Di antara kabut sejarah yang menyelimuti peristiwa 1965 yang menandai kudeta politik terhadap Sukarno dan naiknya rezim Orde Baru, ada satu jejak yang jarang dibicarakan dengan cukup lantang: kedatangan Freeport ke Papua.
Ini bukan sekadar urusan tambang, ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah rezim membuka pintu bagi modal asing, bahkan sebelum debu kudeta benar-benar mengendap. Di balik jargon stabilitas dan pembangunan, tersimpan transaksi senyap yang mengubah wajah Indonesia—dan nasib Papua—untuk puluhan tahun ke depan.
Kepentingan ekonomi jelang 1965
Seperti diketahui banyak orang, sebelum 1965 haluan politik Indonesia sangat anti-imperialis. Secara ekonomi, Sukarno ingin membangun fondasi ekonomi nasional yang berdiri di kaki sendiri (berdikari).
Situasi itu tentu tidak “nyaman” bagi negara-negara yang berhasrat menancapkan kepentingan ekonominya di Indonesia, termasuk Amerika Serikat (AS). Saat itu, korporasi-korporasi raksasa, seperti Caltex, Stanvac, Shell, Uniroyal, dan lain-lain, juga sudah mengeruk untung di Indonesia.
Karenanya, sejak 1950-an, AS mulai terlibat dalam gerakan-gerakan separatis yang mengganggu dan melemahkan pemerintahan Sukarno. Salah satunya adalah menyokong pemberontakan PRRI-Permesta.
Di tahun 1960-an, nasionalisme ekonomi Sukarno makin menggila. Dengan dukungan serikat buruh kiri dan nasionalis, terutama yang berkaitan dengan PKI, sejumlah perusahaan asing diambilalih. Salah satunya adalah perusahaan AS, US Rubber Company, yang beroperasi di Sumatera Utara.
Tentu saja, kepentingan ekonomi AS terancam oleh gelombang nasionalisasi itu. Caltex, perusahaan minyak AS yang juga beroperasi di Indonesia, ikut terancam dinasionalisasi.
Ditambah lagi, sejak 1962, Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia yang dianggapnya “negara boneka Inggris”. Sementara haluan politik luar negeri Indonesia makin menjauh dari Barat dan makin merapat ke Tiongkok.
Pupuslah sudah harapan AS terhadap pemerintahan Sukarno. Karena itu, sejak 1964, AS bersama Inggris mulai melancarkan operasi-operasi rahasia untuk menggulingkan Sukarno. Salah satunya dengan meruncingkan persaingan antara AD versus PKI. Mereka yakin, adanya “benturan politik” antara AD versus PKI akan membuka peluang untuk menggulingkan Sukarno.
Pada Februari 1965, CIA mengusulkan untuk memperluas cakupan operasinya di Indonesia, termasuk hubungan rahasia dengan kelompok-kelompok anti-komunis, black letter operation, operasi media, termasuk kemungkinan aksi “radio hitam” dan politik hitam di dalam lembaga-lembaga politik di Indonesia.
Perang urat syaraf makin gencar. Hoaks menyebar dari telinga ke telinga, hingga meluas ke masyarakat umum. Di antaranya tentang isu “Sukarno sakit parah”, “Dewan Jenderal” dan “Dokumen Gillchrist”.
Sayangnya, beberapa pejabat yang dekat dengan Sukarno percaya dengan hoaks tersebut, termasuk Subandrio selaku Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI). Beberapa perwira loyalis Sukarno, seperti Kolonel Untung Samsuri dan Brigjen Suparjo, juga sangat percaya.
Berangkat dari kabar hoaks, sejumlah perwira yang loyal kepada Sukarno berniat melakukan aksi “mendahului” untuk mencegah kup Dewan Jenderal. Dan itulah yang melatarbelakangi terjadi aksi Gerakan 30 September 1965.
