Membaca Soedjatmoko dan Pemikirannya

Soedjatmoko Mangoendiningrat, yang lahir pada 10 Januari 1922 di Sawahlunto, Sumatera Barat, adalah seorang diplomat dan politikus ternama Indonesia. Sebagai tokoh intelektual, ia memberi sumbangan pemikiran penting yang membekas dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Dikenal dengan panggilan Bung Koko, ia mewakili generasi pemikir yang menggabungkan semangat nasionalisme dengan visi global. Perjalanan hidupnya yang penuh liku, dari masa kolonial hingga era pasca-kemerdekaan, mencerminkan perjuangan seorang humanis, sosialis liberal dan demokrat yang tak pernah lelah mempertanyakan arah pembangunan bangsa.

Dari jejak-jejak pemikiran yang bertumpuk-tumpuk dan masih dibaca hari ini, kita menemukan relevansi beberapa ide-idenya dengan tantangan kontemporer. Salah satunya: pembangunan yang berorientasi pada manusia.

Jejak perjalanan hidup

Perjalanan hidup Soedjatmoko dimulai dalam keluarga bangsawan Jawa yang berpengaruh. Ayahnya, seorang dokter, membawa keluarga berpindah-pindah, dari Blitar ke Sumatera, hingga akhirnya menetap di berbagai kota di Jawa.

Lahir dari keluarga terdidik, lalu mengenyam pendidikan terbaik, Soedjatmoko seperti menemukan saluran bagi energi intelektualnya. Ia belajar di HBS Surabaya hingga lulus pada 1940, yang memperkenalkannya dengan bahasa Latin, Yunani Kuno, dan kesenian Eropa. Pengalaman ini membuatnya melihat orang Eropa bukan dengan satu tatapan, yakni sebagai kolonialis, melainkan juga sebagai sumber pengetahuan budaya.

Soedjatmoko (berkatacamata di belakang Sutan Sjahrir) menjadi salah satu delegasi Indonesia di Sidang Dewan Keamanan PBB di di Lake Success, 14 Agustus 1947. Kredit: UN Photo

Setelah itu, ia melanjutkan studi kedokteran di Batavia (kini Jakarta). Namun, pendudukan Jepang pada 1942 mengubah segalanya. Pada 1943, ia dikeluarkan dari sekolah karena kekerabatannya dengan Sutan Sjahrir, yang menikah dengan kakaknya, Siti Wahyunah, dan dikenal sebagai tokoh perlawanan terhadap Jepang.

Setelah dikeluarkan, Soedjatmoko pindah ke Surakarta. Di sana, ia membaca tentang sejarah Barat dan ilmu politik yang memicu ketertarikannya dengan sosialisme. oedjatmoko kemudian pindah ke Surakarta dan membuka praktik pengobatan bersama ayahnya. Masa ini menjadi periode transisi, di mana ia mulai terlibat dalam gerakan bawah tanah menjelang Proklamasi Kemerdekaan 1945. Setelah kemerdekaan, karir diplomatiknya dimulai.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Soedjatmoko diminta menjadi Wakil Kepala Bagian Pers Asing di Kementerian Penerangan. Pada tahun 1946, ia bersama dua sahabatnya diminta oleh Sjahrir, yang saat itu sudah menjabat Perdana Menteri Indonesia, untuk mendirikan jurnal mingguan berbahasa Belanda, Het Inzicht (Di Dalam) sebagai tanggapan atas Het Uίtzicht (Pandangan) yang disponsori oleh Belanda. Tahun berikutnya, mereka menerbitkan jurnal sosialis Siasat yang juga diterbitkan setiap minggu.

Pada 1947, ia dikirim sebagai wakil Indonesia ke Lake Success, New York, untuk mewakili Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama dua pemuda lain. Delegasi yang dipimpin oleh Sjahrir dan Haji Agus Salim ini punya misi krusial di tengah Agresi Militer Belanda. Saat itu, sebagai anak muda dan pemula, Soedjatmoko punya peran krusial sebagai salah satu bidak dalam percaturan diplomasi internasional untuk memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia. Pekerjaan itu membuatnya harus tinggal beberapa saat di AS. Pengalaman di Amerika Serikat memperkaya wawasannya tentang dunia global, termasuk isu hak asasi manusia dan pembangunan.

