Mendekati pemilu 1997, Orde Baru masih sangat jemawa. Setelah hampir semua oposisi berhasil dilibas, dari pendongkelan Megawati Soekarnoputri dari kursi Ketua Umum PDI, pembungkaman Partai Uni Demokrasi (PUDI) dan Sri Bintang Pamungkas, hingga pemberangusan Partai Rakyat Demokratik (PRD), rezim Orde Baru merasa di atas angin.
Ketua Umum Golkar kala itu, Harmoko, sesumbar bisa membuat suara partainya rebound. Maklum, pada pemilu 1992, suara Golkar menurun sampai 5 persen. Bahkan, di Jawa Tengah, suara Golkar anjlok hingga 12 persen.
Karena itu, sejak 1995, di Jawa Tengah, para kepala daerah setempat menggencarkan apa yang disebut “kuningisasi”. Hampir semua tembok hingga fasilitas umum dicat kuning. Bahkan marka jalan pun disulap menjadi kuning.
Namun, sejarah tak berjalan lurus. Menjelang kampanye pemilu 1997, arus politik dari bawah tiba-tiba berubah. Ketidakpuasan terhadap rezim Orde Baru kian menguat.
Bara yang terpendam
Sepanjang 1994 hingga 1996, aksi-aksi protes mulai meluas. Pemogokan buruh terjadi di mana-mana. Puncaknya, pada 1996, gerakan politik alternatif berani bermunculan.
PUDI, yang digawangi Sri Bintang Pamungkas, berdiri pada 29 Mei 1996. Tak lama kemudian, 22 Juli 1996, giliran anak muda radikal mendeklarasikan Partai Rakyat Demokratik (PRD).
Di sisi lain, dualisme kepemimpinan di PDI sejak Kongres Medan 1996 semakin mendidih akibat campur tangan penguasa. Pemerintah hanya mengakui kepengurusan hasil Kongres Medan yang memenangkan Soerjadi.
Tindakan semena-menang penguasa, yang mengacak-acak urusan internal PDI, memicu simpati gerakan pro-demokrasi. Mereka lantas menggelar Mimbar Demokrasi di halaman kantor PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta.
PRD, partai yang baru dideklarasikan, terlibat menggalang mimbar bebas itu. Digelar hampir setiap hari sejak Juni 1996, mimbar bebas itu menjadi panggung anti rezim Orde Baru. Sejak itu, beredar kabar angin yang menyebut bahwa PDI kubu Soerjadi hendak merebut paksa kantor itu.
Dan, memang benar. Pagi buta, 27 Juli 1996, ribuan massa berkaos merah, sebagian berambut cepak, menyerbu kantor PDI. Lucunya, aksi para penyerbu ini disokong oleh aparat polisi dan ABRI. Penyerbuan brutal itu menyebabkan 23 orang hilang, lima orang tewas, dan 149 orang luka-luka.
Melihat tindakan brutal itu, rakyat Jakarta bereaksi. Terjadi bentrokan warga dengan aparat. Hari itu, bentrokan meluas menjadi kerusuhan massa. Penguasa Orde Baru kaget melihat reaksi massa itu.
Tak butuh waktu lama, pemerintah mencari kambing hitam. PRD, yang baru berusia lima hari pasca dideklarasikan, dianggap sebagai dalang kerusuhan. Selain itu, untuk membangkitkan amarah rakyat, penguasa menuding PRD sebagai PKI gaya baru.
Penangkapan aktivis PRD pun dimulai. Sejak 11 Agustus 1996, Budiman Sudjatmiko, Ketua Umum PRD, ditangkap. Puluhan kader PRD di berbagai kota juga diburu dan ditangkap. Pada September 1996, pemerintah melarang dan membubarkan PRD.
Sejak itu, aktivis PRD berpencar dan berjuang di bawah tanah. Dalam situasi represif, bahkan dalam pengajaran aparat, mereka tetap mengorganisir perlawanan. Mereka, misalnya, membentuk Komite Nasional untuk Perjuangan Demokrasi (KNPD) dan Komite Pendukung Megawati (KPM). Tak hanya itu, kader-kader PRD juga mengorganisir mahasiswa di kampus-kampus.
Di sisi lain, menjelang pemilu 1997, ruang politik untuk PDI Kubu Megawati ditutup. Pembukaan kantor dilarang, sementara rapat-rapat dibubarkan. Puncaknya, ketika PDI kubu Mega menyerahkan daftar caleg yang berisi 750 orang, KPU menolaknya.
Menghadapi kebuntuan politik itu, PDI Megawati condong mengambil jalan golput. Sebelumnya, Sri Bintang dan PUDI-nya juga sudah mengampanyekan golput.
Lahirnya Koalisi Mega-Bintang
Di Solo, Jawa Tengah, perlawanan terhadap proyek kuningisasi menguat. Di bawah pimpinan DPC PPP Solo, Mudrick Sangidoe, warga melakukan putihisasi. Mereka mengecat putih semua marka jalan, tembok, maupun fasilitas umum yang sebelumnya sudah dibikin kuning.
Rupanya, keberanian Mudrick menarik simpati pendukung PDI Megawati. Aliansi tak tertulis pun terbentuk, lahir koalisi Mega-Bintang. Koalisi ini dicetuskan pada 27 April 1997, bertepatan dengan hari pertama kampanye pemilu.
Dari Solo, koalisi Mega-Bintang bersambut di berbagai kota. Simbol-simbol Mega-Bintang, baik tulisan maupun penyatuan simbol bintang dan kepala banteng, mewarnai kampanye PPP di berbagai kota.