Bradley Simpson, dalam makalah berjudul “Amerika Serikat dan Dimensi Internasional dari Pembunuhan Massal di Indonesia”, memperlihatkan bagaimana peran Amerika Serikat dalam peristiwa 1965. Mulai dari bantuan propaganda, pendanaan, alat komunikasi, persenjataan, dukungan intelijen, hingga menyediakan daftar orang-orang PKI.
Dan yang menarik lagi, artikel juga menyingkap motif AS terlibat dalam peristiwa 1965 hingga kudeta merangkak terhadap Sukarno, yaitu mengamankan kepentingan bisnisnya sekaligus mengembalikan Indonesia ke pangkuan Barat.
Untuk diketahui, artikel Brad itu bukanlah hasil imajinasi liar penulisnya, melainkan hasil kerja membongkar-bongkar arsip-arsip pemerintah AS sendiri, seperti telegram (rahasia) Kedubes AS, memo sejumlah pejabat AS, kabel infomasi CIA, airgram Kedubes AS, dan lain-lain.
Sebetulnya, dokumen rahasia CIA yang sudah dibuka ke umum (deklasifikasi) juga menunjukkan keterlibatan negeri Paman Sam itu dalam peristiwa 1965 itu. Bahkan lembaga intelijen Inggris, M17, juga terlibat.
Singkat cerita, terlepas dari perbedaan klaim soal siapa pelaku G 30 S 1965 itu, di sini ada beberapa fakta besar yang tidak bisa ditolak kebenarannya.
Pertama, terjadi pergantian kekuasaan “secara paksa” dari tangan Sukarno ke Soeharto. Sukarno dituduh terlibat G 30 S 1965, meski tanpa bukti yang kuat. Pidato pertanggungjawaban Sukarno yang diberi nama Nawaksara ditolak MPRS yang isinya pendukung Suharto semua. MPRS kemudian memberhentikan Sukarno, lalu mengangkat Soeharto sebagai presiden.
Kedua, pergantian kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto juga mengubah haluan politik dan ekonomi Indonesia secara radikal.
Di bawah Soeharto, pintu ekonomi dibuka selebar-lebarnya bagi investor asing, terutama dari Barat. Banyak kebijakan yang mulai disetir oleh Barat.
Di tahun 1967, disahkanlah Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA), yang isinya sangat sesuai keinginan negara-negara Barat dan investor asing. Konon, AS sampai mengerahkan tenaga ahli untuk membantu Widjoyo Nitisastro, seorang ekonom pro-Barat, untuk menyusun UU tersebut.
Freeport sebagai “ujian” loyalitas rezim Soeharto kepada Barat
November 1965, hanya beberapa minggu setelah peristiwa G/30/S, dua eksekutif Texaco [salah seorang bernama Julius Tahija] dari Indonesia, yang punya kedekatan dengan militer Indonesia, mulai mendekati Freeport. Keduanya memberi tahu bahwa sudah tiba waktu yang tepat bagi Freeport untuk membuka negosiasi dengan para jenderal di Jakarta terkait Ertsberg (Wilson, 1981: 155).
Di sisi lain, di Jakarta, rezim militer di bawah Soeharto sedang berupaya keras mendapat dukungan internasional untuk mengonsolidasikan kekuasaannya, terutama bantuan ekonomi. Bagi Soeharto dan pendukungnya, bantuan ekonomi itu sangat dibutuhkan untuk mempercepat stabilitas politik.
Namun, ada harga yang harus dibayar oleh rezim Soeharto: melakukan reformasi ekonomi sesuai tuntutan AS dan Barat. Sebagai imbalannya, Barat bersedia melakukan renegosiasi utang dan memberi bantuan ekonomi sebesar USD 450 juta per tahun di bawah skema Inter-Govermental Group on Indonesia (IGGI). Selain itu, para pejabat AS mendesak rezim Soeharto untuk mengembalikan kepercayaan kreditor dan investor asing. Karena itu, hanya beberapa hari sejak peralihan kekuasaan dari tangan Sukarno ke Soeharto melalui Supersemar (11 Maret 1966), para teknisi Freeport sudah menjelajahi Irian Barat untuk menemukan gunung tembaga bernama Ertsberg.
