Sejak agresi militer Israel dalam skala masif pada Oktober 2023, data dari Asosiasi Sepak Bola Palestina (PFA) dan organisasi hak asasi manusia mencatat lebih dari 300 atlet Palestina telah terbunuh.
Di antara mereka adalah pesepakbola Tim Nasional Suleiman Al-Obeid, kiper Olimpiade Omar Daraghmeh, dan wasit berlisensi FIFA, Hani Mesmeh. Setidaknya tiga stadion utama, termasuk Stadion Yarmouk yang bersejarah di Gaza, telah dihancurkan atau diubah menjadi kamp tahanan.
Di hadapan fakta brutal ini, FIFA—organisasi dengan cadangan kas lebih dari USD 2 miliar—tetap bungkam. Keheningan ini bukanlah netralitas, melainkan sebuah kebijakan yang disengaja, dilindungi oleh standar ganda yang telanjang dan pengabaian sistematis terhadap statutanya sendiri.
Pelanggaran statuta
Argumen inti yang menggugat posisi FIFA bukanlah sentimen, melainkan yurisprudensi sepak bola itu sendiri. Selama bertahun-tahun, Israel Football Association (IFA) secara terang-terangan melanggar Statuta FIFA Pasal 72 Ayat 2, yang melarang sebuah asosiasi anggota menyelenggarakan kompetisi di wilayah asosiasi anggota lain tanpa izin.
Faktanya, IFA menyertakan sedikitnya enam klub yang berbasis di pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat—wilayah yang diakui oleh PBB dan FIFA sebagai teritori Palestina. Klub-klub seperti Maccabi Ariel, Beitar Givat Ze’ev, dan Beitar Ironi Ma’ale Adumim secara rutin berkompetisi dalam sistem liga Israel. PFA telah mengajukan keluhan resmi mengenai hal ini sejak 2015.
Apa respons FIFA? Pada 2017, setelah membentuk komite pemantau yang dipimpin oleh Tokyo Sexwale, FIFA menolak untuk mengambil tindakan. Laporan akhirnya menyatakan bahwa FIFA “harus tetap netral dalam masalah politik,” sebuah kesimpulan yang secara efektif memberikan lampu hijau bagi Israel untuk terus melanggar statuta. Keputusan ini bukan hanya kegagalan administratif; namun juga pengakuan de facto atas aneksasi ilegal melalui sepak bola.
Hipokrisi standar ganda
Ketika Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, FIFA dan UEFA bergerak dengan kecepatan kilat. Dalam waktu kurang dari seminggu, Tim Nasional Rusia dan semua klub Rusia diskors tanpa batas waktu dari semua kompetisi internasional. Alasannya, “agresi dan pelanggaran hukum internasional.”
Mari kita bandingkan dengan respons terhadap keluhan PFA. Saat itu, Rusia langsung mendapat sanksi total dalam hitungan hari karena menginvasi Ukraina. Sebaliknya, Israel belum pernah mendapat sebiji pun saksi setelah tujuh dekade aneksasi ilegal dan pendudukan militer, yang tak hanya membunuh atlet dan merusak infrastruktur olahraga, tetapi mengarah pada genosida terhadap bangsa Palestina.
Data ini menunjukkan bahwa slogan FIFA “Jauhkan politik dari olahraga” adalah sebuah fiksi yang diterapkan secara selektif. Politik hanya menjadi masalah ketika pelakunya adalah musuh geopolitik Barat. Ketika pelakunya adalah sekutu strategis, seperti Israel, pelanggaran hukum internasional yang terdokumentasi dengan baik tiba-tiba menjadi “masalah kompleks” yang tidak bisa diintervensi oleh FIFA.
Kematian atlet dan kehancuran infrastruktur
Kritik terhadap FIFA kini telah melampaui isu pemukiman ilegal. Agresi terbaru di Gaza telah membawanya ke tingkat kejahatan perang yang terdokumentasi.
Selain Suleiman Al-Obeid, PFA merilis daftar nama puluhan pemain dari berbagai level liga yang terbunuh. Pada Januari 2024, pesepakbola Adam Halabiya ditembak di kaki oleh tentara Israel, hingga mengakhiri kariernya secara paksa.
Stadion Yarmouk di Gaza, yang dibom pada 2012 dan dibangun kembali, kini dihancurkan lagi. Foto satelit mengonfirmasi penggunaannya oleh IDF sebagai pusat interogasi. Markas besar PFA juga telah menjadi sasaran serangan.
Selama bertahun-tahun, pemain Palestina secara rutin dilarang bepergian antara Gaza dan Tepi Barat, atau ke luar negeri untuk pertandingan internasional, sebuah pelanggaran langsung terhadap hak untuk berpartisipasi dalam olahraga.
Ketika sebuah asosiasi anggota secara sistematis membunuh pemain, menghancurkan stadion, dan melumpuhkan gerakan atlet dari asosiasi anggota lainnya, ini bukan lagi “politik”. Ini adalah serangan eksistensial terhadap sepak bola itu sendiri di sebuah negara anggota, yang seharusnya memicu sanksi paling keras berdasarkan buku peraturan FIFA.
Namun, itu hanya potret kecil dari kebrutalan Israel di wilayah Palestina. Sejak serangan Oktober 2023, Kementerian Kesehatan Palestina mencatat korban jiwa sudah mencapai 60.138 orang. Mayoritas adalah warga sipil. Dan, lebih dari separuhnya adalah perempuan dan anak-anak.
Lalu, karena blokade tanpa celah terhadap Gaza, termasuk pemblokiran terhadap bantuan kemanusiaan, jutaan warga terancam kelaparan. Ini genosida terkeji di abad 21 ini.
Gelombang protes global
Di tengah kelumpuhan FIFA, ekosistem sepak bola global mulai bergerak. Para suporter menjadi garda terdepan. Kelompok suporter Celtic FC (The Green Brigade) telah mengumpulkan ratusan ribu poundsterling untuk bantuan medis Palestina. Di seluruh Eropa, dari tribun La Liga, Premier League, hingga Bundesliga, spanduk bertuliskan “Stop the Genocide” dan “Red Card Israel” menjadi pemandangan umum.
Bahkan, saat final Liga Champions UEFA pada awal Juni lalu, suporter Paris Saint-Germain (PSG) membentangkan spanduk “Hentikan Genosida di Gaza” dan ”Kami Semua Anak-anak Gaza”.
Kritik bahkan datang dari figur-figur berpengaruh. Mohamed Salah, bintang Liverpool yang bersinar terang di Premier League, menyindir pernyataan duka cita UEFA atas wafatnya Suleiman al-Obeid di media sosial. ”Bisakah Anda menyampaikan kepada kami bagaimana dia tewas, di mana, dan mengapa?” cuitnya di Twitter/X pada 9 Agustus 2025.
Semua ini bermuara pada satu kesimpulan yang tak terhindarkan: keengganan FIFA untuk meminta pertanggungjawaban Israel bukanlah karena kurangnya bukti atau kerumitan masalah. Ini justru soal politik: FIFA menjalankan agenda politik negara yang menjadi sekutu tersolid Israel, yakni Amerika Serikat. Dengan melakukannya, FIFA tidak hanya gagal menegakkan aturannya sendiri; ia secara aktif membenarkan praktik genosida. Sepeti dikatakan Desmond Tutu: ”Jika Anda bersikap netral dalam situasi ketidakadilan, Anda telah memilih pihak penindas.”
