Ada dua narasi yang berlomba mendominasi percakapan global tentang energi. Narasi pertama, yang paling sering kita dengar dari media arus utama, siaran pers pemerintah, dan laporan tahunan perusahaan energi besar, bercerita tentang fajar peradaban baru: panel surya yang kian murah, kincir angin yang menjamur di lepas pantai, dan mobil listrik yang memadati jalanan. Ini adalah narasi kemajuan. Narasi kedua, yang jarang mendapat panggung, terdengar agak pahit, bahwa di tengah semua perkembangan itu, dunia masih membakar lebih banyak batu bara, minyak, dan gas dari sebelumnya.
Steve Hendricks, dalam analisisnya yang diterbitkan di CounterPunch (2026), menyentuh tepat pada luka ini. Ia menunjukkan bahwa energi terbarukan bebas karbon baru menyumbang sekitar sepersembilan dari total bauran energi global. Angka itu masih sangat kecil. Namun, hal yang lebih mengusik adalah bahwa pertumbuhan energi terbarukan dalam beberapa tahun terakhir tidak berhasil menghentikan kenaikan konsumsi bahan bakar fosil. Dua hal itu terjadi bersamaan: lebih banyak panel surya dipasang, tetapi semakin banyak juga energi fosil yang dibakar. Ini tantangannya.
Pertanyaan kritis yang jarang diajukan: apakah yang sedang terjadi adalah benar-benar sebuah transisi energi, atau sekadar perluasan kapasitas energi global yang kebetulan menyertakan energi terbarukan sebagai tambahan?
Untuk menjawab pertanyaan ini dengan jujur, kita perlu membedah definisi, akar masalah, dan dinamika politik-aktivisme yang membentuk narasi dominan, dan setelah itu baru berbicara tentang apa yang benar-benar harus dilakukan.
Apa itu transisi energi hijau?
Transisi energi hijau, dalam definisi ilmiahnya, merujuk pada pergeseran sistemik dari sistem energi berbasis bahan bakar fosil menuju sistem yang sepenuhnya atau sebagian besar bertumpu pada sumber terbarukan, seperti matahari, angin, air, panas bumi, dan biomassa berkelanjutan. Kata kunci di sini adalah sistemik. Bukan sekadar menambahkan kapasitas terbarukan di atas infrastruktur fosil yang ada, melainkan perubahan secara struktural.
Laporan keenam IPCC (2023) tidak memberi ruang untuk tafsir ambigu: emisi gas rumah kaca yang dipicu aktivitas manusia telah mendorong pemanasan global sebesar 1,1°C di atas rata-rata pra-industri. Pada lintasan saat ini, dunia menuju 2,5–3°C pada akhir abad ini. Setiap perbedaan sepersekian derajat berarti jutaan jiwa yang berbeda nasibnya: gelombang panas yang membunuh, kegagalan panen, banjir pesisir yang menelan kota-kota besar. IEA (2021) menyebutnya eksplisit: tidak ada lapangan minyak atau gas baru yang boleh disetujui jika dunia serius dengan target 1,5°C.
Namun di sinilah masalah pertama muncul. Istilah ‘transisi energi hijau’ telah dibajak. Perusahaan-perusahaan fosil besar, seperti ExxonMobil, BP, Shell, TotalEnergies, menggunakan frasa ini dalam kampanye komunikasi publik mereka sambil secara operasional tetap mendorong ekspansi produksi fosil.
Riset dari Energy, Sustainability and Society (2025) menganalisis laporan tahunan empat perusahaan minyak terbesar dan menemukan bahwa frasa seperti ‘low-and-zero-carbon’ digunakan bersamaan untuk mendeskripsikan energi terbarukan dan bahan bakar fosil dalam kalimat yang sama, sebuah strategi diskursif untuk mengaburkan minimnya tindakan nyata.
“Hanya 7,3 persen dari total investasi 12 perusahaan minyak besar Eropa pada 2022 dialokasikan untuk energi hijau. Sisanya— 92,7 persen—mengalir ke bisnis fosil seperti biasa, bahkan dalam beberapa kasus, untuk ekspansi.”
