Dalam lembaran-lembaran tebal sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, nama-nama seperti Haji Misbach, Haji Datuk Batuah, dan KH Tubagus Achmad Chatib sering tersembunyi, tak tercantum dalam deretan pahlawan nasional yang diakui secara resmi. Mereka adalah sosok-sosok yang pernah memanggul panji-panji perlawanan dengan gagah berani, mengorbankan segalanya demi Tanah Air, namun kini terpinggirkan dari narasi besar sejarah Indonesia. Mereka adalah para “Haji Merah” di jalan kiri revolusi Indonesia.
Dalam benak kita, mungkin pertanyaan ini muncul: mengapa kontribusi monumental mereka seolah tak berjejak dalam ingatan kolektif bangsa, terutama sejak rezim Orde Baru hingga kini? Jawabannya gampang ditebak, karena mereka menganut ideologi yang paling dimusuhi dan diperangi selama tiga dekade lebih rezim Orde Baru, yaitu komunisme.
Padahal, pada awal abad ke-20, Marxisme adalah nyala api yang membakar semangat anti-kolonialisme, sebuah kekuatan pendorong yang tak bisa diabaikan. Hampir setiap pejuang kemerdekaan, disadari atau tidak, pernah bersentuhan dengan pemikiran Karl Marx—entah tuntas, atau sekadar memetik sebagian gagasannya.
Tentu, Marxisme bukanlah satu-satunya lentera penerang jalan bagi para pejuang kala itu. Cahaya pemikiran dari abad pencerahan, seperti yang dipancarkan oleh Immanuel Kant, Thomas Jefferson, Montesquieu, dan John Locke, juga turut membentuk pandangan mereka. Namun, peran Marxisme, sebagai katalisator semangat nasionalisme di Timur, diakui secara gamblang oleh bapak bangsa kita. Sukarno, dalam risalahnya memperingati 50 tahun wafatnya Karl Marx, pernah menulis dengan lantang:
“Nasionalisme di dunia Timur itu lantas berkawinlah dengan Marxisme, menjadi satu nasionalisme baru, satu ilmu baru, satu itikad baru, satu senjata perjuangan yang baru, satu sikap hidup yang baru. Nasionalisme baru inilah yang kini hidup di kalangan rakyat Marhaen Indonesia.”
Ini adalah sebuah pengakuan yang merangkum esensi dari sebuah sinergi tak terduga.
Pertemuan Islamisme dan Marxisme
Sejarah Indonesia mencatat sebuah babak unik: kolaborasi antara kaum komunis dan umat Islam. Aliansi ini, yang mungkin terdengar paradoks bagi sebagian orang, terjalin dalam kerangka perlawanan terhadap musuh yang sama: kolonialisme. Kerja sama formal antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Sarekat Islam (SI) berlangsung cukup panjang, dari tahun 1916 hingga 1921, sebelum akhirnya terpecah oleh keputusan disiplin partai.
Dari proses kerja sama inilah, Indische Sociaal-Democratische Vereniging (ISDV)—cikal bakal PKI—berhasil merekrut banyak tokoh pribumi militan seperti Semaun, Tan Malaka, Musso, Alimin, dan Darsono. ISDV tidak secara kaku melabeli SI sebagai gerakan Islam murni, meskipun unsur keagamaan sangat kuat dalam organisasi yang didirikan oleh H.O.S. Tjokroaminoto ini. Pemimpin ISDV, Bars, bahkan pernah menyebut SI sebagai versi Indonesia dari gerakan Chartist—gerakan buruh di Inggris pada tahun 1830-an.
Di dalam tubuh SI sendiri, gagasan sosialisme—sebuah sistem sosial yang menolak penindasan manusia atas manusia—tidaklah ditolak mentah-mentah. Tjokroaminoto, dalam kongres CSI di Batavia, pernah berujar:
“…Yang kita inginkan adalah: sama rasa, terlepas dari perbedaan agama. CSI ingin mengangkat persamaan semua ras di Hindia sedemikian rupa sehingga mencapai (tahap) pemerintahannya sendiri. CSI menentang kapitalisme. CSI tidak mentolerir dominasi manusia terhadap manusia lainnya.”