Kembali ke Indonesia pada 1952, Soedjatmoko bergabung dengan pers beraliran sosialis (Siasat, Pedoman, dan Konfrontasi) dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Ia terpilih sebagai anggota Konstituante pada 1955, dan aktif dalam perdebatan konstitusional. Namun, era Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno membuatnya harus mengambil posisi kritis. Namun, karena ruang kebebasan semakin menyempit, ia pergi ke luar negeri pada 1960-an, menjadi dosen di Universitas Cornell, Ithaca, New York, selama dua tahun.

Setelah kembali, ia menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (1968-1971) di bawah pemerintahan Soeharto. Puncak karirnya adalah menjadi Rektor Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNU) di Tokyo, Jepang, dari 1980 hingga 1985, posisi yang membuatnya dikenal sebagai “Rektor Universitas PBB”.

Soedjatmoko meninggal dunia pada 21 Desember 1989 di Jakarta, meninggalkan warisan pemikiran yang tersebar dalam buku-buku seperti Dimensi Manusia dalam Pembangunan dan esai-esainya.

Kartu pers Soedjatmoko sebagai wartawan Pedoman, 1951. Kredit: Kompasiana

Kontribusinya dalam perjuangan nasional

Saat revolusi Indonesia berkobar, peran Soedjatmoko memang bukan di garis depan, bukan juga di belakang mikrofon yang membakar semangat massa, tetapi di meja diplomasi dan propaganda.

Pada masa revolusi, ia berperan sebagai penghubung antara pemimpin nasional seperti Sjahrir dan dunia internasional. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, seperti dikutip dalam buku Mengenang Soedjatmoko: Kumpulan Berita dan Obituari (1990: 37), sumbangan terbesar Soedjatmoko adalah ketika memberikan penjelasan kepada rakyat Amerika melalui media massa tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Ia sempat beberapa saat berkelana ke Eropa. Di Yoguslavia, ia bertemua seorang komunis, namanya Milovan Djilas. Meski komunis, tetapi Djilas sangat kritis terhadap kecenderungan birokratisme dan penyalahgunaan kekuasaan di bawah rezim komunis. Dari Djilas, Soedjatmoko belajar perlunya menjadi intelektual bebas dan berpikir merdeka.

Pada 1952, ia kembali ke Indonesia. Negeri baru merdeka ini sedang menikmati musim semi pemikiran. Berbagai pemikiran, dari konservatif, sosialis, liberal, hingga komunis, berbenturan untuk menentukan masa depan Indonesia. Dan Soedjatmoko terjun bebas dalam pertempuran pemikiran itu.

Di koran Siasat dan Konfrontasi, ia kerap menyerang pemikiran orang komunis dan PKI. Misalnya, dalam sebuah artikel di majalah Konfrontasi, pada 1954, ia menyebut Indonesia sedang terjerembab dalam krisis kebudayaan. Krisis kebudayaan itu yang menumpulkan daya cipta. Dan sebagai balasannya, PKI menuding Soedjatmoko dan orang-orang PSI pada umumnya sebagai ”sosialis salon” atau ”sosialis kanan”.

Sedjatmoko sebagai delegasi Indonesia di PBB dan tinggal di New York untuk mengurus penggalangan dukungan bagi kemerdekaan Indonesia. Kredit: Membaca Soedjatmoko

Berbekal tiket dari PSI, Soedjatmoko terpilih sebagai anggota Konstituante pada Pemilu 1955. Dalam perdebatan Sidang Konstituante yang panas, Soedjatmoko memperjuangkan konstitusi yang menjungjung tinggi demokrasi, kebebaasan, dan sosialisme humanis. Ia bekerja di lembaga, yang dirancang untuk membuat konstitusi baru itu, hingga dibubarkan pada 1959 seiring dengan keluarnya Dekrit dan lahirnya demokrasi terpimpin.

Ketika kursi kepresidenan Sukarno goyah dan Soeharto makin menanjak, Soedjatmoko adalah orang yang diajak bicara oleh pihak Amerika Serikat. Nama Soedjatmoko ada dalam catatan harian Elliot Heyness pada Desember 1967 yang terungkap dalam Arsip Kedutaan Besar Amerika di Jakarta. Elliot menyebut Soedjatmoko sebagai pemimpin intelektual Indonesia.

Di bawah rezim Orba, Soedjatmoko mendapat banyak peran diplomasi. Ia menjadi wakil ketua delegasi Indonesia pada PBB pada tahun 1966. Setahun kemudian, ia ditunjuk sebagai penasihat untuk delegasi PBB tersebut. Tahun 1968, ia ditunjuk sebagai Dubes RI untuk Amerika Serikat.

