Dalam kamus politik, sebuah nama bisa menjadi senjata, janji politik, sekaligus legitimasi. “Orde Baru” adalah salah satu istilah paling kuat dalam sejarah Indonesia.
Ia bukan sekadar label untuk sebuah era, melainkan sebuah merek politik yang dirancang untuk menandai perpisahan total dengan masa lalu yang dianggap kacau, sekaligus menjanjikan fajar baru. Namun, di balik citranya sebagai penyelamat, tersembunyi sebuah paradoks kelam yang jejak merusaknya terasa hingga hari ini.
Asal-usul istilah
Untuk memahami kelahiran “Orde Baru”, kita harus kembali ke tahun 1965-1966, sebuah periode paling bergejolak dalam sejarah Indonesia. Setelah Gerakan 30 September, panggung politik nasional menjadi lautan api. Ekonomi hancur lebur dengan hiperinflasi mencapai lebih dari 600 persen, dan kekuasaan Presiden Sukarno mulai goyah.
Di tengah kekacauan inilah, gerakan mahasiswa yang dimotori Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) turun ke jalan. Mereka menyuarakan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura): bubarkan PKI, rombak kabinet, dan turunkan harga. Di tengah riuh demonstrasi inilah, istilah “Orde Baru” pertama kali menggema, kemungkinan besar dalam salah satu aksi KAMI pada Juli 1966.
Bagi para aktivis saat itu, “Orde Baru” adalah antitesis dari “Orde Lama”—sebutan yang mereka lekatkan pada pemerintahan Sukarno. “Orde Lama” dicap korup, feodal, anti-demokrasi, dan condong ke komunisme. Sebaliknya, “Orde Baru” dibingkai sebagai tatanan yang murni, sejalan dengan aspirasi rakyat, dan siap melakukan koreksi total.
Orba sebagai “koreksi total”
Istilah yang lahir dari jalanan ini dengan cepat diadopsi oleh kekuatan militer yang sedang naik daun. Jenderal Soeharto, yang posisinya meroket setelah menerima Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), melihat potensi besar dalam istilah ini.
Momen kuncinya terjadi dalam Seminar Angkatan Darat ke-2 di Bandung pada Agustus 1966. Di forum inilah Soeharto secara resmi menggunakan “Orde Baru” sebagai jubah ideologisnya. Ia mengajak seluruh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) untuk berdiri di belakang Orde Baru dan meninggalkan Orde Lama. Istilah ini menjadi alat legitimasi yang ampuh untuk menyingkirkan pengaruh Sukarno secara bertahap.
Sukarno sendiri menolak keras dikotomi ini. Ia tidak sudi pemerintahannya disebut “Orde Lama” yang usang. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa yang ada hanyalah “Orde Asli”, yaitu tatanan yang setia pada api revolusi kemerdekaan. Namun, suaranya kian tenggelam oleh genderang “koreksi total” yang ditabuh oleh rezim baru.
Fenomena “Orde Baru” di panggung dunia
Penggunaan istilah “Orde Baru” untuk menandai sebuah rezim bukanlah hal unik di Indonesia. Secara historis, banyak negara menggunakan terminologi serupa untuk melegitimasi transisi kekuasaan, sering kali dengan pola yang mirip: menjanjikan stabilitas setelah periode kekacauan, yang kemudian ditegakkan melalui cara-cara otoriter.
- Estado Novo (Negara Baru). Istilah ini digunakan oleh dua rezim otoriter. Pertama oleh António de Oliveira Salazar di Portugal (1933–1974) yang menggantikan republik yang tidak stabil. Kedua oleh Getúlio Vargas di Brasil (1937–1945) yang membubarkan kongres untuk menciptakan negara sentralistik. Keduanya menjanjikan ketertiban dan kemajuan nasional.
- Neuordnung (New Order). Dalam konteks yang jauh lebih ekstrem dan mengerikan, rezim Nazi Jerman di bawah Adolf Hitler juga menggunakan istilah “Orde Baru Eropa” untuk menggambarkan visi penaklukan dan restrukturisasi rasial di benua Eropa. Meskipun konteks dan skala kekejamannya sangat berbeda, pola penggunaannya serupa: sebuah istilah yang terdengar positif digunakan untuk membenarkan perombakan radikal atas tatanan yang ada.
Janji tinggal janji: Ironi korupsi dan represi
Orde Baru Soeharto lahir dengan janji memberantas korupsi dan menegakkan stabilitas. Ironisnya, setelah 32 tahun berkuasa, rezim ini justru menciptakan sistem korupsi yang jauh lebih masif dan terstruktur.
Laporan Korupsi Global 2004 yang dirilis Transparency International menjadi bukti telak. Soeharto dinobatkan sebagai pemimpin paling korup di dunia. Lembaga tersebut memperkirakan kekayaan hasil korupsinya mencapai USD 15 miliar hingga USD 35 miliar.
Janji demokrasi juga dikhianati. Stabilitas ditegakkan dengan tangan besi. Demokrasi dibungkam melalui fusi partai politik, kontrol ketat terhadap pers, dan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) untuk meredam aktivisme mahasiswa. Selain itu, jejak hitam pelanggaran HAM berat mewarnai era ini, mulai dari pembantaian massal 1965-1966, penembakan misterius (petrus), hingga operasi militer berdarah di Aceh dan Papua.
Pada akhirnya, Orde Baru menjadi pelajaran sejarah yang mahal. Sebuah istilah yang lahir dari cita-cita luhur mahasiswa di jalanan telah dibajak dan ditafsirkan ulang untuk melanggengkan kekuasaan otoriter selama lebih dari tiga dekade.
