Indonesia kembali dihadapkan pada perdebatan sensitif: apakah mantan Presiden Soeharto layak dianugerahi gelar pahlawan nasional? Isu yang selalu muncul menjelang peringatan Hari Pahlawan itu, menimbulkan gelombang penolakan dari masyarakat sipil, akademisi, hingga korban pelanggaran HAM.
Dalam konteks sejarah dan moral, langkah untuk memberikan gelar tersebut bukan hanya tidak pantas, tetapi juga berpotensi mengkhianati memori kolektif bangsa yang pernah ditindas oleh kekuasaan Orde Baru.
Soeharto memang tidak bisa dihapus dari sejarah Indonesia. Ia memimpin negara ini selama 32 tahun, mengubah wajah ekonomi, dan membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke. Tetapi, sejarah bukanlah ruang untuk glorifikasi, melainkan refleksi. Di balik narasi “stabilitas” dan “pembangunan”, tersimpan luka mendalam akibat kekerasan politik, pelanggaran hak asasi manusia, dan korupsi sistemik yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade. Memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto berarti memutihkan sejarah kelam yang belum pernah benar-benar dipertanggungjawabkan.
Tragedi 1965–1966 yang menewaskan ratusan ribu warga sipil masih menjadi noda gelap dalam perjalanan bangsa. Di bawah komando Soeharto, militer melakukan operasi pembersihan yang disebut-sebut sebagai salah satu pembantaian terbesar abad ke-20. Ribuan orang ditahan tanpa pengadilan, disiksa, atau dibuang ke kamp tahanan politik. Dalam rezim yang sama, terjadi pula tragedi Tanjung Priok, Talangsari, hingga Santa Cruz di Timor Timur. Menutup mata dari catatan pelanggaran tersebut sama saja menolak prinsip keadilan bagi para korban.
Tak hanya kekerasan, korupsi dan kolusi menjadi warisan lain dari pemerintahan Orde Baru. Laporan Transparency International tahun 2004 menyebut Soeharto sebagai pemimpin paling korup di dunia, dengan dugaan penggelapan hingga USD 35 miliar. Kekuasaan dijalankan bukan atas dasar integritas, melainkan atas dasar patronase dan loyalitas. Bagaimana mungkin seseorang dengan catatan moral seperti itu bisa disebut pahlawan bangsa, sementara undang-undang sendiri menegaskan bahwa pahlawan tidak boleh pernah melakukan perbuatan tercela?
Mereka yang mendukung pemberian gelar sering berargumen bahwa Soeharto berjasa dalam pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Faktanya, stabilitas yang dibangun di atas ketakutan bukanlah kedamaian, melainkan penundaan kemerdekaan sejati. Demokrasi dibungkam, kebebasan pers dipasung, dan rakyat dipaksa tunduk pada sistem yang memelihara oligarki. Sejarah pembangunan Orde Baru hanyalah setengah kisah, sisanya adalah cerita rakyat yang dikorbankan demi kemegahan Istana dan kroni-kroninya.
Pemberian gelar ini dapat mencederai proses rekonsiliasi nasional. Bagaimana bangsa bisa kembali bangkit jika negara justru memuliakan pelaku di balik luka itu? Penghargaan kepada Soeharto bukanlah bentuk “rekonsiliasi”, melainkan pengkhianatan terhadap upaya pengungkapan kebenaran. Pengampunan tanpa kebenaran hanya akan melanggengkan impunitas. Dalam masyarakat demokratis, keadilan tidak bisa dikorbankan atas nama nostalgia.
Gelar pahlawan seharusnya bukan hadiah politik, melainkan pengakuan moral tertinggi yang lahir dari keteladanan, keberanian, dan kejujuran. Memberikan gelar tersebut kepada Soeharto berarti mengaburkan makna kepahlawanan itu sendiri. Ia mungkin pantas diingat sebagai tokoh bersejarah (seperti halnya banyak pemimpin dunia yang kontroversial) tetapi tidak untuk dimuliakan. Sejarah perlu dipelajari, bukan dijadikan alat untuk memutihkan dosa politik.
Kini, tanggung jawab moral ada di tangan kita sebagai warga negara. Penolakan terhadap pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto bukanlah bentuk kebencian pribadi, melainkan sikap untuk menjaga konsistensi nilai bangsa yang dibangun atas dasar kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran. Menghormati korban dan menolak penghapusan sejarah adalah bagian dari perjuangan agar generasi mendatang tidak hidup dalam ingatan yang dipalsukan.