—Greenpeace CEE, ‘The Dirty Dozen’, 2023
Jadi, ketika berbicara tentang transisi energi hijau, kita harus selalu mengajukan pertanyaan: transisi menurut siapa, diukur dengan metrik apa, dan menguntungkan siapa? Tanpa pertanyaan-pertanyaan ini, diskusi hanya akan beredar di permukaan retorika sambil mengabaikan realitas di bawahnya.
Akar masalah
Sistem energi berbasis fosil tidak tumbuh dalam semalam. Ia dibangun selama hampir tiga abad melalui akumulasi infrastruktur yang masif dan saling terkait: sumur minyak di Arab Saudi dan Texas, jaringan pipa trans-benua, kilang raksasa, kapal tanker lautan, pembangkit batu bara yang tersebar di pelosok negara berkembang, hingga mesin-mesin industri yang seluruhnya dirancang untuk membakar karbon. Mengganti sistem ini bukan seperti mengganti baterai, ini menuntut perubahan sistemik.
Yang memperkuat kecanduan struktural ini adalah insentif ekonomi yang miring secara fundamental. Dana Moneter Internasional (IMF, 2023) menghitung bahwa subsidi bahan bakar fosil global, baik eksplisit berupa harga di bawah pasar maupun implisit berupa biaya kesehatan dan lingkungan yang tidak diinternalisasi, mencapai USD 7 triliun per tahun. Ini setara dengan 7,1 persen PDB global.
Dengan distorsi sebesar ini, energi terbarukan tidak bersaing dalam medan yang setara. Mereka bersaing di medan yang dimiringkan secara aktif oleh kebijakan (uneven playing field).
Angka lain yang jarang disebut: listrik hanya mewakili sebagian kecil dari total konsumsi energi global. Mayoritas energi digunakan dalam bentuk panas dan bahan bakar untuk memanaskan pabrik, menerbangkan pesawat, memuat kapal kargo, dan memproduksi semen serta baja. Teknologi elektrifikasi saat ini belum bisa menjangkau sebagian besar sektor ‘hard-to-abate’ ini. Jadi, bahkan bila seluruh sistem kelistrikan global beralih ke terbarukan besok pagi, emisi global hanya turun sebagian. Mayoritas, 80 persen bahan bakar fosil masih mendominasi total pasokan energi global (UNDP, 2024).
Yang kedua, krisis iklim adalah salah satu ketidakadilan terbesar dalam sejarah. Yang paling banyak menderita dampaknya adalah negara-negara yang paling sedikit berkontribusi terhadap emisi historis. Afrika, misalnya, bertanggung jawab atas kurang dari 4 persen emisi kumulatif global, namun menghadapi risiko kekeringan, banjir, dan gagal panen yang tidak proporsional. Sebaliknya, Amerika Serikat dan Eropa, yang membangun kekayaan industrinya di atas karbon selama dua abad, kini mengkhotbahkan dekarbonisasi kepada dunia berkembang sambil enggan membayar tagihannya.
Indonesia adalah contoh konkret paradoks ini. Lebih dari 60 persen pembangkitan listriknya masih berasal dari batu bara (ESDM, 2023). Bukan karena pemerintahannya tidak tahu risiko iklim, tetapi karena kombinasi dari ketergantungan pendapatan royalti tambang, kepentingan elit yang berkelindan dengan industri batu bara, keterbatasan fiskal untuk membiayai transisi, dan ketidakjelasan komitmen politik pemerintah.
Beban transisi yang ditanggung negara berkembang tanpa dukungan memadai bukan hanya tidak adil, tetapi juga tidak akan berhasil.