Kampanye Mega-Bintang sukses memobilisasi lebih banyak massa untuk menghadiri kampanye PPP. Di Solo, Jawa Tengah, kampanye Mega-Bintang dihadiri ratusan ribu warga. Di Jakarta, kampanye Mega-Bintang juga mewarnai jalan-jalan.
Pada 6 Mei 1997, di sela-sela kampanye, Mudrick bertemu Megawati. Kasak-kusuk politik pun menyebar: PDI Megawati tak jadi golput, tapi memilih PPP. Orde Baru pun ketar-ketir.
Lahirnya Mega-Bintang-Rakyat (MBR)
Dalam perjuang bawah tanah, akibat diburu aparat Orde Baru, PRD berusaha mengintervensi fenomena politik itu. PRD melihat fenomena Mega-Bintang ini berpotensi meluaskan sentimen anti-kediktatoran.
Saat itu, analisis situasi nasional PRD menyimpulkan bahwa kesadaran rakyat semakin jelas dan menajam, anti-kediktatoran. Bahkan kesadaran itu mulai bergerak menjadi tindakan nyata berupa aksi-aksi kecil konfrontatif dan radikal—yang oleh penguasa Orde Baru dicap sebagai “kerusuhan”.
Karena saat itu PRD berjuang di bawah tanah, maka organisasi legal dibentuk untuk mengonsolidasi kekuatan mahasiswa, buruh, atau kaum miskin kota. Lahir Komite Nasional untuk Perjuangan Demokrasi (KNPD) yang dideklarasikan pada 14 April 1997, hanya beberapa pekan menjelang kampanye pemilu.
Untuk itu, PRD menambahkan akronim “Rakyat” di belakang nama Mega-Bintang, sehingga menjadi Mega-Bintang-Rakyat (MBR). Seruan Koalisi Mega-Bintang-Rakyat bertujuan membangun front yang lebih luas antara koalisi massa Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Megawati, Partai Persatuan Pembangunan, dan massa luas yang sudah muak dengan rezim kapitalis-militeristik Orde Baru.
Untuk “strategi atas”, kader-kader PRD menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh oposisi, terutama kubu PDI Megawati dan PPP. Sementara, “stategi bawah” dilakukan dengan menebar selebaran dan pamflet di kantong-kantong massa rakyat.
Aktivis PRD menyebarkan selebaran ke berbagai pelosok Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi dan kawasan lain hingga jutaan eksemplar. Gerakan ini bukan tanpa risiko. Beberapa aktivis PRD tertangkap. Salah satunya, Petrus Bima Anugerah atau Bimo Petrus. Ia sempat ditahan di Polda Metro Jaya.
Selain itu, aktivis PRD menyebarkan newsletter seukuran majalah berjumlah delapan halaman. Newsletter ini biasanya dilipat secara khusus hingga menjadi seukuran 10 cm. Newsletter ini disebarkan ke berbagai tempat orang berkumpul atau ruang-ruang publik.
Singkat cerita, selebaran MBR disambut antusias massa. Sentimen anti-kediktatoran semakin meluas. Di sudut-sudut Jakarta, dari jalanan hingga gang-gang kecil, bentrokan-bentrokan kecil antara massa rakyat versus ABRI/polisi terjadi.
Orde Baru panik. Aliansi MBR tak hanya berhasil menyatukan oposisi, tetapi juga menarik jutaan massa rakyat di jalan-jalan. Karena itu, pemerintah melarang segala hal, termasuk atribut, yang berbau Mega-Bintang-Rakyat.
Golkar memang menang di pemilu 1997. Suaranya juga naik 6,41 persen. Namun, suara PPP juga melejit. Sementara suara PDI Soerjadi, yang didukung Orde Baru, terjun bebas, hanya 3,06 persen.
Namun, tak lama usai pemilu, krisis moneter merambat luas di Asia Tenggara. Dimulai dari Thiland, Filipina, Singapura, Malaysia, dan mulai menghantam Indonesia. Nilai tukar rupiah merosot tajam. Situasi ekonomi memburuk. Rakyat jadi gelisah.
Pada 30-31 Agustus 1997, PRD menggelar konsolidasi nasional di Hotel Sentral Jakarta. Berlangsung di dalam sebuah ruangan suiteroom yang luas, agar tak terendus oleh aparat, pertemuan itu menghasilkan program dan seruan: gulingkan Soeharto dengan pemberontakan rakyat.
Dalam penilaiannya, PRD yakin Soeharto akan terpilih lagi dalam Sidang Umum MPR yang direncanakan pada Maret 1998. Selain itu, PRD juga menyimpulkan bahwa jalan parlementer dan konstitusional sudah gagal. Di sisi lain, ketidakpuasan atas situasi ekonomi bertemu dengan sentimen anti-kediktatoran yang semakin meluas, membuat rakyat kian berani melawan secara terbuka, dan siap terpimpin.
Pasca 27 Juli 1996, perlawanan memang meluas, seperti Situbondo, Tasikmalaya, Sangau Ledo, Samarinda, Jakarta, Bangkalan, Sampang, Jember dan lain-lain. Terkadang, karena muncul spontan dan tak terpimpin, perlawanan ini disusupi isu SARA.
Karena itu, PRD menyerukan kepada seluruh kadernya untuk memberi kepemimpinan politik terhadap perlawanan itu. Alhasil, hingga menjelang Mei 1998, perlawanan memuncak dan berhasil menggulingkan rezim Soeharto yang berkuasa 32 tahun.
