Pada pagi 18 April 1955, Gedung Merdeka, Bandung, menjadi saksi sebuah babak baru dunia. Sukarno, presiden dari negeri yang baru berusia 10 tahun dalam kemerdekaan, berdiri di podium di hadapan 340 delegasi dari 29 negara. Mereka membawa suara 1,5 miliar manusia—lebih dari separuh umat manusia saat itu.
Selama 40 menit Sukarno berpidato, tidak kurang dari 10 kali tepuk tangan panjang memotong kalimat-kalimatnya. Apa yang terjadi di gedung yang semula bernama Concordia selama tujuh hari tersebut, bukan sekadar pertemuan diplomatik. Itu adalah deklarasi bahwa dunia tidak akan lagi diperintah oleh dua blok kekuatan saja.
Ide lama Sukarno di Bandung
Bandung 1955 tidak hadir di ruang hampa dan tiba-tiba. Sekitar tiga dekade sebelumnya, di Bandung juga, pada 17 Januari 1926, sekelompok anak muda mendirikan Algemeene Studie Club di Bandung.
Klub diskusi ini, sebagaimana dicatat Frank Dhont, mengkaji topik teoritis tentang Indonesia dan dunia internasional sebagai landasan bagi partai politik yang mandiri. Klub itulah yang melahirkan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada 1927, dengan prinsip nonkooperatif terhadap kekuasaan kolonial Belanda.
Tak lama setelah partai itu berdiri, aktivitas politiknya bergemuruh. Beribu-ribu rakyat berduyun-duyun setiap partai itu menggelar rapat umum atau vergadering. Kantor partai disesaki oleh orang-orang biasa yang mendaftar sebagai anggota. Namun, usia partai ini tak panjang.
Pada Desember 1929, Sukarno ditangkap dan diadili di Pengadilan Landraad, di kota yang sama. Dari balik penjara Banceuy ia menyusun pledoi Indonesie Klaagt Aan atau “Indonesia Menggugat”, sebuah analisis tajam yang merumuskan konsep kolonialisme tidak hanya sebagai penjajahan fisik, melainkan juga dominasi ekonomi dan intelektual oleh segelintir orang asing.
Konsep itu, yang kelak dikenal sebagai neo-kolonialisme, mendahului buku Kwame Nkrumah Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism (1965) hampir 35 tahun. Pada 30 Maret 1933, dari tempat peristirahatan di selatan Bandung, ia menyelesaikan risalah “Mencapai Indonesia Merdeka”, sebuah peta jalan kemerdekaan yang lengkap.
Tiga jejak intelektual di Bandung itulah, menurut buku 50 Tahun Indonesia dan Konferensi Asia Afrika (Kemenlu RI, 2005), yang menjadi alasan Sukarno memilih kota ini sebagai panggung sejarah. Sukarno ingin menegaskan kepada dunia bahwa “dari Bandung-lah awal gerakan kemerdekaan yang dipimpinnya memulai perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme.”
Dunia sebelum Kolombo
Usai Perang Dunia ke-II, dunia tak beringsut dari konflik. Saat itu, Perang Dingin telah membelah planet ini menjadi dua orbit yang saling bermusuhan. Pakta Atlantik Utara (NATO) dibentuk pada 1949; Pakta Warsawa menyusul pada Mei 1955, tepat sebulan setelah KAA berakhir. Di Asia, Amerika Serikat membentuk Southeast Asia Treaty Organization (SEATO) pada September 1954.
Di sisi lain, arus dekolonisasi sedang dalam gelombang pasang. Indonesia merdeka pada 1945, hanya tiga hari setelah Jepang menyatakan menyerah; India dan Pakistan merdeka pada 1947; Vietnam Utara muncul sebagai negara dari Perjanjian Jenewa 1954; Sudan baru saja memisahkan diri dari kekuasaan Inggris-Mesir. Namun sebagian besar Afrika masih dalam cengkeraman kolonialisme.
Krisis Selat Taiwan 1954-1955 menambah ketegangan: konfrontasi militer antara Amerika Serikat dan Tiongkok di perairan Asia berlangsung tanpa konsultasi apapun dengan negara-negara Asia lainnya yang paling terdampak. Semenjung Korea bergolak dalam perang saudara berbasis ideologi sejak 1950-1954.
Sukarno, seorang aktivis yang rajin mengunyah berbagai teori dan memiliki analisis tajam, sedang melihat dunia yang berganti rupa. Kolonialisme dan imperialisme sedang surut. Di sisi lain, dunia baru yang terinspirasi oleh perjuangan sosialisme dan dekolonialisme sedang pasang.