Data investasi iklim memperjelas kesenjangan ini: dari setiap dolar yang diinvestasikan dalam energi bersih global dalam satu dekade terakhir, hanya 20 sen mengalir ke negara berkembang di luar Tiongkok. Pada 2024, hanya 2 persen dari total investasi energi bersih global masuk ke Afrika (PBB, 2024). Sementara itu, PBB memperkirakan investasi energi bersih di negara berkembang perlu naik lima kali lipat sebelum 2030 untuk mempertahankan lintasan 1,5°C.
Ada dinamika yang jarang diakui dalam narasi transisi energi, bahwa pertumbuhan ekonomi global terus mendorong kenaikan permintaan energi secara absolut, sehingga bahkan laju pertumbuhan energi terbarukan yang impresif sekalipun tidak cukup cepat untuk menggantikan. Hendricks (2026) menyebutnya secara gamblang: pertumbuhan energi terbarukan belum menyebabkan satu pun bahan bakar fosil utama mengalami penurunan berarti. Minyak dan gas terus tumbuh. Batu bara mungkin mendekati dataran tinggi, tetapi proyeksi realistis menunjukkan penurunan yang lambat selama puluhan tahun, bukan kemerosotan dramatis.
Ini bukan argumen untuk pesimis. Dunia tidak kekurangan panel surya; dunia kekurangan keseriusan politik untuk mengubah ketergantungan pada bahan bakar fosil dan tak berani menghentikan keran yang mengalirkan profit pada segelintir oligarki fosil.
Medan pertempuran: Aktivisme, greenwashing, dan kapitalisme hijau
Greenwashing, yaitu praktik menyajikan citra ramah lingkungan yang tidak sesuai dengan realitas operasional, telah berevolusi dari taktik hubungan masyarakat menjadi strategi kekuasaan yang sistematis. Clean Creatives (2024) menganalisis 1.859 materi kampanye iklan dari BP, Chevron, ExxonMobil, dan Shell antara 2020 dan 2024, dan menemukan pergeseran signifikan: perusahaan tidak lagi sekadar memoles citra hijau mereka, tetapi secara aktif membingkai ulang ketergantungan pada fosil sebagai keniscayaan, bahkan kebajikan.
Framing ini bekerja dengan halus. Shell memasarkan fosil dengan tema ‘keluarga, kebebasan, dan keamanan.’ ExxonMobil mendanai proyek Carbon Capture and Storage (CCS) sebagai ‘solusi iklim’ . Padahal, dari 12 proyek CCS yang beroperasi di AS, hampir seluruhnya menggunakan karbon yang ditangkap untuk mengekstrak lebih banyak minyak dari tanah (enhanced oil recovery). Hydrogen ‘hijau’ dijual sebagai bahan bakar masa depan, sementara hampir seluruh produksi hidrogen global saat ini masih menggunakan bahan bakar fosil dan menghasilkan emisi yang setara dengan emisi tahunan seluruh Jerman.
“Greenwashing bukan lagi inti strategi industri fosil—yang kini menjadi inti adalah kekuasaan dan pengaruh politik. Tujuannya bukan lagi membangun citra hijau, melainkan meyakinkan publik bahwa kita tidak bisa hidup tanpa bahan bakar fosil.”
—Clean Creatives, Toxic Accounts, 2024
Riset dari Springer Nature (2025) menambahkan dimensi akademis: dalam laporan tahunan perusahaan, frasa ambigu seperti ‘energi rendah dan nol karbon’ digunakan untuk menggambarkan sumber yang berbeda secara fundamental—energi surya sejajar dengan gas alam—dalam satu kalimat. Ini bukan kesalahan komunikasi; ini adalah desain bahasa yang diperhitungkan untuk memperkeruh diskusi publik.
Di arena legislatif, kekuatan industri fosil bekerja dengan cara yang lebih langsung. InfluenceMap (2022) mendokumentasikan bahwa industri bahan bakar fosil AS menghabiskan lebih dari USD 2,5 miliar untuk lobi dan donasi kampanye antara 1988 dan 2022 untuk memblokir regulasi iklim. Dokumen internal Exxon yang bocor ke publik membuktikan bahwa perusahaan telah mengetahui dampak perubahan iklim sejak 1970-an, namun mendanai kampanye penyangsian ilmu pengetahuan iklim secara paralel selama puluhan tahun.
