Aliansi Perempuan Indonesia mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi memburuknya kondisi ekonomi rakyat. Melalui aksi demonstrasi yang digelar di Jakarta hari ini, Aliansi yang terdiri dari jaringan perempuan, komunitas LGBTIQ, mahasiswa, buruh, masyarakat adat, pekerja migran, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas miskin kota itu menuntut pemerintah segera menurunkan harga kebutuhan pokok, menciptakan lapangan kerja layak, serta menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Aliansi Perempuan Indonesia, krisis yang saat ini dirasakan masyarakat merupakan akumulasi dari berbagai kebijakan negara yang dinilai gagal melindungi rakyat.
“Krisis hari ini bukan peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan akumulasi dari kebijakan negara yang gagal melindungi rakyat. Kenaikan harga BBM, kebutuhan pokok, listrik, transportasi, obat-obatan, dan berbagai kebutuhan hidup lainnya semakin memperberat beban masyarakat,” ujar Mutiara Ika Pratiwi, aktivis Aliansi Perempuan Indonesia, Kamis (18/6).
Aliansi juga menyoroti kenaikan harga BBM, khususnya Pertamax, yang disebut naik lebih dari 30 persen pada Juni 2026. Kenaikan tersebut dinilai semakin menekan masyarakat di tengah meningkatnya biaya hidup dan inflasi. Beban tersebut, menurut mereka, dirasakan lebih berat oleh perempuan, buruh, pekerja informal, ibu rumah tangga, pekerja migran, serta kelompok masyarakat miskin kota.
“Bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya, kenaikan biaya hidup bukan sekadar angka ekonomi. Kondisi ini menghadirkan beban berlapis yang semakin mempersulit kehidupan sehari-hari.”
Mutiara Ika Pratiwi, aktivis Aliansi Perempuan Indonesia
Selain persoalan biaya hidup, mereka juga menyoroti sulitnya memperoleh pekerjaan yang layak. Dengan tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,68 persen pada Februari 2026, banyak pekerja muda dan perempuan yang terjebak dalam pekerjaan rentan seperti magang berkepanjangan, pekerja lepas berupah rendah, host live, hingga kerja kontrak tanpa perlindungan memadai.
Aliansi tak luput menyoroti kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan penempatan pekerja migran ke luar negeri. Menurut mereka, langkah tersebut menunjukkan kegagalan negara dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang layak di dalam negeri.
“Fakta bahwa semakin banyak warga didorong bekerja ke luar negeri demi memenuhi kebutuhan ekonomi menunjukkan kegagalan negara menciptakan pekerjaan yang layak bagi rakyatnya sendiri,” paparnya.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah dinilai justru lebih fokus menjalankan program-program populis yang menyerap anggaran besar namun minim transparansi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aliansi menyebut berbagai organisasi masyarakat sipil telah mengkritik program tersebut karena berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola, lemahnya pengawasan, serta kerentanan terhadap praktik korupsi.
“Program MBG harus dievaluasi secara menyeluruh. Program ini memiliki alokasi anggaran yang besar, tetapi pelaksanaannya dinilai tidak transparan dan rentan terhadap penyimpangan,” ungkap Aliansi.
Selain isu ekonomi, Aliansi Perempuan Indonesia menyoroti kondisi demokrasi yang dinilai semakin memburuk. Mereka mengkritik revisi Undang-Undang Polri yang dianggap membuka ruang lebih luas bagi anggota kepolisian aktif untuk menduduki jabatan sipil. Mereka menyebut, kondisi tersebut berpotensi mempersempit ruang demokrasi dan meningkatkan risiko pengawasan maupun intimidasi terhadap kelompok masyarakat yang menyampaikan kritik kepada pemerintah.
“Gerakan rakyat, mahasiswa, perempuan, buruh, komunitas miskin kota, dan pembela HAM semakin rentan diawasi, diintimidasi, atau dibungkam ketika menyampaikan kritik,” tegasnya.
Dalam bidang hak perempuan, Aliansi mengingatkan masih tingginya angka kekerasan berbasis gender. Mereka mengutip data Komnas Perempuan yang mencatat ribuan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk ratusan kasus pembunuhan perempuan yang teridentifikasi sebagai femisida.
“Perempuan tidak hanya menanggung beban ekonomi, tetapi juga menghadapi ancaman kekerasan yang terus direproduksi oleh ketimpangan sosial dan pembiaran negara.”
Pernyataan Aliansi Perempuan Indonesia
Kelompok LGBTIQ juga disebut masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi melalui kebijakan daerah maupun praktik sosial yang eksklusif. Sementara itu, masyarakat adat terus menghadapi ancaman kehilangan ruang hidup akibat ekspansi industri ekstraktif dan proyek pembangunan skala besar.
Aliansi menilai krisis ekologis yang terjadi saat ini semakin memperburuk kondisi masyarakat. Mereka mendesak pemerintah menghentikan pembangunan yang merusak lingkungan dan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat.
Karena itu, Aliansi Perempuan Indonesia mengajukan tujuh tuntutan kepada pemerintah, yakni menurunkan harga BBM dan biaya hidup rakyat, menghentikan serta mengevaluasi total program MBG, menciptakan lapangan kerja layak, menghentikan represi terhadap gerakan rakyat, mencabut kebijakan diskriminatif, menghentikan pembangunan ekstraktif yang merusak lingkungan, serta memastikan negara bertanggung jawab atas berbagai bentuk kekerasan dan pemiskinan struktural.
“Aksi ini adalah pernyataan politik bahwa perempuan dan rakyat tidak akan diam ketika negara terus memindahkan beban krisis kepada masyarakat. Kami tidak mau menanggung krisis. Negara harus bertanggung jawab,” tegas Aliansi Perempuan Indonesia.
Dalam aksi ini, massa Aliansi sempat dihadang polisi di kawasan Bundaran HI. Namun para demonstran yang menolak menyerah, akhirnya berhasil menerobos barikade aparat dan melanjutkan longmarch menuju Istana Negara. Mereka juga tampak membunyikan peralatan dapur yang sengaja dibawa dalam aksi tersebut.
