Kawasan Alun-alun Pati, Jawa Tengah, menjelma menjadi panggung terbuka perlawanan rakyat terhadap pejabat yang dianggap arogan.
Bermula dari sebuah posko sederhana yang didirikan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, kini Alun-alun Pati menyerupai pusat pergerakan rakyat. Saban hari, pagi-siang-malam, rakyat berbondong-bondong mendatangi kawasan di jantung Kabupaten Pati tersebut. Mereka bergotong-royong, sukarela menyisihkan uang, menyumbangkan aneka makanan dan minuman, ikut berorasi, meneriakkan yel-yel, hingga menyanyikan lagu-lagu perjuangan.
Aksi masyarakat kota berslogan Bumi Mina Tani itu, dipicu kebijakan Bupati Pati, Sudewo, yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Mengerek pajak setinggi langit di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit, kebijakan Sudewo dinilai mencekik rakyat. Sudah begitu, petinggi Partai Gerindra itu malah menantang warga.
“Siapa yang akan melakukan penolakan? Silakan lakukan, jangan hanya 5.000 orang, 50 ribu orang suruh ngerahkan, saya tidak akan gentar, saya tidak akan mengubah keputusan,” kata Sudewo, dikutip dari video yang beredar luas media sosial.
Menolak tunduk, sejumlah warga lalu mendirikan posko yang terletak hanya sepelemparan tombak dari Kantor Bupati Pati. Memarkir sebuah mobil tua sambil menggelar terpal di pinggir jalan, mereka mengajak masyarakat yang merasa dirugikan atas beleid tersebut untuk berdonasi. Nantinya dukungan itu bakal digunakan untuk menyokong aksi besar-besaran yang akan digelar Rabu, 13 Agustus 2025.
Dibuka sejak awal Agustus, posko Aliansi ramai disambangi warga. Berkardus-kardus air mineral digelontorkan di sana. Kehadiran warga makin deras mengalir setelah petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berusaha menyita kemasan air mineral yang terkumpul, Selasa, 5 Agustus lalu. Saat peristiwa itu terjadi, pentolan Aliansi, Ahmad Husein dan Supriyono, terlihat bersitegang dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati, Riyoso―yang memerintahkan pengambilan paksa kardus-kardus air mineral tersebut.
Video perdebatan dan kericuhan yang menyebar cepat di media sosial, makin melipatgandakan solidaritas. Seperti dikomando, rakyat dari pelosok wilayah Pati berduyun-duyun mendatangi posko. Mereka tak datang dengan tangan kosong. Ada yang menyumbang air mineral, menggotong hasil bumi dari kebun, memboyong nasi tumpeng, serta ada pula yang membawa aneka camilan dan kerupuk. Dukungan juga mengalir dari warga Pati di tanah perantauan, termasuk para pekerja migran yang tersebar di berbagai negara. Bahkan solidaritas datang berhamburan dari masyarakat di luar Pati. Mereka terlihat ikut mendatangi posko di kawasan Alun-alun Pati.
Mendekati hari pelaksanaan aksi, bantuan warga semakin tak terbendung. Jika sebelumnya tumpukan kardus air minum hanya tampak berderet di seputaran pagar kantor bupati, kini tumpukannya telah menjalar hingga area gedung DPRD serta memenuhi trotoar Alun-alun Pati. Puluhan ribu kardus air mineral itu ditata menyerupai benteng pertahanan.
Uniknya, posko ikut bermunculan di sejumlah kawasan, seperti di Tayu, Margorejo dan lain sebagainya. Seperti posko yang didirikan di Alun-alun Pati, posko-posko itu juga kebanjiran donasi dari masyarakat.
Dikepung aksi protes yang semakin membesar―juga atas arahan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian―Bupati Sudewo akhirnya urung mengerek tarif PBB hingga 250 persen.
Di hadapan awak media, Sudewo juga meminta maaf atas ucapannya yang dinilai telah menantang warga untuk mengerahkan massa dalam jumlah besar.
“Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya 5.000 silakan, 50 ribu massa silakan. Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud menantang rakyat, mosok rakyat saya tantang,” kata Sudewo saat menggelar konferensi pers di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis pekan lalu.
Tak cukup sampai di situ, Sudewo sempat berusaha mendatangi warga yang berkumpul di posko. Sayangnya, ikhtiar itu tak mampu meredakan kekesalan warga. Alhasil, bukan sambutan hangat yang diterima Sudewo, warga malah beramai-ramai menyorakinya.
Kendati telah mencabut kenaikan PBB dan melontarkan permintaan maaf, warga Pati ogah membatalkan aksi yang akan dihelat pada 13 Agustus. Menurut aktivis Aliansi, Supriyono, selain melawan arogansi, ada sejumlah tuntutan yang dibawa warga dalam demonstrasi, di antaranya menolak renovasi Alun-alun Pati, karena dinilai masih bagus; menyoroti renovasi Masjid Agung Pati yang belum lama diperbaiki; serta mempertanyakan proyek pengadaan videotron di kawasan Alun-alun Pati yang memakan biaya hingga Rp 1,39 miliar. Selain itu, lanjut Supriyono, mereka juga meminta pelengseran Sudewo.
Desakan atas pencopotan Sudewo bisa dilihat secara gamblang melalui berbagai spanduk yang dibentangkan warga di Alun-alun Pati.
“Pak Presiden Prabowo, pecat Bupati Sudewo atau Jateng boikot Partai Gerindra. Lawan bupati preman, arogan,” demikian tertulis dalam sebuah spanduk.
Seruan bernada serupa juga tampak dikibarkan: “Bapak Bupati Sudewo, pilih mundur secara ksatria atau dilengserkan rakyat Pati secara paksa.” Tulisan dalam spanduk ini bahkan terdengar dikumandangkan warga yang mendatangi posko Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.
Dari Pati, banyak pelajaran yang bisa dipetik bersama. Bagi para pejabat, jangan sekali-kali memaksakan kebijakan yang membikin susah rakyat. Jangan pula menantang rakyat secara jemawa. Ingat, ada banyak orang yang tak mau diam menyerah diimpit kebijakan yang menyengsarakan.
Masyarakat Pati telah menunjukkan bagaimana cara membangun kekuatan politik tandingan secara nyata. Mereka bergerak serentak mewakili dirinya masing-masing. Mereka bersuara lantang di jalanan, mengambilalih tugas wakil rakyat yang seharusnya memperjuangkannya.
Orang-orang Pati juga menunjukkan bahwa mereka bukanlah turis di kampung dan tanah airnya sendiri. Ini seperti kata Wiji Thukul, penyair yang hilang diculik, lewat puisi berjudul Sajak kepada Bung Dadi:
ini tanahmu juga
rumah-rumah yang berdesakan
manusia dan nestapa
kampung halaman gadis-gadis muda
buruh-buruh berangkat pagi pulang sore
dengan gaji tak pantas
kampung orang-orang kecil
yang dibikin bingung
oleh surat-surat izin dan kebijaksanaan
dibikin tunduk mengangguk
bungkuk
ini tanah airmu
di sini kita bukan turis.