Pembicaraan di Kolombo
Gagasan KAA lahir dari serangkaian negosiasi yang tidak semua berjalan mulus. Titik awalnya adalah Konferensi Kolombo, 25 April–2 Mei 1954, di Ceylon. PM Ali Sastroamidjojo menghadiri undangan PM Ceylon Sir John Kotelawala bersama pemimpin India, Pakistan, dan Burma.
Fokus konferensi adalah situasi Indochina yang mengkhawatirkan. Namun, Indonesia memanfaatkan momen itu untuk mengajukan gagasan yang lebih besar: forum khusus bangsa-bangsa Asia-Afrika. Menurut catatan Ali Sastroamidjojo dalam Tonggak-tonggak di Perjalananku, keempat perdana menteri yang lain meragukan kemampuan Indonesia untuk menyelenggarakan konferensi sebesar itu. Namun Indonesia tidak menyerah.
Yang terjadi setelah Kolombo adalah lobi senyap yang jarang dikisahkan. Ali Sastroamidjojo tidak langsung kembali ke Jakarta. Ia singgah di New Delhi untuk menemui Nehru secara langsung. Nehru akhirnya yakin dan menyatakan dukungannya. Dari New Delhi, Ali melanjutkan ke Rangoon untuk menemui PM Burma, U Nu, yang juga menyatakan dukungannya.
Dua persinggahan yang tampak sepele itu membangun fondasi koalisi yang menentukan. Dengan modal dukungan dua raksasa Asia itu, Indonesia menggelar Konferensi Bogor pada 28–30 Desember 1954, yang memfinalisasi format KAA, menyusun daftar 30 negara undangan, dan menetapkan Bandung sebagai tuan rumah.
Di balik meja perundingan, Sukarno menghadapi dilema diplomatik yang tidak mudah. Kehadiran Tiongkok yang komunis menjadi paling kontroversial. Sebab, Pakistan dan Ceylon awalnya berkeberatan keras. Tetapi Sukarno dan Nehru bersikukuh: tanpa Tiongkok, konferensi kehilangan representasi Asia yang sesungguhnya. Akhirnya Tiongkok diundang, dan keputusan itu terbukti mengubah peta diplomasi global.
Sukarno sebagai perancang
Peran Sukarno dalam KAA jauh lebih dalam daripada sekadar membuka konferensi dan berpidato. Pada 6 April 1955, dua minggu sebelum pembukaan, Sukarno bersama PM Ali Sastroamidjojo melakukan inspeksi final kesiapan Bandung.
Hasilnya adalah serangkaian perintah yang sangat konkret. Gedung Concordia, bangunan peninggalan kolonial Belanda tempat kaum elite Eropa bersantai, berganti nama menjadi Gedung Merdeka. Gedung Dana Pensiun menjadi Gedung Dwi Warna. Jalan Raya Timur yang membentang di depan gedung sidang pleno diubah menjadi Jalan Asia-Afrika. Ini bukan soal tata nama administratif, tapi perombakan simbolik kota yang disengaja oleh Sukarno. Ia ingin setiap delegasi yang berjalan di Bandung merasakan bahwa mereka berada di kota yang telah menanggalkan masa lalunya sebagai kota kolonial.
Sukarno juga memerintahkan panitia memastikan tidak ada satu pun jalan berlubang di Bandung. Arus lalu lintas harus tertata rapi. Untuk akomodasi 1.500 delegasi dan staf, panitia menyediakan Hotel Savoy Homan, Hotel Preanger, 12 hotel lainnya, dan 31 bungalo di sepanjang Jalan Cipaganti, Lembang, dan Ciumbuleuit. Lebih dari 500 wartawan dari dalam dan luar negeri juga difasilitasi. Sukarno, yang semasa muda belajar arsitektur di Bandung di bawah guru C.P. Wolff Schoemaker, menaruh perhatian pada setiap aspek fisik konferensi. Sebab, ia tahu bahwa citra adalah pernyataan politik.
Pelaksanaan KAA 1955
Pagi 18 April 1955. Sebelum sidang resmi dibuka, sesuatu yang tidak biasa terjadi di jantung kota Bandung. Para delegasi dari 29 negara, banyak di antaranya baru saja melepaskan belenggu kolonialisme, berjalan kaki dari Hotel Savoy Homan dan Hotel Preanger menuju Gedung Merdeka, membelah lautan rakyat yang bersorak.
