17 Agustus 1945, sekitar pukul 10.00 pagi, Sukarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di teras depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta.
Namun, rumah yang pernah menjadi saksi sejarah atas peristiwa paling penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia itu, kini sudah tidak ada lagi. Kini, lokasi tempat Sukarno membacakan proklamasi itu menjadi Taman Tugu Proklamasi.
Sejarah rumah Sukarno
Pada awal Juli 1942, ketika Sukarno menginjakkan kaki kembali di Jakarta setelah menjalani pembuangan politik di Ende (1934-1938) dan Bengkulu (1938-1942), ia tak punya tempat tinggal.
Beberapa versi menyebut, Sukarno dan keluarganya sempat menginap di Hotel Des Indes, Harmoni (sekarang jadi kompleks pertokoan Duta Merlin). Versi lain menyebut Sukarno sempat tinggal di sebuah rumah di Oranje Boulevard (sekarang Jalan Diponegoro).
Sukarno sendiri tak pernah menyebut di mana tempat tinggalnya ketika baru tiba di Jakarta. Namun, dia bilang, Jepang telah menyediakan sebuah rumah bertingkat dua yang manis potongannya, di sebuah jalan raya Jakarta (Cindy Adams, 2000).
Namun, tak lama, Sukarno dan istrinya, Inggit Garnasih, tak betah dengan rumah bertingkat dua itu. Selain tak cukup luas dan besar, rumah itu tak memiliki taman. Rumah dinilai tak cukup untuk menampung tamu-tamu yang berkunjung.
Akhirnya, Jepang mencarikan Sukarno sebuah rumah dengan halaman yang lebih luas. Chairul Basri, seorang pensiunan TNI AD berpangkat mayor jenderal, mengaku pernah diperintahkan oleh Shimizu Hithoshi, pejabat bagian propaganda Jepang, untuk mencari rumah bagi Sukarno dan keluarganya. Bersama seorang teman, Adel Sofyan, keduanya bersepeda berkeliling daerah Menteng.
Mereka akhirnya menemukan sebuah rumah yang luas pekarangannya di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56. Keduanya merasa rumah ini cocok bagi Bung Karno. Chairul teringat pesan Bung Karno: saya ingin mendiami rumah yang luas pekarangannya agar saya dapat menerima rakyat banyak (Chairul Basri, 2003).
Rumah itu milik seorang Belanda yang sudah diinternir Jepang. Namun, istrinya masih menghuni rumah tersebut. Jepang kemudian memerintahkan perempuan Belanda itu untuk mengosongkan rumah. Ia kemudian dipindahkan ke sebuah tempat baru di Jalan Lembang. Setelah kosong, Sukarno dan keluarganya pindah ke rumah itu.
Pada 1943, bahtera rumah rumah tangga Sukarno dan Inggit Garnasih kandas. Pernikahan mereka hanya bertahan 20 tahun. Sukarno kemudian menikahi gadis pujaan hatinya saat menjalani pembuangan di Bengkulu, Fatmawati. Pesta pernikahan keduanya berlangsung pada Juni 1943.
Di Jakarta, di rumah Pegangsaan Timur Nomor 56, Sukarno dan Fatmawati juga menggelar resepsi pada 22 Agustus 1943.
Di rumah itu, putra pertama Sukarno, Guntur Soekarnoputra, terlahir pada 3 November 1944. Rumah ini bukan hanya saksi mata perjalanan bahtera rumah tangga Sukarno. Lebih dari itu, rumah tersebut juga saksi atas momen-momen penting menuju proklamasi kemerdekaan. Di rumah itu Sukarno kerap bertemu sesama aktivis pergerakan, seperti Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, juga Achmad Soebardjo.
Di rumah itu pula peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan banyak terjadi. Mulai dari debat Sukarno dengan kaum muda, hingga detik-detik “penculikan” Sukarno pada 16 Agustus 1945 untuk diamankan di Rengasdengklok.
Dari Rengasdengklok disepakati proklamasi dilakukan pada 17 Agustus 1945 pagi. Awalnya, proklamasi direncanakan dilakukan di Lapangan Ikada (Lapangan Monas). Namun, karena pertimbangan keamanan dan menghindari bentrokan dengan militer Jepang, lokasi proklamasi dipindah ke rumah Sukarno.
Pembongkaran rumah proklamasi
Setahun setelah proklamasi, tempatnya pada 1946, di depan rumah Pegangsaan Timur 56 itu dibangun tugu berbentuk jarum mengacung ke langit. Tugu itu dinamai Tugu Proklamasi.
