokoh
Tidak ada pengentasan kemiskinan tanpa pertumbuhan ekonomi. Inilah pilar pertama dan paling fundamental. Selama 40 tahun, PDB per kapita Tiongkok tumbuh rata-rata 8 persen per tahun, sebuah rekor yang tak bisa disamai banyak negara. Namun, kuncinya bukan hanya pada besaran pertumbuhan, melainkan pada sifat pertumbuhan itu sendiri yang inklusif dan transformatif.
Semuanya dimulai dari desa. Pada akhir 1970-an, Beijing melakukan reformasi agraria yang radikal dengan memperkenalkan household responsibility system (sistem tanggung jawab rumah tangga). Sistem pertanian kolektif yang tidak efisien diganti dengan memberikan hak kepada petani untuk mengelola lahannya sendiri dan menjual hasilnya di pasar. Insentif sederhana ini melepaskan ledakan produktivitas. Pendapatan petani meroket, pasokan pangan nasional terpenuhi, produktivitas meningkat, dan desa menjadi mesin pertama pengentasan kemiskinan. Tidak ada tanah yang menganggur, apalagi dikuasai segelintir orang, sehingga semua produktif.
Gelombang berikutnya adalah industrialisasi dan urbanisasi. Di desa-desa dan kota-kota kecil, muncullah Township and Village Enterprises (TVE), semacam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia, yang menyerap jutaan tenaga kerja dari sektor pertanian. Pada saat yang sama, jutaan orang bermigrasi ke kota-kota besar untuk bekerja di pabrik dan konstruksi. Uang yang mereka kirim pulang (remitansi) menjadi sumber kehidupan baru bagi keluarga di kampung, sehingga meningkatkan daya beli dan memutar roda ekonomi lokal.
Transformasi ini tidak akan mungkin terjadi tanpa urat nadi yang menyambungkannya: infrastruktur. Tiongkok berinvestasi secara massif untuk membangun jalan raya, rel kereta cepat, jaringan listrik, dan yang tak kalah penting, konektivitas internet hingga ke pelosok desa. Infrastruktur ini meruntuhkan tembok isolasi geografis, menghubungkan petani dan pengusaha kecil ke pasar yang lebih luas, dan memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di pesisir timur.
Dari sapu jagat ke pisau bedah
Jika pertumbuhan ekonomi adalah mesinnya, maka kebijakan yang ditargetkan adalah sistem navigasinya. Tiongkok tidak menggunakan satu strategi tunggal selama 40 tahun. Pendekatannya berevolusi, menjadi semakin tajam dan presisi seiring berjalannya waktu.
Pada awalnya (1978-1985), fokusnya adalah bantuan darurat, semacam bantuan sosial (bansos) atau jaring pengaman sosial, untuk memastikan semua orang punya cukup makan dan pakaian. Kemudian, dari 1986 hingga 2000, pendekatannya berubah: pengetasan kemiskinan berbasis wilayah. Pemerintah menetapkan kabupaten-kabupaten termiskin dan menyalurkan bantuan untuk membangun infrastruktur dan ekonomi lokal. Pendekatan ini ibarat menggunakan sapu jagat untuk membersihkan area yang luas.
Namun, pada 2013, Presiden Xi Jinping menyadari bahwa sapu jagat tidak lagi cukup. Masih ada kantong-kantong kemiskinan yang sulit dijangkau, masih ada keluarga-keluarga yang tertinggal meski wilayahnya sudah lebih maju. Maka, diluncurkanlah strategi pamungkas: Targeted Poverty Alleviation (TPA), atau Pengentasan Kemiskinan yang Ditargetkan.
Inilah momen ketika pendekatan Tiongkok berubah dari sapu jagat menjadi pisau bedah. Pemerintah membangun sebuah sistem data kemiskinan nasional yang luar biasa detail. Lebih dari 800 ribu petugas dikerahkan dari pintu ke pintu untuk mengidentifikasi siapa yang miskin, di mana mereka tinggal, dan mengapa mereka miskin. Setiap rumah tangga dievaluasi berdasarkan pendapatan, kesehatan, kondisi rumah, hingga pendidikan anak.
