Sejarah kadang berulang dengan cara yang berbeda. Empat abad lampau, Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) menegakkan monopoli ekonomi atas rempah-rempah lewat verplichte leverantie atau penyerahan wajib rempah-rempah dengan harga yang mereka tentukan.
Hari ini, di era yang berbeda, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berhasil mendiktekan skema perdagangan dengan wajah yang nyaris sama. Meskipun terpisahkan oleh waktu, konteks, dan metode, namun ada benang merah yang menghubungkan keduanya: perdagangan yang tak adil (unfair trade).
Kesepakatan timpang
Selasa (15/7) lalu, usai negosiasi alot selama tiga bulan, Trump setuju menurunkan tarif impor resiprokal atas produk Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen. Presiden Prabowo Subianto merayakan kesepakatan itu dan menyebutnya sebagai hubungan dagang yang saling menguntungkan.
“Kami sepakat untuk membawa hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat ke era baru yang saling menguntungkan bagi kedua negara kita yang besar,” ucap Prabowo, seperti dikutip dari Kompas.com, Kamis (17/7).
Namun, faktanya tak demikian. Di balik retorika “saling menguntungkan” itu, terdapat realitas yang jauh dari seimbang. Menurut Trump, produk AS akan masuk ke Indonesia tanpa dikenai tarif alias nol persen. Sebelumnya, setiap produk AS yang masuk ke Indonesia dikenai tarif 8 persen. Jadi, kebijakan tarif 0 persen ini pertama kalinya dalam sejarah.
Tidak hanya itu, Indonesia juga dikenai tiga kewajiban lain: membeli produk energi AS senilai USD 15 miliar atau sekitar Rp 244 triliun, serta membeli produk pertanian AS senilai USD 4,5 miliar atau sekitar Rp 73 triliun.
Kesepakatan dagang itu jelas timpang. Agak lucu, AS sebagai negara maju justru dilindungi dengan tarif, sementara Indonesia sebagai negara berkembang justru bebas tarif. Jika memakai analogi petinju, ini seperti mempertarungan Mike Tyson dari kelas berat versus Ellyas Pical dari kelas bantam junior. Ironisnya, sudah timpang, Mike Tyson dibolehkan memakai pelindung.
Dulu, karena kelasnya jelas beda, AS memberi perlakuan hhusus pada ekspor negara berkembang seperti Indonesia, melalui Generalized System of Preferences (GSP). Karena fasilitas itu, ekspor Indonesia ke AS dikenai tarif rendah atau bebas tarif. Walhasil, ekspor Indonesia ke AS cukup kompetitif. Itu yang membuat neraca perdagangan AS-Indonesia selalu surplus.
VOC berjubah modern
Di sinilah benang merah antara VOC dan Trump menjadi begitu jelas. Daya tawar yang superior digunakan untuk mendikte syarat. Dulu, dengan verplichte veverantie, VOC memaksa penduduk menjual hasil bumi secara eksklusif kepadanya. Harga jual diputuskan sepihak oleh VOC. Jelas, itu bukan kesepakatan, melainkan paksaan.
Kesepakatan tarif dengan Trump punya nuansa yang sama. Perubahan tarif dari skema GSP menjadi tarif 19 persen untuk ekspor Indonesia tentu merugikan. Ekspor Indonesia menjadi kurang kompetitif. Boleh jadi, mereka akan membeli produk buatan AS (yang dikehendaki Trump) atau barang impor lain yang lebih murah.
Kemudian lagi, kebijakan tarif nol persen untuk ekspor AS ke Indonesia merupakan jalan tol bebas hambatan bagi membanjirnya produk AS di Indonesia, khususnya sektor minyak dan gas, produk elektronik, suku cadang pesawat, serealia, serta produk farmasi. Ini akan menjadi pukulan telak bagi sektor pertanian dan industri dalam negeri. Kebijakan tarif baru ini berpotensi memperdalam deindustrialisasi.
Ironi dunia multipolar
Yang paling ironis, praktik dagang yang timpang dan tak adil ini justu hadir di tengah dunia yang mulai berganti rupa: dari unipolar (kutub tunggal di bawah dominasi AS) menjadi multipolar (dunia beragam kutub).
Logikanya, dalam dunia yang makin multipolar, Indonesia seharusnya memiliki lebih banyak pilihan dan peluang untuk diversifikasi tujuan ekspor. Indonesia seharusnya tak lagi bergantung, apalagi bertekut lutut di bawah ketiak AS.
Apalagi, sejak kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia sudah resmi menjadi anggota BRICS. Mewakili lebih dari separuh populasi global (55,6 persen), mewakili 44 persen PDB dunia (PPP), dan menguasai sekitar 24 persen pangsa ekspor global dan 19,4 persen pangsa impor dunia, BRICS seharusnya menjadi alternatif yang digarap serius oleh Indonesia.
Sebagai bangsa besar, seperti berkali-kali dielu-elukan Presiden Prabowo, Indonesia harusnya jadi “king maker” untuk mendorong fair trade dengan seluruh negara di luar AS. Kita punya potensi untuk memimpin ASEAN sebagai blok ekonomi yang solid, menghidupkan kembali spirit Konferensi Asia-Afrika 1955 untuk merangkul kekuatan Dunia Ketiga, atau berselancar di panggung global di atas prinsip kerjasama bebas aktif dan saling menguntungkan.
Jangan lupa, dengan jumlah penduduk 284,4 juta jiwa, Indonesia punya potensi pasar internal yang besar. Kita hanya butuh memperbaiki daya beli rakyat, mendorong konsumsi produk lokal, memperbaiki rantai logistik, membangun pertanian untuk ketahanan pangan, dan memperkokoh industrialisasi nasional.
Bung Karno pernah mengobarkan semangat agar Indonsia mampu berdiri tegak di atas kaki sendiri (berdikari). Mestinya, semangat itu terus kita tunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki ekonomi berdikari.