Peristiwa itu dikenal sebagai freedom walk. Empat sosok mendominasi ikonografi: Jawaharlal Nehru dari India, Gamal Abdel Nasser dari Mesir, Zhou Enlai dari Tiongkok, dan Sukarno dari Indonesia. Bagi sejarawan Belgia David Van Reybrouck, momen itulah puncak dari sebuah narasi yang dimulai jauh sebelumnya, bahwa revolusi Indonesia, dan KAA yang lahir darinya, adalah “peristiwa yang mendefinisikan kelahiran dunia modern”.
Zhou Enlai, Perdana Menteri Tiongkok yang mewakili negaranya dalam debut diplomasi internasionalnya, hampir tidak sampai ke Bandung. Pesawat Air India yang seharusnya ia tumpangi dari Hong Kong, Kashmir Princess, diledakkan oleh agen yang kemudian dikaitkan dengan Koumintang dan CIA. Akibat peristiwa itu sebanyak 16 dari 19 penumpang tewas. Zhou selamat karena mengubah rencana perjalanannya di menit terakhir akibat alasan kesehatan. Ia akhirnya tiba di Bandung lewat jalur berbeda.
Yang menarik, meskipun inisator KAA 1955 adalah negara yang dibakar oleh semangat anti-kolonial dan non-blok, tetapi mayoritas negara peserta justru banyak yang terafiliasi secara politik luar negeri ke AS/Barat. Dalam sesi pleno konferensi, wakil-wakil Iran, Irak, Filipina, Turki, Kamboja, dan Thailand semua mengkritik Uni Soviet, dengan beberapa delegasi menegaskan bahwa ambisi Soviet di Eropa Timur setara dengan kolonialisme.
Ada juga yang unik. Sudan, salah satu negara peserta, belum merdeka pada pelaksanaan KAA. Menjelang acara, Sudan tak juga mengirimkan desain benderanya. Akhirnya, panitia KAA berinisiatif mendesain sendiri bendera Sudan dan mengibarkannya di depan Gedung Merdeka.
Pidato yang mengguncang
Sukarno membuka KAA 1955 dengan sangat memukau. Pidatonya, “Let a New Asia and a New Africa Be Born,” merupakan pidato besar pertamanya dalam bahasa Inggris. Secara faktual, naskahnya disiapkan oleh Tom Atkinson (Inggris) dan Molly Bondan (Australia), dua pendukung setia revolusi Indonesia yang bekerja sebagai penulis pidato bahasa Inggris Sukarno. Namun, Sukarno memperkayanya.
Sukarno merayakan tanggal pembukaan KAA, 18 April 1955, sebagai hari yang sama dengan permulaan revolusi Amerika, hari Paul Revere melakukan pengendaraan legendarisnya. Dalam pidato pembukaannya, Sukarno memuji perang kemerdekaan Amerika sebagai “perang antikolonial pertama yang berhasil dalam sejarah” dan mengutip puisi Henry Wadsworth Longfellow, “The Midnight Ride of Paul Revere.” Ini bukan sekadar ornamen retorika. Sukarno secara sengaja menempatkan KAA dalam tradisi perlawanan terhadap kolonialisme yang diakui oleh dunia Barat sendiri, sambil membalikkan logikanya. Jika revolusi Amerika adalah antikolonial yang sah, mengapa perjuangan Asia-Afrika tidak?
Di bagian awal, Sukarno mengingatkan Kongres Liga Melawan Imperialisme dan Penindasan Kolonial (League against Imperialism and for National Independence) di Brussel, 1927, ketika delegasi Indonesia dipimpin Hatta dan delegasi bangsa-bangsa tertindas lainnya bertemu sebagai bangsa terjajah.
Hampir tiga dekade kemudian, dalam KAA 1955, hampir semua bangsa peserta Kongres Brussel sudah merdeka. ”Bangsa-bangsa dan negeri-negeri kita bukan jajahan lagi. Sekarang kita bebas, berdaulat dan merdeka. Kita menjadi tuan lagi di rumah kita sendiri. Kita tak usah pergi ke benua asing untuk berkonferensi,” katanya.
Selama Sukarno berpidato, tepuk tangan panjang terdengar bergemuruh di hadapan 340 delegasi dari 29 negara. Inti intelektualnya adalah konsep “Moral Violence of Nations”: gagasan bahwa 1,5 miliar jiwa Asia-Afrika dapat dimobilisasi bukan melalui senjata, melainkan melalui kekuatan moral dan solidaritas politik.
