Omongan agar tidak mencampuradukkan olahraga dengan politik, kerap terdengar di ruang publik. Kalimat ini pernah pula dilontarkan bintang sepak bola Belanda, Ruud Gullit. “Politik dan sepak bola tidak bisa dicampuradukkan,” ujarnya.
Namun, anggapan bahwa sepak bola dan politik harus dipisahkan, dan bahwa lapangan hijau harus steril dari urusan politik, sejatinya sangat bertolak belakang dengan sejarah sepak bola itu sendiri. Dalam sejarah, sepak bola dan politik berkali-kali menyatu di lapangan, di tribun, pertempuran di jalanan, bahkan kotak suara pemilu.
Lucunya, mereka yang kerap menyerukan perpisahan sepak bola dan politik justru menjadi pendukung komersialisasi sepak bola. Olahraga paling kondang sejagat ini diubah menjadi ajang bisnis, di mana uang diguyur di sana untuk meraup untung sebesar-besarnya, hingga mencerabut bola dari akar sejarahnya.
Lahir dari kelas pekerja
Sepak bola Inggris, contohnya, berakar kuat dalam budaya kelas pekerja. Permainan ini awalnya berkembang dari komunitas kelas pekerja dan menyebar ke seluruh negeri. Bahkan, liga-liga sepak bola paling awal bisa ditelusuri jejaknya pada kota-kota industri, terutama di barat laut Inggris, yang populasinya membengkak pada akhir abad ke-19.
Bahkan klub-klub raksasa yang kita kenal di Inggris ada kaitannya dengan kelas pekerja. Lihatlah Manchester United, dulunya bernama Newton Heath LYR F.C. yang didirikan oleh para pekerja dari depot kereta api Lancashire and Yorkshire Railway. Sementara Arsenal dulunya bernama Dial Square, yang didirikan oleh para pekerja dari pabrik persenjataan Royal Arsenal di Woolwich. Atau West Ham United yang dulunya bernama Thames Ironworks F.C., yang dibentuk oleh para pekerja dari galangan kapal dan pabrik besi terbesar di London.
Pada pertengahan abad ke-19, para pekerja berhasil memperjuangkan hak untuk libur setengah hari pada hari Sabtu. Momen ini menjadi titik krusial bagi perkembangan sepak bola. “Sabtu sore” menjadi waktu yang identik dengan sepak bola. Para pekerja akan berbondong-bondong pergi ke stadion setelah selesai bekerja untuk menonton tim lokal mereka bertanding.
Para pekerja yang setiap hari merasakan kerasnya eksploitasi, upah rendah, dan kondisi kerja yang buruk, menemukan dua hal untuk menyatukan mereka: sepak bola di akhir pekan dan perjuangan politik untuk kehidupan yang lebih baik. Keduanya memberikan rasa solidaritas dan identitas kolektif.
Bagi kelas pekerja yang suaranya sering kali tidak didengar dalam politik formal, stadion menjadi sebuah “parlemen jalanan”. Tribun menjadi tempat di mana mereka bisa dengan bebas dan kolektif menyuarakan pandangan mereka. Ekspresi itu muncul dalam simbol-simbol bendera, spanduk, maupun nyanyian (chants).
Leon Trotsky, salah satu tokoh penting dari gerakan kiri, dalam karyanya Where Is Britain Going? (1925) mencatat bahwa “revolusi tak terhindarkan akan bangkit di kelas pekerja Inggris” melalui “saluran-saluran buatan” seperti sepak bola.
Bagi kelas pekerja, sepak bola bukan sekadar permainan. Ia adalah kendaraan dan katalis untuk perubahan sosial. Di atas landasan inilah hubungan antara sepak bola dan sosialisme berkembang subur.
Kisah dari lapangan hijau: Liverpool dan Celtic
Sejak awal, Liverpool adalah kota yang dibangun oleh para pekerja. Sebagai kota pelabuhan yang sibuk, identitasnya sangat lekat dengan kaum buruh, serikat pekerja, dan imigran (terutama dari Irlandia). DNA ini secara alami menanamkan nilai-nilai kolektif dan solidaritas.
