Sering muncul pertanyaan, bolehkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengkritik pemerintah? Memang ada berlapis-lapis aturan yang membatasi hak bagi PNS untuk melakukan kritik kepada pemerintah, terutama di ruang publik.
Di negara yang gagap memahami perbedaan antara negara dan pemerintah, kesetiaan pada negara selalu diartikan sama dengan pengabdian buta pada pemerintah. Padahal, negara dan pemerintah adalah dua hal yang berbeda.
Mari kita layangkan ingatan pada peristiwa hampir seabad lampau. Saat itu, ketika masih bernama Hindia Belanda, PNS melakukan aksi protes. Bagaimana kisahnya?
Ketika Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) menginjakkan kaki di Nusantara pada abad ke-17, mereka membutuhkan topangan struktur untuk mengatur kepentingannya di tanah yang luasnya 45 kali lipat dari luas Belanda.
Saat itu, VOC memanfaatkan penguasa lokal, baik raja maupun bangsawan, untuk menancapkan kuku kekuasaannya. Penguasa lokal itu juga yang jadi perpanjangan tangan VOC untuk mengurus penarikan pajak, penyerahan hasil bumi, dan mobilisasi tenaga kerja.
Pada awal abad ke-19, Belanda berada di bawah kendali Perancis. Napoleon kemudian menunjuk Herman Willem Daendels, seorang petinggi militer, untuk menjadi penguasa baru di Hindia.
Begitu menginjakkan kaki di Nusantara, langkah pertama Deandels adalah membongkar birokrasi agar efisien dan tidak korup. Para penguasa lokal direkrut menjadi pejabat resmi. Para pegawai juga diberi seragam. Selain itu, gaji para pegawai dinaikkan, tetapi dilarang berdagang. Struktur sosial di masyarakat dipertahankan dengan sebutan ”volkshoofden”.
Di masa Deandels, Pulau Jawa dibagi dalam sembilan wilayah administratif yang disebut prefektur dan 30 kabupaten (gewesten). Setiap prefektur dipimpin oleh seorang Prefek (Prefect) atau Landrost.
Di bawah Thomas Stamford Raffles (1811-1816), birokrasi kembali dirombak. Hak pewarisan, seperti dilakukan oleh bupati-bupati berlatar bangsawan sebelumnya, dihapuskan. Selain itu, pembagian wilayah administratifnya semakin kaku.
Setelah Deandels dan Raffles pergi, Belanda mewarisi birokrasi di Hindia yang mulai terbentuk. Pada 1818, pemerintah Kerajaan Belanda menerbitkan Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie (RR) terkait pengelolaan wilayah jajahan di Hindia bawah kontrol langsung kerajaan.
Dengan aturan ini, tak ada lagi aparatus swasta warisan VOC. Semua diangkat jadi pegawai kerajaan. Mereka bekerja untuk kerajaan Belanda dan mendapat upah.
Pada 1886, setelah revisi RR 1854, pemerintah kolonial membentuk Binnenlandsch Bestuur (pemerintahan dalam negeri) yang berisi orang-orang Belanda dan Eropa. Orang-Orang Belanda dan Eropa menempati posisi-posisi kunci, seperti gubernur, residen, asisten residen, hingga kontrolir (controleur).
Sementara itu, untuk bumiputera juga dibentuk Inlandsch Bestuur atau Pangreh Praja. Posisinya meliputi jabatan bupati (regent), patih, wedana, hingga camat.
Untuk mengisi semua birokrasi itu, pemerintah Hindia Belanda membutuhkan banyak pegawai. Pada 1880, pemerintah mendirikan Hoofden School atau Sekolah Khusus untuk Calon Pegawai di Bandung, Magelang, dan Probolinggo.
Nah, para pegawai inilah yang disebut ambtenaar. Dalam struktur masyarakat kolonial, posisi mereka istimewa. Mereka menikmati gaji. Mereka juga menjadi perpanjangan tangan kolonial untuk berurusan dengan rakyat jajahan. Mereka punya seragam resmi: jas warna putih, topi bundar, kumis melengkung, dan sepeda.
