Bhutan adalah negeri dengan ribuan wajah. Ia disebut Negeri Naga Guntur, tempat di mana mitos dan legenda menyatu dengan sejarah. Bhutan juga negeri pegunungan tinggi dan lembah yang dalam, dihiasi sungai, sawah terasering, jembatan gantung, dan bendera doa. Inilah kerajaan Himalaya terakhir, tempat di mana biara-biara Buddha bertengger menantang maut di tepi tebing.
Namun, Bhutan juga dikenal karena gaya pemerintahannya. Di sini, pertumbuhan dan kesuksesan tidak diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan dengan Kebahagiaan Nasional Bruto (GNH), sebuah filosofi pembangunan yang memprioritaskan kesejahteraan holistik di atas pertumbuhan ekonomi semata.
Pilar kebahagiaan: Filosofi yang memandu negara
Akar GNH dapat ditelusuri kembali ke kitab hukum pertama Bhutan pada tahun 1729, yang mendeklarasikan: “Jika pemerintah tidak bisa memberi kebahagiaan bagi rakyatnya, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk ada.”
Prinsip kuno ini dihidupkan kembali pada 1972 oleh Raja Keempat, Jigme Singye Wangchuck, yang saat itu menjadi raja termuda di dunia pada usia 17 tahun. “Kebahagiaan nasional bruto lebih penting daripada produk domestik bruto,” proklamirnya. Sejak saat itu, GNH menjadi denyut nadi pemerintahan Bhutan, bahkan diabadikan dalam konstitusinya.
Filosofi ini berdiri di atas Empat Pilar Utama: pemerintahan yang baik, pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan dan merata, pelestarian dan promosi budaya, dan konservasi lingkungan.
Pilar-pilar ini bukan sekadar slogan. Setiap kebijakan baru harus lolos dari GNH Screening Tool, sebuah sistem penyaringan untuk memastikan semuanya sejalan dengan lensa kebahagiaan. Usulan atas tambang, penjualan tembakau, hingga pembangunan di situs suci telah dimodifikasi atau dihentikan oleh mekanisme ini. Keempat pilar ini kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Sembilan Domain Kehidupan, mulai dari kesejahteraan psikologis, kesehatan, pendidikan, penggunaan waktu, hingga ketahanan ekologis.
Hasilnya nyata. Bhutan menyediakan layanan kesehatan universal gratis yang berfokus pada fisik dan mental. Kurikulum sekolahnya menekankan welas asih dan kesadaran lingkungan, di samping prestasi akademik. “Saat ini kami memiliki 72 persen tutupan hutan,” jelas Karma Lotey, seorang pakar pariwisata berkelanjutan di Bhutan. “Dan konstitusi kami mengamanatkan minimal 60 persen tutupan hutan untuk selamanya. Kami adalah negara negatif karbon pertama di dunia,” lanjutnya.
Turisme berkualitas: Nilai tinggi, volume rendah
Salah satu implementasi GNH yang paling terkenal adalah pendekatan pariwisata “bernilai tinggi, bervolume rendah”. Bhutan secara efektif membatasi jumlah wisatawan dengan menerapkan Sustainable Development Fee (SDF), sebuah pungutan harian sebesar USD 100 (sekitar Rp 1,6 juta) per malam bagi setiap turis.
“Kami tidak mencari pariwisata massal,” kata Karma. “Kami mencari pariwisata berkualitas, karena kami negara kecil.” Dana dari SDF ini kemudian digunakan untuk mendanai proyek pelestarian budaya, peningkatan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Hasilnya, Anda tidak akan menemukan keramaian di jalur pendakian, bahkan di rute sepopuler Trans Bhutan Trail sekalipun.
Di balik angka indah: Retakan yang mulai terlihat
Melalui Indeks GNH, kebahagiaan populasi dipantau secara berkala. Pada 2022, skornya mencapai 0,781, yang mengindikasikan bahwa 48,1 persen populasi tergolong “bahagia”—sebuah kenaikan 3,3 persen dari tahun 2015.
Namun, di balik angka-angka indah ini, tersimpan sebuah paradoks. Bhutan kini menghadapi masalah yang sama seperti negara tetangganya: pengangguran kaum muda yang tinggi dan emigrasi massal kaum terpelajar. Tahun lalu saja, 1,5 persen dari total populasi pindah ke Australia. World Happiness Report bahkan menempatkan Bhutan di peringkat 95, sebuah posisi yang tidak terlalu istimewa.
Pariwisata yang menjadi andalan belum pulih sepenuhnya pasca-pandemi. Peringkat kebebasan pers anjlok drastis. Dan di tengah kesulitan ekonomi, pemerintah justru berinvestasi pada penambangan mata uang kripto yang boros energi—sebuah langkah yang sangat bertentangan dengan citra hijaunya.
Sisi gelap Sang Naga
Kritik paling tajam datang dari masa lalu yang kelam. Pada dekade 1990-an, Bhutan mengalami konflik internal yang mengakibatkan deportasi lebih dari 100 ribu penduduk beretnis Nepal (dikenal sebagai Lhotshampa) yang dianggap mengancam tradisi monarki. Diperkirakan 20-30 persen populasi Bhutan saat itu terusir atau melarikan diri.
Luka lama ini kembali terbuka dengan rencana pembangunan Gelephu Mindfulness City, sebuah proyek kota masa depan yang ambisius. Masalahnya, proyek ini akan dibangun di wilayah selatan, tepat di atas tanah yang memiliki sejarah pengusiran paksa dan pembersihan etnis tersebut.
Om Dhungel, seorang pengungsi Bhutan di Australia, mempertanyakan ironi ini. “Mengapa orang-orang akan meninggalkan negeri dengan kebahagiaan nasional bruto?” tanyanya. Ia dan banyak pengungsi lainnya kini dilarang kembali ke Tanah Air mereka. Kekhawatiran akan penggusuran baru pun menghantui penduduk yang tersisa.
Antara Shangri-La dan realita
Bhutan tidaklah sempurna. Namun, di tengah gejolak yang melanda banyak negara demokrasi Barat, Bhutan menawarkan sebuah pelajaran berharga. Kesuksesannya bukan kebetulan, melainkan buah dari komitmen para pemimpinnya yang tercerahkan.
Raja Kelima, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, pernah berjanji pada rakyatnya: “Saya akan melindungimu sebagai orangtua, merawatmu sebagai saudara, dan melayanimu sebagai seorang putra.” Janji ini dibuktikan dengan tindakan nyata, dari menolak kenaikan gaji hingga menjelajahi pelosok negeri dengan berjalan kaki untuk memastikan rakyatnya terlindungi selama pandemi.
Namun, seperti yang diungkapkan para ahli, pembangunan ekonomi tetaplah krusial. Konsep GNH yang romantis berisiko menciptakan “Shangri-La-isasi”—pandangan keliru bahwa Bhutan adalah surga fiksi tanpa masalah.
Pada akhirnya, Negeri Naga Guntur ini adalah sebuah negara dengan segala kompleksitasnya. Ia mengingatkan dunia bahwa komunitas dan bangsa membutuhkan lebih dari sekadar uang untuk berkembang. Namun, ia juga mengajarkan bahwa di balik filosofi yang paling luhur sekalipun, seringkali tersimpan realita kemanusiaan yang rumit dan tak terucap.