Dalam konteks Indonesia, dimensi ini berbeda wajah tapi serupa substansi. Kepentingan tambang batu bara yang terjalin dengan jaringan politik domestik menciptakan hambatan yang lebih sulit diidentifikasi dari luar, tetapi sama efektifnya dalam memperlambat transisi. Moratorium izin tambang baru, reformasi subsidi energi, atau target bauran energi terbarukan yang ambisius kerap berbenturan dengan realitas kepentingan yang tersembunyi di balik kebijakan yang diumumkan.
Gerakan iklim global menghadapi paradoks komunikasi yang tajam. Di satu sisi, urgensinya nyata dan ilmu pengetahuannya jelas. Di sisi lain, sebagian besar strategi komunikasi gerakan iklim terbukti tidak efektif, atau bahkan kontraproduktif, bagi mayoritas populasi.
Riset yang diterbitkan dalam Nature Climate Change (2021) menunjukkan bahwa pesan berbasis ketakutan dan bencana dapat memicu respons psikologis berupa fatalism iklim: ketika orang merasa masalahnya terlalu besar dan sudah terlambat, motivasi untuk bertindak runtuh. Di saat yang sama, retorika moral absolut yang efektif dalam memobilisasi kaum muda perkotaan sering kali justru mengasingkan pekerja tambang di Kalimantan, buruh kilang di Sumatera, atau petani yang belum memiliki akses listrik stabil.
Ada pula risiko yang lebih struktural: gerakan yang terlalu fokus pada perubahan perilaku individual, seperti kampanye mengurangi konsumsi, beli produk hijau, kurangi penerbangan, dapat secara tidak sengaja mengalihkan tekanan dari struktur korporat dan kebijakan yang sebenarnya menentukan emisi. Ini bukan kebetulan: strategi mempopulerkan ‘jejak karbon individual’ (carbon footprint) sebagai konsep justru dipionirkan oleh BP sebagai kampanye PR pada 2004.
Siapa yang diuntungkan ketika diskusi tentang krisis iklim berfokus pada pilihan konsumen individual daripada regulasi industri dan kebijakan investasi nasional?
Agenda mendesak
Elaborasi panjang tentang tantangan di atas bukan alasan untuk diam—justru sebaliknya, ia memetakan dengan lebih akurat di mana tekanan harus diarahkan. Berikut adalah prioritas yang bukan sekadar daftar harapan, tetapi agenda berbasis bukti yang mendesak:
Pertama, berhenti membangun infrastruktur fosil baru. IEA menyatakan ini dengan tegas dalam laporan Net Zero by 2050: tidak ada lapangan minyak atau gas baru yang boleh disetujui setelah 2021 jika dunia serius dengan 1,5°C. Ini bukan rekomendasi radikal fringe, tetapi juga kesimpulan lembaga energi paling arus utama di dunia. Sementara itu, pemerintah di berbagai negara masih menyetujui izin eksplorasi baru, membangun terminal LNG baru, dan merencanakan pembangkit batu bara baru. Jeda moratorium menyeluruh pada infrastruktur fosil baru adalah prasyarat absolut yang tidak bisa dinegosiasikan dengan timeline yang lebih panjang.
Kedua, harga karbon yang sungguh-sungguh internalisasi eksternalitas. Selama harga energi fosil tidak mencerminkan biaya nyata yang ia timpakan pada lingkungan dan kesehatan publik, pasar akan terus mengirim sinyal yang salah kepada investor dan konsumen. Mekanisme carbon pricing dalam bentuk pajak karbon atau sistem cap-and-trade adalah instrumen yang terbukti bekerja. Swedia telah menurunkan emisi 27 persen sambil mempertahankan pertumbuhan ekonomi sejak memberlakukan pajak karbon pada 1991. Namun, desain kebijakan harus memastikan kompensasi langsung kepada rumah tangga berpenghasilan rendah agar tidak menciptakan ketidakadilan baru.