Inilah titik temu yang memungkinkan SI menjadi lahan subur bagi propaganda ISDV/komunis, sekaligus menarik anggota paling militan dan radikal dari cabang-cabang SI. Namun, seiring menguatnya pengaruh kaum konservatif di tubuh SI dan penguatan garis komunis yang lebih dogmatis, pandangan materialisme historis yang dianggap ateis mulai ditolak. Sebuah penolakan yang juga sering ditemui dalam gerakan nasionalis di Indonesia, termasuk pada Sukarno sendiri, yang meskipun mengakui dan mempraktikkan Marxisme, menolak aspek materialisme historisnya.
Dasar kerja sama SI dan PKI lebih bersifat politis—penyatuan kekuatan melawan kolonialisme dan perusahaan-perusahaannya—ketimbang upaya menyamakan dasar-dasar pemikiran. SI mengakui keunggulan PKI dalam mengorganisir pemogokan dan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Perpecahan antara kedua kekuatan ini, ironisnya, lebih banyak didorong oleh pertikaian pribadi, seperti serangan Darsono kepada Tjokroaminoto, serta provokasi dan politik pecah belah Belanda yang memanfaatkan isu ateisme PKI dan pertentangannya dengan Pan-Islamisme.
Islam komunis
Untuk menyelami lebih dalam fenomena “Islam komunis”, kita perlu mengenal lebih dekat sosok Haji Misbach. Ia adalah seorang mubalig didikan pesantren, fasih berbahasa Arab, dan pernah menunaikan ibadah haji. Namun, Misbach lebih suka dipanggil Mohammad Misbach, enggan memperkenalkan diri sebagai haji. Pergumulannya dengan rakyat jelata membuatnya lebih memilih mengenakan kain kepala ketimbang peci Turki atau serban, seperti kebanyakan haji.
Selain di Sarekat Islam, Misbach juga pernah bergabung dengan Insulinde, organisasi kaum nasionalis radikal yang didirikan oleh tiga serangkai: Tjipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, dan Douwes Dekker. Melalui organisasi inilah Misbach bersentuhan langsung dengan kaum tani di pelosok Surakarta.
Terkait hubungan Islam dan komunisme, Haji Misbach berpendapat adanya kesesuaian antara Al-Qur’an dan komunisme. Dalam kongres PKI/SI Merah di Bandung pada tahun 1923, Misbach menyatakan:
“Al-Qur’an, misalnya, menetapkan bahwa merupakan kewajiban setiap muslim untuk mengakui hak asasi manusia, dan pokok ini juga ada dalam prinsip-prinsip program komunis.”
Lebih lanjut, Misbach menafsirkan bahwa perintah Tuhan adalah berjuang melawan penindasan dan penghisapan. “Ini juga salah satu sasaran komunisme,” tegas Misbach. Ia memahami imperialisme dan kapitalisme sebagai tipu daya setan untuk menjauhkan muslim dari Allah, sementara perjuangan komunis melawan imperialisme adalah ujian untuk membuktikan kesetiaan kepada Allah. Sebuah pernyataan yang mengejutkan, namun reflektif dari keyakinannya:
“Siapa yang tidak bisa menerima prinsip-prinsip komunisme berarti dia belum benar-benar muslim.”
Pandangan Misbach ini sangat memikat bagi dua mubalig dari Sumatera: Haji Datuk Batuah dan Natar Zainuddin. Sekembalinya dari kongres PKI tersebut, mereka mulai menyebarkan persamaan antara Islam dan komunisme dalam menentang kolonialisme dan kapitalisme melalui dua koran lokal, Pemandangan Islam dan Djago-djago.