Sepak bola, melalui Liverpool FC dan Everton, menjadi wadah sempurna bagi ekspresi identitas kelas pekerja ini. Stadion menjadi tempat berkumpulnya komunitas, bukan sekadar arena olahraga atau arena tontonan belaka.
Liverpool, klub yang berbasis di Merseyside, punya sejarah yang tak bisa dipisahkan dengan kelas pekerja dan sosialisme. Manajer legendaris Liverpool, Bill Shankly, adalah sosok yang paling berpengaruh menanamkan etos sosialis ke dalam klub. Kutipannya yang paling terkenal merangkum segalanya:
“Sosialisme yang saya yakini adalah semua orang bekerja untuk satu sama lain dengan tujuan yang sama, dan semua orang berbagi dalam penghargaan di akhir. Itulah cara saya melihat sepak bola, itulah cara saya melihat kehidupan.”
Bagi Shankly, Liverpool FC adalah perwujudan dari sosialisme praktis. Para pemain dan suporter adalah satu kesatuan yang bekerja bersama demi kejayaan bersama. Filosofi ini meresap ke dalam jiwa para suporter dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas klub.
Puncak dari politisasi suporter Liverpool terjadi pada era 1980-an di bawah pemerintahan Perdana Menteri Margaret Thatcher, dari sayap kanan Tory. Kebijakan ekonominya dianggap menghancurkan industri di utara Inggris, termasuk di Liverpool. Tingkat pengangguran meroket, dan kota ini merasa “ditinggalkan” dan sengaja diabaikan oleh pemerintah pusat di London.
Saat itu, muncul dokumen berjudul “Managed Decline”, yang menyarankan agar Kota Liverpool dibiarkan mengalami “penurunan yang terkelola” (managed decline). Industri ambruk, kelas pekerja merana. Ini memicu kemarahan luar biasa dan melahirkan sentimen perlawanan yang kuat.
Di tengah kesulitan ekonomi ini, Anfield (stadion Liverpool FC) menjadi satu-satunya tempat di mana warga kota bisa merasakan kebanggaan dan kemenangan. Kesuksesan Liverpool di lapangan menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan Thatcher. Tribun The Kop menjadi lautan spanduk dan nyanyian yang tidak hanya mendukung tim, tetapi juga menyuarakan kritik politik.
Pada 1989, terjadi Tragedi Hillsborough. Pada 15 April 1989, akibat buruknya manajemen kerumunan massa oleh kepolisian berujung petaka di Stadion Hillsborough, Sheffield. Sebanyak 97 orang suporter Liverpool FC meninggal karena berjejalan dan terhimpit hingga kekurangan oksigen. Dalam kejadian pilu itu, pihak kepolisian South Yorkshire, untuk menutupi kesalahan fatal mereka, secara sistematis menyebarkan kebohongan kepada media.
Mereka menuduh suporter Liverpool yang “mabuk, tidak punya tiket, dan beringas” sebagai penyebab bencana. Headline dari koran The Sun, The Truth, menebalkan tuduhan keji dan tanpa bukti kepada suporter.
Pemerintah Inggris dan kepolisian tutup mata dengan tragedi itu, bahkan berusaha menutupi. Namun, pada 2012, terjadi titik balik: Panel Independen Hillsborough menemukan bahwa petaka terjadi akibat kelalaian polisi. Kejadian itu menebalkan sentimen anti-Tory dalam jiwa suporter Liverpool.
Kota Liverpool sendiri selalu menjadi pusat aktivisme. Mungkin insiden paling mencolok adalah aksi Robbie Fowler pada tahun 1997. Ia menunjukkan dukungan untuk para pekerja pelabuhan yang mogok setelah 500 orang dipecat karena menolak melintasi garis piket sebagai bentuk solidaritas. Dalam sebuah aksi yang membuatnya didenda £900 karena melanggar peraturan UEFA, Fowler membuka jerseynya untuk menunjukkan kaus dengan logo Calvin Klein yang diplesetkan menjadi slogan: “Dukung 500 pekerja pelabuhan yang dipecat” setelah mencetak gol keduanya dalam kemenangan 3-0 atas tim Norwegia, SK Brann.
