Senja merayap turun di Jakarta ketika selembar surat tanpa nama tiba di rumah keluarga Soe Lie Piet. Kertasnya tipis, tulisannya kasar, dan isinya penuh ancaman.
Di dalamnya, seseorang memerintahkan seorang mahasiswa bernama Soe Hok Gie untuk berhenti menulis kritik terhadap pemerintah. Jika tidak, ia diancam akan mati sia-sia, entah di jalanan, di tikungan gelap, atau di saat lengah. Ancaman itu ditutup dengan kalimat yang menusuk: “Cina yang tak tahu diri, pulang saja ke negerimu.”
Bagi sebagian orang, surat semacam itu sudah cukup untuk membuat langkah terhenti. Namun bagi Gie, yang sejak remaja terbiasa hidup di antara buku-buku sejarah dan perdebatan filosofis, ancaman itu hanya menegaskan satu hal, bahwa kata-katanya telah mengenai sasaran. Kepada kakaknya, Soe Hok Djin—yang kelak dikenal sebagai Arief Budiman—Gie berkata bahwa ia tidak takut. Yang membuatnya gelisah justru bukan ancaman, melainkan rasa buntu: kritiknya tak pernah benar-benar mengubah keadaan.
Dalam salah satu catatan hariannya, ia menulis bahwa semakin ia bersuara, semakin banyak musuh yang muncul, dan semakin sedikit orang yang memahami maksudnya. Ia bertanya-tanya apakah perjuangannya hanyalah “gerak sia-sia yang melelahkan”, sebuah perasaan gelisah terhadap kritik yang seakan membentur tembok tebal.
Gie (seorang yang menduduki temannya dalam foto) bersama dengan mahasiswa pecinta alam, dalam pendakian Gunung Galunggung. Kredit: Catatan Sang Demonstran/LP3S
Anak muda di tengah kekacauan sejarah
Soe Hok Gie lahir pada 17 Desember 1942, ketika Indonesia berada di bawah pendudukan Jepang. Ia tumbuh dalam keluarga Tionghoa yang mencintai literasi. Ayahnya, Soe Lie Piet, adalah penulis dan wartawan; rumah mereka dipenuhi buku-buku sejarah, filsafat, dan sastra. Dari ruang itulah Gie belajar bahwa kata-kata dapat menjadi alat perlawanan.
Masa kecilnya berada di tengah revolusi, pergolakan identitas nasional, dan ketegangan rasial. Ia menyaksikan bagaimana minoritas Tionghoa sering menjadi kambing hitam dalam politik Indonesia. Pengalaman itu membentuk pandangannya bahwa nasionalisme sejati tidak lahir dari darah atau ras, tetapi dari keberanian moral dan pengkhidmatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Ketika masuk Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada 1962, Indonesia berada dalam masa Demokrasi Terpimpin. Ekonomi merosot, inflasi meroket, dan politik dikuasai oleh poros Sukarno–PKI–militer yang saling mencurigai. Di kampus, mahasiswa terbelah antara pendukung Sukarno, simpatisan kiri, kelompok anti-Sukarno/PKI, dan kelompok independen. Gie memilih jalan terakhir, yang praktik politiknya beriring jalan dengan kelompok anti-Sukarno dan PKI.
Ia menulis di berbagai surat kabar, mengkritik korupsi, kultus individu, dan kekerasan politik. Ia membaca Sartre, Camus, dan sejarawan-sejarawan Belanda, membentuk pandangan bahwa intelektual harus menjaga jarak dari kekuasaan. Baginya, kritik adalah bentuk cinta yang paling serius terhadap republik.
Namun, meskipun Gie adalah aktivis yang cerdas dengan ide-idenya selalu cemerlang, dan kritik-kritiknya selalu menampar pemerintah dan politisi korup, tetapi ia tak punya topangan organisasi yang kuat. Ia bukan organiser yang ulung.
Gie pernah berhimpun dalam lembaga Tionghoa bernama Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB). Organisasi ini punya publikasi, namanya Bara Eka, dan Gie menjadi editornya.
