Pada 31 Desember 2025, atau setahun setelah Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden, Indonesia menyatakan mencapai swasembada beras.
“Saudara-saudara, di perayaan Natal ini saya dengan bangga, hari ini saya bisa menyampaikan begitu lewat 31 Desember 2025, bangsa Indonesia sekarang sudah swasembada beras,” kata Prabowo Subianto pada perayaan Natal nasional, 5 Januari 2026.
Capaian itu patut diacungi jempol. Apalagi, di tengah jepitan konflik global yang memicu ancaman krisis pangan, kemampuan mencukupi stok pangan di dalam negeri adalah sebuah pencapaian yang tak bisa dilihat enteng.
Namun, swasembada hanyalah prasyarat. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap warga negara bisa mengakses pangan untuk kebutuhan hidupnya. Di sini, akses menyangkut daya beli. Artinya, ketersediaan pangan yang melimpah harus bisa dijangkau oleh daya beli rakyat.
Yang sering terjadi, meskipun ada klaim swasembada beras, harga beras tetap mahal dan sulit diakses warga desil 5 ke bawah (menengah bawah, rentan miskin dan miskin). Untuk diketahui, harga beras medium itu setara 12,8 persen dari upah hari pekerja formal dan hampir 25 persen untuk upah harian pekerja informal. Menurut BPS, pada orang miskin, sebanyak 74,58 persen pengeluarannya untuk kebutuhan pangan, terutama beras. Pada Maret 2024, kontribusi beras terhadap garis kemiskinan di perkotaan dan perdesaan masing-masing sebesar 21,84 persen dan 25,93 persen.
Tentu saja, penyebabnya beragam. Salah satunya adalah rantai pasok yang panjang dan kartelisasi. Dari petani hingga konsumen, beras melalui rantai pasok yang sangat panjang, dari tengkulak, penggilingan, pedagang besar, distributor, hingga pengecer kecil. Dan setiap simpul mengambil margin.
Dalam buku “Beberapa Fasal Ekonomi bagian I”, yang berisi risalah-risalah Bung Hatta sepanjang 1935 hingga 1941, terselip pembahasan khusus soal politik beras.
Menariknya, Hatta memulai tilikannya dengan melihat relasi desa dan kota. Menurut proklamator kemerdekaan RI ini, berbeda dengan negara-negara Eropa, desa dan kota di Indonesia berkembang secara terpisah.
“Kota-kota di Indonesia tidak timbul karena kemajuan masyarakat sendiri, dalam hal ini perkembangan merkantilisme maupun industrialisasi, melainkan karena tindakan ekonomi dari luar,” kata Hatta.
Sebagian besar kota di Indonesia dibangun oleh kolonialisme Belanda. Selain sebagai pemukiman, kota menjadi ekor bagi perusahaan-perusahaan mereka di Eropa. Di kota Hindia-lah kantor-kantor perusahaan yang induknya di Eropa itu dibuka.
Di sisi lain, kata Hatta, pada masa itu sebagian populasi rakyat Indonesia tinggal di desa. Jumlahnya berkisar 70-80 persen. Artinya, desa merupakan jantung utama pasar dalam negeri.
Masalahnya, menurut pembedahan Hatta, seharusnya ada relasi ekonomi timbal-balik antara desa dan kota. Misalnya, karena corak ekonomi yang umumnya masih agraris, desa penghasil utama bahan dan produk pangan. Sementara kota, tempat bercokolnya perdagangan dan industri, menjadi penyedia barang-barang hasil industri dan produk impor.
Meminjam logika Hatta, desa menjadi pasar utama dari produk yang dihasilkan oleh industri di perkotaan. Artinya, perkembangan industrialisasi yang seringkali berpusat di kota maupun pinggiran kota harusnya berkelindan erat dengan kesejahteraan dan daya beli masyarakat di desa-desa.
“Kemiskinan desa berarti orang kota kehilangan pasarnya. Dan kehilangan pasar berarti mengurangi keuntungan dan perniagaan,” terangnya.
Berpijak di atas pikiran itu Hatta berusaha meletakkan politik berasnya. Mengingat corak ekonomi desa yang masih didominasi pertanian dan perkebunan, maka sudah seharusnya desa menjadi jantung produksi pangan.
Di sisi lain, karena sebagian besar populasi tinggal di desa, yang berarti desa seharusnya menjadi pasar utama bagi produk dalam negeri, maka daya beli rakyat desa harus ditingkatkan. Dan jalan satu-satunya adalah memastikan harga produk pangan, terutama beras, bisa mengungkit daya beli mereka.