Meski demikian, perkembangan komunisme Islam tidak berjalan mulus, bahkan di kalangan PKI sendiri. Beberapa pimpinan PKI yang dogmatis dan menganut garis paten dari komunis internasional, merasa terganggu oleh propaganda Haji Misbach. Dalam tulisannya Islamisme dan Komunisme, terbit tahun 1925, Misbach dengan jernih menjelaskan kesalahan baik orang Islam yang menolak komunisme maupun kaum komunis yang ingin melenyapkan Islam:
“…akan tetapi mereka masih suka mengeluarkan pikiran yang bermaksud melenyapkan Islam, itulah saya berani mengatakan bahwa mereka bukan komunis yang sejati atau mereka belum mengerti duduknya komunis; pun sebaliknya, orang yang mengaku dirinya Islam tetapi tidak setuju adanya komunisme, saya berani mengatakan bahwa mereka bukan Islam yang sejati, atau belum mengerti betul-betul tentang duduknya agama Islam.”
Peran Haji Merah dalam perjuangan anti-kolonial
Para mubalig “Haji Merah” ini bukan sekadar berpropaganda atau menerbitkan koran. Mereka terjun langsung menjadi pengurus PKI/Sarekat Rakyat di daerah masing-masing.
Misbach, misalnya, di Surakarta, menjadi pengurus PKI cabang setempat. Ia mendirikan “Informatie Kantoor” di rumahnya, sebuah bentuk pelayanan kepada rakyat sekaligus membuka kursus tata-buku dalam bahasa Melayu dan Jawa. Tempat itu juga menjadi pusat pertemuan para aktivis pergerakan, sehingga penguasa kolonial harus mengirim informan untuk memata-matai rumahnya 24 jam penuh. Ketika suasana Surakarta memanas dengan meluasnya aksi sabotase dan pembakaran, Misbach dituduh sebagai otak di baliknya. Ia ditangkap dan dibuang ke Manokwari, Papua.
Pengasingan tidak memadamkan semangat Misbach. Di sana, ia tetap mendirikan Sarekat Rakyat Cabang Manokwari, meskipun keanggotaannya tak pernah lebih dari 20 orang karena gangguan polisi Belanda. Misbach terus melawan hingga akhir hayatnya pada 1926, setelah terserang Malaria.
Sebelum pemberontakan 1927 di Sumatera, tiga titik kegiatan politik paling radikal dan keras melawan Belanda adalah Padang Panjang, Silungkang, dan Padang. Ketiga daerah ini tak lepas dari pengaruh para Haji Merah yang beraliran komunis, seperti Haji Datuk Batuah, Natar Zainuddin, dan Djamaluddin Tamin.
Bahkan, sebagian besar yang menggerakkan struktur PKI di daerah-daerah, melalui Sarekat Rakyat (SR), adalah para kiai atau para Haji Merah. Pemberontakan rakyat pada tahun 1926-1927 sebagian besar juga digerakkan oleh para kiai dan pemuka agama. Ini terbukti dari nama-nama pemimpin PKI yang dibuang ke Digul, seperti Ali Archam, Mas Marco Kartodikromo, Kyai Maskur (ayah M.H. Lukman, pimpinan PKI tahun 1950-1960-an), Kiai Dardiri Ramidjo alias Kiai Anom (ayah Ramidjo Trikoyo), dan KH Tubagus Achmad Chatib, pemimpin pemberontakan PKI di Banten.
Ini adalah fakta sejarah yang tak dapat dinafikan, apalagi dihapuskan. Lantas, mengapa para kiai ini tertarik bergabung dengan PKI? Ada beberapa faktor yang mungkin menjelaskan daya tarik PKI bagi mereka:
Pertama, kemampuan propagandis PKI untuk menghubungkan persoalan rakyat dan kolonialisme, lalu menyelaraskannya antara tujuan Islam dan komunisme dalam pembebasan rakyat.
Kedua, PKI/SR tampil sebagai organisasi politik yang paling bisa membangkitkan rakyat, tahu cara mengorganisasikan perjuangan, dan menolak kompromi dengan penguasa kolonial.
Kisah para Haji Merah ini adalah cermin dari kompleksitas sejarah Indonesia, di mana ideologi, keyakinan, dan perjuangan melebur dalam satu titik. Mereka adalah pahlawan yang meski tak tercatat dalam sejarah resmi, pantas untuk dikenang sebagai bagian dari mozaik sejarah Indonesia yang beraneka warna.