Selain itu, sebagai sosialis, ia pernah berhimpun dengan Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos), yang terkait dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan ide-ide Sjahrir. Namun, tak berbeda dengan organisasi sosialis mana pun masa itu, organisasi ini tak lebih dari sebuah kelompok diskusi.
Gunung: Tempat menemukan sunyi dan keberanian
Ketika kebuntuan melanda, Gie memilih “kabur” ke gunung. Menurut sahabatnya, Rudy Badil, tempat favoritnya adalah Mandalawangi—lembah sunyi di antara Pangrango dan Gede. Di sana, kabut turun perlahan seperti tirai dan udara dingin menyapu wajah dengan belaian angin.
Gie tidak pernah mendaki sendirian. Ia mendirikan MAPALA UI pada 12 Desember 1964, dan sejak itu gunung menjadi ruang belajar bagi banyak mahasiswa. Ia memimpin pendakian ke Lawu, Merapi, Sindoro, Slamet, hingga Semeru. Pada era 1960-an, ketika akses transportasi terbatas dan peralatan pendakian seadanya, menaklukkan puncak-puncak itu adalah prestasi besar.
Namun, bagi Gie, pendakian bukan soal prestasi. Ia menyebutnya sebagai kegiatan “ideologis”. Dalam salah satu artikelnya, ia menulis bahwa patriotisme tidak tumbuh dari slogan, tetapi dari perjumpaan langsung dengan Tanah Air. Mencintai Indonesia berarti mengenal tanahnya, gunungnya, dan rakyatnya dari dekat.
Di kaki Gunung Slamet, ia pernah berdiskusi dengan seorang pemuda desa tentang politik Jakarta. Gie menjelaskan bahwa Sukarno telah menyengsarakan rakyat, tetapi ia juga menegaskan bahwa tidak semua penentang Sukarno adalah pahlawan. Banyak di antara mereka, katanya, hanyalah oportunis yang menunggu kesempatan.
Di puncak Slamet, ketika beberapa rekannya ingin menghapus tulisan batu bertuliskan “Aku Pendukung Sukarno”, Gie melarang. Ia berkata bahwa setiap orang berhak berbeda pendapat. Di tengah polarisasi politik 1960-an, sikap itu adalah keberanian yang langka.
Aktivisme: Melawan kekuasaan tanpa menjadi alat kekuasaan
Tahun 1965 menjadi titik balik sejarah Indonesia. Ketegangan antara PKI dan Angkatan Darat memuncak, dan setelah peristiwa 30 September, kekerasan politik melanda seluruh negeri. Mahasiswa turun ke jalan menuntut pembubaran PKI, perbaikan ekonomi, dan pengurangan kekuasaan Sukarno.
Gie ikut dalam gelombang itu, tetapi ia tidak pernah menjadi bagian dari kelompok yang memuja militer. Ia mengkritik PKI karena kekerasan politiknya, tetapi ia juga mengkritik Angkatan Darat karena kecenderungan militeristik dan fasistiknya. Ia menolak menjadi alat siapa pun.
Sejak meyakini gerakan mahasiswa tidak akan berhasil meruntuhkan kekuasaan Presiden Sukarno tanpa kekuatan politik lain, Gie mulai melihat tentara (baca: Angkatan Darat) sebagai mitra yang potensial. Menurut Daniel Dhakidae dalam “Soe Hok Gie Sang Demonstran”, kata pengantar untuk Catatan Seorang Demonstran, pada masa itu, mahasiswa dan militer sama-sama ingin mengakhiri Demokrasi Terpimpin Sukarno. Namun setelah Soeharto naik, Gie segera mencium bahaya: militerisme yang menguat, pembungkaman oposisi, dan lahirnya Orde Baru yang otoriter.
Ia menulis bahwa politik adalah “lumpur yang kotor”, tetapi ia tetap terjun karena diam berarti membiarkan ketidakadilan menang. Aktivismenya bukan soal kekuasaan, tetapi soal menegakkan nilai-nilai baik untuk kebaikan republik.