Menurut Bradley Simpson, dosen sejarah di Universitas Princeton, Amerika Serikat, Freeport dijadikan oleh AS sebagai ujian penting untuk membuktikan niat rezim baru di Indonesia terhadap investor asing. Bahkan, seperti ditulis oleh Simpson, pihak Kedubes AS menilai perundingan antara Freeport dan para pejabat Indonesia sebagai “awal diajukannya pertanyaan penting apakah sikap negatif Indonesia terhadap investasi asing akan berubah”.
“Tampaknya ini merupakan (sebuah) peluang sangat baik untuk mempengaruhi jalan pikiran [rakyat Indonesia] mengenai investasi asing,” demikian isi telegram Kedubes AS di Jakarta ke Kemenlu AS, 9 Juni 1966, sebagaimana dikutip oleh Brad Simpson.
Akhirnya, pada April 1967, kontrak karya pertama antara Freeport dengan pemerintah Indonesia diteken. Yang janggal, kontrak karya itu diteken ketika Papua belum resmi menjadi wilayah Republik Indonesia [catat: Pepera baru dilakukan tahun 1969]. Selain itu, kontrak karya itu tidak diteken oleh presiden legitimate, melainkan oleh pejabat sementara presiden, yakni Soeharto [Soeharto diangkat sebagai presiden resmi 27 Maret 1968].
Forbes Wilson, kepala Freeport Sulphur Company saat itu, mengira pemerintah Indonesia berada di bawah tekanan AS saat meneken kontrak dengan Freeport (Denise Leith, 2002).
Menurut Denise Leith, penulis The Politics of Power: Freeport in Suharto’s Indonesia”, Freeport dengan koneksi politiknya yang sangat kuat dalam proses negosiasi, bisa mendiktekan persyaratan kontrak.
Akibatnya, banyak klausul kontrak yang sangat menguntungkan Freeport. Seperti dicatat Leith, Freeport dibebaskan dari kewajiban pajak selama tiga tahun. Tidak ada sepeser saham pun untuk pemerintah Indonesia; tidak ada kewajiban ganti rugi atas lahan masyarakat asli Papua–terutama suku Amungme dan Kamoro–yang dirampas; dan tidak ada kewajiban perlindungan ekologi.
Freeport adalah perusahaan asing pertama yang menandatangani kontrak dengan rezim militer yang baru berkuasa di Indonesia.
Setelah Freeport Sulphur, investor asing lainnya bak semut berlomba-lomba mengerubuti Indonesia. Setelah itu hingga kini, Indonesia menjadi salah satu surga bagi investasi asing di Asia Tenggara.
Kesimpulan bahwa CIA ikut menggulingkan Sukarno karena kekayaan emas di Papua juga diyakini oleh Greg Poulgrain, sejarawan dari University of Sunshine Coast, Brisbane, Australia.
Hanya, penulis buku The Incubus of Intervention: Conflicting Indonesia Strategies of John F. Kennedy and Allen Dulles itu terlalu menekankan peranan besar Allen Dulles, Direktur CIA saat itu, dalam upaya menggunglingkan Sukarno dan merebut tambang emas di Papua. Dan saya kira, terlalu sempit untuk melihat peristiwa penggulingan Sukarno di akhir 1960-an itu sebagai manuver Dulles semata.
Singkat cerita, jika kita lihat berbagai jalinan peristiwa di atas, tampak sekali bahwa Freeport hadir sebagai perayaan keberhasilan menggulingkan Sukarno sekaligus mengambalikan Indonesia ke pangkuan Barat. Freeport juga dijadikan oleh negara-negara kapitalis Barat sebagai batu uji pada pemerintahan Orde Baru atas komitmen mereka pada investasi asing dan liberalisasi ekonomi.
