Kabupaten Yahukimo, yang resmi berdiri pada 25 Oktober 2002, membawa harapan besar akan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik. Namun, data menunjukkan realitas yang suram.
Angka kemiskinan ekstrem sangat tinggi. Pada 2024, angka kemiskinan di Yahukimo mencapai 33,82 persen, jauh di atas rata-rata nasional, dengan 68.320 jiwa hidup di bawah garis kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat rendah. Untuk diketahui, IPM Yahukimo tercatat 51,97, berada pada kategori “sedang” dan jauh di bawah capaian nasional, mengindikasikan kualitas hidup yang belum signifikan peningkatannya.
Selain itu, kabupaten kaya sumber daya alam (SDA) ini mengalami ketergantungan fiskal. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur membuat pemerintah daerah sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dari pusat.
Konflik bersenjata dan dampaknya
Mari kita lihat anatomi konflik bersenjata non-internasional antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) dan aparat keamanan negara (TNI-Polri) yang telah berlangsung puluhan tahun. Dampaknya sangat merusak.
Pertama, krisis pengungsi internal. Hingga Agustus 2025, diperkirakan lebih dari 100 ribu orang Papua mengungsi secara internal akibat konflik, dengan Yahukimo menjadi salah satu daerah penyumbang pengungsi terbesar. Mereka hidup dalam kondisi memprihatinkan dengan akses terbatas pada kebutuhan dasar.
Kedua, target serangan pada pelayan publik. Guru dan tenaga kesehatan (nakes), yang seharusnya menjadi agen pembangunan, justru menjadi target. Pembunuhan Melani Wamea (31), seorang guru di Distrik Holuwon pada Oktober 2025, dan serangan terhadap delapan guru dan nakes lainnya pada awal 2025, menunjukkan upaya sistematis untuk memutus harapan masa depan Yahukimo. Komnas HAM mencatat bahwa para pelaku menuduh guru dan nakes sebagai agen intelijen pemerintah.
Kutukan emas: sumber konflik dan penderitaan
Potensi emas aluvial yang melimpah di Yahukimo, alih-alih menjadi berkah, justru menjadi “kutukan”. Keberadaan emas menarik ribuan penambang ilegal, memicu kekerasan brutal, dan menciptakan labirin konflik ekonomi-keamanan yang rumit.
TPNPB-OPM secara rutin menyerang penambang ilegal, menuduh mereka merusak lingkungan dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat adat. Insiden pembunuhan 17 penambang dalam empat hari pada April 2025, serta penembakan mati lima penambang di lokasi terpisah, menjadi bukti kekejaman ini.
Sementara itu, ada dugaan kuat keterlibatan oknum aparat keamanan atau elite lokal dalam praktik penambangan ilegal, yang memperparah instabilitas dan krisis kemanusiaan.
Agenda pembangunan yang tertunda
Semua situasi di atas berdampak pada agenda pembangunan di Yahukimo yang tertunda. Upaya pembangunan infrastruktur, seperti program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang membuka akses jalan dan membangun jembatan, terhambat karena kehadiran militer Indonesia justru membuat resistensi di kubu TPNPB semakin menguat.
Sementara indikator kesejahteraan seperti prevalensi stunting juga menjadi tantangan besar, diperparah oleh minimnya akses layanan kesehatan dan pendidikan akibat konflik.
Perlunya paradigma baru
Saya menyimpulkan bahwa menjembatani jurang antara harapan dan kenyataan di Yahukimo memerlukan transformasi fundamental. Yahukimo membutuhkan agenda transformatif yang berani.
Pertama, pendekatan keamanan yang manusiawi. Keamanan harus menjadi sarana untuk dialog dan pembangunan, bukan tujuan utama. Operasi militer yang represif terbukti memperparah trauma dan siklus kekerasan.
Kedua, dialog yang inklusif dan melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, pemimpin adat dari 12 suku di Yahukimo, perwakilan masyarakat sipil, serta TPNPB-OPM, untuk merumuskan kesepakatan damai.
Ketiga, reformasi tata kelola sumber daya alam. Pemerintah harus membersihkan sektor pertambangan dari praktik ilegal, memastikan pengelolaan kekayaan alam yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi masyarakat asli Papua, termasuk investigasi dugaan keterlibatan aparat.
Keempat, pemberdayaan ekonomi komunitas yang berkelanjutan. Yahukimo perlu mengembangkan potensi ekonomi lokal selain tambang emas, seperti pertanian organik, perkebunan kopi, atau pariwisata budaya, melalui model koperasi dan usaha mikro.
Kelima, mendorong agenda pembangunan manusia yang adaptif. Yahukimo perlu mengembangkan model pembelajaran dan pelayanan kesehatan yang kreatif dan adaptif di daerah konflik, seperti sekolah berbasis komunitas dan pelayanan kesehatan mobile yang dilindungi.
Tanpa komitmen politik yang kuat, keberanian mengubah paradigma lama yang gagal, dan kepercayaan pada masyarakat Yahukimo sebagai agen perubahan, jurang antara harapan dan kenyataan akan terus menelan harapan generasi Papua Pegunungan untuk kehidupan yang lebih baik.