Ketiga, reformasi radikal subsidi dari fosil ke terbarukan. Sebanyak
USD 7 triliun per tahun subsidi fosil adalah sumber daya yang, jika dialihkan bahkan sebagian, bisa mendanai transisi energi global. UN (2024) mencatat bahwa dalam satu dekade terakhir, kapasitas energi terbarukan global meningkat 140 persen dan biaya sistem penyimpanan baterai turun lebih dari 90 persen bukti bahwa investasi yang tepat bekerja. Namun setiap dolar investasi energi terbarukan saat ini masih harus bersaing dengan enam dolar lebih subsidi fosil. Ini bukan kompetisi pasar—ini perlombaan yang hasilnya telah ditentukan sebelumnya.
“Untuk mengguncang mogul yang mengorkestrasi kehancuran kita, kita perlu bangun dari anestesi, bukan terus ditidurkan oleh cerita-cerita kecil tentang kemajuan.”
—Steve Hendricks, CounterPunch, April 2026
Keempat, pendanaan iklim yang jujur dan berbentuk hibah. Negara-negara maju perlu memenuhi, bahkan melampaui, janji pendanaan iklim mereka, dalam bentuk hibah, bukan pinjaman. IPCC memperkirakan negara berkembang membutuhkan USD 2–3 triliun investasi per tahun hingga 2030 untuk transisi yang layak. Bila hanya 2 persen dari investasi energi bersih global yang masuk ke Afrika (PBB, 2024), dan bila kontribusi historis terhadap krisis iklim adalah sebesar ini, maka pendanaan yang memadai bukan kemurahan hati—ia adalah kewajiban keadilan.
Kelima, transisi berkeadilan, di mana tak seorang pun ditinggal. Kebijakan transisi energi yang mengabaikan nasib jutaan pekerja di sektor fosil adalah kebijakan yang tidak adil sekaligus tidak akan bertahan secara politik. Just transition bukan sekadar slogan, tetapi prasyarat sosial dari setiap perubahan struktural yang berkelanjutan. Program pelatihan ulang, jaminan penghasilan, dan investasi dalam ekonomi alternatif di wilayah tambang adalah komponen yang tidak bisa diabaikan.
Keenam, melawan greenwashing dengan regulasi, bukan sekadar moral shaming. Memarahi perusahaan minyak karena greenwashing di media sosial tidak mengubah perilaku mereka. Yang mengubah adalah regulasi: kewajiban pelaporan emisi yang terverifikasi secara independen, larangan klaim lingkungan yang tidak terverifikasi, dan tanggung jawab hukum bagi direksi atas misleading environmental disclosure. Uni Eropa tengah bergerak ke arah ini; dan negara-negara lain perlu mengikuti dengan standar yang setara atau lebih ketat.
Transisi energi hijau adalah keharusan. Teknologinya tersedia, ekonominya semakin masuk akal, dan kondisi iklim sekarang semakin mengharuskannya. Tetapi ia tidak akan terjadi dengan sendirinya, tidak bisa dipimpin oleh perusahaan yang menggunakan frasa ‘net zero’ untuk menutupi ekspansi fosil, dan tidak akan tercapai dengan narasi-narasi comforting yang merayakan kemajuan energi terbarukan sambil mengabaikan fakta bahwa energi fosil masih tumbuh.
Laporan Stern (2006) memperkirakan kerugian permanen 5–20 persen PDB global akibat perubahan iklim yang tidak ditangani. Biaya tindakan, termasuk yang tidak nyaman seperti menghentikan subsidi fosil, memaksa akuntabilitas perusahaan, dan mendanai transisi di Global South, sebetulnya jauh lebih kecil. Yang masih kurang bukan teknologi, bukan peta jalan, dan bukan konsensus ilmiah. Yang masih kurang adalah keberanian politik untuk menghadapi kepentingan-kepentingan yang sudah terlalu lama mengatur jalannya permainan.