Sejak 1980-an hingga kini, Liverpool menjadi satu-satunya wilayah di mana Partai Buruh tidak pernah kalah. Dukungan tribun The Kop untuk tokoh partai buruh, Jeremy Corbyn, dan nilai-nilai sosialisnya, ditunjukkan melalui spanduk seperti dalam laga kandang melawan Southampton pada 2017.
Baik itu pernyataan Jurgen Klopp, “Jika ada satu hal yang tidak akan pernah saya lakukan dalam hidup saya, itu adalah memilih sayap kanan,” atau keyakinan Bill Shankly bahwa “Sosialismenya bukanlah politik. Ini adalah cara hidup. Ini adalah kemanusiaan.” Nilai-nilai sosialis adalah bagian besar dari kota dan klub sepak bola ini.
Lebih dari 200 mil ke utara, kita punya Celtic. Kisah Celtic tidak dimulai dari ambisi untuk meraih trofi, melainkan dari sebuah misi kemanusiaan. Klub ini didirikan pada 6 November 1887 di Glasgow, Skotlandia, oleh seorang biarawan Katolik dari Irlandia bernama Brother Walfrid.
Tujuannya sangat mulia, yaitu mengumpulkan dana untuk menolong imigran Irlandia. Saat itu, komunitas imigran Irlandia di kawasan East End, Glasgow, hidup dalam kemiskinan dan menghadapi diskriminasi sektarian yang parah.
Pada Agustus 2016, ratusan penggemar mereka mengibarkan bendera Palestina dalam pertandingan melawan tim Israel, Hapoel Be’er Sheva. Aksi ini menjadi simbol dan pesan solidaritas terhadap penderitaan rakyat Palestina di Tepi Barat.
Asosiasi Sepak Bola Skotlandia kemudian mendenda Celtic. Para penggemar merespons dengan mengumpulkan donasi yang setara dengan denda tersebut dan menyumbangkan seluruhnya—lebih dari £200.000 (target awal hanya £80.000)—untuk pengungsi Palestina.
Tak kapok, pada April 2018, fans Celtic mengulangi aksi itu dalam skala yang lebih besar—mengibarkan 16 bendera Palestina sebagai penghormatan kepada 16 warga Gaza yang tewas selama protes Hari Tanah (Land Day) yang menuntut hak pengungsi Palestina untuk kembali.
Saat pandemi Covid-19 menebar ketakutan di seantero Eropa, The Celtic FC Foundation telah menyumbangkan £10.000 untuk skema paket makanan guna membantu mereka yang tidak mampu menghidupi diri sendiri dan keluarga selama masa sulit.
Sepak bola Jerman: Kepemilikan suporter
Mari kita bergeser ke Jerman. Sejak dulu kala, klub-klub sepak bola di Jerman adalah sebuah perkumpulan nirlaba berbasis keanggotaan. Dalam bahasa Jermannya, eingetragener Verein atau disingkat e.V.. Artinya, secara harfiah, klub adalah milik para anggotanya (suporter).
Namun, pada era 1990-an, sepak bola mulai berubah menjadi industri besar. Klub butuh suntikan dana segar untuk bisa bersaing, membangun stadion modern, dan membeli pemain bintang. Ini memunculkan dilema. Di satu sisi, mulai berduyun-duyun investor dari luar. Di sisi lain, ada tekad kuat untuk tidak menjual “jiwa klub” demi investasi.
Akhirnya, pada tahun 1998, Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) menemukan jalan tengah yang jenius. Mereka memperbolehkan klub untuk memisahkan divisi sepak bola profesional mereka menjadi sebuah perusahaan komersial (terbuka untuk investor).
Tapi, ada satu syarat wajib: klub induk (e.V. milik suporter) harus memegang mayoritas hak suara, yaitu minimal 50 persen + 1 suara. Inilah momen kelahiran aturan 50+1. Tujuannya jelas, membuka pintu untuk uang, tapi memastikan kunci rumah tetap dipegang oleh pemilik aslinya, yaitu para suporter.