Tugu tersebut dibangun atas inisiatif aktivis perempuan, seperti Nyonya Johanna Masdani, Mien Wiranakusumah, Zus Ratulangi (putri Sam Ratulangi), Zubaedah, Nyonya Gerung, serta Maria Ulfa.
Pada peringatan HUT kemerdekaan pertama, seremoninya digelar di dekat Tugu Proklamasi. Perdana Menteri Sjahrir hadir dalam seremoni itu.
Pada awal 1960-an, rumah proklamasi tiba-tiba dibongkar atas perintah Sukarno. Alasannya, tempat tersebut akan menjadi kantor Dewan Perancang Nasional (Depernas).
Dibentuk pada 1958 dan dipimpin oleh Mohammad Yamin, Depernas menjadi arsitek pembangunan nasional. Depernas ini yang diimpikan Sukarno akan memimpin semua rencana pembangunan nasional semesta.
Karena mimpi besar itu, ia rela agar rumahnya yang bersejarah, tempat proklamasi kemerdekaan dibacakan, juga dibongkar. Tak hanya itu, Tugu Proklamasi yang berdiri sejak 1946 juga turut dibongkar.
Rencana itu awalnya menuai protes. Henk Ngantung, pelukis yang menjadi wakil gubernur Jakarta pada 1960-1964, turut menolak. Namun, Sukarno bergeming.
Akhirnya, rumah bekas tempat proklamasi itu pun dibangun kantor Depernas atau sering disebut Gedung Pola.
Dalam sidang Pleno Depernas pada 13 Agustus 1960, Sukarno mengusulkan pembangunan tugu baru, yang tingginya 17 meter dan di puncaknya ada lambang petir. Tugu itu kemudian dinamai Tugu Petir.
Namun, ada asumsi lain terkait pembongkaran rumah proklamasi dan Tugu Proklamasi: pertikaian dengan Sjahrir. Pada 1950-an, hubungan Sukarno dan Sjahrir memburuk.
Puncaknya, Sumitro Djojohadikusumo, seorang kader PSI, terseret kasus korupsi. Ia sempat diperiksa dua kali (pertama pada 26 Maret 1957; kedua 6-7 Mei 1957) oleh Corps Polisi Militer (CPM). Pada 8 Mei 1957, ketika akan dipanggil ketiga kalinya dan berpotensi ditahan, Sumitro melarikan diri ke Sumatera.
Belakangan diketahui, Sumitro ikut serta dalam petualangan PRRI di Sumatera. Pada 15 Februari 1958, PRRI dideklarasikan di Padang, dan Sumitro didaulat menjadi Menteri Perhubungan dan Pelayaran Kabinet PRRI.
Jadi, pada 1946, setelah Sukarno dan keluarganya hijrah ke Yogyakarta, rumah Pegangsaan Timur 56 pernah ditempati oleh Sjahrir. Inisiatif membangun Tugu Proklamasi juga diinisiasi tokoh-tokoh PSI. Bahkan Sjahrir yang meresmikan tugu itu pada 1946.
Sebelum deklrasasi itu, Sjahrir dan sejumlah pimpinan PSI di Jakarta berusaha mencegah Sumitro. Namun, usaha itu sia-sia. Menjelang 1960, PSI menjatuhkan skors pada Sumitro dan mengeluarkan pernyataan ketidaksepahamannya dengan PRRI.
Peran Sumitro dalam PRRI menyeret ke PSI ke mulut jurang. Pada 17 Agustus 1960, PSI dan ormasnya dibubarkan. Dua hari sebelumnya, Sukarno memerintah pembongkaran rumah Pegangsaan Timur 56 dan Tugu Proklamasi. Sjahrir sendiri ditangkap dan dijadikan tahanan politik pada 16 Januari 1962. Namun, asumsi itu memang tak didukung fakta yang kuat. Ada banyak saksi sejarah yang membantah asumsi ini.
Pada 1972, Ali Sadikin, Gubernur Jakarta kala itu, mengusulkan pembangunan kembali Tugu Proklamasi. Usul itu disetujui Suharto. Akhirnya, Tugu Proklamasi, dengan bentuk yang sama seperti yang dibongkar, dibangun kembali di lokasi yang sama.
Peresmian tugu itu, pada 17 Agustus 1972, dihadiri langsung oleh wakil presiden RI pertama sekaligus proklamator kemerdekaan, Mohammad Hatta.