Dengan data presisi ini, bantuan bisa disalurkan sesuai kebutuhan spesifik setiap keluarga melalui lima jurus utama:
Pertama, pemberdayaan dari segi produksi. Bentuknya adalah pemberian modal usaha dan pelatihan bagi petani atau warga miskin agar bisa mengembangkan produk unggulan.
Kedua, kebijakan relokasi, yaitu memindahkan keluarga dari daerah terpencil atau rawan bencana ke pemukiman baru yang layak huni dan manusiawi. Letaknya dekat dengan fasilitas publik, dan terjangkau oleh kebijakan pemerintah.
Ketiga, memberikan kompensasi ekologi dengan memberi pekerjaan sebagai penjaga hutan atau pelindung lingkungan. Dengan begitu, ada manfaat ganda: warga miskin mendapat penghasilan dan turut serta dalam melestarikan lingkungan.
Keempat, memberikan akses pendidikan dan kesehatan yang bisa dijangkau oleh seluruh warga. Seperti negara komunis dan sosialis pada umumnya, pendidikan dan kesehatan bukan barang yang mewah, apalagi dibisniskan, tetapi justru diguyur subsidi besar-besaran oleh negara sehingga bisa gratis atau terjangkau oleh seluruh rakyat.
Kelima, pemberian jaring pengaman sosial dalam bentuk: bantuan tunai langsung (program Dibao) bagi lansia, penyandang disabilitas, atau mereka yang tidak mampu bekerja. Jadi, bansos di Tiongkok hanya untuk mereka yang memang mengalami kendala fisik untuk produktif.
Untuk mendanai operasi raksasa ini, Tiongkok menggelontorkan dana setara ribuan triliun rupiah, melibatkan BUMN, perusahaan swasta, hingga skema “provinsi asuh” di mana daerah kaya membantu daerah miskin. Semua ini dikoordinasikan oleh sebuah struktur komando terpusat yang kuat, namun tetap memberi ruang bagi eksperimen di tingkat lokal. Kinerja pejabat daerah pun diukur dari keberhasilan mereka mengurangi kemiskinan, menciptakan sistem insentif dan akuntabilitas yang ketat.
Hasilnya, antara 2013 dan 2020, sebanyak 98,99 juta penduduk miskin terakhir berhasil dientaskan. Dan pada akhir 2020, Tiongkok secara resmi mendeklarasikan kemenangan mutlak atas kemiskinan ekstrem.
Dari miskin ekstrem ke sejahtera bersama
Namun, cerita tidak berhenti di situ. Tiongkok sadar bahwa mengeluarkan orang dari kemiskinan ekstrem adalah satu hal, tetapi memastikan mereka tidak jatuh miskin lagi dan bisa ikut menikmati kue kemakmuran adalah tantangan berikutnya. Kini, fokus kebijakan bergeser ke tujuan yang lebih ambisius: Common Prosperity atau Kemakmuran Bersama. Inilah fondasi utama untuk mewujudkan sosialisme ala Tiongkok.
Ini adalah pengakuan bahwa meski kemiskinan ekstrem telah tiada, tetapi tantangan baru menghadang. Sekitar 13 persen populasi (hampir 200 juta orang) masih tergolong rentan, hidup dengan pendapatan di bawah USD 5,50 (PPP) per hari. Ketimpangan pendapatan dan kekayaan juga masih tinggi, dengan Rasio Gini yang bertengger di angka 0,47. Ditambah lagi dengan tantangan demografi seperti populasi yang menua dan menyusutnya angkatan kerja.
Visi “Kemakmuran Bersama” adalah mempersempit kesenjangan, memeratakan akses terhadap layanan publik berkualitas (pendidikan dan kesehatan), mereformasi sistem pajak agar lebih adil, dan memperluas jaring pengaman sosial, demi mewujudkan masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan sosial.
Kisah Tiongkok adalah pelajaran berharga bagi dunia. Ia menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan berskala besar adalah mungkin, asalkan ada visi jangka panjang, pertumbuhan ekonomi yang merata, dan intervensi pemerintah yang cerdas dan adaptif. Setelah memenangkan satu pertempuran bersejarah, Tiongkok kini memasuki babak baru perjuangannya: perang melawan ketimpangan. Dan dunia, sekali lagi, akan menyaksikannya dengan saksama.