Ada klub yang 100 persen dimiliki oleh penggemar, seperti FC Schalke 04, Fortuna Düsseldorf, dan Union Berlin (klub yang terkenal dengan fanatismenya yang luar biasa). Bagi mereka, identitas komunal lebih penting dari segalanya.
Ada lagi model sharing. Misalnya, Bayern Munich. Klub induk (suporter) memiliki 75 persen saham. Sisanya dimiliki oleh tiga raksasa Jerman: Adidas, Audi, dan Allianz (masing-masing 8,33 persen). Para raksasa ini punya uang dan pengaruh, tapi tidak bisa mendikte klub.
Memang, ada klub yang luput dari pengaturan itu. Contohnya, Bayer Leverkusen (milik Bayer) dan VfL Wolfsburg (milik Volkswagen) sudah menjadi “klub pabrik” jauh sebelum aturan 50+1 dibuat. Jadi, mereka diberi pengecualian.
Ada cerita menarik dari Union Berlin. Berbasis di Berlin Timur (Jerman Timur/GDR), Union adalah klubnya para pekerja, kaum pemberontak, dan orang-orang yang tidak suka dengan pemerintah. Mereka adalah antitesis dari rival sekota, BFC Dynamo, yang merupakan klub kesayangan polisi rahasia Stasi.
Stadion Union menjadi tempat perlindungan di mana orang bisa menyuarakan perbedaan pendapat secara terselubung. Bahkan ada legenda bahwa saat tendangan bebas, ketika para pemain lawan membentuk tembok, para suporter akan berteriak “Die Mauer muss weg!” (Tembok itu harus runtuh!). Sejak awal, DNA mereka adalah perlawanan.
Pada tahun 2004, Union Berlin berada di ambang kehancuran. Mereka terlilit utang dan butuh sekitar €1,5 juta untuk mendapatkan lisensi agar bisa bermain di liga regional. Tanpa uang itu, klub akan bangkrut. Tamat.
Di tengah keputusasaan, sebuah ide gila muncul dari para suporter. Mereka meluncurkan kampanye bernama “Bluten für Union” (Berdarah untuk Union). Konsepnya sederhana namun luar biasa: para suporter di seluruh kota didorong untuk pergi ke rumah sakit dan mendonorkan darah mereka. Uang yang mereka terima sebagai kompensasi atas donasi darah itu kemudian disumbangkan langsung ke rekening klub.
Secara harfiah, klub ini mau bilang: detak jantung Union Berlin ditentukan oleh darah para suporter. Kampanye ini, ditambah dengan berbagai penggalangan dana lainnya, berhasil menyelamatkan Union dari jurang kebangkrutan.
Namun, cobaan belum selesai. Pada 2008, rumah mereka tercinta, Stadion An der Alten Försterei (Stadion di Rumah Jaga Hutan Tua), dinyatakan tidak layak pakai. Tribunnya yang ikonik sudah rapuh dan membahayakan.
Tanpa renovasi besar-besaran, mereka tidak akan mendapat lisensi untuk musim berikutnya. Klub tidak punya uang untuk membayar kontraktor profesional. Lagi-lagi, masa depan klub dipertaruhkan.
Manajemen klub kemudian melakukan hal yang tak terpikirkan. Mereka meminta bantuan para suporter untuk merenovasi stadion kebanggan sendiri. Responsnya sungguh epik. Sekitar 2.500 suporter sukarelawan, mulai dari tukang las, tukang listrik, hingga pekerja kantoran yang tak pernah memegang sekop, datang membantu.
Selama lebih dari setahun, mereka mendedikasikan total 140 ribu jam kerja secara gratis. Hasilnya sungguh luar biasa: mereka berhasil membongkar tribun lama, mengecor beton baru, memasang atap, dan membangun kembali stadion kebanggaan dengan tangannya sendiri.
