Kaum kere, yang kerap dipandang remeh karena status sosialnya, punya kontribusi dalam menggerakkan roda sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Dalam film populer, kita tentu akrab dengan kisah Nagabonar. Nagabonar, mantan copet di kota Medan, mengorganisir gelandangan dan pencopet ke dalam laskar rakyat untuk melawan Belanda. Meskipun kisahnya adalah hasil rekaan Asrul Sani, tetapi kiprah orang-orang seperti Nagabonar dalam perjuangan kemerdekaan benar adanya.
Dalam buku Soe Hok Gie, Di Bawah Lentera Merah, diceritakan tentang sepak terjang Sarekat Islam cabang Semarang yang mengorganisir kaum kere.
Itu terjadi pada tahun 1919. Saat itu SI cabang Semarang yang dipimpin oleh seorang pemuda 20-an tahun, Semaun, mengorganisasikan kaum gembel dan kaum kere dalam Sarekat Kere. Tujuannya untuk menghimpun orang-orang yang sangat miskin dan tidak punya “bondo” (harta) tanpa memandang bangsa.
Golongan ini, kata Gie, sangat ditakuti orang-orang Eropa. Menurutnya, kaum yang tidak punya apa-apa ini dengan sendirinya punya keberanian yang lebih besar untuk bertindak dan sangat mudah dibakar semangatnya.
Yang menarik, Sarekat ini bukan hanya menampung kaum kere pribumi, tetapi juga menampung kaum kere non-pribumi. Terutama gembel-gembel bumiputera Tionghoa, yang “tumpah darahnya” di Hindia Belanda.
Sarekat Kere menolak orang-orang kaya menjadi anggotanya. Kalaupun ada orang kaya yang bersimpati dengan perjuangan kaum kere, mereka hanya dibolehkan menyumbang.
Sarekat Kere dipimpin oleh Kromoleo. Nama Kromoleo itu juga unik. Dalam masyarakat Jawa, Kromoleo adalah hantu yang dipercaya berwujud keranda mayat dan kerap meminta tumbal. Saya tidak tahu, apakah penggambaran Kromoleo sebagai hantu ada hubungannya dengan upaya menjauhkan rakyat dari kaum komunis.
Namun, pengorganisasian kaum kere bukan hanya dilakukan oleh Sarekat Islam. Di saat revolusi Agustus berkobar, kaum kere banyak mengintegrasikan diri dalam laskar-laskar rakyat. Bahkan, saat itu ada yang namanya Laskar Kere. Dalam film Naga Bonar karya MT Risyaf, yang menceritakan tentang laskar rakyat yang melawan kolonialisme di Sumatera Utara, diceritakan bahwa Naga Bonar adalah bekas pencopet di kota Medan.
Kaum kere ini, seperti dituliskan oleh Gie, adalah golongan terendah dari masyarakat kota. Mungkin mirip dengan kategori kaum miskin kota (KMK) saat ini. Biasanya, mereka adalah orang-orang yang berasal dari desa dan pergi ke kota untuk mencari penghidupan.
Meski sangat miskin, bahkan lebih miskin dari proletar, tetapi kaum kiri kadang meragukan kadar kesadaran revolusioner dari sektor ini. Sampai-sampai ada cap “lumpenproletariat”. Ini sebetulnya berbau merendahkan. Lumpenproletariat berasal dari kata Jerman, Der Lumpen, yang berarti kain rombeng atau lap dapur.
Namun, secara umum lumpenproletariat ini sering mengacu pada kaum pekerja yang sudah merosot atau tersingkir dari sektor produksi. Ini mencakup pengemis, pelacur, penjahat, pemeras, penipu, penjahat kecil, pengangguran kronis, dan orang-orang yang terlempar keluar dari sistem produksi kapitalisme.
Namun, yang harus disadari, bahwa kaum miskin kota alias kaum kere ini tidak bisa dilepaskan dari kegagalan kapitalisme. Lenin membahas perihal kaum kere ini dalam pamflet berjudul Kepada Kaum Miskin di Desa (1902): …Baik di kota maupun di desa makin banyak orang yang sama sekali tidak bisa mendapat pekerjaan apapun juga. Di desa-desa mereka kelaparan, di kota-kota mereka membesarkan barisan-barisan orang-orang gelandangan dan orang-orang kere, mereka menemukan tempat berlindung seperti binatang dalam gubuk-gubuk di dalam tanah di pinggir-pinggir kota, atau di kampung-kampung kotor dan gudang-gudang di bawah tanah yang mengerikan, seperti yang di Pasar Chitrov di Moskow.”
Bagi Lenin, semua itu terjadi karena sebagian besar besar dari tanah, dan juga pabrik-pabrik, mesin-mesin, gedung-gedung, kapal-kapal, dan lain-lainnya, hanya kepunyaan sejumlah kecil orang-orang kaya.
Dalam banyak kasus, karena terjepit kemiskinan, loyalitas kaum lumpenproletariat ini gampang dibeli. Mereka sering dimanfaatkan sebagai “centeng” oleh kaum kapitalis. Tak hanya itu, gerakan fasis biasanya berkembang dari kaum borjuis kecil dan lumpen proletar ini. Karena itu, banyak gerakan kiri kurang berminat memajukan kesadaran lumpen proletar.
Memang banyak kaum kiri yang meragukan karakter revolusioner KMK dan borjuis kecil. Cara pandang ini menjangkiti sebagian pimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI). Seperti diceritakan Ruth T. McVey dalam Kemunculan Komunisme Indonesia, pada tahun 1924, dalam sebuah konferensi khusus PKI di Kotagede, Yogyakarta, ada proposal untuk melikuidasi Sarekat Rakyat (SR), organisasi sayap PKI yang banyak menghimpun petani, pedagang, dan KMK.
Aliarcham, salah satu pengusung proposal itu, menganggap SR memang punya keanggotaan besar, tetapi kadar revolusionernya kecil. Pasalnya, kata dia, borjuis kecil itu memegang semangat borjuis kecil mereka, yakni hanya memikirkan keuntungan ekonomi, tidak mempunyai konsep yang sejalan dengan tujuan komunis, membahayakan karakter proletarian partai komunis, dan gampang beralih ke terorisme.
Usulan itu menuai pro-kontra. Sebagian menolak gagasan ekstrem tersebut. Bagi penolak gagasan itu, bila SR dilikuidasi, maka PKI akan kehilangan pengaruh ke massa luas. Selain itu, bagi mereka, borjuis kecil Indonesia tidak punya ruang untuk menjadi borjuis besar, karena ruang itu sudah dikuasai oleh kapitalis asing. Karena itu, borjuis kecil Indonesia lebih berpotensi menjadi calon proletar ketimbang kapitalis.
Karena perdebatan sangat sengit, akhirnya dicari jalan kompromi: SR tetap dipertahankan tapi tanpa penambahan anggota. Anggota SR yang berpikiran maju harus segera diberi kursus teori dan segera di-PKI-kan. Sementara yang kurang maju dibiarkan bergabung dengan gerakan koperasi agraria komunis yang murni ekonomis.
Kendati demikian, keputusan ini telah membuat SR mati secara perlahan-lahan. Keanggotaan SR pun lambat laun merosot. Dengan demikian, keputusan tersebut sama saja dengan memencilkan kaum proletar dari lautan borjuis kecil di Indonesia. Padahal, borjuis kecil dan kaum menengah itu dapat digerakkan dalam perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme.
