Di negeri ini, nasionalisme dan kedisiplinan kerap diringkus menjadi soal baris-berbaris, mendengarkan lagu Indonesia Raya, pakaian seragam, dan menghafal Pancasila.
Rasa cinta Tanah Air diukur dari kepatuhan dan ketaatan, bukan pada kemerdekaan berpikir, kemampuan berinovasi, dan kontribusi pada rakyat. Dan, tanpa sadar, kita menghidupkan kembali cara berpikir fasis ala Jepang.
Cara berpikir ala fasis itu yang muncul di balik kebijakan retreat ala militer untuk anggota kabinet dan kepala daerah, memperdengarkan Indonesia Raya di instansi pemerintah, hingga mengirim anak-anak sekolah yang dicap nakal ke barak militer.
Sjahrir sudah menyadari bahaya itu jauh-jauh hari. Pada akhir Oktober 1945, hanya dua bulan pasca proklamasi kemerdekaan, ia menulis pamflet politik bertajuk Perdjoeangan Kita. Lewat pamflet itu, ia mengingatkan bahaya nasionalisme yang meluap-luap bisa dicemari oleh noda-noda feodalisme dan fasisme.
“Perjuangan demokrasi revolusioner itu memulai dengan membersihkan diri dari noda-noda fasis Jepang, mengungkung penglihatan orang-orang yang jiwanya masih terpengaruh oleh propaganda Jepang dan didikan Jepang,” tulis perdana menteri pertama RI itu.
Mental fasisme
Gaya fasisme Jepang, yang disebut Kokkashugi, menggabungkan ketundukan mutlak pada Tenno Heika (kaisar Jepang) dan militerisasi dalam segala aspek kehidupan.
Seperti halnya fasisme di mana saja, fasisme Jepang menuntut kepatuhan mutlak yang vertikal, yang ditanamkan lewat penyeragaman, disiplin yang kaku, dan gembar-gembor nasionalisme lewat pekik dan slogan-slogan kosong.
Di zaman Jepang, anak-anak sekolah, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, tak hanya diharuskan memakai pakaian seragam, tetapi diwajibkan gundul untuk laki-laki. Sementara disiplin yang kaku ditanamkan lewat taisho (senam pagi), kyoren (latihan baris-berbaris), chorei (apel pagi), hingga kinrohosi (kerja bakti).
“Jiwa pemuda dibentuk untuk dapat menerima perintah saja, untuk tunduk dan mendewa-dewakan, seperti orang Jepang tunduk kepada Tenno dan mendewa-dewakannya,” tulis Sjahrir.
Sebagai seorang sosialis dan demokrat, Sjahrir punya dalih yang kuat dan kokoh untuk menolak segala bentuk fasisme. Gaya fasisme menyangkal kemerdekaan individu, yang berhak untuk bebas berpikir, berbicara, berpendapat, berekspresi, dan mengembangkan potensi diri. Fasisme juga menyangkal keragaman manusia, baik suku, agama, ras, tradisi, maupun ekspresi politik.
Menurut bapak bangsa yang dijuluki “Bung Kecil” ini, fasisme bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi. Menurutnya, jika nasionalisme tak bergandengan dengan kemanusiaan dan demokrasi, maka sangat mungkin tergelincir dalam chauvinisme dan fasisme.
Karena itu, Sjahrir mengusulkan revolusi nasional yang berwatak kerakyatan dan demokratis, yang menjamin kemerdekaan berpikir, berbicara, beragama, menulis, mendapat kehidupan, mendapat pendidikan, turut membentuk dan menentukan susunan dan urusan negara dengan hak memilih dan dipilih.
Sayang sekali, usulan Sjahrir itu tenggelam oleh sorak-sorai revolusi yang penuh pekik dan slogan. Dalam arus revolusi yang semakin ke kiri pada 1950-an, ia justru dianggap makin ke kanan. Pada 1962, ia ditangkap dan menjadi tahanan politik hingga akhir hayatnya.