St. Pauli: Ketika sosialisme menjadi jati diri klub
Di sudut Kota Hamburg yang terkenal dengan kawasan lampu merah (red-light district), kehidupan malam, dan denyut budaya tandingan, berdiri sebuah klub bernama FC St. Pauli.
Meski berdiri sejak 1907, namun jiwa klub ini baru berkobar pada 1980-an. Saat itu, kawasan di sekitar stadion mereka, Millerntor-Stadion—terutama di area Hafenstraße—menjadi pusat gerakan kaum kiri, squatter (penghuni liar), aktivis, dan seniman punk.
Kelompok-kelompok ini mulai berdatangan ke stadion karena dua alasan: tiketnya murah dan lokasinya dekat. Mereka tidak datang hanya untuk menonton bola; tapi juga membawa serta seluruh ideologi dan gaya hidup ke tribun.
Secara organik, Stadion Millerntor berubah. Atmosfer yang tadinya biasa saja, kini dipenuhi oleh semangat perlawanan, punk rock, dan politik radikal. Klub yang tadinya tidak punya identitas kuat, kini menjadi rumah bagi kaum yang terpinggirkan dan anti-kemapanan.
Berbeda dengan klub lain di mana politik hanya diekspresikan oleh fans, St. Pauli mengabadikan nilai-nilai ini ke dalam prinsip resmi klub (Leitlinien). Mereka adalah klub profesional pertama di Jerman yang melakukannya. Itu terjadi pada 2009.
Nilai-nilai yang menjadi prinsip resmi St. Pauli ada tiga. Satu, anti-fasisme dan anti-rasisme. St. Pauli secara terbuka menyatakan perang terhadap fasisme dan rasisme. Jauh sebelum banyak klub lain melakukannya, mereka sudah melarang total segala bentuk simbol, spanduk, atau aktivitas sayap kanan di stadion. Suporter ultras mereka dikenal sering bentrok fisik dengan kelompok neo-Nazi di luar stadion. Dua, anti-seksime dan anti-homofobia. Ini yang membuat St. Pauli unik bahkan di antara klub-klub kiri lainnya. Mereka sangat progresif. Contoh paling terkenal adalah pada tahun 2002, ketika iklan dari majalah pria dewasa Maxim dihapus dari stadion karena dianggap merendahkan perempuan. Tiga, solidaritas untuk kaum tertindas. Berakar dari sejarahnya bersama kaum squatter, klub ini memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi terhadap komunitas lokal. Mereka secara aktif mendukung kampanye perumahan terjangkau dan membela hak-hak kaum minoritas dan pengungsi.
Nilai-nilai kiri dari St. Pauli juga terlihat pada simbol-simbol yang kerap diusung ke stadion. Mulai dari bendera bergambar Totenkopf (tengkorak dan tulang bersilang). Ini adalah logo tidak resmi mereka, tetapi yang paling terkenal. Simbol ini pertama kali dibawa oleh seorang squatter punk ke stadion. Totenkopf melambangkan identitas mereka sebagai “bajak laut” di liga, simbol kaum miskin dan pemberontak yang melawan klub-klub kaya dan mapan. Ini adalah simbol perlawanan kaum underdog.
Selain itu, di tribun St. Pauli, hal yang biasa melihat bendera raksasa bergambar tokoh revolusioner Marxis, Che Guevara, berdampingan dengan bendera pelangi. Ini adalah penegasan visual yang jelas tentang di mana posisi politik dan sosial mereka.
Cerita-cerita di atas hanyalah kepingan-kepingan kecil dari segudang kisah pertautan sepak bola dan politik. Di Indonesia, Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) bahkan tak terpisah dari pergerakan anti-kolonialisme pada 1930-an. Kelahirannya untuk menjadi kendaraan politik kaum pergerakan dalam menyebarkan gagasan-gagasan Indonesia merdeka.
Jadi, kalau ada yang berseru agar sepak bola dipisahkan dari politik, anggap saja seperti tukang jual obat yang kepalanya seperti mengalami deforestasi rambut tapi menawarkan obat penumbuh rambut. Atau seorang jomblo yang menawarkan tips “mendapatkan pasangan” tanpa rasa malu.