Pada awal abad ke-20, jabatan ambtenaar bumiputera mendapatkan gaji tidak lebih dari f.100 setiap bulan, tergantung seberapa tinggi jabatannya. Sementara pegawai negeri Eropa (Belanda) mendapatkan gaji sekitar f.150 per bulan.
Gaji menggiurkan, posisi sosial yang istimewa, beserta seragam yang mentereng, membuat banyak anak muda bermimpi menjadi ambtenaar. Namun, mereka yang bisa masuk hanyalah anak pejabat atau bangsawan lokal.
Pada 1900, untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berkualitas, Belanda mendirikan Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA). Ini adalah sekolah khusus bagi bumiputera agar bisa menjadi ambtenaar.
Pada 1929, krisis ekonomi berskala besar mulai menghantam AS, menyebar ke berbagai negara Eropa, lalu menjalar ke berbagai belahan dunia. Tidak terkecuali Hindia Belanda.
Ekonomi Hindia Belanda, yang ditopang ekspor gula, langsung terkapar. Banyak perusahaan gulung tikar. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan menjadi werkloos. Penerimaan pajak turun drastis, kas negara pun cekak.
Sebagai responsnya, Gubernur Jenderal B.C. de Jonge menerapkan kebijakan penghematan (bezuonigingspolitiek). Ironisnya, bukan belanja militer yang dipangkas, tapi belanja birokrasi dan belanja sosial. Subsidi untuk sekolah dipangkas habis-habisan.
Para ambtenaar terkena dampaknya. Tunjangan mereka berkurang. Mereka dipaksa mengencangkan ikat pinggang. Namun, itu juga belum cukup. Pada 1932, pemerintah Hindia Belanda mulai meluncurkan kebijakan pengurangan pegawai (overcompleet).
Yang menarik, pada masa itu, para ambtenaar dibolehkan berserikat. Mereka berhimpun dalam Vakbonden van Ambtenaren (Serikat Pekerja Pegawai Negeri).
Di kalangan bumiputera, para pekerja di layanan publik juga berserikat. Para guru berhimpun dalam Perserikatan Guru Hindia Belanda (PGHB). Bahkan guru bantu, semacam honorer saat ini, juga berserikat. Para pegawai Pegadaian berhimpun dalam Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB). Kemudian, para pegawai pribumi yang bekerja di Departemen Pekerjaan Umum mendirikan Vereeniging Inlandsch Personeel Burgerlijke Openbare Werken (VIP-BOW).
Ketika ketakutan akan PHK makin mengintai, para ambtenaar pun bersepakat menggelar aksi protes. Pada 26 Desember 1932, para ambtenaar turun ke jalan. Uniknya, mereka tetap memakai seragam resmi. Protes ini menyatukan pegawai lintas jawatan maupun lintas ras.
Tidak ada catatan tentang jumlah ambtenaar yang turun dalam aksi hari itu. Namun demikian, aksi protes berjalan lancar. Tidak ada kericuhan atau bentrokan dengan aparat keamanan. Pemerintah kolonial tidak mengirimkan aparat militer untuk menghadapi aksi demonstrasi itu.
Dalam tuntutannya, para ambtenaar menolak kebijakan pengurangan pegawai. Mereka juga menuntut kenaikan gaji dan perbaikan kesejahteraan. Mereka juga menyalahkan kebijakan pemerintah sebagai penyebab pendalaman krisis. “Pemerintahlah yang membuat pegawai-pegawai memberontak,” begitu bunyi spanduk mereka.
Pada akhir tahun 1928, Hindia Belanda memiliki sebanyak 89.163 orang ambtenaar. Pada 1932, jumlahnya sempat mencapai 103.000 orang. Namun, pada tahun 1940, jumlah ini menurun menjadi 64.369 orang (Statistical Pocketbook 1941).
Begitulah, pada masa Hindia Belanda, para PNS pernah menggelar protes ketika mereka terdampak krisis ekonomi.