Sementara itu, Sukarno dan proyek revolusinya dihentikan oleh kudeta merangkak Soeharto pada 1965. Begitu berkuasa, Soeharto langsung menginstal kembali mental fasis itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentara mendominasi segala aspek kehidupan lewat doktrin Dwifungsi ABRI.
Tradisi fasisme Jepang juga dilestarikan di lembaga pendidikan hingga pemerintahan, mulai dari pakaian seragam, taisho (senam pagi), kyoren (latihan baris-berbaris), chorei (apel pagi), hingga rambut yang digundul/tipis.
Tidak menjawab masalah
Selama Orde Baru, bangsa ini diajari untuk baris-berbaris, hormat bendera, hafal Pancasila, dan ikut apel setiap Senin. Tapi lihat hasilnya: birokrasi tidak menjadi disiplin, pekerja keras, dan berintegritas. Yang terjadi justru berkembang-biaknya penyakit asal bapak senang (ABS). Karier melesat bukan karena kompetensi, tapi karena kemampuan mengangguk, menjilat, dan menyembah.
Selain itu, rezim Soeharto dan birokrasinya juga membusuk oleh praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Bahkan, pada 2004, Transparency International menobatkan Soeharto sebagai diktator terkorup di dunia dan sepanjang masa.
Model itu memang terkesan menciptakan kepatuhan hirarkis, demi mengamankan pekerjaan dan posisi, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang lamban, elitis, dan korup.
Jadi, retreat gaya militer untuk kabinet dan kepala daerah, yang katanya akan menumbuhkan patriotisme dan kedisiplinan, sudah ada presedennya di masa Orde Baru.
Mengirim anak-anak yang dicap nakal ke barak militer, sehingga mendapat pendisiplinan ala militer, juga contoh cara berpikir pendek yang dijangkiti mental fasisme. Ini tidak menyentuh persoalan pendidikan dan masalah sosial yang kompleks.
Mengirim anak nakal ke barak militer jelas memunggungi nilai-nilai pendidikan yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara, seperti sistem among yang menekankan model pengajaran yang menekankan persuasi, kemerdekaan berpikir dan mengembangkan potensi diri. Mengirim anak yang dicap nakal ke barak militer juga tidak sesuai dengan nilai-nilai “Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani”.
Pada 1991, Koentjaraningrat sudah memperingatkan kelemahan disiplin model militer dan fasistik ini. Ia menyebutnya sebagai disiplin atau ketaatan pada orang atau sesuatu yang konkret. Orang menjadi disiplin karena berhadapan dengan orang yang konkret: senior, atasan, pangkat tinggi, guru, atau pemuka agama.
Menurutnya, model disiplin ini didasarkan pada ketakutan terhadap sanksi maupun hierarki. Namun, kepatuhannya hanya berjalan ketika ia terawasi. “Kalau pengawasan itu mengendur, disiplin pun biasanya turut kendur,” katanya.
Bapak Antropologi Indonesia itu mengusulkan disiplin atau ketaatan berbasiskan pada sesuatu yang abstrak, yakni nilai-nilai, peraturan, norma, dan hukum. Disiplin jenis ini tumbuh dalam ruang yang lebih dalam: kesadaran dan akal budi. Ia tumbuh pelan-pelan, dari proses merenung, mempertanyakan, dan memahami kenapa sesuatu itu penting. Dia sadar, jika nilai itu diakui dan dijalankan, maka akan bermanfaat untuk dirinya dan publik.
Kita bisa menemukan kedisiplinan berbasis nilai ini pada sosok Mohammad Hatta. Proklamator sekaligus wakil presiden pertama RI itu dikenal disiplin dalam mengatur waktu, menata perilaku, dan menjaga integritas. Dalam sejarah Indonesia, tak ada manusia paling disiplin dan berintegritas melebihi Bung Hatta.