Dalam bacaan Say Jye Quah di American Journal of Political Science (2025), konsep ini mengungkapkan keyakinan Sukarno bahwa “Dunia Ketiga dapat memainkan peran menentukan dalam politik dunia meskipun kekurangan kemampuan material, dengan menjalankan argumen moral dan memobilisasi massa untuk mempengaruhi dan mengalahkan opini publik.”
Sukarno juga mendefinisikan ulang kolonialisme dengan cara yang melampaui pemahaman konvensional di zamannya. Kolonialisme, dalam pandangan Sukarno, bukan sekadar penjajahan fisik, melainkan “penguasaan ekonomi, intelektual, dan materiil oleh segelintir orang asing”, sebuah definisi yang sudah dielaborasi Sukarno saat merumuskan Indonesie Klaagt Aan, 1930.
Dari Dasasila ke NEFO
Setelah tujuh hari berdebat, konferensi menghasilkan Dasasila Bandung, berisi 10 prinsip yang kemudian menjadi referensi normatif bagi tatanan internasional pasca-kolonial.
Pencapaian konsensus itu tidak mudah. Perdebatan paling alot saat membahas apakah “kolonialisme Soviet” di Eropa Timur harus ikut dikecam. Pakistan, Irak, dan Turki mendesak formula yang juga menyebut Moskow secara eksplisit. Tiongkok dan Indonesia menolak. Kompromi yang dicapai adalah rumusan yang brilian secara diplomatik: “kolonialisme dalam segala manifestasinya” dikecam, sebuah kalimat yang secara implisit menyentil Soviet tanpa secara terang-terangan memecah solidaritas. Zhou Enlai, yang secara taktis memilih banyak mendengar sebelum berbicara, memainkan peran penting dalam menjaga konsensus tetap bertahan.
Konflik lain yang tak kalah keras, Zhou Enlai menolak segala pencantuman referensi hak asasi manusia (HAM) dalam komunike akhir. Tiongkok, yang tidak ikut merancang Deklarasi Universal HAM 1948, sangat curiga bahwa HAM adalah perangkat politik Barat. Akhirnya, negara-negara Arab, Asia, dan Afrika yang lebih kecil mengalahkan oposisi Tiongkok, dan referensi HAM masuk ke dalam dokumen akhir, mengacu pada Piagam PBB dan Deklarasi Universal 1948.
Adapun 10 prinsip Dasasila Bandung mencakup: penghormatan terhadap hak asasi manusia dan Piagam PBB; penghormatan kedaulatan dan integritas teritorial; persamaan semua ras dan bangsa; penolakan intervensi dan campur tangan dalam urusan dalam negeri bangsa lain; penghormatan hak setiap bangsa untuk membela diri; penolakan pakta pertahanan kolektif yang melayani kepentingan khusus satu kekuatan besar; penolakan tekanan dari negara mana pun; penyelesaian semua sengketa internasional melalui cara damai; pemajuan kerja sama dan kepentingan bersama; dan penghormatan keadilan serta kewajiban internasional.
Dasasila Bandung cukup menarik. Meskipun mengakui prinsip-prinsip yang dianut secara universal, seperti HAM, Piagam PBB, prinsip negara berdaulat, kesetaraan ras, tetapi juga memuat semangat yang sering didengungkan Sukarno, yakni penolakan negara kecil untuk menjadi pelayan kepentingan negara besar.
Namun, KAA 1955 bukan titik akhir pemikiran internasional Sukarno. Setelah Bandung, gagasan-gagasan Sukarno tentang tatanan dunia terus berkembang dan semakin radikal. Dalam pidatonya di KTT GNB I di Beograd pada September 1961, Sukarno memperkenalkan konsep yang menjadi warisan intelektualnya yang paling ambisius: New Emerging Forces (NEFO) versus Old Established Forces (OLDEFO). Bagi Sukarno, pertarungan global bukan lagi semata antara Blok Barat dan Blok Timur, bukan semata kapitalis versus komunis, melainkan antara bangsa-bangsa yang baru merdeka dan kaum tertindas di negara maju melawan kekuatan lama yang telah mapan dan imperialis.
Konsep NEFO-OLDEFO adalah perluasan intelektual langsung dari ide-ide yang pertama kali ia cetuskan di podium Bandung. Siapapun, negara manapun, yang berkehendak membangun dunia baru tanpa imperialisme, tanpa kolonialisme, tanpa kapitalisme, menurut Sukarno, adalah bagian dari NEFO.