Di sisi lain, jika harga beras dan pangan lainnya tinggi, mengingat perannya sebagai kebutuhan pokok, maka sangat berdampak pada kehidupan buruh di kota. Jika harga beras terlalu tinggi, daya beli buruh justru yang tergerus.
Di sinilah politik harga beras Hatta bekerja: bagaimana memastikan harga beras bisa mengungkit daya beli petani, sehingga desa bisa menjadi pasar bagi produksi industri di kota, tetapi juga tak menggerus daya beli buruh.
Dalam hal ini, menurut Hatta, negara perlu campur tangan dengan menetapkan harga beras. Kalau sekarang, kita mengenal istilah harga pembelian pemerintah (HPP) dan harga eceran tertinggi (HET).
Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Belum tentu kenaikan harga beras akan menguntungkan orang desa, kalau rantai pasok atau distribusinya tidak dipegang oleh rakyat desa dan pemerintah. Boleh jadi yang untung hanya para pemburu rente yang bercokol dan mengambil margin di setiap rantai pasok.
Nah, agar itu tidak terjadi, Hatta mengusulkan adanya pengorganisasin distribusi. Pengorganisasian ini merupakan bentuk kerjasama desa dan kota.
Di desa-desa, rakyat membentuk organisasi yang mengumpulkan barang-barang hasil produksi pangan. Dari beras hingga produk pangan lainnya. Di kota, rakyat juga membentuk organisasi, yang mengatur proses pengangkutan dan penjualan.
“Tetapi badan organisasi ini bukanlah badan yang mencari keuntungan, melainkan badan ekonomi yang bersifat sosial,” tegasnya.
Nah, organisasi inilah yang akan menghilangkan rantai distribusi beras yang panjang, yang selama ini menjadi tempat bergelantungan para pemburu rente.
Organisasi distribusi itu, baik di desa maupun di kota, berbentuk koperasi. Jadi, ada koperasi yang mengumpulkan hasil produksi pangan di desa, ada koperasi pengangkutan, dan ada koperasi distribusi.
Akan tetapi, koperasi ini butuh modal. Untuk mengumpulkan atau membeli hasil pangan rakyat di desa, setidaknya mereka bisa membayar uang muka. Belum lagi, kebutuhan biaya untuk mengangkut barang itu dari desa hingga tersedia di koperasi-koperasi distribusi di kota-kota.
Sebagai jalan keluar, Hatta mengusulkan agar negara perlu turun tangan. mulai dari dukungan permodalan hingga proses transportasi. Di sini, faktor transportasi menjadi kunci.
“Mempermurah harga jasa transport adalah suatu bagian esensial daripada politik harga beras,” kata Hatta.
Di sini, selain persoalan armada angkutan yang dimiliki oleh koperasi, pemerintah juga perlu memastikan jalur transportasi yang menghubungkan desa-desa dengan kota tersedia dan berjalan lancar. Jalur transportasi ini bisa berbentuk jalan raya hingga jalur-jalur kereta. Untuk kebutuhan lintas pulau, solusinya bisa dengan program tol laut seperti sekarang.
Di sini, fungsi koperasi bertindak dari hulu ke hilir, dari produksi, pengolahan, pengangkutan, hingga distribusi. Ada koperasi yang menyediakan pupuk, benih, dan alat pertanian yang memungkinkan petani bisa menekan biaya produksi. Ada koperasi yang memiliki atau menyewa mesin penggilingan bersama. Ada koperasi yang memiliki armada angkutan. Dan ada koperasi yang menjual beras dan produk pangan di kota-kota atau mendistribusikannya ke pasar modern, kantin perusahaan, sekolah, rumah sakit, atau bahkan ekspor.
Di Jepang, ada federasi koperasi pertanian bernama Zen-Noh, yang melayani kebutuhan produksi pertanian (pupuk, pestisida, benih, dan mesin pertanian, dll), mengumpulkan dan mengolah hasil pertanian, mendistribusikan hasil pertanian, bahkan membantu petani dalam urusan perbankan dan asuransi.
Di negeri Belanda, ada Rabobank yang mendunia justru bermula dari kisah koperasi-koperasi pertanian pada akhir abad ke-19. Tahun 1972, koperasi-koperasi itu merger dan membentuk Rabobank.
Itu hanya secuil kisah, yang bisa menjadi petunjuk bahwa ide Hatta sebetulnya punya basis material untuk diwujudkan.
