Di taman-taman kota, di halaman sekolah, bahkan di bandara, patung Chiang Kai-shek dulu berdiri tegak, seolah memandang masa depan yang ia klaim telah dibentuknya. Tapi kini, satu per satu patung itu diturunkan. Bukan karena lupa, tapi justru karena ingat. Karena Taiwan hari ini memilih untuk mengingat dengan jujur, bukan dengan glorifikasi.
Chiang Kai-shek adalah pemimpin Partai Nasionalis (Kuomintang/KMT) yang melarikan diri ke Taiwan setelah kalah dari Partai Komunis Tiongkok (PKT), yang dipimpin duet Mao Zedong dan Zhou Enlai, dalam perang saudara Tiongkok. Dia, yang kemudian disebut sebagai Bapak Bangsa, memerintah pulau itu dengan tangan besi sejak 1949 hingga wafatnya pada 1975.
Salah satu kisah yang paling dikenang adalah peristiwa 28 Februari 1947, yang merujuk pada pembantaian massa rakyat oleh tentara nasionalis Koumintang. Saat itu, tentara menganiaya seorang ibu penjual rokok selundupan di jalanan Taipei.
Meskipun sang ibu sudah berlutut meminta ampun, tentara tetap melakukan kekerasan padanya. Kemarahan rakyat di sekitar tempat kejadian meledak. Polisi yang terpojok melepas tembakan membabi-buta. Tembakan itu mengenai seorang warga. Kejadian itulah yang memicu protes berskala besar. Untuk merespons kejadian tersebut, Koumintang mengirim tentara dari Tiongkok daratan.
Tentara kemudian melakukan penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan massal secara acak terhadap warga sipil Taiwan. Target utamanya adalah para elite lokal, intelektual, dan aktivis yang dianggap sebagai “pengacau” atau potensi ancaman terhadap kekuasaan KMT. Diperkirakan jumlah korban tewas bervariasi antara 18 ribu hingga 30 ribu jiwa.
Rakyat Taiwan mengenang masa kelam itu sebagai “Masa Teror Putih”. Selama puluhan tahun, narasi resmi menggambarkan Chiang sebagai Bapak Bangsa dan pelindung dari komunisme. Tapi generasi baru Taiwan mulai bertanya: siapa yang berhak menentukan siapa pahlawan, siapa pelaku?
Dari monumen ke museum
Selain perkembangan anak muda yang semakin melek informasi dan kritis, kemenangan Partai Progresif Demokratik (DPP) menjadi titik balik bagi politik Taiwan. Partai berhaluan kiri-tengah ini cukup kritis melihat masa lalu, termasuk masa pemerintahan Chiang Kai-shek.
Chen Shui-bian, Presiden Taiwan dari DPP yang memimpin negeri pulau itu selama dua periode (2000-2008), menyebut Chiang Kai-shek bukan pahlawan, tapi pembunuh.
”Arsip sejarah jelas menunjukkan bahwa Chiang Kai-shek adalah dalang utama dalam peristiwa 28 Februari. Itu bukan sekadar insiden sejarah, tapi pembantaian, itu sebuah kejahatan,” kata Chen pada 2007.
Sejak itu, pemerintahan DPP merombak kurikulum pendidikan Taiwan. Bagi pemimpin DPP, Chiang Kai-shek tak lebih dari seorang diktator dan orang asing dari daratan Tiongkok.
Tidak hanya itu, patung-patung Chiang Kai-shek yang bertebaran di seantero Taiwan dan dipuja-puji sebagai pahlawan mulai diturunkan dan dipindahkan. Pada 1987, ketika darurat militer resmi dicabut, ada sekitar 4.500 (versi lain menyebut 43 ribu) patung Chiang Kai-shek di seantero negeri. Terakhir, jumlahnya tinggal 760 patung.
Selain itu, Chiang Kai-shek Memorial Hall, yang menjadi simbol ziarah bagi pengagum Chiang Kai-shek, sempat dikabarkan akan diubah menjadi National Taiwan Democracy Memorial Hall—sebagai penghormatan bagi korban pelanggaran HAM dan perjuangan demokrasi.
Kemudian, pada 2018, Tsai Ing-wen, presiden dari DPP, memulai pembentukan Komite Transisi Keadilan yang bertugas menginvestigasi berbagai bentuk pelanggaran HAM di era Chiang Kai-shek.
Tahun lalu, William Lai, presiden Taiwan yang baru terpilih dan juga politisi DPP, bertekad menurunkan 760 patung Chiang Kai-shek yang masih menempati ruang-ruang publik.
Mengapa patung penting?
Bagi sebagian orang, patung hanyalah batu. Tapi dalam politik ingatan, patung adalah pernyataan: tentang siapa yang kita hormati, siapa yang kita anggap layak dikenang. Di Taiwan, patung Chiang bukan sekadar penghormatan, tapi juga pengingat akan dominasi narasi tunggal yang menutupi luka kolektif.
Seperti ditulis The Guardian, banyak warga Taiwan, terutama generasi muda, merasa terasing dari narasi heroik tentang Chiang. Mereka lebih tertarik pada kisah-kisah korban, pada suara-suara yang dulu dibungkam.
Demokrasi dan ingatan
Taiwan adalah salah satu demokrasi paling dinamis di Asia. Tapi demokrasi tentu bukan hanya soal pemilu. Ia juga soal bagaimana sebuah bangsa berdamai dengan masa lalunya. Dalam konteks ini, penghapusan simbol-simbol otoritarianisme bukanlah penghapusan sejarah, melainkan penataan ulang ingatan agar lebih jujur dan inklusif.
Langkah Taiwan mengingatkan pada proses serupa di negara-negara lain: dari penghapusan patung Konfederasi di Amerika Serikat, hingga perdebatan tentang monumen kolonial di Eropa. Di mana pun, pertanyaan dasarnya sama, bagaimana kita mengenang masa lalu tanpa mengabadikan ketidakadilan.
Menuju ingatan kolektif yang benar dan adil
Tentu, tidak semua orang setuju. Beberapa kelompok konservatif menganggap langkah ini sebagai penghapusan sejarah atau bentuk balas dendam politik. Tapi bagi banyak warga Taiwan, ini adalah bagian dari proses penyembuhan. Bahwa untuk benar-benar menjadi demokrasi, Taiwan harus berani menatap masa lalunya, bukan dengan kebencian, tapi dengan kejujuran.
Menghapus patung bukan berarti menghapus sejarah. Justru sebaliknya, ini adalah cara untuk membuka ruang bagi narasi yang selama ini ditekan. Untuk memberi tempat bagi para korban, bagi keluarga yang kehilangan, bagi generasi yang ingin tahu kebenaran.
Dan, dalam proses itu, Taiwan mengajarkan kita satu hal penting bahwa demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin, tapi juga tentang memilih cara mengingat.
