Bolivia, negeri berpenduduk 12 juta jiwa di Amerika Selatan, diguncang aksi protes berskala besar sejak awal Mei lalu.
Dimotori oleh petani, masyarakat adat, dan buruh, gelombang protes ini menggiring pemerintahan Rodrigo Paz, yang baru dilantik pada November 2025, ke dalam krisis politik. Demonstran menuntut agar Presiden Paz segera meletakkan jabatan.
Kebijakan neoliberal
Rodrigo Paz, politisi konservatif yang terpilih pada pemilu 2025, mengadopsi kebijakan neoliberal begitu berkuasa. Tak lama setelah dilantik, ia menghapus empat jenis pajak yang menyasar kaum kaya Bolivia: pajak kekayaan, pajak transaksi keuangan, pajak perjudian, dan pajak promosi bisnis.
Pada Desember 2025, ia mengeluarkan Dekrit 5503 yang menghapus subsidi BBM. Padahal, selama 20 tahun, rakyat Bolivia cukup tertolong oleh BBM bersubsidi. Ironisnya, ketika pemerintah mengimpor BBM, skandal bensin sampah justru muncul. Importir yang ditunjuk pemerintah ternyata mengimpor BBM berkualitas rendah yang merusak kendaraan di Bolivia.
Tidak berhenti di situ, pada 10 April 2026, pemerintahan Paz mengesahkan Undang-Undang Penggadaian Lahan Pertanian (UU 1720), yang membolehkan lahan pertanian berskala kecil dikonversi menjadi agunan bank untuk mengajukan pinjaman.
Petani dan masyarakat adat menolak UU itu. Sebab, UU itu menghapus imunitas yang melindungi tanah mereka dari penyitaan dan perampasan. Bagi masyarakat adat, UU itu hanya akan memperluas skala perampasan tanah adat.
Masalahnya, rententan kebijakan neoliberal itu berentetan dengan krisis ekonomi, krisis energi, dan melemahnya nilai tukar boliviano terhadap dolar AS. Perang Iran memperparah krisis energi di Bolivia. Inflasi merangkak naik di atas 10 persen. Harga barang meroket tinggi, yang menggerus daya beli buruh.
Pemberontakan rakyat
Ketika Paz menerbitkan Dekrit 5503, berbagai sektor sosial di Bolivia lansung bergerak. Dimotori oleh gerakan buruh, masyarakat adat, dan mahasiswa, protes meledak di sejumlah kota.
Di bawah slogan ”Bolivia bukan untuk dijual”, protes meletus di sembilan provinsi (di sana disebut departemen) di Bolivia. Selain protes jalanan, massa juga memblokade jalan, sehingga melumpuhkan ekonomi.
Meskipun Dekrit 5503 langsung dicabut, ketidakpuasan sudah terlanjur meluas. Sehingga, ketika pemerintah kembali menerbitkan kebijakan kontroversial, UU/1720, protes kembali meledak. Kali ini, protes makin membesar, meluas, dan semakin radikal.
Setidaknya, lebih dari 40 jalan raya, yang merupakan rute-rute strategis di enam provinsi, diblokade oleh buruh, petani, dan masyarakat adat. La Paz, Ibu Kota Bolivia, yang paling terisolir akibat blokade 11 titik jalan raya menuju kota ini.
Ribuan armada transportasi umum, bus antarkota, dan truk kontainer barang internasional tangki BBM tidak bisa bergerak. Ekonomi di ambang kelumpuhan. Beberapa barang, seperti sembako, obat-obatan, serta pasokan bahan bakar minyak, menjadi barang langka.
Central Obrera Boliviana (COB), serikat buruh terbesar dan paling militan di Bolivia, juga sudah bergerak. Buruh-buruh, yang mayoritas penambang ini, merupakan aktor penting dalam demonstrasi anti-neoliberal dan perang gas (demo menolak privatisasi gas) yang menggulingkan dua presiden hanya dalam dua tahun.
Bersamaan dengan itu, saat ini ada dua kelompok masyarakat adat yang tengah melakukan long-march menuju Ibu Kota La Paz. Pertama, ribuan masyarakat yang tergabung Konfederasi Rakyat Indigenos Bolivia (CIDOB) yang telah berjalan ribuan kilometer. Posisi terakhir mereka sudah mendekati ibu kota. Kedua, ribuan masyarakat adat dan petani koka, yang menamai diri ”Marcha por la Vida”, juga sedang long march menuju Ibu Kota La Paz.
Tuntutan hampir semua sektor sosial sudah mengerucut pada satu tuntutan utama: lengserkan Presiden Rodrigo Paz.
Kriminalisasi Evo Morales
Sebagai reaksi terhadap aksi protes ini, Presiden Paz sempat mencari kambing hitam untuk disalahkan sebagai dalang di balik protes ini. Mereka menuding para demonstran sebagai perusuh yang digerakkan oleh pihak asing.
Namun, karena tak efektif, pemerintah Paz mencoba menunjukkan hidung objek konkret: mantan Presiden Evo Morales. Morales, orang asli pertama yang menjadi Presiden Bolivia pada 2006 hingga 2019, memang punya kaitan organik dengan gerakan sosial dan masyarakat adat.
Pemerintah menuding Morales menggerakkan aksi-aksi tersebut. Namun, ia menyangkal tuduhan itu. Menurutnya, skala protes dan kemarahan rakyat melampaui dari kemampuan seorang figur untuk menggerakkan massa.
Pemerintah sudah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Evo Morales. Dia dianggap terkait dengan perdagangan orang dan hubungan seksual dengan anak di bawah umur. Namun, Morales menampik semua tuduhan itu. Ia menyebut tindakan pemerintah itu sebagai ”lawfare” atau penyalahgunaan instrumen hukum untuk melemahkan atau memukul lawan politik (oposisi).
Rezim Paz terjepit
Rezim Paz merespons aksi protes ini dengan mengerahkan aparat keamanan untuk menggilas aksi protes. Sudah lebih dari 50 orang ditangkap dan puluhan lainnya terluka.
Namun, pendekatan represif justru menambah daya eskalasi protes. Dalam sejarahnya, mulai dari perang air Cochabamba (1999-2000), perang gas (2003), hingga protes anti-neoliberal pada 2004, rakyat Bolivia cukup tangguh.
Hari ini, rezim Paz benar-benar terpojok. Selain popularitas yang anjlok, ditambah aksi protes yang membesar, Paz dan koalisinya juga ambruk di pemilu regional pada Maret-April 2026. Aliansi PATRIA yang dipimpin Paz hanya mampu memenangkan dua dari sembilan kursi gubernur di seluruh Bolivia.
Aliansi Paz juga kalah total dalam pemilu wali kota. Mereka hanya berhasil memenangkan satu dari sembilan ibu kota regional (yaitu di kota kecil Trinidad). Mayoritas wilayah kini dipimpin oleh partai-partai kecil atau gerakan masyarakat adat (citizen groupings) yang independen.
Saat ini, rezim Paz mendapat dukungan dari AS dan rezim-rezim kanan di Amerika Latin, seperti Argentina, Ekuador, Chili, Kosta Rika, Guatemala, dan lain-lain. Namun, di dalam negeri, dukungannya anjlok, terutama di kalangan masyarakat adat yang jumlahnya lebih dari 60 persen populasi Bolivia.