Pemikiran merdeka
Terpapar pemikiran Albert Camus dan Sartre, Gie condong pada eksistensialisme. Ia percaya kemerdekaan manusia sebagai hal paling hakiki, yang tak boleh dicerabut oleh apa pun, baik otoritas maupun ideologi. Karena itu, ia sangat anti-otoritarianisme, menolak militerisme, memusuhi fasisme, dan alergi terhadap konservatisme.
Meski begitu, Gie juga terpapar ide-ide sosialisme, yang menuntut keberpihakan pada kaum kecil. Suatu hari, ia menyaksikan seorang pria yang tak bertampang pengemis sedang kelaparan. Pria malang itu kemudian mengisi perutnya yang kosong dengan kulit mangga yang dilempar orang di jalanan.
Pahitnya, menurut Gie, kejadian itu hanya berjarak dua kilometer dari Istana Negara. “Siang tadi aku bertemu dengan seseorang tengah memakan kulit mangga. Dua kilometer dari sini, ‘Paduka’ (Presiden Sukarno) kita mungkin sedang tertawa dan makan-makan dengan istri-istrinya yang cantik-cantik,” tulis Gie dalam buku hariannya.
Banyak cendekia menempatkan Gie di kubu sosialis-demokrat. Namun, bagi saya, dia lebih cocok disebut sebagai “sosialis-liberal”, yang berusaha mengawinkan paksa ide-ide tentang kebebasan individu dengan kesetaraan ekonomi.
Cinta yang hadir dalam sunyi
Gie jarang menulis tentang cinta secara langsung. Ia merasa tidak cocok dengan pesta, basa-basi, dan hiruk-pikuk sosial mahasiswa Jakarta. Namun cinta yang paling kuat justru ia arahkan pada Indonesia—bukan sebagai slogan, tetapi sebagai pengalaman fisik.
Dalam salah satu puisinya yang terkenal, ia menulis tentang Mandalawangi dengan kelembutan yang jarang ia tunjukkan dalam esai politiknya. Puisi itu adalah percakapan dengan gunung, dengan sunyi, dengan dirinya sendiri. Di sana, cinta dan keberanian menyatu.
Menjelang kematiannya, Gie semakin sering berbicara tentang sejarah kaum tertindas. Rudy Badil mengenang bagaimana suatu malam, di depan api unggun, Gie tiba-tiba menyanyikan lagu protes dari Amerika—lagu yang dinyanyikan para mahasiswa penentang Perang Vietnam, We Shall Not Be Moved.
Mungkin itu adalah caranya merayakan kebebasan kecil di tengah kejenuhan. Setelah lulus dari jurusan Sejarah UI, ia menjadi dosen. Rutinitas mengajar dan rapat membuatnya merasa seperti “monyet tua di kebun binatang”. Ia merindukan kehidupan yang keras, jujur, dan liar.
Pada 16 Desember 1969, sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-27, Gie mendaki Semeru. Di puncak Mahameru, ia memungut sehelai daun pinus kering—mungkin sebagai kenang-kenangan untuk dibawa pulang. Tak lama kemudian, gas beracun dari kawah Jonggring Saloka merenggut nyawanya.
Ia meninggal di tempat yang paling ia cintai, seolah menggenapi kalimat yang pernah ia tulis kepada seorang sahabat bahwa orang-orang seperti dirinya tidak pantas mati di tempat tidur.
Selain mewariskan sebuah gudang pemikiran lewat ”Catatan Seorang Demonstran”, yang merupakan kumpulan catatan hariannya, Gie juga punya dua karya penting: Di Bawah Lentera Merah dan Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan.
Warisan: Integritas yang tak pernah padam
Soe Hok Gie tidak meninggalkan partai, manifesto, atau jabatan. Tetapi ia meninggalkan sesuatu yang lebih langgeng: integritas. Ia mengajarkan bahwa mencintai Indonesia berarti berani mengkritik, berani jujur, dan berani menolak kompromi.
Ia adalah pengingat bahwa aktivisme bukan soal jabatan, tetapi soal keberanian untuk tetap lurus menyuarakan kebenaran ketika semua orang memilih jalan aman.