Pemikiran Soedjatmoko

Dalam sebuah ceramahnya di Tokyo, yang terbit dalam bentuk buku berjudul Development and Freedom, Soedjatmoko menyampaikan kekhawatirannya soal pembangunan, termasuk pemberantasan kemiskinan, yang berpotensi meringkus kebebasan manusia.

Baginya, pembangunan adalah upaya membebaskan manusia dari kondisi “tidak bebas” (unfreedom) agar mereka bisa mengembangkan potensi diri sepenuhnya. Sepintas, pemikiran itu punya gaung yang sama dengan yang disuarakan Amartya Sen, ekonom peraih Nobel 1998, yang melahirkan pendekatan ”kapabilitas” dalam pembangunan.

Namun, Soejatmoko tak semaju Sen. Meski keduanya bicara kebebasan sebagai aspek terpenting pembangunan, tetapi keduanya agak berbeda dalam meletakkan kebebasan dalam pembangunan. Bagi Sen, kebebasan prasyarat pembangunan. Karena itu, agenda pembangunan, seperti pemberantasan kelaparan dan kemiskinan, hanya mungkin jika ada kebebasan politik. Sementara, bagi Soedjatmoko, meski isu kebebasan, HAM, dan demokrasi sangat penting, tetapi ia harus diperjuangkan di dalam tatanan. Dan di masa Orba, Soedjatmoko tak banyak berbuat terhadap derap-langkah pembangunan yang menindas kemerdekaan pers, kebebasan berpedapat, dan hak berserikat.

Soedjatmoko dan Roeslan Abdoelgani, 1966. Kredit: Wikipedia Commons

Menariknya, meski berada pada mazhab yang membela ekonomi pasar, ia mengumbar kritik terhadap pembangunan yang dibaca sebatas angka-angka atau penilaian teknis. Menurutnya, pembangunan adalah suatu proses perubahan yang meliputi kehidupan suatu bangsa seluruhnya, sesuatu yang identik dengan gagasan pembangunan menyeluruh atau integrated development. Ia bahkan menerjemahkan pembangunan sebagai perubahan sosial dan kebudayaan.

Relevansi pemikiran

Di era Indonesia hari ini, pemikiran Soedjatmoko tetap relevan, terutama dalam menghadapi tantangan seperti ketimpangan sosial, degradasi lingkungan, dan erosi demokrasi. Misalnya, visinya tentang pembangunan berporos pada mansia dapat menjadi kritik terhadap model ekonomi yang prioritas pertumbuhan GDP tanpa mempertimbangkan kesejahteraan dan kebebasan manusia.

Pikirannya juga relevan disuguhkan untuk menghalau pemikiran yang menuhankan pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, bahkan modernisme yang membolahkan penindasan terhadap kebebasan manusia dan demokrasi. Pikirannya juga relevan untuk meluruskan gagasan yang membenturkan pembangunan dan kebudayaan atau berusaha menceraikan keduanya.

“Berhasil-tidaknya usaha pembangunan ekonomi akan tergantung dari cara bagaimana kita dapat mengatasi soal-soal di bidang kebudayaan ini,” tulisnya dalam Kebudayaan Nasional dan Mobilisasi Mental.

Soedjatmoko dan Sekjen PBB, Perez de Cuellar, di kantor Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa, Tokyo, 1980-an. Kredit: Dok Keluarga

Di tengah krisis iklim global, peringatannya tentang bencana ekologis akibat pembangunan yang tidak berkelanjutan juga relevan. Ia mengeritik pembangunan yang terus-menerus bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, dengan mengabaikan manusia dan lingkungan sekitarnya.

”Masalah lingkungan hidup adalah peringatan bagi manusia bahwa ia bukan penguasa alam, melainkan bagian dari tatanan kehidupan,” tulisnya dalam Dimensi Manusia dalam Pembangunan (1986).

Membaca Soedjatmoko berarti menyelemi pemikirannya, lalu memilah yang relevan untuk masa kini. Tak bisa dipungkiri, beberapa pemikirannya relevan, bahkan visioner, sehingga bisa dikembangkan secara kritis untuk menjawab tantangan masa kini.

Total
0
Shares
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Prev
Mengintip Program Makan Siang di Sekolah Jepang

Mengintip Program Makan Siang di Sekolah Jepang

Bayangkan, sebuah ruang kelas di Jepang yang tiba-tiba berubah jadi restoran

Next
Menakar Dampak Rencana Bioetanol 300 Ribu Kiloliter dari Papua

Menakar Dampak Rencana Bioetanol 300 Ribu Kiloliter dari Papua

Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Papua sebagai pusat

You May Also Like
Total
0
Share