Dampak KAA
Dampak KAA tidak datang sekaligus. Gelombang pertama dan paling kasat mata adalah akselerasi dekolonisasi Afrika. Dari enam negara Afrika yang hadir di Bandung, Mesir, Etiopia, Gold Coast (Ghana), Liberia, Libya, dan Sudan, dua di antaranya belum sepenuhnya merdeka. Sudan merdeka pada 1956, Gold Coast pada 1957. Keduanya secara terbuka menyebut Bandung sebagai inspirasi langsung.
Aljazair, yang diwakili delegasi FLN sebagai peninjau di Bandung, menarik perhatian internasional bagi Perang Kemerdekaan Aljazair (1954–1962). Aljazair kemudian berhasil meraih kemerdekaan pada 1962, dengan semangat Bandung sebagai panduan di punggung mereka. Menurut U.S. Office of the Historian, “delegasi konferensi mengambil inisiatif untuk berbicara atas nama bangsa-bangsa terjajah lainnya yang belum terwakili, terutama di Afrika.” Dalam satu dasawarsa berikutnya, lebih dari 20 negara Afrika merdeka.
Ghana adalah contoh paling langsung. Kwame Nkrumah, pemimpin gerakan kemerdekaan Gold Coast yang saat itu masih berstatus koloni Inggris, hadir di Bandung dalam kapasitas pengamat. Ia menyaksikan para pemimpin Asia-Afrika berbicara secara setara di hadapan dunia, dan kembali ke negaranya dengan api semangat yang baru. Dua tahun kemudian, 6 Maret 1957, Ghana menjadi negara Afrika sub-Sahara pertama yang merdeka dari kekuasaan kolonial. Nkrumah kemudian menyelenggarakan Konferensi Rakyat Afrika (All-African Peoples’ Conference) di Accra pada 1958, sebuah pertemuan yang secara eksplisit terinspirasi oleh Bandung dan menjadi katalis bagi gelombang kemerdekaan Afrika di era 1960-an. Dalam satu dekade setelah Bandung, lebih dari 30 negara Afrika meraih kemerdekaan.
Di Amerika Serikat, dampak KAA terasa di jantung gerakan hak-hak sipil. Malcolm X adalah tokoh yang paling vokal dalam mengartikulasikan relevansi Bandung bagi perjuangan orang kulit hitam Amerika. Dalam pidatonya yang terkenal, “Message to the Grass Roots” (Detroit, 10 November 1963), Malcolm X menggunakan KAA sebagai model untuk persatuan kulit hitam Amerika: “Di Bandung semua negara berkumpul, bangsa-bangsa gelap dari Afrika dan Asia. Sebagian adalah Buddhis, sebagian Muslim, sebagian Kristen, sebagian Konghucu, sebagian ateis. Meski berbeda agama, mereka bersatu… Semua mereka hitam, cokelat, merah, atau kuning. Satu hal yang tidak boleh hadir di Konferensi Bandung adalah orang kulit putih.”
Malcolm X tidak sendirian di antara tokoh Afrika-Amerika yang dihantui Bandung. Richard Wright, novelis yang menulis Native Son (1940) dan Black Boy (1945), salah satu suara paling penting dalam sastra Afrika-Amerika abad ke-20. Membaca berita tentang KAA dari Paris awal Januari 1955, ia langsung ingin hadir. Ia terbang ke Bandung, meliput konferensi, lalu menulis buku yang terbit pada Maret 1956: The Color Curtain: A Report on the Bandung Conference (World Publishing, Cleveland). Buku itu, yang diperkenalkan oleh Gunnar Myrdal, kemudian menjadi teks fondasi dalam studi Afro-Asia dan studi pasca-kolonial.
Kembali ke dampak institusional, KAA 1955 secara langsung melahirkan Gerakan Non-Blok (GNB) yang berdiri di Beograd pada 1961, diikuti oleh Grup 77 (G77) yang dibentuk dalam pertemuan pertama UNCTAD pada 1964. G77 menjadi koalisi terbesar negara berkembang di PBB—pada 1965, PBB memiliki 117 anggota, dengan mayoritas adalah negara-negara berkembang yang mulai menggeser keseimbangan suara di Majelis Umum. The South Centre mencatat bahwa KAA juga menjadi cikal bakal berbagai inisiatif South-South lainnya, termasuk pendahulu Uni Afrika, CELAC, dan prinsip-prinsip ASEAN yang sangat mencerminkan Dasasila Bandung. Peringatan ke-60 KAA pada 2015 dihadiri lebih dari 100 negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin, sebuah ekspansi geografis yang melampaui bayangan para pendirinya.
